SANCAnews.id

Ribuan Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) mengikuti aksi menolak Israel ikut Olimpiade Paris 2024/Net  

OLEH: TONY ROSYID

SEDIKITNYA 38 ribu warga Palestina tewas sejak invasi Israel ke Palestina pada Oktober 2023 lalu. Mayoritas adalah warga sipil. Di antaranya adalah anak-anak dan wanita.

Tidakkah aturan perang melarang untuk membunuh anak-anak dan wanita? Betul. Tapi, peraturan ini tidak berlaku bagi Israel. PBB tidak didengar. Seruan dunia internasional diabaikan.

Selain 38 ribu lebih warga Palestina meninggal, ada ratusan ribu warga Palestina yang terluka. Mereka pindah ke kamp-kamp pengungsian, setelah rumah dan tempat tinggal mereka hancur dibombardir oleh tentara pendudukan Israel (IDF).

Di pengungsian, mereka dikejar dan masih dihujani bom oleh IDF. Tidak ada tempat yang aman bagi warga Israel di Jalur Gaza dan Rafah.

Hizbullah, milisi muslim yang tinggal di perbatasan selatan Lebanon ikut membela Palestina. Mereka menyerang perbatasan Israel. Belasan tentara Israel meninggal. 200 ribu warga Israel mengungsi.

Meski Hizbullah kehilangan 500-an tentaranya. Hizbullah secara konsisten terus melakukan perlawanan. Hanya berhenti jika Israel setop serangannya ke Palestina.

Israel marah, dan akan menyerang Hizbullah habis-habisan. Rencana Israel menyerang Hizbullah habis-habisan telah disetujui dan divalidasi oleh Komando Utara.

Ancaman Israel ini direspons oleh Hizbullah. Hizbullah menyatakan siap menyambut kedatangan Israel di Lebanon. Iran, negara yang menyokong alutsista Hizbullah pun siap siaga untuk menghadapi Israel jika Israel melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Tidak hanya Hizbullah dan Iran, Milisi Houthi di Yaman pun siap siaga. Mereka telah menyerang kapal-kapal US yang dianggap terafiliasi dengan Israel.

Mesir, negara yang dipasok persenjataannya oleh Rusia ini sedang mengerahkan latihan penuh, yang oleh Israel dianggap sebagai persiapan untuk menyerang Israel.

Sementara Suriah siap siaga setelah beberapa kali diserang rudal oleh Israel. Demikian juga Irak, 30 Mei lalu telah uji coba rudalnya ke daerah Golan. Sebuah wilayah atas di Israel.

Bagaimana dengan Indonesia, negara terbesar penduduk muslimnya di dunia setelah Pakistan? Masyarakat Indonesia terus melakukan protes dan kecaman terhadap genoside Israel kepada Palestina.

Demo secara masif dilakukan di sejumlah kota besar. Prof. Din Syamsuddin, Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, Hidayat Nur Wahid, Erick Yusuf, Nonop Hanafi, Fahmi Salim dan sejumlah tokoh Islam lainnya terus melakukan konsolidasi dan menggalang massa untuk mengecam Israel. Tiada hari tanpa demo dan kecaman kepada Israel.

Sejumlah film yang menggambarkan situasi Palestina yang digempur Israel pun dibuat. Erick Yusuf, juru dakwah sekaligus produser eksekutif film spesialis Palestina yang akrab dipanggil KEY ini telah meluncurkan dua filmnya.

Film yang menggambarkan tentang fakta-fakta yang dialami warga Palestina pasca genoside. Film ketiga sedang dalam proses penggarapan. Ini adalah bagian dari bentuk perlawanan dan kecaman ala seniman untuk membuat masyarakat Indonesia melek fakta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak pernah berhenti mendorong umat melawan Israel dengan diplomasi dan demonstrasi.

Prof Asrorun Niam dan Kholil Nafis atas nama pimpinan MUI terus menyuarakan perlawanan kepada Israel melalui media. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tegas mendukung kemerdekaan Palestina dan mengharamkan untuk membeli dan menggunakan produk perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

Perlawanan masyarakat Indonesia kepada Israel jelas dan tegas. Tidak hanya kecaman, tapi masyarakat Indonesia juga melakukan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Hampir semua perusahaan yang berafiliasi dengan Israel omzetnya turun 30 persen.

Apakah ini akan berlangsung lama? Apakah ke depan omzet perusahaan Israel di Indonesia akan naik lagi, atau tambah terpuruk? Bergantung para tokoh perlawanan terhadap Israel melakukan edukasi strategis kepada umat. Ini akan berpengaruh terhadap nasib perusahaan-perusahaan Israel di Indonesia.

Segala bentuk afiliasi dengan Israel menjadi musuh bersama bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Walaupun konflik Israel-Palestina sesungguhnya bukan saja urusan agama, tapi terutama ini adalah problem kemanusiaan.

