SANCAnews.id

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

JOKOWI memunculkan PSN  dengan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020, adalah strategi awal Xi Jinping akan menyulap Indonesia menjadi Singapura.

Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. yang mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020, dengan alasan akan mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif, hanya strategi licik Jokowi sebagai boneka RRC.

Dalam waktu 6 (enam bulan) pada Kamis 6 Mei 2021 di unggah  melalui akun Facebook “Informasi Kegubernuran 9 Naga”, seperti dikutip dari terkini.id. Beredar pernyataan diduga James Riyadi, dalam 10 tahun mendatang, rakyat China akan mengeliminasi pribumi Indonesia.

Niat jahat  dan strategi James Riady dan Jokowi adalah sejak diawal Jokowi naik tahta sebagai presiden 2014.

Selama 10 tahun   pemerintahan Jokowi, semua terlena bahkan lengah, dengan dalih percepatan Program Strategis Nasional (PSN) dengan alasan mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif, adalah program bohong dan tipuan.

Program yang sesungguhnya adalah James Riady (Oligarki) akan menguasai Nusantara dan program rakyat China akan mengeliminasi pribumi Indonesia.

Fakta yang terjadi pada musim pandemi dimulai pada akhir tahun 2019 – 2020 – 2021. Pada tahun 2021 Diperkirakan sudah  sudah masuk 17 juta imigran baru rakyat China telah berdiam di seluruh pelosok-pelosok wilayah Indonesia.

Semua imigran  masuk dengan leluasa di musim pandemi saat itu terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara - bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia dengan aman.

Sedangkan 933 kapal-kapal besar dan sedang telah sukses membawa para emigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia.

Saat itu Jokowi terus memberi  info bohong tentang jumlah tenaga kerja etnis Cina yang masuk ke Indonesia.

Sesuai perintah Xi Jinping 125 perusahaan konglomerasi 9 Naga harus menjamin kesejahteraan seluruh imigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI. Tidak ada kamus setelah masuk ke Indonesia akan kembali pulang ke RRC.

Kita saksikan sekarang dengan PSN Oligarki sesuai perintah Xi Jinping harus memperluas tempat tinggal para imigran etnis Cina baik yang sudah masuk dan yang akan menyusul masuk di tahap berikutnya.

Perampasan tanah terjadi di berbagai wilayah dengan dalih investasi, dan mematok laut akan di urug adalah persiapan hunian imigran etnis Cina.

Pembangunan PIK 2 dengan segala perangkatnya menurut informasi intelijen sudah di jaminkan / di agunkan / di collateralkan ke Bank  konsorsium China  87.5 % dan Jepang 12.5%.

Untuk PIK 2 bangsa ini di bohongi oleh Antony Salim (pemegang saham lebih 80% PT PANI) dan Aguan. Hal ini juga terjadi di usaha lainnya dengan payung PSN yg ada di seluruh Indonesia.

Semua tipuan yang terjadi adalah Indonesia akan di bubarkan dan di sulap menjadi Singapura. (*)

Patwal berperilaku arogan yang viral di medsos/Repro 

JAKARTA — Sikap arogan petugas patroli (patwal) RI 36 menjadi sorotan publik setelah kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, seorang petugas patroli terlihat menunjuk seorang pengemudi taksi saat menerobos kemacetan lalu lintas. Aksi tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat, termasuk pengamat politik Adi Prayitno.

Ia menyarankan agar pejabat yang merasa tidak nyaman dengan kemacetan Jakarta segera pindah ke Ibu Kota Indonesia (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Jalanan masih lengang, udara asri, dan ibu kota masa depan. Buruan pindah, ngasi contoh buat yang lain," kata Adi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin 13 Januari 2025.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu juga mengkritik kebiasaan memaksa membuka jalan di tengah kemacetan, yang dinilai merugikan pengguna jalan lain.

"Jangan ngiung-ngiung terus di jalan membelah macet," sentil analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Dengan adanya insiden ini menunjukkan perlakuan istimewa pada kendaraan dinas yang  memaksa membuka jalan mencerminkan buruknya etika pejabat publik dan pengawalnya. (*)

Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus 

JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyampaikan kritik tajam terkait kasus seorang polisi di Sulawesi Selatan yang dipecat karena pemerkosaan, tetapi kembali bertugas aktif setelah mengajukan banding.

John mengatakan keputusan itu dianggap tidak masuk akal.

"Sebuah ketololan lagi. Udah dipecat karena pemerkosaan, gara-gara banding bisa dinas lagi," ujar Jhon dalam keterangannya di X @JhonSitorus_18 (13/1/2025).

Jhon menilai keputusan tersebut mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Kurang lucu apa negara ini ya ampun," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Bripda F, oknum polisi yang diduga memperkosa seorang wanita berusia 23 tahun di Makassar masih aktif bertugas meski sebelumnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Hukuman tersebut dibatalkan setelah Bripda F melakukan banding. 

Kuasa hukum korban, Muhammad Irvan, mengungkapkan bahwa Bripda F berhasil lolos dari pemecatan dengan menikahi korban yang sebelumnya dia perkosa.

Hukuman PTDH kemudian diubah menjadi demosi selama 15 tahun. Irvan juga menuding Bripda F memanfaatkan pernikahan tersebut untuk menghindari hukuman.

Pernikahan dilangsungkan pada 20 Desember 2023 di rumah korban, tanpa kehadiran orang tua Bripda F dan tanpa resepsi.

Bripda F telah dimutasi ke Polres Toraja Utara sebagai bagian dari sanksi demosi. Namun, tindakan ini menuai kecaman, terutama dari publik yang mempertanyakan integritas sistem etik kepolisian. 

