SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kasus gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo berakhir dramatis. Penggugat Bambang Tri Mulyono telah resmi mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2022).

Kepastian pencabutan gugatan itu disampaikan oleh kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Khozinudin melalui konferensi pers yang disiarkan melalui channel YouTubenya.

Menurut Ahmad, pencabutan gugatan tersebut disebabkan kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Dua hal tersebut dinilai Ahmad akan berpengaruh pada proses pembuktian pada di persidangkan kasus tersebut. 

"Padahal klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami," kata dia.

Setelah Bambang Tri mencabut gugatan tersebut, maka secara otomatis kasus tersebut selesai dan akan ditutup.

Bagaimana kah perjalanan kasus ini? Berikut ulasannya

Kronologi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi 

Gugatan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo bermula pada Senin (3/10/2022). Ketika itu Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkaraL 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Melalui gugatan itu, Bambang menginginkan agar PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Adapun PMH yang dimaksud Bambang Tri adalah membuat keterangan tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan SD, SMP dan SMA atas nama Joko Widodo.

Seakan tak puas hanya sampai disana, Bambang juga meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa kepemilikan ijazah palsu yang digunakan sebagai syarat pencalonannya pada Pilpres 2019 lalu.

Tanggapan Staf Khusus Presiden 

Gugatan Bambang tri tersebut mendapatkan perhatian dari Istana negara. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono akhirnya angkat bicara.

Ia dengan tegas membantah isi gugatan Bambang Tri dengan menyebut Presiden Joko Widodo memiliki ijazah asli dan hal tersebut bisa dibuktikan dengan mudah.

Meski membantah, Dini mengakui kalau setiap orang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan, karena itu adalah bagian dari hak warga negara.

Dini menambahkan, setiap orang bisa mengajukan gugatan ke pengadilan jika memiliki bukti yang cukup.

Bareskrim Polri ciduk Bambang Tri 

Gugatan yang dilayangkan oleh Bambang lantas direspon oleh kepolisian. Pada Kamis (13/10/2022) Bambang Tri ditangkap oleh Bareskrim Polri.

Ia ditangkap karena dugaan penyebaran hoaks,ujaran kebencian dan penistaan agama yang ia sampaikan dalam video yang diunggah di channel YouTube Gus Nur 13 Official.

Setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, pada 17 Oktober 2022 Bambang Tri ditahan oleh kepolisian.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, akhirnya Bambang Tri mencabut gugatannya pada Kamis (27/10/2022). (suara)

SANCAnews.id – Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya aliran dana yang diduga terkait dengan transaksi judi, baik judi konvensional maupuan judi online ke oknum polisi, dan ibu rumah tangga hingga pelajar.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku tidak terkejut dengan data itu. Kata dia, sejak tahun 2017 transaksi judi online cenderung meningkat tiap tahunnya.

“Dengan jumlah total transaksi yang telah dianalisis lebih dari Rp 155 triliun, dan tidak kurang dari 25 hasil analisis terkait judi online telah disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh PPATK sejak tahun 2019 hingga tahun Juni 2022,” ujar Didik saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/10).

Atas potret perjudian tersebut, Didik Mukrianto merasa prihatin dan miris dengan fakta-fakta yang terekam oleh PPATK tersebut hingga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Lebih dari itu jika benar ada aliran ke oknum polisi, maka ini menjadi moral hazard yang tidak bisa ditolelir dalam konteks tugas dan tanggung jawab Kepolisian,” tegasnya.

Menurut Didik, atas temuan dan rekomendasi tersebut, tidak ada jalan lain bagi Kepolisian untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan penegakan hukum terhadap judi ini secara tegas, massif dan berkelanjutan, tanpa pandang bulu.

“Pastikan insitusi Polri sebagai garda terdepan pemberantasan judi ini terbebas dan bersih dari potensi perilaku oknum yang korup dan kotor,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kepri ini.

Di sisi lain, kata Didik lagi, temuan PPATK tersebut menjadi batu uji keseriusan Polri untuk membongkar mafia judi dan sekaligus memberantas tuntas penyakit masyarakat ini.

“Jangan sampai virus mafia judi ini dibiarkan merusak masyarakat dan institusi penegak hukum, khususnya kepolisian,” cetusnya.

“Jika ini terjadi maka akan menimbulkan damage atau daya rusak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat dan institusi penegak hukum. Dan bila kerusakannya terlalu besar, tidak mudah bagi Kepolisian untuk memperbaiki,” imbuhnya menegaskan.

Adapun PPATK menemukan aliran dana sebesar Rp 155 triliun dari aktivitas perjudian online yang diduga mengalir ke oknum anggota kepolisian.

"Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun)," ujar Ivan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja bersama dengan komisi III DPR RI, Selasa (13/9).

Dari 121 juta transaksi itu, kata Ivan teridentifikasi mengalir ke berbagai pihak mulai dari oknum polisi, ibu rumah tangga hingga pelajar. Terkait dengan aliran kepada oknum polisi, PPATK telah berkoordinasi dengan Polri.

"Enggak (hanya ke rekening polisi, melainkan) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS," ungkap Ivan. (rmol)

SANCAnews.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi memperingati delapan tahun kepemimpinan Presiden Joko "Joko" Widodo, Jumat (28/10/2022).

