SANCAnews.id

SANCAnews.id – Rektor ITK, Budi Santosa Purwokartiko menjadi sorotan usai pernyataannya yang dinilai rasis viral di media sosial. Tak hanya itu, ia juga menjadi perhatian pemberitaan berbagai media massa.

Budi Santosa Purwokartiko sebelumnya menulis tentang proses wawancara LPDP dan mengungkit wanita berjilbab yang dianggap manusia gurun.

Pimpinan tertinggi ITK itu menuai banyak kecaman karena telah dianggap melakukan hal rasis, terlebih dia adalah seorang guru besar.

Meskipun unggahan tulisan sudah dihapus, namun jejak digital tulisan yang dinilai rasis itu sudah kadung tersebar dan membuat Budi Santosa Purwokartiko selaku Rektor ITK banjir hujatan dari berbagai kalangan, termasuk sesama akademisi.

Hingga akhirnya ada sebuah klarifikasi pihak ITK mengenai tulisan Budi Santosa Purwokartiko tersebut. Intinya pihak kampus tak mau dihubungkan dengan hal tersebut.

Alasan dalam klarifikasi tersebut ialah tulisan Budi Santosa Purwokartiko itu dianggap sesuatu yang bersifat pribadi dan tak ada hubungan dengan jabatannya sebagai rektor.

Berharap adanya klarifikasi akan mampu meredam gejolak yang ada, namun ternyata justru menjadi 'blunder' pihak ITK sendiri dengan beberapa redaksional yang dianggap aneh dan tak wajar oleh masyarakat.

Tagar mengenai Rektor ITK pun menggema dan sempat masuk trending Twitter di Indonesia, begitu juga dengan akun resmi kampus yang terus didatangi netizen perihal masalah ini dan juga terkait klarifikasi.

"Andai dia dosen biasa boleh lah dipisah dan ga terlalu ngefek ke kampus,hahaha lah ini, rektor, penentu kebijakan, yang nyuruh elu nulis gini jg pasti dia," tulis akun InginBebas6 menyindir admin dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com.

"Mau gag mau ya TERKAIT lah, buktinya kalian sampe buat klarifikasi ini kan tanda kalian TERKAIT. Klo gag mau terkait kasih sanksi, pecat dll, baru gag ada kaitan apapun ucapan orang itu," sahut akun zarazettirazr.

"ttd, Institut Teknologi Kalimantan. Itu pernyataan di atas yg bertanggungjawab siapa? anda min?" tanya akun alfajrianAB.

"Itu pernyataan di atas, yg ttd siapa? seharusnya lebih tinggi obyeknya (rektor) lhaaaa iki ttd sopo?" tulis akun FerdinadSikumbang.

Dalam tagar terkait Rektor ITK tersebut banyak netizen yang meminta pemerintah untuk memecatnya karena dianggap merusak persatuan dan kesatuan, serta jauh dari nilai-nilai dunia akademisi. (*)

SANCAnews.id – Pesan Idulfitri 1 Syawal 1443 H disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir melalui sebuah video berdurasi 8.24 menit. Muhammadiyah sendiri telah mengumumkan akan bahwa Idulfitri jatuh pada hari Senin (2/5).

Dalam video itu, dia menyampaikan harapan agar rangkaian ibadah puasa selama sebulan penuh bisa mengubah manusia menjadi insan yang bertakwa dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam ridha Allah Swt.

“Mohon maaf atas segala khilaf di Hari Raya yang sarat makna bagi semua. Taqabbala-Llahu minna wa minkum. Semoga puasa serta ibadah Ramadan dan Idul Fiitri bagi setiap muslim yang menjalankannya diterima di sisi Allah Swt,” ujarnya sebagaimana video yang diterima redaksi, Minggu (1/5).

Haedar berharap, Ramadan dan Idulfitri menjadi jalan baru kerohanian dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, serta memancarkan kesalehan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk bisa menampilkan keteladanan diri dalam perilaku dan pengamalan keagamaan yang mendamaikan, menyatukan, mencerdaskan, memajukan, mencerahkan, dan kebajikan utama rahmat segenap alam.

