SANCAnews.id

Karawang(JABAR).SNews- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pembangunan proyek pembangunan Infrastruktur gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 yang berlokasi di Desa Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/12). Proyek ini nantinya akan memiliki kapasitas hingga 1.760 MW dengan memanfaatkan 400 juta kaki kubik Liquefied Natural Gas (LNG) perhari yang dikirim langsung dari Tangguh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, PLTGU Jawa-1 merupakan salah satu pembangkit listrik penting yang akan menopang kehandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Selain itu, PLTGU-1 akan menjadi pembangkit listrik terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara, yang menggabungkan bisnis LNG dan bisnis independent power producer (IPP).

“Kita patut bersyukur dengan proyek yang penting dan membanggakan yaitu PLTGU Jawa-1 atau yang lebih sering disebut proyek IPP PLTGU Jawa-1 merupakan pembangkit listrik terintegrasi pertama di Asia dan terbesar di Asia Tenggara,” kata Darmin.

Menurut Menko Perekonomian, pemerintah telah menetapkan proyek PLTGU Jawa-1 ini tidak hanya sebagai Proyek Strategis Nasional, tetapi juga sebagai proyek prioritas dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

“Oleh sebab itu, KPPIP mendukung penuh percepatan penyelesaian pembangunannya. Dalam proses persiapan Financial Closing, KPPIP telah memfasilitasi penyelesaian kesesuaian tata ruang, proses pengadaan lahan, dan penerbitan perizinan-perizinan yang dibutuhkan,” samung Darmin.

Investasi Rp16 Triliun

Sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam laporannya mengatakan, pembangkit listrik dari gas merupakan salah satu langkah mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan komposisi energi bersih sampai 2025.

“Pembangunan proyek ini, merupakan langkah strategis yang kedepannya akan menjalankan komitmen pemerintah dalam mendukung energi baru dan terbarukan,” kata Nicke.

Pembangkitan listrik Jawa-1 melibatkan lebih dari 20 perusahaan baik dari dalam negeri maupun perusahaan internasional. Dengan nilai 1,8 miliar dollar AS (atau sekitar 26 triliun rupiah).

Nicke meyakini, proyek ini akan menciptakan multiplier effect yang sangat luas bagi perekonomian wilayah Karawang, Bekasi, dan sekitarnya. Salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang mencapai 5.000 orang pada masa konstruksi dan +/-200 orang pada masa operasi.

Menko Darmin lantas mendorong agar pembangunan Proyek-proyek strategis seperti Proyek IPP PLTGU Jawa-1 ini dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur strategis lainnya di seluruh Indonesia dengan kualitas, profesionalisme dan kecepatan tinggi.

“Infrastruktur gas diperlukan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga gas di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Diakhir sambutannya, Menko Darmin berpesan kepada Pertamina, PLN, dan semua pihak yang terlibat agar kerjasama ini dijalankan sesuai dengan rencana langkah-langkah yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Turut hadir dalam acara ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tadayuki Miyashita, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr, perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso. 

# SN-001 | Kemenko Ekonomi

Surabaya(JATIM).SNews- Menanggapi peristiwa tanah longsor yang terjadi di Jalan Raya Gubeng Kota Surabaya, Selasa (18/12), yang viral di media massa dan media sosial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar tidak panik dan resah.

Pusat Kepala Pusat Informasi Gempa Bumi dan tsunami, Rahmat Triyono, mengutarakan tanah longsor yang terjadi dengan kedalaman 30 meter dan lebar 8 meter ini merupakan murni peristiwa amblesan tanah dan bukan likuifaksi yang banyak dikabarkan. 

“Karena tidak ada fenomena mencairnya material tanah di lokasi kejadian,” ujar Rahmat.

Berdasarkan hasil analisis gelombang seismik (kegempaan) yang tercatat, sambung Rahmat, diketahui bahwa peristiwa amblesan ini bukan akibat oleh gempa bumi.

Catatan Kegempaan, menurutnya tidak menunjukkan adanya mekanisme penyesaran batuan dan sensor kegempaan yang mencatat hanya satu sensor di lokasi terdekat amblesan tanah sehingga merupakan aktivitas lokal.

Lebih lanjut, Rahmat Triyono menyampaikan berdasarkan pengamatan pada sensor kegempaan BMKG terdekat yaitu sensor PJI (Prigen Pasuruan Jawa Indonesia) peristiwa ini ternyata sudah tercatat 2 kali.

“Dengan catatan amblesan pertama tercatat pada pukul 21.41.27 WIB dan amblesan kedua pada pukul 22.30.00 WIB,” ujar Rahmat.

Di akhir keterangannya, masyarakat diharapkan tidak termakan berita yang tidak benar/hoax dan terus bisa mengakses informasi secara resmi di website BMKG maupun media sosial resmi BMKG untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan lebih akurat. 

# SN-001 | Humas BMKG

Denpasar(BALI).SNews- Pemerintah Provinsi Bali diharapkan terus berupaya memberikan kesempatan dan apresiasi, atas keterlibatan kaum perempuan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Bali sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan pembangunan berwawasan gender.

