SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerintah memperketat syarat pelaku perjalanan domestik atau dalam negeri di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Melalui Instruksi Mendagri Nomor 55 tahun 2021 yang ditandatangani pada 27 Oktober 2021, semua pelaku perjalanan domestik wajib melakukan pemeriksaan Covid-19, baik itu menggunakan tes PCR maupun tes antigen.

Tes PCR wajib dilakukan sebagai syarat penerbangan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali, maupun antarwilayah di Pulau Jawa dan Bali.

Sementara itu, tes antigen diperuntukkan bagi moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, bus, mobil pribadi, hingga sepeda motor pribadi.

Aturan tersebut mulai berlaku sejak Rabu, 27 Oktober 2021 dan akan berakhir pada 1 November 2021 mendatang.

Sontak aturan tersebut menuai berbagai reaksi. Banyak pihak yang menilai bahwa tes PCR seharusnya tidak perlu lagi digunakan sebagai syarat wajib penerbangan karena penumpang sudah menerima vaksin dosis lengkap.

Selain itu, pertimbangan biaya tes PCR yang tidak murah juga harus menjadi perhatian.

Di tengah era vaksinasi saat ini, banyak negara yang sudah berangsur memulai kehidupan normal kembali. Bahkan, banyak juga orang yang sudah tak lagi mengenakan masker kecuali di tempat tertentu yang diharuskan.

Selain itu, tes PCR sebagai pemeriksaan Covid-19 juga sudah jarang digunakan, terlebih lagi dijadikan sebagai syarat wajib penerbangan antar kota dalam negeri.

Jika di Indonesia tes PCR kembali diwajibkan sebagai syarat penerbangan dalam negeri, negara-negara ini justru menghapusnya.

Negara mana saja yang tak lagi menggunakan tes PCR sebagai syarat penerbangan?

Amerika Serikat 

Amerika Serikat sudah sejak lama tidak memberlakukan tes PCR sebagai syarat wajib penerbangan antar kota dalam negeri.

Namun, tes PCR diwajibkan bagi warga yang hendak melakukan perjalanan internasional dan juga warga asing yang baru tiba di Amerika Serikat.

Diketahui, biaya tes PCR di Amerika Serikat tidaklah murah. Warga negara itu harus merogoh kocek hingga 250 dolar atau sekira 3,5 juta untuk sekali tes.

Oleh karena itu, tes PCR tidak diwajibkan sebagai syarat penerbangan domestik.

Turki 

Mulai November 2020, Turki tidak lagi mewajibkan tes PCR sebagai syarat penerbangan, namun dapat diganti menjadi tes antigen. Bahkan aturan tersebut juga berlaku bagi warga negara asing yang tiba di Turki.

Sejak Juni 2021, negara itu menghapus tes PCR dan juga antigen sebagai syarat penerbangan bagi calon penumpang yang sudah menerima vaksin dosis lengkap. (indozone)

SANCAnews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan upaya mempercepat penanganan banjir oleh jajarannya bisa mendapat penilaian melalui indikator kinerja individu atau key performance indicator (KPI).

Makanya tidak heran kalau penanganan banjir akhir-akhir ini lebih cepat dibandingkan di awal tahun.

"Di awal tahun ini terasa daerah-daerah yang biasanya kalau banjir tergenang tiga empat hari, sekarang kurang dari satu hari sudah kering. Kenapa? karena sekarang petugas lurah, camat, BPBD, itu semua punya target," kata Anies dalam Rakornas virtual Antisipasi La Nina di Jakarta, Jumat, (29/10).

Dengan adanya indikator ini, Anies menargetkan genangan air surut dalam waktu enam jam setelah hujan berhenti.

Menurut dia, kapasitas drainase jalan utama atau jalan raya di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter per hari dan di luar jalan utama dan jalan raya mencapai 50 milimeter per hari.

Apabila curah hujan per hari di DKI Jakarta mencapai 100 milimeter, Anies menargetkan kawasan Ibu Kota tidak boleh banjir.