Selama sebulan penuh ditempa agar mengontrol segala sisi nafsu, Haedar berhadap Idulfitri bisa membuat perbedaan dalam praktik ibadah semakin memperkaya toleransi atau tasamuh yang tulus dengan mengedepankan ukhuwah seluruh umah.

“Serta terbebas dari ananiyah hizbiyah (egoisme kelompok) yang dapat mengoyak rumah keragaman miliki bersama,” sambungnya.

Tidak hanya itu, pesan khusus juga disampaikan Haedar kepada para pemimpin negeri ini. Dia mengimbau agar para pemimpin negeri dan tokoh umat tidak berhenti menebarkan mozaik ilmu dan hikmah yang tinggi dalam mengayomi segenap umat dan warga bangsa dengan sikap adil, ihsan, dan teladan.

“Hindari sikap berat sebelah, menebar resah dan pecah belah, agar kehidupan bersama semakin cerah bertabur berkah dan terhindar dari musibah,” tegasnya.

Terakhir, Haedar Nashir mengajar umat menggerakan kearifan hidup bersama sebagai rohani berbangsa. Indonesia dengan segala keragamana agama, suku, ras, golongan, dan kekayaan alam niscaya dirawat disertai nilai luhur yang utama.

Menurutnya, bersatu dalam kebhinnekaan dan berbhinneka dalam kesatuan akan menjadikan Indonesia utuh dan maju. Sebaliknya, berpecah dan menebar masalah hanya akan menjadi sumber fitnah dan musibah di tubuh bangsa tercinta.

Karena itu, segenap warga bangsa seharusnya belajar memberi dan menerima, menghilangkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan, menahan dengki dan merekat kasih persaudaraan, membuang egoisme pribadi dan merawat keluhuran etika.

“Dia (Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat,” tutur Haedar mengutip QS. Al Baqarah ayat 269. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumliar menyerukan Pemerintah segera menertibkan para buzzerp yang dinilai sudah sangat provokatif dan memecah-belah sesama anak bangsa.

"Keberadaan para buzzerp saat ini seolah dipelihara karena sangat sulit tersentuh hukum. Tentu ini bisa merusak kepercayaan rakyat pada penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan terus kegaduhan dan perpecahan", ungkap Eka Gumilar.

"Jika ada kepentingan politik apapun dengan membiarkan buzzerp, sudah saatnya pemerintah menunjukan komitment menjaga NKRI di atas segala kepentingan apapun dengan menertibkan dan memproses hukum semua yang melakukan upaya propokasi dan melecehkan keyakinan agama", lanjutnya.

Eka Gumilar menyebut Indonesia saat ini darurat buzzerp. Sementara rakyat memendam amarah seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar Indonesia dan timbul kegaduhan.

"Rakyat melihat banyak pelecehan upaya provokatif yang seolah tidak tersentuh hukum. Sebut saja kasus hukum terhadap Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, semua mangkrak dan tidak ada kejelasan.", kata Eka.

"Sementara kita berkoar tentang keadilan dan penegakan hukum. Kasian aparat yang sudah kerja keras untuk menegakkan hukum seolah hukum sendiri dipermainkan oleh mereka."

"Siapapun yang melindungi para buzzerp,harus kt hadapi demi membuktikan kecintaaan kita pada NKRI", tegas Eka Gumilar.

Saat ini rakyat mencatat banyak kasus dari masyarakat yang mengadukan para buzzerp ke polisi, kasusnya mangkrak. "Ini sangat melecehkan upaya penegakan hukum dan keadilan", imbuhnya.

Apalagi saat sekarang suasana Idul Firtri semua yang berpotensi merusak kerukunan harus ditertibkan apalagi buzzerp pemecah belah. Harusnya bisa ditertibkan untuk menjaga Indonesia dari perpecahan.

"Masa rasacinta kita pada tanah air dan bangsa harus dikalahkan demi kepentigan politik sesaat? Memberangus buzzerp itu keharusan bagi kita yang berpikir waras, bukan soal keberpihakan kekelompok manapun"

"Kalau tidak mampu tertibkan buzzerp, kita harus malu kalau bicara soal Pancasila dan Persatuan Indonesia, apalagi bicara keadilan dalam penegajan hukum karena rakyat seolah menonton negara membiarkan para buzzerp ini dipelihara oknum-oknum yang mengorbankan wibawa hukum demi kepentingan  pribadi atau kelompoknya saja", tegas Eka.

