SANCAnews.id

SANCAnews.id – Beberapa waktu belakangan isu kenaikan biaya haji tengah menjadi pembicaraan panas. Banyak yang mengkritik isu tersebut karena kenaikannya yang hampir mencapai dua kali lipat.

Gaduh isu ini sendiri sempat ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Sang RI 1 bahkan mengaku terkejut karena publik yang sangat reaktif kendati keputusannya belum final.

Sikap Jokowi inilah yang kemudian dikritik keras oleh ekonom senior Rizal Ramli. Lewat akun Twitter-nya, Rizal mengklaim pemerintah sedang main-main dan sekadar tes ombak.

"Pemerintah 'test ombak' dulu, kalau ada reaksi mundur, kalau ndak ada lanjutkan," kata Rizal, dikutip pada Rabu (25/1/2023).

Rizal lantas mencontohkan keberjalanan beberapa kebijakan pemerintah. Seperti wacana menaikkan besaran pajak hingga pengadaan kompor listrik.

"Awalnya PPN mau dinaikkan 15%, begitu ada protes turun ke 11%. Mau paksakan kompor listrik, begitu banyak protes mundur," cuit Rizal.

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu menilai pemerintah sedang menunjukkan sikap plin plan. Bahkan Rizal menilai pemerintah sedang bermain-main dengan rakyatnya.

"Memerintah kok main-main, dasar ndak becus. Sono mundur," pungkas Rizal.

Sementara wacana pemerintah menaikkan biaya haji masih menuai pro dan kontra. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy lantas menjelaskan bahwa selama ini jemaah haji selalu mendapat subsidi dari pemerintah.

"Jadi selama ini memang dana untuk haji itu sebetulnya di bawah dari biaya yang seharusnya, selama ini pemerintah memberikan subsidi tidak langsung," ujar Muhadjir, Rabu (25/1/2023).

Saat ini rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah mencapai Rp69.193.733, lebih tinggi dari BPIH 2022 yang ditetapkan di angka Rp39.886.009 per jemaah.

Karena itulah pemerintah berencana untuk menaikkan biaya haji supaya tidak terus-menerus membebani pembiayaan negara. "Makanya ini kita upayakan ada penyesuaian agar keberlangsungan dari penyelenggaraan haji ini bisa terjamin," tegasnya. (suara)

SANCAnews.id – Bentrok antarpekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), Morowali Utara, kerap disebut sebagai bom waktu akibat kesenjangan di antara tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA), dalam konteks ini ialah TKA China.

Berbagai pihak menduga TKI menerima perlakuan tidak adil yang kemudian memicu aksi protes. Berdasarkan penjelasan Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT GNI, Katsaing, protes pekerja lokal terhadap perusahan nikel asal China itu merupakan hasil perpanjangan dari tuntutan pekerja yang tak dipenuhi oleh perusahaan.

Menurut Katsaing, SPN telah beberapa kali meminta pemerintah setempat memediasi pihak mereka dengan PT GNI. Namun, PT GNI justru menghentikan secara sepihak karyawan yang tergabung dalam SPN dan menolak eksistensi SPN lantaran menganggap serikat ini dibentuk oleh kelompok yang bukan karyawan perusahaan.

Puncaknya, pada Sabtu (14/1/2023), terjadi demonstrasi yang berujung bentrok dan menewaskan dua orang, seorang pekerja lokal dan seorang pekerja asing.

Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Afriansyah Noor telah memberikan pernyataan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi terkait pelaksanaan K3 di PT GNI. Pasalnya, ia meyakini kerusuhan internal yang menimbulkan dua korban jiwa ini disebabkan oleh persoalan K3.

Dari PT GNI sendiri, melansir laman resminya, Selasa (24/1/2023), meyakini ricuh disebabkan adanya serangan terhadap TKA agar berhenti bekerja. Setelah kericuhan muncul, para penyerang membakar dan menjarah mess perempuan tenaga kerja lokal hingga TKI dan kemudian membakarnya. Namun, Perusahaan tidak merinci siapa terduga yang melakukan aksi penyerangan.