Irvan mendesak aparat dan institusi terkait untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, setelah terlibat kasus pemerkosaan terhadap mantan pacar, Birpda FA (23) akhirnya diadili oleh Propam Polda Sulsel.

Sidang Kode Etik Bripda FA digelar pada Selasa (24/10/2023) sekitar pukul 11.00 WITA di lantai empat Polda Sulsel.

Hasil sidang tersebut, Bripda FA akhirnya diberi sanksi dipecat tidak dengan hormat (PTDH).

"Terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin. Tadi kita tahu bersama putusannya adalah PTDH," ujar Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendi, Selasa siang.

Diceritakan Zulham, ada dua putusan sanksi etika. Yaitu perbuatan tercela, bersifat administratif PTDH dan penempatan khusus selama 30 hari.

"Pertimbangan kita adalah Pasal 13 PP Nomor 1 tahun 2003 kemudian pasal 5,8 dan 13 Perpol Nomor 7 tahun 2022," ucapnya.

"Jadi ada beberapa dasar pertimbangan kita," Zulham menuturkan. (fajar)

Okky Madasari 

JAKARTA — Penulis Indonesia Okky Madasari telah mengungkapkan pandangannya yang kontroversial tentang pengaruh mantan Presiden Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Okky menegaskan, pengaruh Jokowi tidak akan hilang jika tidak ada proses hukum yang dilakukan terhadapnya.

"Cara memutus pengaruh Jokowi itukan dengan mengadili Jokowi," ujar Okky dikutip dari unggahan X @AbrSamad (12/1/2025).

Dikatakan Okky, proses hukum terhadap Jokowi sulit dilakukan jika penegak hukum masih melihat adanya hubungan spesial antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

"Proses mengadili Jokowi itu tidak akan pernah terjadi kalau penegak hukum masih melihat bahwa Jokowi punya relasi spesial dengan Presiden hari ini," cetusnya.

Ia menilai bahwa Jokowi memiliki sejumlah kasus yang perlu dibawa ke pengadilan untuk memastikan bahwa ia tidak kebal hukum.

"Bahwa Jokowi punya banyak kasus yang harus memang dibawa ke Pengadilan," Okky menuturkan.

Okky juga menyinggung laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang dianggapnya sebagai pengingat untuk masyarakat Indonesia terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan.

"Kita tidak boleh membiarkan dia kebal. OCCRP itu masuk mengingatkan kita," tandasnya.

Lebih jauh, Okky menyebutkan adanya potensi sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dari pihak-pihak yang masih loyal kepada Jokowi.

"Ada orang-orang yang hendak menyabotase pemerintahan Prabowo, karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada pak Prabowo, tapi kepada si mantan (Jokowi)," kuncinya.

Sebelumnya, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

Organisasi itu merilus daftar finalis "Person of the Year 2024" untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

Menanggapi itu Jokowi menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas.

Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

"Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti," kata Jokowi.

"Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat," tambahnya. (fajar)

Sekelompok warga yang menamakan diri sebagai Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) membongkar lima makam Wali Lima di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Minggu pagi (12/01/2025).(Foto: espos.id) 

NGAWI — Sekelompok warga yang menamakan diri Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) membongkar lima makam Lima Orang Suci di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Pembongkaran ini dilakukan karena mereka menilai aktivitas di wilayah tersebut menyesatkan. Pasalnya, lima makam tersebut dianggap sebagai makam orang-orang suci palsu yang tidak jelas sejarahnya, Minggu pagi (12/1/2025)

Makam ini awalnya dibangun pada tahun 2009 oleh tokoh masyarakat setempat, Kyai Qosim (60 tahun), di atas tanah milik Arifin (40 tahun), warga setempat.

Sebelum dijadikan sebagai pemakaman, lahan tersebut digunakan untuk mencetak batu bata. Namun, sejak didirikan, pemakaman tersebut kerap diklaim sebagai tempat peristirahatan terakhir para leluhur dan tempat ziarah bagi warga dari luar daerah.

Sejumlah orang juga kerap berziarah ke makam tersebut pada hari Jumat Pahing untuk melakukan upacara istighosah. Banyaknya pengunjung yang datang membuat makam ini semakin terkenal.

PWI membongkar lima makam tersebut dengan peralatan sederhana seperti linggis. Pembongkaran makam yang masing-masing berukuran dua meter itu memakan waktu 30 menit. Proses pembongkaran makam tersebut dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat TNI-Polri untuk mengantisipasi potensi konflik.

Ketua RT setempat, Agus Supriyanto, menjelaskan bahwa makam tersebut memang sudah menjadi tempat ziarah selama 15 tahun terakhir. Namun, menurut Ketua Harian PWI Ngawi, Budi Cahyono, makam tersebut tidak berisi jenazah dan hanya dibuat oleh seseorang atas pengakuan gurunya.

“Makam itu jelas palsu, tidak ada jasadnya. Kalau dibiarkan, ini bisa menyesatkan sejarah,” ujar Budi.

Warga setempat mengaku pasrah dengan pembongkaran tersebut. Menurut Sunarsih, salah satu warga, makam tersebut memang sudah ada sejak lama, tetapi jika memang harus dibongkar, mereka tidak keberatan.

“Dulu tempat ini hanya digunakan untuk mencetak batu bata, jadi kami menerima saja kalau memang harus dibongkar,” ucapnya.

Sebelum pembongkaran dilakukan, PWI dan warga setempat telah mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas keberadaan makam ini. Proses dialog ini menjadi langkah penting untuk mencegah potensi konflik dan memastikan kesepahaman bersama.

Dengan pembongkaran ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman terkait sejarah dan budaya di kawasan tersebut. PWI berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (inilah)