SANCAnews.id

SANCAnews – Polisi diminta lebih transparan mengusut kasus penyerangan terhadap tokoh agama. Majelis Ulama Indonesia kecewa hampir setiap kali menangani perkara, pelakunya disebut sebagai "orang gila."

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dalam menanggapi sejumlah kasus penyerangan terhadap beberapa tokoh agama di sejumlah daerah.

Muhyiddin berkata, "Sedihnya kan kita kalau pelakunya adalah setelah diperiksa oleh polisi katanya orang gila coba."

Bagi Muhyiddin, sulit dipercaya orang bisa berpikir tentang siapa yang akan diserang, disebut sebagai orang tidak waras.

"Bagaimana orang gila bisa menentukan sasaran kalau dia tahu dia ini ustaz ya kalau dia tahu gila ya namanya akalnya juga gila tidak berfungsi."

Itu sebabnya, kepada polisi dia minta, "Tolonglah lakukan ini secara transparan ya. Jadi akuntabilitasnya itu jelas kita di zaman IT yang sangat maju dengan mudah menyampaikan bahwa pelakunya fulan bin fulan tinggal di daerah tertentu motifnya adalah karena dia miskin."

Jika pengusutan kasus penyerangan terhadap tokoh agama dilakukan tidak transparan, akan memicu kecurigaan yang lebih luas, kata Muhyiddin.

"Jangan-jangan ini adalah permainan oknum tertentu mungkin saja ya ini disengaja dilakukan untuk mengalihkan publik opini dari sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya," katanya. (suara)

SANCAnews – Ahli hukum tata negara Refly Harun turut menanggapi pernyataan kontroversial dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo yang kembali membahas isu soal adanya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Refly mengatakan, Gatot Nurmantyo memiliki alasan tersendiri di balik sosoknya yang selalu hadir membicarakan isu-isu kehadiran PKI setiap tahunnya.

Dia mengungkapkan, Gatot ingin mengingatkan bahwa sebenarnya keberadaan PKI masih ada di tanah air.

Apalagi, kata Refly, sebagai mantan prajurit Angkatan Darat (AD), PKI pernah merusak dan memecah belah lembaga tersebut, bahkan membunuh enam jenderal sekaligus.

“Oleh karena itu dirinya selalu mengingatkan bahwa PKI pernah memecah belah Angkatan Darat, kemudian menculik 6 Jenderal dan 1 perwira menengah,” kata Refly, mengutip GenPI.co pada Rabu, 29 September 2021.

Terlebih Refly juga memparkan, pemerintah yang berkuasa saat ini tidak terlalu galak dengan keberadaan PKI atau mantan PKI.

Hal itu berbeda dengan pandangan Gatot Nurmantyo yang sangat vokal alias anti terhadap ideologi ‘palu dan arit’ tersebut.

“Pemerintah sekarang memang tidak pernah mengutuk G30S/PKI. Berbeda dengan mantan Angkatan Darat seperti Gatot Nurmantyo yang secara idologis menjadikan PKI sebagai musuhnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa lingkar kekuasaan banyak menampung keturunan-keturunan PKI sebagai konsekuensi dibubarkannya partai tersebut.

“Kalau kita bicara tipologi politik kita, tidak mungkin mantan PKI itu bergabung dengan partai kanan. Pastinya mereka bergabung dengan partai kiri,” ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, Refly juga menyebukan partai yang menampung mantan PKI tersebut adalah partai Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bahkan, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rika Tjiptaning bangga sebagai anak PKI,” tandas Refly Harun.

Sebagaiaman diketahui sebelumnya, Gatot mengatakan bahwa PKI telah menyusup ke tubuh TNI. Bahkan dia juga menjelaskan, kembalinya PKI ditandai dengan penculikan, penganiayaan terhadap warga sipil, polisi, ulama, serta hilangnya patung diorama yang menggambarkan sejarah G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti Kostrad. (hops)

SANCAnews – Panglima Kostrad, Letjen TNI Dudung Abdurachman, membantah tuduhan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengenai komunisme menyusup ke TNI karena hilangnya patung Soeharto dkk di Markas Kostrad. Dudung menegaskan hal itu adalah tuduhan yang keji.

"Patung tiga tokoh di Museum Darma Bhakti Kostrad, yakni Jenderal TNI AH Nasution (Menko KSAB), Mayjen TNI Soeharto (Panglima Kostrad), dan Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD) memang sebelumnya ada di dalam museum tersebut. Patung tersebut dibuat pada masa Panglima Kostrad Letjen TNI AY Nasution (2011-2012)," kata Dudung dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (27/9/2021).