Ketika Baznas Pusat bekerjasama dengan salah satu perusahaan makanan yang diyakini berafiliasi dengan Israel, masyarakat marah dan mengecamnya.

Kerjasama itu pun terpaksa dihentikan. Ketika Masjid Istiqlal akan mengadakan seminar sore ini dan mengundang tokoh Yahudi dari AJC (American Jewish Comittee) sebagai salah satu pembicaranya, masyarakat pun marah. Akhirnya, seminar pun dibatalkan.

Ketika lima aktivis dan tokoh NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, maka kecaman datang dari seluruh penjuru Tanah Air. Masyarakat Indonesia marah semarah-marahnya. Akhirnya PBNU pun ikut marah dan meminta mereka klarifikasi, bahkan mendesak mereka mengundurkan diri.

Tidak hanya tokoh dan masyarakat Indonesia yang mengecam tindakan Israel, pemerintah Indonesia pun secara resmi mengecam tindakan Israel. Rakyat dan pemerintah sepakat untuk mengecam genoside Israel kepada warga Palestina.

Tapi di sisi lain, hubungan dagang Indonesia dengan Israel lancar, bahkan mengalami peningkatan yang cukup pesat. September hingga Oktober 2023, ada kenaikan lebih dari dua kali lipat. Dari US$ 999.431 menjadi US$2.532.695. Kenaikan yang luar biasa. Padahal, Indonesia-Israel tidak punya hubungan diplomatik.

Indonesia tidak punya perwakilan duta besar atau Konjen di Israel, dan begitu juga sebaliknya. Tapi perdagangan jalan terus dan semakin berkembang antar dua negara ini. Tidakkah ini paradoks. Lalu, bagaimana cara menjelaskannya?

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf  

SANCAnews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi tentang larangan hubungan kerja sama dengan lembaga yang terafiliasi dengan Israel.

Instruksi tersebut sebagaimana tertuang dalam surat nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang menegaskan surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj tahun 2021.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," bunyi isi surat tersebut, dikutip Minggu (21/7).

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel, yang diterbitkan pada masa Kiai Said, kini ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplisit di dalam surat itukan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ucap Amin.

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya tidak pernah dicabut sejak 2021 silam.

"Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku," jelasnya.

Amin mengutarakan, yang melatarbelakangi surat tersebut diedarkan kembali setelah adanya kabar terkait lima orang nahdliyin yang berkunjung menemui Presiden Israel tanpa sepengetahuan PBNU.

"PBNU sekarang hanya menegaskan kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah. Termasuk ke Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU," papar Amin.

Terkait konsekuensi yang didapat selepas adanya penegasan Kembali surat edaran itu, Amin mengatakan PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa. "Nanti akan ada pembinaan," tegasnya. (jawapos)

Ilustrasi. (jawapos) 

SANCAnews.id – Anggaran makan gratis yang kini dikabarkan dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak semakin ramai diperbincangkan. Salah satu pakar nutrisi, Hafizha Anisa SGz pun menyoroti masalah ini.

Menurutnya, angka tersebut tidak mungkin bisa memenuhi standar gizi yang ditetapkan pedoman FAO. Ia pun menyarankan agar nama programnya diubah menjadi makanan snack agar tidak melanggar pedoman.

"Sebagai ahli gizi, saranku ada dua: 1. Selamatkan martabat dengan ubah program makan bergizi (sarapan) jd snack (PMT-AS). Bisa pangkas anggaran tanpa melanggar guideline FAO," tulis Hafizha, mengawali cuitan pada akun @hafizha_anisa di X.

Bahkan, dia menyebut program tersebut ngawur jika diteruskan. "2. Ga usah diselenggarakan. Mending malu ketahuan bikin program ngawur daripada rugi 71 triliun," sambungnya, di cuitan yang sama, dikutip Kamis (18/7/2024).

Hafizha juga menyebut, School meals punya guidelines dari FAO. "Ga lucu bgt ntar pas kena Audit FAO soal kalorinya baru ketahuan, Ini mah yg dikasih kalori snack bukan sarapan," lanjut Hafizha di kolom komentar cuitannya.

"Downgrade aja terus dari Makan siang (700 kalori) ke Sarapan (500 kalori) ke PMT-AS/Snack (250 kalori). Maksa bgt nih progam," kritik penerima penghargaan konten kreator kesehatan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) ini.

Sebelumnya diberitakan, anggaran makan bergizi gratis dikabarkan akan dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.

Potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.

Dia mengaku pernah diajak diskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait anggaran MBG itu.

"Menurut saya menarik buat saya adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya presiden elected ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa gak diturunin lebih hemat dari Rp15.000, mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira-kira begitu," jelas Heriyanto.