Rekat Indonesia Raya sering mengadakan pertemuan silaturahmi para tokoh bangsa lintas suku, budaya dan agama untuk menjaga Indonesia sejuk, aman dan damai.

Upaya tersebut dirasa akan sulit jika pemerintah seakan membiarkan para buzzerp yang sangat provokatif dibiarkan.

"Pemerintah harus betul-betul serius memerangi para buzzerp penyebar hoax dan perpecahan, melanjutkan proses hukum yang ada seadil-adilnya. Mari menjaga Indonesia semakin sejuk aman dan damai."

"Darurat buzzerp tidak kalah bahaya dengan darurat narkoba, karena berpotensi merusak bangsa kita", tutup Eka Gumilar. (gelora)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Maritim Kabinet Joko Widodo periode pertama, Rizal Ramli sibuk mengomentari pemerintah yang hari ini sedang diterpa banyak masalah.

Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @RamliRizal, setelah melihat beberapa kali mimik wajah yang ditampakkan Jokowi dalam konferensi pers. Rizal memberikan sebutan yang cukup buruk kepada Jokowi.

“Sudah jadi “Sitting Duck” (Bebek Lumpuh) padahal resminya masih 2 tahun lagi,” tulis Rizal Ramli seperti dilansir Hops.ID dalam akun Twitternya pada Jumat, 29 April 2022.

Menurutnya hal itu bisa terjadi karena tatanan pemerintah yang semakin kacau menghadapi banyak masalah dengan mengambil keputusan-keputusan tanpa pertimbangan matang.

“Keputusan ngasal asal populer, tapi dampaknya negatif, bagaikan Yo-Yo pula,” imbuhnya dalam postingan itu.

Lebih lanjut lagi pada postingan lain, Rizal Ramli menyebut kebijakan-kebijakan yang dibuat Jokowi tidak bermutu meskipun banyak memiliki pembantu dalam pengelolaan pemerintahan.

"Betul2 teka-teki : kok tidak ada saran kebijakan yg bermutu padahal ada Menko & Mentri2 Ekonomi, puluhan Staff Ahli dan Staff Khusus,” tulis Rizal.

Bahkan ia juga menuding, Staff Ahli dan Staff Khusus yan direkrut Jokowi merupakan produk pejabat hasil dari kesepakatan politik sebelumnya.

“Itulah klo staffing hanya hasil politik utang budi,” tulisnya.

Terkait konsistenti pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya persoalan minyak goreng, seorang Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah juga membenarkan kondisi tersebut .

“Inkonsistenti pemerintah dalam persoalan minyak goreng membuat publik kebingungan,” ujar Trubus seperti dilansir Hops.ID dari kanal YouTube metrotvnews pada Jumat, 29 April 2022.

Menurutnya lagi, pemerintah seperti tidak memiliki resep khusus menangani persoalan minyak goreng dari segala sisi.

Meski Bukan Anggota, Jokowi undang Presiden Ukraina Volodymyr Hadiri KTT G20 (IST)

Baca Juga: Masuk lingkaran partai penguasa, Masinton Pasaribu ungkap kebebasan berpendapat ruang publik makin terbatas

"Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya resep, perencanaan yang matang terhadap solusi terkait persoalan minyak goreng. Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya," imbuhnya.

Bahkan ia tidak segan menempelkan kesalahan itu kepada para pembantu Presiden.

"Seharusnya Pak Jokowi punya Stafsus-Stafsus, ada KSP, ada Setkab, yang memberikan informasi yang akurat. Ini kesalahan tidak hanya Pak Jokowi, tapi bagaimana mekanisme prosedur itu diberikan kepada Presiden," ujarnya lagi.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai Trubus Rahadiansyah malah memberatkan posisi masyarakat. Harga-harga bahan pangan naik dan masyarakat akan menghadapi lebaran. ***