Sedangkan, untuk antisipasi banjir pihaknya sudah melakukan aksi gerebek lumpur dengan mengeruk sedimen dan sampah di sejumlah sungai dan waduk di lima wilayah di DKI Jakarta.

Tujuannya agar waduk dan sungai tersebut memiliki daya tampung air yang lebih besar jika curah hujan lebih tinggi dari 100 milimeter per hari.

Sementara itu, lanjut dia, 13 sungai yang mengalir di Jakarta memiliki daya tampung 2.300 meter kubik per detik.

Anies mencatat volume air yang sempat masuk ke Jakarta mencapai 3.200 meter kubik per detik ketika ada hujan ekstrem di kawasan selatan atau pegunungan.

"Jadi gap-nya itu bisa meningkat sampai 1.000 meter kubik per detik antara daya tampung dengan air yang masuk, itu sebabnya harus dikendalikan di kawasan tengah dengan waduk, supaya masuknya ke dalam kota masih tetap sesuai kapasitas," ucapnya. (kumparan)

SANCAnews.id – Wacana menuntut koruptor dengan hukuman mati dianggap hanya jargon politik demi meraih simpati masyarakat untuk memperlihatkan keberpihakan pihak tersebut terhadap pemberantasan korupsi.

Demikian pendapat Indonesia Corruption Watch (ICW) soal wacana Jaksa Agung ST Burhanuddin soal rencana untuk menutut koruptor dengan hukuman mati.

"Padahal, kalau kita berkaca pada kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan, hasilnya masih buruk. Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Jumat (29/10).

Menurut Kurnia, dibanding dengan tuntutan mati, lebih baik para koruptor diberikan hukuman kombinasi antara hukuman badan dan pemiskinan. Hal ini bisa dilakukan dengan pemidanaan penjara, pengenaan denda, penjatuhan hukuman uang pengganti, dan pencabutan hak politik. Selain soal jenis pemidanaan, ia juga menyoroti masalah kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang masih perlu banyak diperbaiki.

"Belum lagi jika berbicara tentang lembaga kekuasaan kehakiman. Fenomena diskon untuk hukuman bagi para koruptor masih sering terjadi," kata Kurnia.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati bagi terdakawa pada dua kasus megakorupsi yang ditangani Kejagung, yakni kasus pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. (rmol)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan sebanyak 2.850 penghargaan kepada anggota Polri. Penghargaan diberikan Sigit atas dasar pengabdian dan dedikasi anggota selama mereka bertugas.

"Selama masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebanyak 2.850 penghargaan telah diberikan kepada anggota," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Argo menjelaskan sebanyak 91 personel di antaranya diberikan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), lima anggota diberi KPLB Anumerta, 603 personel diberikan penghargaan untuk mengikuti program pendidikan.

Selain itu tujuh personel mendapat promosi jabatan, 234 personel mendapat piagam penghargaan, 23 personel diberikan piagam dan pin emas, 21 diberi piagam dan pin perak. Sementara itu, 1.155 personel lainnya diberi pin emas, 277 pin perak, dan 434 pin perunggu.

Contoh personel yang mendapat penghargaan dari Jenderal Sigit adalah anggota bernama Bripka Nur Ali Suwandi. Argo mengatakan Bripka Nur Ali kerap memfasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan, seperti membangun masjid, jembatan, membantu anak terlantar, dan lain sebagainya.

"Bripka Nur Ali Suwandi berhasil membangun 13 masjid di Yogyakarta. Atas dedikasi dan pengabdiannya dia diganjar sekolah SIP oleh Kapolri," terangnya.

Untuk itu, Argo mengungkapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin seluruh personel Polri berlomba-lomba meraih prestasi sesuai dengan bidang tugasnya. Sigit, kata Argo, berharap seluruh jajaran dapat berkontribusi dan menjalankan 16 program prioritas. (dtk)

SANCAnews.id – Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut kualitas hukum yang ada pada pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sangat rendah.