Dudung mengatakan patung itu kini telah diambil kembali oleh AY Nasution. Pengambilan patung itu karena alasan pribadi atas izin Dudung. 

"Kini patung tersebut, diambil oleh penggagasnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan," tuturnya.

Dudung menepis jika pengambilan patung itu disimpulkan TNI melupakan peristiwa G30SPKI. Dudung menegaskan pihaknya tak pernah melupakan peristiwa itu.

"Jika penarikan tiga patung itu kemudian disimpulkan bahwa kami melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, itu sama sekali tidak benar.

 Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu," kata Dudung.

Oleh sebab itu, Dudung menilai tudingan Gatot bahwa TNI disusupi PKI gegara patung itu tidaklah benar. Tuduhan itu, kata Dudung, adalah tudingan yang keji.

"Jadi, tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami. Seharusnya Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo selaku senior kami di TNI, terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan bisa menanyakan langsung kepada kami, selaku Panglima Kostrad. Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah, dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa," jelasnya.

"Foto-foto peristiwa serta barang-barang milik Panglima Kostrad Mayjen TNi Soeharto saat peristiwa 1965 itu, masih tersimpan dengan baik di museum tersebut. Hal ini sebagai pembelajaran agar bangsa ini tidak melupakan peristiwa pemberontakan PKI dan terbunuhnya pimpinan TNI AD serta Kapten Piere Tendean," imbuh dia.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menyatakan bukti komunis masih ada di Indonesia, terkhusus di institusi TNI dapat dilihat dari hilangnya sejumlah barang di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus). Barang-barang yang dihilangkan, sambung Gatot, adalah yang berkaitan dengan peristiwa penumpasan komunisme di Tanah Air pada era Orde Lama.

"Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata, baru saja terjadi adalah Museum Kostrad, betapa diorama yang ada di Makostrad, dalam Makostrad ada bangunan, bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto (Soeharto) dulu, di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30SPKI di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edhie sebagai Komandan Resimen Parako dibantu oleh KKO," ungkap Gatot pada acara webinar yang berjudul 'TNI Vs PKI' pada Minggu (26/9) kemarin. [*]

SANCAnews – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI.

"Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat," kata Panglima TNI ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (27/9/2021).

Panglima TNI mengatakan hal itu menanggapi pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Gatot Klaim Dicopot dari Panglima TNI karena Instruksi Nonton Film G30S/PKI, DPR Ungkap Alasan Sesungguhnya

Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

"Masalah ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh institusi terkait," ujar Marsekal Hadi.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini menganggap statement atau pernyataan Gatot Nurmantyo itu sebagai nasihat senior kepada para prajurit yang masih aktif untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang kelam tak terjadi kembali.

"Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior kepada kami sebagai prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi," tutur Panglima TNI.

Sebagai institusi TNI, tambah dia, prajurit TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital.

"Untuk itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama, bukan saja terhadap radikal kiri, tetapi juga terhadap radikal kanan dan radikal lainnya," papar Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, menuturkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah penumpasan G30S/PKI (patung Presiden Kedua RI Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution) di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

"Tapi, pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin," ungkap Haryantana.

Menurut dia, Kostrad tidak mempunyai ide untuk membongkar patung Presiden Kedua RI Soeharto, Letjen TNI Sarwo Edhie, dan Jenderal AH Nasution yang ada dalam ruang kerja Soeharto di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

Ia menyebut ada permintaan sebelumnya dari Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution selaku pembuat patung-patung itu.

Azmyn, menurut Haryantana, meminta langsung kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman untuk dapat menyerahkan patung-patung tersebut kepadanya.

"Patung itu yang membuat Letjen Purn AY (Azmyn Yusri) Nasution saat beliau menjabat Pangkostrad, kemudian pada tanggal 30 agustus 2021 Pak AY (Azmyn Yusri) Nasution meminta kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman untuk diserahkan kembali pada Letjen Purn AY (Azmyn Yusri) Nasution," ucapnya. (era)

SANCAnews – Pembongkaran patung tiga jenderal Indonesia di Kostrad menjadi perbincangan. Kabar pembongkaran diorama itu pertama disampaikan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sebuah diskusi virtual "TNI vs PKI" 26 September 2021.