Namun Heriyanto memastikan bahwa pria yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu menginginkan program ini dapat maksimal menyentuh setiap anak sekolah di Indonesia. (fajar)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal terkait belum ditangkapnya mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta 

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan pihak yang menghalangi penyidikan atau obstruxtion of justice dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat mantan caleg dan buronan Harun Masiku. Sebab, selama kurang lebih lima tahun, Harun Masiku tidak ditangkap.

"ICW meyakini, 100 persen, ada pihak-pihak yang sebenarnya dapat dijerat KPK dengan Pasal 21 UU Tipikor berkenaan dengan tindakan obstruction of justice dalam pelarian Harun Masiku. Oleh sebab itu, jika KPK ingin memulai proses penyidikan, kami mendukung upaya tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (21/7).

"Sebab, mustahil Harun bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak tertentu selama pelariannya empat tahun lebih," sambungnya.

Kurnia menyebut, ada beberapa klaster obstruction of justice yang bisa diusut KPK. Pertama, pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Harun, namun tidak melaporkan kepada KPK. Kedua, pihak-pihak yang mendanai pelarian Harun. Ketiga, pihak-pihak yang membantu pelarian Harun, misalnya, mengarahkan tempat persembunyian.

Selain itu, menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dijabarkan terkait definisi pelaku tindak pidana, yakni, tidak hanya yang melakukan, namun juga termasuk yang menyuruh melakukan.

Ia menekankan, kaitan dengan obstruction of justice, pihak-pihak yang bisa dijerat KPK sudah barang tentu tidak hanya yang melakukan/membantu Harun secara langsung, akan tetapi juga mencakup pihak-pihak yang menyuruh melakukan/membantu.

Pengusutan dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor bukan hal baru di KPK. Berdasarkan data lembaga antirasuah itu, sejak 2012-2023 setidaknya ada 13 perkara yang memakai delik obstruction of justice.

"Jadi, harusnya KPK tidak lagi ragu untuk mengusut upaya menghalang-halangi penangkapan Harun," tegas Kurnia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya mengakui, membuka peluang untuk menyidik dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Hal itu didalami saat tim penyidik memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa.

Diketahui, Saeful Bahri merupakan mantan kader PDIP yang telah menjadi terpidana kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang menjerat Harun Masiku.

"Peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," ucap Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/7).

Dalam proses pemeriksaan itu, tim penyidik juga mencecar Dona Berisa terkait pengetahuannya soal keberadaan Harun Masiku yang buron sejak awal 2020 lalu. Sebab, hingga kini KPK belum mampu menangkap Harun Masiku.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku)," ujar Tessa.

Dalam mencari Harun Masiku, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6). Saat itu, KPK telah menyita handphone dan buku catatan milik Hasto. Selain itu, KPK juga telah memeriksa staf Hasto, Kusnadi pada Rabu (19/6).

Tessa menekankan, tim penyidik terus bekerja mengusut kasus suap penetapan PAW anggota DPR dan memburu keberadaan Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu.

"Saya pikir itu nanti kita serahkan kepada penyidik ya untuk bagaimana prosesnya, strateginya, taktiknya, kembali lagi kita berharap sebagaimana harapan pimpinan KPK Pak Alex Marwata untuk tersangka HM bisa segera ditemukan," pungkas Tessa. (jawapos)

Bakal Cagub Jakarta Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Diperkirakan rezim Joko Widodo alias Jokowi akan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi Anies Baswedan mencalonkan diri di Pilgub Jakarta untuk kedua kalinya.

Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) Juju Purwantoro mengatakan, modusnya bisa dengan menggunakan pola kecurangan pada Pilpres 2024.

"Makanya perlu diawasi saat proses pemilihan, penghitungan suara setiap tingkatan dari TPS sampai gubernur, politik uang dan penyahgunaan bansos," kata Juju.

Sebab, tegas Juju, apabila tanpa politik kotor, maka  Anies akan melenggang menjadi pemenang Pilgub Jakarta 2024 Juju memprediksi akan ada cawe-cawe rezim Jokowi yang tentu tidak akan rela jika Anies memenangi kontestasi Pilgub Jakarta.

"Termasuk kepentingan (oligarchy interest) yang tentu tidak akan membiarkan begitu saja Anies kembali melenggang ke Gedung Balai Kota," kata Juju.

Anies dianggap sebagai penghalang (restriction) oleh oligarki. Misalnya terhadangnya kepentingan mega proyek Rp50 trilun reklamasi pantai utara Jakarta.

Belum lagi mega proyek perluasan wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) II, yang kawasannya meliputi pantai utara Jakarta sampai ke pantai utara wilayah Banten.

"Mega proyek tersebut tentu mereka tak akan rela dihempaskan Anies lagi, seperti semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Juju. (rmol)