SANCAnews.id

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Istimewa 

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku heran dengan laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar tokoh dunia yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024.

Mengingat, citra Jokowi selama ini dikenal sebagai sosok yang sederhana karena selalu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam.

“Ini mungkin berita yang mengejutkan bagi banyak orang Indonesia. Apa benar beliau pemimpin korup? Karena yang kita tahu beliau orang yang sederhana, bahkan sampai sekarang ke mana-mana masih konsisten pakai kemeja putih dan celana hitam terus,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, kepada RMOL, Selasa, 31 Desember 2024.

Namun begitu, Ronny mengatakan bahwa penilaian yang dibuat oleh jurnalis investigasi dan OCCRP bisa jadi mencerminkan temuan yang belum diketahui publik.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng OCCRP untuk menelusuri  dan mendapatkan bukti lebih lanjut.

"Ada baiknya KPK proaktif berkomunikasi dengan pihak OCCRP. Ini bisa jadi petunjuk awal,” tuturnya.

Dengan begitu, Ronny berpandangan, KPK periode baru di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto bisa mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya secara transparan dan berkeadilan.

“Ini juga penting supaya KPK sekarang tidak menjadi kayak KPK edisi Jokowi yang tumpul kepada kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi dan hanya tajam ke lawan-lawan politik Jokowi,” pungkasnya.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo masuk daftar tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.

Mengutip laman resmi OCCRP hari ini, Selasa, 31 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar Al Assad didapuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption sebagaimana voting jurnalis dunia serta pembaca.

Di luar nama Bashar Al Assad yang baru-baru ini digulingkan, ada lima tokoh dan pemimpin negara yang masuk nominasi dan mendapat suara terbanyak di bawah Bashar Al Assad. Salah satunya adalah Jokowi.

"Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto; mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani," demikian laporan OCCRP. (rmol)

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam daftar pemimpin dunia paling korup. Berdasarkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Mereka merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Jokowi masuk dalam finalis tokoh paling korup. Bersama empat tokoh lainnya. Penerbit OCCRP Drew Sullivan menjelaskan bahwa kejahatan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya untuk mengambil alih negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan yang korup melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan akhirnya menciptakan konflik karena ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka.

"Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang penuh kekerasan atau revolusi berdarah," kata Drew Sullivan dikutip, Selasa (31/12/2024).

Selain Jokowi, tokoh lainnya adalah Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.

Kemudian Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha asal India Gautam Adani.

Nominasi ini berdasarkan dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. (fajar)

Analis sosial politik, Ubedilah Badrun  
 

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto didesak untuk segera merilis semua data korupsi di pemerintahan Joko Widodo. Hal ini semata-mata untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menurut pengamat sosial politik, Ubedilah Badrun, jika pemerintah saat ini fokus pada pemberantasan korupsi, maka langkah Hasto dalam mengungkap tindak pidana korupsi perlu didukung.

“Karena itu (pemberantasan korupsi) menjadi agenda penting dari pemerintahan baru, memberantas kasus korupsi yang merajalela itu, ini episode baru. Jadi akan membangkitkan kepercayaan publik kepada pemerintahan baru,” ujar Ubedillah Badrun ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.

Ubedilah mengatakan, rekaman-rekaman yang dimiliki Hasto adalah terkait kebusukan rezim Joko Widodo.

“Saya kira di antaranya itu, korupsi elite di masa itu. Jokowi dll,” ucap dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Ia pun berharap Hasto berani mengungkapkan hal itu agar publik melihat pemerintahan Prabowo serius dalam pemberantasan korupsi.

“Dan saya berharap, yang Hasto mengungkapkan satu persatu, bagaimana video-video yang menggambarkan skenario kejahatan rezim sebelumnya, termasuk juga KKN dan sebagainya. Saya kira itu,” tutupnya. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Pimpinan KPK saat ini tidak sah secara hukum karena dihasilkan dari Pansel yang melanggar hukum. Setelah perubahan masa jabatan Pimpinan menjadi 5 tahun melalui Putusan MK No 112/PUU-XX/2022 maka Pansel KPK tidak boleh dibentuk dua kali oleh Presiden dalam periodenya. Artinya untuk Pansel Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029 harus dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Tidak ada aturan atau mekanisme hukum bagi persetujuan Presiden Prabowo atas Calon Pimpinan KPK dan Dewas ajuan Pansel yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Dalih mengatasi kekosongan tidak dapat dilabrak dengan modus persetujuan. Prabowo keliru dan harus menganulir Pimpinan KPK yang dipimpin Polisi aktif Komjen Pol Setyo Budiyanto tersebut.