Dalam diskusi itu, Gatot mengungkapkan soal adanya indikasi upaya untuk menghilangkan sejarah terkait peristiwa G30S/PKI dari upaya pembongkaran diorama tiga jenderal itu. Ketiga jenderal yang dimaksud ialah Presiden Kedua RI Soeharto, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution.

Terkait hal itu, Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana menyatakan pembongkaran murni dilakukan pihak museum atas permintaan Panglima Kostrad ke-34 Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution. Azmyn adalah pencetus dibuatnya diorama ketiga jenderal itu.

"Bahwa pembongkaran patung-patung tersebut atas keinginan dan ide Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, karena pada saat menjabat Pangkostrad periode 9 Agustus 2011-13 Maret 2012, beliau yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut," ujar Haryantana dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/9).

Keinginan pembongkaran itu, menurut Haryantana, pertama diungkapkan oleh Azmyn saat menemui Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman. Dalam pertemuan itulah Azmyn buka-bukaan kepada Dudung soal alasan yang mendasarinya membongkar diorama itu.

"Pada Hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, Panglima Kostrad ke-34 Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution didampingi Kaskostrad dan Irkostrad bersilaturahmi kepada Pangkostrad yang bertujuan meminta untuk pembongkaran patung-patung tersebut," ucap Haryantana.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Azmyn Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilakan.

--Kapen Kostrad Kolonel Inf Haryantana

"Disimpulkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah (penumpasan G30S/PKI) Museum Darma Bhakti di Markas Kostrad, tapi pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin," tutupnya.

Berikut pernyataan lengkap Kostrad:

Klarifikasi Pembongkaran Patung di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad

Kostrad mengklarifikasi adanya pemberitaan dalam diskusi bertajuk “TNI Vs PKI” yang digelar Minggu malam (26/9/2021).

Dalam diskusi yang digelar secara daring itu, diputar sebuah klip video pendek yang memperlihatkan Museum Dharma Bhakti di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

Museum itu berada di bekas ruang kerja Panglima Kostrad (Pangkostrad) Mayjen Soeharto ketika peristiwa G30S/PKI terjadi.

Di dalam museum itu tadinya terdapat diorama yang menggambarkan suasana di pagi hari, 1 Oktober 1965, beberapa jam setelah enam Jenderal dan seorang Perwira muda TNI AD diculik PKI yang ada di tubuh pasukan kawal pribadi presiden, Cakrabirawa.

Adegan yang digambarkan adalah saat Mayjen Soeharto menerima laporan dari Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.

Sementara Menteri/Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal AH Nasution yang selamat dari upaya penculikan PKI beberapa jam sebelumnya duduk tidak jauh dari Soeharto dan Sarwo Edhie.

Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Sarwo Edhie, dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis (setelah penculikan enam Jenderal TNI AD) dan rencana menyelamatkan negara dari pengkhianatan PKI, sekaligus peran utama Panglima Angkatan Darat, Pangkostrad, dan Resimen Parako yang kini menjadi Kopassus.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait diskusi bertajuk “TNI Vs PKI” yang digelar secara daring tersebut :

1.  Bahwa tidak benar Kostrad  mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edhie, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

2.  Pada Hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, Panglima Kostrad ke-34 Letnan Jenderal TNI (Purn.) Azmyn Yusri Nasution didampingi Kaskostrad dan Irkostrad bersilaturahmi kepada Pangkostrad yang bertujuan meminta untuk pembongkaran patung-patung tersebut.

3.  Bahwa pembongkaran patung-patung tersebut atas keinginan dan ide Letnan Jenderal TNI (Purn.) Azmyn Yusri Nasution, karena pada saat menjabat Pangkostrad periode (9 Agustus 2011 s/d   13 Maret 2012) beliau yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut.

4.  Letnan Jenderal TNI (Purn.) Azmyn Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk di bongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilahkan.

5.  Bahwa  tidak benar Kostrad menghilangkan patung sejarah (penumpasan G30S/PKI). Pembongkaran  patung-patung murni keinginan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide.

Demikian informasi sekaligus klarifikasi yang perlu kami sampaikan.

Kami berharap adanya kerja sama yang baik dengan rekan-rekan media terkait pemberitaan yang sudah beredar, sehingga tidak meresahkan dan merugikan Institusi TNI, TNI AD khususnya Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M .

Disimpulkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah (penumpasan G30S/PKI) Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad, tapi pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin. (Penkostrad).

Autentikasi

Kapen Kostrad, Kolonel Inf Haryantana, S.H.