SANCAnews.id

Salam dua jari yang diduga dilayangkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) dari dalam mobil kepresidenan RI 1/Ist 

SANCAnews.id – Viral di media sosial terkait sapaan dua jari yang diduga dilayangkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) dari dalam mobil kepresidenan RI 1.

Dalam video yang beredar, terlihat seseorang berpakaian putih mengeluarkan tangan dari mobil presiden saat Jokowi berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah.

Sosok dalam video tersebut melakukan pose dua jari dari dalam mobil yang dikenal sebagai sapaan kepada pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyesalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mengambil sikap tegas terkait sapaan dua jari Iriana Jokowi.

"Tak jelas sikap apalagi tindakan Bawaslu terkait acungan dua jari dari mobil dinas kepresidenan. Pernyataan Bawaslu soal person siapa yang mengacungkan jari itu justru menyiratkan bahwa Bawaslu sendiri belum melakukan tindakan atas hal ini," kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Ray juga menyayangkan Bawaslu belum mengambil sikap tegas atas pelanggaran kampanye tersebut.

"Tentu disayangkan. Untuk kasus yang mestinya dilihat sebagai kasus penting dan urgent, hingga empat hari telah berlalu, malah tak terdengar proses pengawasannya," kata Ray.

Atas dasar itu, Ray mendesak Bawaslu agar mengusut tuntas pelanggaran pemilu oleh penyelenggara negara tersebut.

"Bawaslu segera menuntaskan kasus ini. Meminta keterangan sesegera mungkin siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan. Apakah ia pejabat negara atau tidak. Jangan dijadikan sekedar polemik oleh ketua Bawaslu," tutupnya. (*) 

Dalam podcast bersama Novel Baswedan, Tom mengatakan tentang kutukan periode kedua yang menjadi masa untuk menguangkan kekuasaan. -Tangkapan layar youtube@ Novel Baswedan 

SANCAnews.id – Tom Lembong merupakan salah satu tim Amin yang namanya terus disebut-sebut di media sosial. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi RI turut mengomentari pernyataan Co-Captain Timnas AMIN yang bernama lengkap Thomas Trikasih Lembon.

Dalam podcast bersama Novel Baswedan, Tom bercerita tentang kutukan periode kedua. Kutukan periode kedua diungkap Tom Lembong yang menjelaskan sudah waktunya menguangkan kekuasaan.

Menurut Tom, masa jabatan kedua merupakan peluang untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.

“Ini merupakan fenomena legendari yaitu second term curse atau kutukan periode kedua, setelah dipilih kembali dan sudah konsolidasi kekuasaan kemudian muncul motifasi untuk memaksimalkan peluang untuk menguangkan kekuasaan,” tambahnya.

“Para pejabat di periode kekedua berlomba-lomba gimana menguangkan peluang yang masih ada karena masa kekuasaan hanya tersisa berapa tahun,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Tom juga menjelaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo berubah pada periode kedua.

“Sangat-sangat berubah sekali, mulai dari suasana di pemerintahan serta kultur di pemerintahan itu,” uangkapnya.

Menurut Tom, Pergeseran tersebut dari gaya pemerintahan yang teknokratis yang mendorong banyak profesional untuk menjabat ke arah yang lebih politisasi.

“Para pejabat lebih berorientasi pada loyalis serta political appointment,” terangnya.

Pada periode pertama, menurut pengalamnya banyak menteri-menteri yang profesional ditunjuk oleh Parpol.

Meskipun ada juga menteri yang bukan dari Parpol namun figurnya serta individunya memiliki integritas serta kompeten.

Sedangkan Luhut mengomentari Tom terkait dengan pengakuannya atas contekan yang diberikan pada Jokowi dalam menyampaikan berbagai pidato.

Selain itu, Luhut juga mengatakan jika penyataan Tom atas Tesla yang menggunakan baterai LFP untuk mobil listriknya tidaklah benar.

Tidak sampai disitu, Luhut juga menuding jika Tom meninggalkan cabinet dengan kondisi pekerjaan yang terbengkalai, salah satunya adalah program OSS atau Online Single Submission yang sistim penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem.

“OSS saja kan tidak selesai dan kami yang membereskan semuanya,” terang Luhut di akun instagramnya.

Tak ketinggalan Bahlil yang juga menyinggung jika Tom meninggalkan kabinet dan tidak menyelesaikan investasi yang mencapai ratusan miliar yang kahirnya diselesaikan oleh timnya. (disway)

Sekretariat Bersama Relawan Amin Solo Raya/Ist 

SANCAnews.id – Delapan simpul relawan pendukung Prabowo Subianto di Solo yang ikut serta dalam Pilpres 2019, kini mengalihkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kedelapan simpul relawan tersebut adalah Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes), Kelompok Emak-Emak Prabowo-Sandi (Kelopak Padi), Srikandi Relawan Suka Prabowo, Milenial Brigade 08, Himpunan Emak-Emak Pasar Kliwon (Himpas), Rumah Sandi. Rumah Aspirasi, dan Padi Nusantara.

Koordinator Sekber Relawan Anies Solo Raya, Abi Ibrahim Hasmi mengatakan, alasan utama relawan pendukung Prabowo migrasi ke Mamin (Anies-Muhaimin) karena setuju dengan gagasan perubahan.

"Pada Pilpres 2019 kami mendukung Prabowo-Sandi. Kini, kami menilai dari 3 Capres, ternyata Anies Baswedan yang terbaik," kata Abi, lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Selain delapan simpul relawan itu, Relawan Suka Prabowo (RSP) lebih dulu pindah haluan mendukung Amin yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa itu.