Kasus Morowali dan Bom Waktu

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun berpendapat kerusuhan Morowali secara sosiologis merupakan akumulasi dari kekecewaan pekerja asli Indonesia. Asumsinya berlandaskan kondisi problem yang dipersoalkan dan siapa yang berkonflik sehingga mengakibatkan kerusuhan.

“Problemnya panjang, dari kasus meninggalnya pekerja asli Indonesia akhir tahun 2022 lalu, kasus bertambah banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok, dan kasus upah tenaga kerja asli yang kenaikannya sangat kecil,” jelas Ubedilah kepada Warta Ekonomi, Selasa (24/1/2023).

Menurut dia, tewasnya TKI dan TKA China pada insiden tersebut bakal makin memperburuk tensi sosial antara kedua kelompok. “Ini bisa menjadi bom waktu,” imbuhnya.

Tak hanya Ubed, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai kasus Morowali seolah seperti bom waktu. Pasalnya, ada banyak ketimpangan yang dialami pekerja di kawasan industri Morowali, seperti gap upah yang lebar, masalah keamanan kerja, transportasi yang rawan kecelakaan, hingga hunian yang tidak layak.

Dugaan Bhima didukung oleh tuntutan SPN yang diajukan kepada Kantor Staf Presiden (KSP) di Bina Graha, Selasa (24/1/2023). Dari delapan tuntutan SPN, lima di antaranya adalah praktik prosedur K3 yang sesuai perundangan yang berlaku, kelengkapan APD sesuai standardisasi jenis pekerjaan, pembuatan peraturan perusahaan, penghentian pemotongan upah yang bersifat tidak jelas, dan kembali mempekerjakan karyawan anggota SPN yang kontraknya dihentikan.

“Harusnya pemerintah audit semua perusahaan di Morowali, Konawe, dan wilayah lainnya. Setiap pelanggaran harus ada sanksi keras,” tandas Bhima.

Persoalan Investor

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad berpendapat akar permasalahan kasus Morowali adalah kepentingan investor.

Dalam kasus investor pada umumnya, pihak investor mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya hanya untuk jabatan di level manajemen ke atas. Posisi manajemen ke bawah tetap diberikan kepada pekerja domestik.

Sedangkan dalam kasus PT GNI, pekerja asing asal China banyak menempati posisi manajemen ke bawah yang seharusnya dikerjakan oleh pekerja lokal. Kondisi ini yang memicu adanya ketimpangan sosial-ekonomi.

“Kalau ekspatriat memang biasanya upah dan benefitnya lebih tinggi dari pekerja lokal. Berlaku juga bila pekerja Indonesia bekerja di luar negeri, karena ada kompensasi yang harus dibayar,” ujar Tauhid. “Perbedaan ini harus bisa diakomodasi. Terutama soal perlakuan perusahaan, sistem, kesejahteraan, dan sebagainya. Itu bisa memicu berbagai konflik di antara para pekerja.”

Senada, Ubedilah juga berpendapat meledaknya bom waktu di kasus Morowali dipicu oleh kelonggaran pemerintah terhadap TKA China. Menurutnya, sejak awal pemerintah tidak tegas dan transparan soal TKA China. Pemerintah seolah menganakemaskan TKA China yang mengakibatkan problem serius secara sosiologis.

“Apalagi, misalnya, ternyata TKA China yang datang tidak hanya yang ahli, tetapi juga tenaga kasar. Sementara rakyat Indonesia banyak menganggur,” kata Ubedilah.

Ubedilah berharap pemerintah dapat segera melakukan evaluasi mendasar terkait kebijakan TKA asal Tiongkok ini. Misalnya, dengan melakukan moratorium TKA asal China atau menghentikan masuknya TKA Tiongkok untuk beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan mengurangi jumlah TKA China di dalam negeri.