Maka dari itu, Rocky Geurng mengatakan banyak masyarakat yang menyampaikan kritik tetapi selalu dianggap makar.

Hal tersebut timbul karena adanya ketakutan dari sisi Jokowi yang sudah lagi tidak banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, disebutkan oleh pria berusia 62 tahun itu bahwa saat ini sudah ada tanda kekuasaan tidak lagi diperlukan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Rocky Gerung dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (28/10/2021).

“Legitimasi pemerintah itu di atas 50 persen, dia enggak akan ucapkan makar, dia tidak akan khawatir,” kata Rocky Gerung.

“Kan tanda bahwa kekuasaan itu tidak diperlukan lagi ya Buzzer-nya dikerahkan. Lalu saya tanya misalnya pada Pak Mahfud ‘emang yang dukung Presiden siapa?’ ya tinggal Buzzer kan,” sambungnya.

Rocky Gerung menganggap bahwa saat ini sudah tidak ada lagi partai pendukung Jokowi yang mengucapkan sesuatu berbau dukungan.

Bahkan Rocky Gerung tidak pernah mendengar Megawati Soekarnoputri memberikan dukungan kepada Jokowi dalam keadaan yang serius saat ini.

“Bahkan Ibu Puan Maharani menegur presiden, jadi terlihat bahwa bahkan partai pendukung sudah mencari semacam alasan yang agak masuk akal untuk menghindar dari kekuasaan, itu mudah terlihat,” pungkasnya.

Jadi, menurut Rocky Gerung akan sangat percuma segala upaya yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD apabila terus-terusan membela Jokowi.

Rocky Gerung menilai kalau Jokowi sebenarnya bukanlah lagi merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

“Jadi semata-mata ini psikologi orang aja, orang enggak perlu lagi, orang perlu pemimpin tapi yang ditampilkan itu tidak lagi sangat sebagai seorang pemimpin. Rumitnya di situ sebetulnya,” tutur Rocky.

“Lalu orang berpikir dibiarin aja, bisa aja dibiarin tapi nanti bebannya makin berat kan, kan itu persoalannya,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya  Rocky Gerung ikut menanggapi adanya beasiswa yang dibuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk membandingkan pemerintahan era Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya hal seperti itu layaknya bermain judi togel, karena ketika kalah tidak mau mengaku dan saat menang banyak yang memamerkan diri.

Mantan dosen yang pernah mengajar di Universitas Indonesia (UI) itu menyebut ada sebuah riset yang mengatakan seluruh parameter ekonomi politik lebih unggul era SBY sebesar 53 persen.

Hal tersbeut disampaikan oleh Rocky Gerung dalam sebuah konten video berjudul “SEKJEN PDIP HASTO KERACUNAN DATA! MEMBANDINGKAN UTANG ERA SBY DENGAN JOKOWI” yang diunggah pada Kamis (28/10/2021).

“Dari awal memang ide itu (beasiswa Hasto) untuk menggerogoti prestasi SBY kan, jadi gimana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingan Jokowi dan SBY?,” katanya.

Pria berusia 62 tahun itu menuturkan kalau metodologi perbandingan itu kacau karena Jokowi hanya sekadar Kader Partai.

“Jadi itu namanya jeruk, ngupas jeruk di kebon jeruk, gitu,” paparnya.

Selain itu Rocky menyebut kalau PDIP sedang panik karena ada survei internal yang menunjukan bahwa suara Partai Demokrat naik.

“Dari awal memang ide itu (beasiswa Hasto) untuk menggerogoti prestasi SBY kan, jadi gimana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingan Jokowi dan SBY?,” katanya.

Pria berusia 62 tahun itu menuturkan kalau metodologi perbandingan itu kacau karena Jokowi hanya sekadar Kader Partai.

“Jadi itu namanya jeruk, ngupas jeruk di kebon jeruk, gitu,” paparnya.

Selain itu Rocky menyebut kalau PDIP sedang panik karena ada survei internal yang menunjukan bahwa suara Partai Demokrat naik. (poskota)