Pantauan IDN Times di lokasi, mahasiswa mulai berdatangan sekitar pukul 15.15 WIB ke titik lokasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Namun mahasiswa yang hadir justru menyampaikan aspirasi tidak di tempat yang disediakan. Mereka menggelar aksi di lingkaran air mancur patung kuda, tepat di depan Gedung Indosat.

Aksi tersebut membuat jalan tersendat, hingga akhirnya aparat kepolisian mencoba mengamankan massa supaya tidak menganggu lalu lintas.

"Lalu lintas hanya tersendat beberapa jam saja, tapi rakyat kita sengsara bertahun-tahun," kata mahasiswa di atas mobil komando.

Kemudian aksi dorong-mendorong antara aparat kepolisian dengan mahasiswa tak terelakkan. Akibatnya, kaki sejumlah aparat kepolisian yang mencoba mengamankan massa tampak terlindas ban mobil yang melintas. Beberapa wajah aparat tampak kesakitan usai kakinya secara tak sengaja terlindas mobil. (idntimes)

SANCAnews.id – Unggahan Guntur Romli soal Anies Baswedan kembali jadi perbincangan. Romli memang diketahui sebagai tokoh yang sering mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baru-baru ini, dalam cuitannya di Twitter, Romli mengunggah foto Anies Baswedan yang sedang mengeruk saluran air di salah satu lokasi di Jakarta. Foto tersebut sengaja disandingkan Guntur Romli dengan gambar pengerukan sungai yang menggunakan ekskavator.

"Keruk sungai Era Anies Vs Era Heru," tulis Guntur Romli pada narasi gambar tersebut,

Pengiat media sosial @abdullahhaidir1 yang melihat cuitan itu pun mengaku miris. Sebab, dia menyebut posting-an tersebut jelas hoaks dan upaya mem-framing negatif Anies Baswedan. Yang disayangkan, pelaku penyebar hoaks tersebut tak lain seorang santri yang juga anak kiai.

"Saya 'salut' sama energi orang ini. Alumni pesantren, anak kyai pula katanya… Tak pernah lelah tebar hoax demi memojokkan pak @aniesbaswedan yang oleh mayoritas warganya sendiri dipandang sangat memuaskan hasil kinerjanya selama jadi gubernur DKI," tulisnya.

Posting-an itu pun ramai dikomentari netizen di kolom komentar. Umumnya, mereka ikut merasakan hal yang sama. Miris terhadap perilaku para pembenci Anies yang tega menyebar hoaks demi mem-framing negatif mantan Mendikbud ini.

"Saya juga salut dengan bapak2x dan ibu2x para petugas di @DivHumas_Polri @CCICPolri, juga Pak Kapolri @ListyoSigitP, yang saking sabarnya sampai bisa membiarkan orang itu dan juga orang2x lain yg sptnya satu sirkel dengannya, untuk dpt terus menerus menyebar hoax tanpa diciduk," tulis salah satu netizen, berkomentar sarkas.

"Sudah prustasi,tak ada yang bisa dibanggakan mereka.kini hanya cara kotor yang mudah mereka garap.apalagi mereka masih mendapat backup oleh kakak pembina,kaki tangan oligarki," cuap lainnya.

"Kan sudah jelas, bahwa keimanan itu tidak bisa diwariskan," tulis lainnya.

Untuk diketahui, pengerukan sungai dengan alat berat merupakan hal yang rutin dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak era Anies Baswedan.

"Mengendalikan banjir cuma dg sumur resapan? NO. Anies & jajarannya di Pemprov DKI juga melakukan pengerukan & membersihkan waduk, sungai, embung, saluran air. Gerebek lumpur sepanjang tahun. Cek faktanya," tulis Tatak Ujiyati sembari menautkan video pengerukan sungai menggunakan alat berat di masa pemerintahan Anies Baswedan.(wrtaekonomi)

SANCAnews.id – Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas yang viral belum lama ini.

Dalam pernyatannya, Habib Rizieq Shihab tak sependapat dengan Menaq Yaqut Cholil Choumas yang sempat menyebut Islam sebagai agama pendatang.

"Jadi gak betul kalau Islam itu agama Arab, Islam tu agama langit jadi diturunkan oleh Allah," jelas Habib Rizieq dalam unggahan video twitter @z4r4h.

Habib Rizieq menilai Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi.

Dengan demikian, ia tak sependapat dengan pernyataan Gus Yaqut yang menganggap Islam sebagai agama pendatang dari Arab.

"Jadi jangan sombong, dengan mengatakan Islam pendatang. Tidak!," tegas Habib Rizieq.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa HRS itu melontarkan keyakinannya bahwa pernyataan Yaqut itu keliru.

"Nabi itu dulu tugasnya meng-Islamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu nabi meng-Islamkan Arab bukan meng-Arabkan Islam," ujar Rizieq.

Atas dasar itu, Rizieq menilai narasi kata pendatang lebih tepat ditujukan pada ras atau etnis. Misalnya pada orang Arab ataupun China.

Jadi, bukan ditujukan ke agama.