Di sisi lain, Tauhid merekomendasikan pemerintah untuk mengamalkan amanat kebijakan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. UU tersebut telah mengatur cara penyelesaian hubungan industrial, misalnya dengan bipartit.

Dalam UU 2/2004, dijelaskan bahwa, “Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.”

Selain bipartit, Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk membentuk tim pengawas dan menghadirkan dialog dengan serikat pekerja dan perusahaan.

Penyelesaian akar masalah kasus Morowali terbilang merupakan suatu keniscayaan. Sebab, bila kasus tak diselesaikan secepatnya, Tauhid meyakini kasus ini akan menjadi api dalam sekam (red. peribahasa yang berarti bahaya yang dapat terjadi di setiap waktu).

Bhima menambahkan industri pertambangan, dalam konteks ini nikel, perlu mendapat sanksi yang tegas. “Memang nikel ini kan seksi, jadi komoditas masa depan, terutama untuk baterai kendaraan listrik. Tapi, kita seolah didorong lebih hijau dengan beli mobil listrik, [namun] ternyata di hulu kotor, banyak masalah.”

Sentimen Anti-China

Berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berpendapat masifnya perdebatan tentang kasus Morowali dipicu oleh sentimena anti-China yang hangat di kalangan masyarakat Indonesia.

Dia meyakini kasus ketimpangan antara pekerja lokal dan pekerja asing terjadi di berbagai tempat. Namun, konflik Morowali makin diperburuk dengan sentimen anti-China yang telah dibangun sejak lama.

“Yang namanya TKA atau ekspatriat selalu mendapatkan berbagai fasilitas dan gaji yang lebih tinggi. Tidak hanya di Morowali, tetapi juga di berbagai perusahaan asing di Jakarta,” jelas dia saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (24/1/2023).

“Tetapi, perbedaan itu tidak dipermasalahkan karena tidak ada sentimen anti-China,” lanjut dia.

Oleh karena itu, dalam konteks kasus Morowali, dia melihat persoalan yang terjadi bukan tentang ketidakharmonisan hubungan antara TKA dan TKI. “Tetapi, sentimen anti-China yang terus diembuskan dan tidak ada upaya meredamnya,” tutup Piter. (wartaekonomi)

Am Klb usai menjalani operasi-ist

SANCAnews.id – Pencipta lagu kawakan Minang Am Klb (63) menjalani operasi buang air besar untuk kedua kalinya terbaring di tempat tidur dan dirawat di RSUD dr. Rasidin Padang, Rabu (25/1).

Menurut informasi yang disampaikan kepada awak media, kondisinya sudah membaik setelah menjalani operasi dan sejak saat ini sudah 7 hari berada di rumah sakit, kemungkinan besar akan pulang bersama keluarganya.

“Saya sebenarnya sudah minta pulang tapi dokternya belum ketemu dan setelah itu mungkin akan dilakukan pengobatan atau pemeriksaan ulang dari rumah untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, pencipta lagu "Bayang Kasih Di Malaysia, Tangih Dibatu Gadang" dan banyak lainnya digemari oleh kalangan orang Minang dan bahkan tidak tertutup untuk diluar Minang ini sangat berterima kasih atas perhatiannya dan bahkan mendoakan agar diberikan kelacaran dalan berkarya.

Lalu istri pendampingnya, panggilan akrap Inel (45)  terlihat sangat setia menemani suaminya dan berkata serta berharap sembuh agar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di rumah.

“Mohon doa yang terbaik untuk rekan atau sahabat agar diberikan kesembuhan yang cepat dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” harapnya.

Lebih lanjut, dalam kunjungan awak media, pencipta lagu Minang ini juga menyampaikan kunjungan tersebut karena prihatin dengan sakit yang dialaminya.