"Masyarakat melihat Pak Anies ini memiliki keunggulan, seperti kapabilitas, rekam jejak, dan lainnya, yang memang mampu menjadi magnet," jelas Abi Ibrahim. (*)

Klose pria mirip Anies Baswedan dan Nikita - Prabowo 

SANCAnews.id – Artis yang terkenal dengan kontroversinya, Nikita Mirzani baru-baru ini menyatakan secara terang-terangan akan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Beberapa kali Nikita Mirzani mengungkapkan kekaguman dan kecintaannya pada sosok calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Nikita Mirzani kerap mengajak masyarakat dan warganet untuk mendukung paslon 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu orang yang ditemuinya adalah seorang pemilih di kawasan Jakarta yang ditemuinya saat makan bakso di pinggir jalan.

Nikita Mirzani menilai pria yang tak diketahui namanya itu mirip dengan Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, namun menolak ajakannya.

Informasi Nikita Mirzani seperti apa yang ditolak mentah-mentah oleh pria mirip Anies Baswedan itu? Simak informasi berikut ini.

Dilansir dari tayangan YouTube Crazy Nikmir REAL, Nikita Mirzani mampir untuk memakan Bakso Malang di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketika ia memakan bakso, seorang pria paruh baya duduk di sebelah ibu 3 anak itu.  

Seketika, wanita yang kerap disapa Nyai ini mengajak pria tersebut mengobrol. Dirinya menilai raut wajah pria tersebut mirip dengan Anies Baswedan ketika sudah tua. 

“Bapak mukanya mirip Anies Baswedan versi tua,” ungkap Nikita Mirzani pada tayangan YouTube Crazy Nikmir REAL. 

“Anies kan kurus,” jawab pria tersebut. 

Setelah itu, Nyai menanyakan kepada pria itu siapakah capres yang akan dipilihnya saat Pilpres 2024. Sementara pria yang dinilai mirip Anies Baswedan ini menjawab tergantung. 

“Bapak berarti coblos apa tanggal 14 Februari?” tanya Nikmir. “Ya tergantung itunya ntar,” kata pria itu. “Apa yang digantung?” sebut Nyai kembali. 

Ketika mengetahui bahwa dirinya direkam oleh kamera, pria tersebut menanyakan tujuan dari rekaman video tersebut. 

Nikita Mirzani menjawabnya bercanda dengan mengatakan sebagai iklan pemilihan dari capres nomor 2.  

Tak disangka pria tersebut menjawab seperti ini. 

“Ini iklan pemilihan calon presiden tanggal 14 nanti, jangan lupa coblos nomor 2 (Prabowo Subianto),” ujar Nikita. 

“Tapikan dia joget mulu,” sahut pria itu. 

“Ya kagak dong, itu kan cuma iseng-iseng aja bapak,” kata Nyai. 

Mendengar jawaban pria itu, Nikita Mirzani kesal dan mengatakan bahwa bapak tersebut ketularan Anies Baswedan dan susah diberi tahu. 

“Bapak ih ketularan Anies nih. Pengikutnya Anies emang agak susah dibilangin biar udah tua juga susah dibilangin,” sindir Nikita Mirzani. 

“Susah di bilangin emang, keras kepala kalau pendukungnya Anies, bener deh,” sambungnya. 

“Dah ah, bapak jangan deket-deket ahh,” pungkasnya. (tvone)

Pengamat politik PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah 

SANCAnews.id – Pengamat politik PolMark Research Center Eep Saefulloh Fatah menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pesta demokrasi paling brutal pasca reformasi.

"Pilpres ini adalah pilpres yang paling brutal sepanjang sejarah reformasi," kata Eep dalam acara Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 Bersama Masyarakat Jurdil di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Penyebabnya, Presiden Joko Widodo dianggap terlalu vulgar mencampuri urusan politik dengan menunjukan keberpihakkannya. Apalagi, belakangan Jokowi sudah menyatakan presiden boleh berkampanye.

"Sepanjang sejarah reformasi terutama sejak pilpres langsung 2004, di 2024 pertama kali kita menyaksikan presiden cawe-cawe dengan amat sangat jauh. Saya tidak perlu berdebat tentang ini karena Pak Jokowi sudah mengakui," kata Eep.

Dia lantas menyoriti sikap Jokowi yang dinilainya seperti orang yang ingin menang tapi tidak dengan cara yang demokratis. Mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang belakangan dinilai cacat etik.

Eep menilai seharusnya Pilpres 2024 ini mengulang peristiwa 2014, di mana pemilihan tidak ada petahana.

"Ketika ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi berjalan ada yang salah dengan sistem, mekanisme, aturan insitusi politik yang kita miliki. Ini harus dibenahi," jelas Eep.

Karena itu, penting bagi pemerintah ini untuk memperketat aturan. Menurut dia, gagasan yang sudah berkembang antara lain disampaikan Peneliti Hukum Tata Negara Indonesia Zainal Arifin Mochtar bahwa Indonesia harus punya undang-undang yang mengatur lembaga kepresidenan yang membatasi kekuasaan presiden pada masa krusial.

"Kalau tidak dibatasi, presiden yang sedang berkuasa untuk menang yang kedua kali. Ternyata presiden yang sudah tidak bisa dipilih lagi bisa melabrak banyak aturan kemudian membahayakan kesehatan pemilu dan demokrasi. Maka harus ada pembatasan kekuasaan presiden," pungkasnya. (era)