Dahulu Jokowi dalam kaitan Pimpinan KPK pernah mengeluarkan Perppu No 1 tahun 2015 untuk mengisi kekosongan Pimpinan KPK. Irjen Pol (Purn) Taufiqurachman Ruki menggantikan Abraham Samad sebagai Ketua KPK. Dengan Wakil Ketua Zulkarnaen, Indriyanto Seno Aji, Adnan Pandu Praja, dan Johan Budi.

Dengan preseden ini sesungguhnya Presiden Prabowo dapat segera mengeluarkan Perppu KPK untuk dua hal, yaitu membatalkan Pimpinan KPK produk "Pansel Jokowi" yang tidak sah, dan kedua menetapkan Pimpinan Sementara KPK hingga "Pansel Prabowo" menyelesaikan tugas memilih Pimpinan KPK definitif.

Penerbitan Perppu Pimpinan KPK adalah jalan yang paling simpel dan solutif bagi pembenahan atas kekisruhan Pimpinan KPK saat ini. Prabowo dapat memulai pembuktian semangat untuk memberantas korupsi dengan sikap tegas dalam membenahi lembaga anti korupsi tersebut.

Solusi lain adalah pengajuan gugatan kepada MK oleh pihak yang dirugikan atas keputusan KPK, misalnya Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku. Hal ini merujuk berhasilnya gugatan Yusril Ihza Mahendra ke MK saat ia dinyatakan Tersangka oleh Kejagung dalam kasus Sisminbakum. 

Melalui gugatan tersebut, MK nantinya diharapkan dapat  memutuskan bahwa Pimpinan KPK yang diketuai Komjen Pol Setyo Budiyanto hasil "Pansel Jokowi" dinyatakan  tidak sah karena sudah sangat jelas Pimpinan KPK dihasilkan oleh proses yang melanggar Undang-Undang.

Dalam kaitan terbitnya Perppu maka sesungguhmya Prabowo akan benar menganggap bahwa kondisi bangsa ini dalam keadaan "darurat korupsi". Hal ini penting di tengah upaya menjadikan korupsi hanya sebagai ordinary crime. Contoh mencolok adalah merugikan keuangan negara 300 trilyun dihukum ringan 6,5 tahun.

Perppu Pimpinan KPK juga harus melarang Polri aktif sebagai Ketua KPK karena Ketua KPK nantinya tetap berada di bawah komando atau kendali Kapolri. Artinya independensi KPK  hancur berantakan. KPK potensial menjadi alat kepentingan pragmatis. Jika sudah demikian keberadaan KPK menjadi tidak diperlukan.

Prabowo harus segera menerbitkan Perppu pembatalan Pimpinan KPK atau jika sudah tidak berdaya, keluarkan saja Perppu pembubaran KPK. Sebagai kado tahun baru 2025. (*)

Para Gubernur Jakarta berkumpul di Balaikota Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024 

JAKARTA — Dalam rangka menyambut malam pergantian tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta, Selasa sore, 31 Desember 2024.

Acara ini dinilai istimewa karena mengundang para mantan Gubernur DKI Jakarta. Mulai dari Sutiyoso alias Bang Yos, Fauzi Bowo alias Foke, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan, hingga Ahmad Riza Patria.

Hadir pula Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua DPRD DKI Khoirudin. Namun Gubernur ke-14 Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi tak terlihat. Begitu pula Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur yang mendampingi Anies, juga tak hadir.

"Semua Gubernur diundang tapi beliau (Jokowi) merayakan tahun baruan di Solo," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, Rabu, 31 Desember 2024.

Selain mengundang para mantan gubernur, Pemprov DKI Jakarta juga mengundang peserta Pilkada Jakarta 2024. Tampak hadir Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, mantan calon Wakil Gubernur Suswono, dan mantan calon Wakil Gubernur Kun Wardhana.

Adapun mantan calon Gubernur Ridwan Kamil (RK) dan Dharma Pongrekun berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota.

"Semua diundang, kalau Pak RK kabarnya lagi di luar kota," jelas PJ Gubernur Teguh Setyabudi.

Seluruh gubernur terdahulu dan peserta Pilkada Jakarta 2024 diajak menuliskan harapan mereka untuk Jakarta di atas kain sepanjang 80 meter di Balaikota Jakarta.

Kain itu nantinya akan digabung dengan kain berisi harapan warga lainnya yang telah disebar di kantor-kantor walikota dengan panjang masing-masing 60 meter.

Total akan terdapat 500 meter kain berisikan harapan untuk Jakarta. Harapan yang ditulis akan disimpan dan dibuka kembali pada 22 Juni 2027, menandai peringatan 500 tahun Jakarta. (rmol)