“Terima kasih banyak saudaraku untuk kunjungannya, dan semoga berita yang ditayangkan bisa dilihat oleh rekan-rekan yang lain,” tutupnya dengan suara terbata-bata karena menahan sakit. (sanca) 

Tonton kreasi Am KLB : 

SANCAnews.id – Dewan Pakar DPP PKS Eka Gumilar berharap Nahdlatul Ulama (NU) menjadi ormas keagamaan yang merangkul semua kolompok dan golongan di tahun politik jelang Pemilu 2024 . Hal itu lantaran NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

“NU harus jadi perekat bagi rakyat dan dan umat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin,” ujar Eka yang juga Ketua Ormas Rekat Indonesia Raya, Selasa (24/1/2023).

Menurut Eka, NU bukan kendaraan politik untuk meraih kekuasaan. Elite NU juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi pihak-pihak tertentu yang hanya mementingkan kekuasaan. “NU harus dikagumi dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia,” kanya.

Eka berharap NU tidak dijadikan mesin politik. Karena itu, elite NU harus hati-hati dalam mengambil setiap langkah untuk menghindari segala intervensi yang memaksakan kehendak juga untuk mengantisipasi potensi adanya penyusup yang memanfaatkan nama besar NU.

“NU harus ditempati oleh orang-orang yang memiliki jiwa terhormat dan menjaga kehormatan karena sejatinya mereka adalah kesatria umat, harapan umat yang bertanggung jawab dunia akherat," katanya.

Koordinator Cluster Dewan Pakar, Bidang Komunikasi Media dan Kebijakan Publik DPP PKS ini menambahkan politik NU adalah politik keummatan, bukan politik kekuasaan. Sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar, kata Eka, NU sudah sepantasnya mengutamakan politik kebangsaan dan kerakyatan tersebut.

“Saya sebagai warga NU dan keluarga besar saya juga NU, tentunya ingin NU menjadi perekat semua anak bangsa,” tambah Eka yang memimpin Rekat Indonesia Raya bersama mantan Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu ini.

Dalam kesempatan itu, Eka juga menyampaikan dirinya akan menghadiri acara Puncak Resepsi 1 Abad NU yang akan dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 7 Februari 2023.

“Semoga acaranya berjalan sukses tanpa kendala. Warga NU yang datang kesana juga selamat dan pulang dari sananya juga selamat sampai di rumahnya masing-masing,” ucap Eka. (sindo)

SANCAnews.id – Kakak kandung KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), yakni KH Nasirul Mahasin (Gus Mahasin), menyatakan diri mendukung bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan.

Gus Mahasin mengatakan, selain mempunyai sikap yang santun, hormat kepada ulama, dan jujur. Anies dinilai mempunyai rekam jejak yang telah terbukti untuk memajukan Indonesia.

Pernyataan mantan Wakil Bupati Rembang itu disampaikan dalam potongan video yang diunggah channel YouTube Langkah Anies pada Rabu, (18/1/2023).

Dalam pandangannya sebagai seorang santri, Gus Mahasin menilai sosok Anies memiliki empat keunggulan sebagai pemimpin. Pertama, Anies selalu berperilaku Islami.

“Saya sebagai santri, beliau (Anies) orangnya Islami, itu yang pasti," kata Gus Mahasin.

Kedua, perilaku Anies disebut sebagai ‘orang yang lebih Jawa daripada orang Jawa’, artinya dia sangat santun.

"Mas Anies sosok yang santun, perilakuknya itu lebih Jawa daripada orang Jawa istilahnya. Artinya sangat santun," jelas Gus Mahasin.

Ketiga, selama menjadi pejabat, baik sebagai Menteri Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta, Anies disebut sosok yang amanah.

Keempat, menurutnya, Anies dinilai mempunyai visi dan misi masa depan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

“Ini alasan saya mengapa lebih memilih mas Anies. Hal seperti itulah yang selalu saya sampai ke komunitas pesantren. Itu sudah saya deklarasi di Magetan,” ungkap Gus Mahasin. (populis)