Hal itu disampaikan oleh Ny. Putri Suastini Koster pada seminar Peringatan Hari Ibu ke-90 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-19 Prov Bali tahun 2018 dengan tema “Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa” di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (19/12).

Dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ny. Tjokorda Hariyani Sukawati, Sekda Prov Bali Dewa Made Indra beserta Ny. Widyasmini Indra, serta OPD di lingkungan Pemprov Bali, Ia mengatakan peranan perempuan memang perlu ditingkatkan lagi, namun eksistensinya bukan untuk bersaing dengan para laki-laki. “Kita di sini untuk bekerjasama demi kemajuan pembangunan dan masyarakat,” jelasnya dalam seminar yang menghadirkan Retno IG Kusuma seorang Psikolog serta Dr. Luh Arjani, yang berasal dari Pusat Studi UNUD sebagai narasumber.

Selain itu, Ia juga berharap agar kaum perempuan tidak hanya menuntut persamaan hak, karena lama kelamaan terkesan seperti mengeluh. Lebih dari itu, pendamping orang nomor satu di Bali itu mengajak para perempuan untuk tingkatkan kinerja serta tunjukkan kompetensi agar diakui eksistensinya.

“Persamaan hak bukan kita lakukan dengan menuntut saja, tapi kita tunjukkan dengan hasil nyata, sehingga peran kita akan semakin diperhitungkan,” imbuhnya. Akan tetapi, Ia juga mengingatkan, sesibuk apapun dalam usaha dan karir, jangan sampai kaum perempuan yang sudah berkeluarga melupakan peran utamanya sebagai seorang istri dan Ibu. “Karena pondasi utama keluarga serta pertumbuhan para penerus bangsa ini tetap merupakan tanggung jawab seorang perempuan,” tandasnya.

Sebelumnya Gubernur Koster juga telah menyampaikan komitmen Pemprov Bali untuk selalu melibatkan peran perempuan dalam pembangunan Bali. Koster juga berharap agar peran dan kualitas organisasi wanita yang ada dapat ditingkatkan, mengingat, masih banyak peluang dan tantangan pembangunan ke depan, termasuk Pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kertih Loka Bali.

Dalam kesempatan itu, Ia juga mengatakan tema Hari Ibu tahun ini sangat relevan dalam menentukan kaum perempuan sebagai mitra strategis laki-laki dalam pembangunan. “Sudah terbukti, banyak Ibu-Ibu sukses sebagai orang pertama dan utama dalam keluarga dan sebagian memiliki karir yang cemerlang. Sehingga Ia mengajak masyarakat dan berbagai pihak, mari kita dukung dan berikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk maju dan memberdayakan diri, selama hal itu dilakukan secara positif dan bermanfaat. “Namun yang perlu saya ingatkan kepada kaum perempuan adalah, hendaknya juga harus tetap menyadari dan menjujung tinggi kodratnya dalam keluarga. Oleh karenanya, menjadi harapan dan pesan saya kepada kaum perempuan, hendaknya sukses dalam karier atau pekerjaan apapun, harus dibarengi dengan sukses membina keluarga.” Tandasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali Luh Hariyani mengatakan bahwa peringatan Hari Ibu adalah berdasarkan Keputusan Presiden no 316 th 1959 yang menyatakan jika tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu yang diperingati di seluruh Indonesia. Ia menyatakan bahwa peran perempuan sangat penting menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama ini serangkaian dengan Hari Ibu dan Ulang tahun DWP adalah berbagai seminar serta pelatihan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

# SN-001 | Humas Bali

BENGKULU.SNews-  Dalam rangka Pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Polda Bengkulu menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Lintas Sektoral, di Gedung ADEM Polda Bengkulu, Rabu (19/12/2018). Rakor yang dihadiri langsung Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung ini, diikuti Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, unsur Forkompinda Provinsi Bengkulu serta instansi terkait.

Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung mengatakan, Rakor ini dimaksudkan untuk mensinergikan antar instansi dengan pihak aparat keamananan, dalam upaya menjaga kondisi tetap aman dan terkendali dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 nanti.

Walaupun, pada perayaan Natal danTahun Baru pada tahun lalu tidak terjadi gangguan keamanan yang begitu signifikan, namun jenderal bintang satu ini tetap meminta kerjasama semua stakeholder untuk terus waspada akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

Coki berharap semua lini dapat diwaspadai, terlebih dirinya menekankan antispasi terhadap adanya gangguan terorisme saat perayaan Natal nanti.“Tentunya semua ini merupakan tanggungjawab kita bersama, terlebih lagi yang perlu diwaspadai dan perlu dukungan dari semua pihak  yaitu masalah terorisme.  Jangan sampai kita kecolongan,” tegas Coki.

Dengan adanya kerjasama semua pihak dalam upaya pengamanan Natal dan Tahun Baru nanti, dirinya berharap, Bengkulu aman sejuk dan damai.Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti mengatakan, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajarannya selalu siap bersama aparat TNI dan Polri untuk memberikan dukungan, menjaga kondisi keamanan di Provinsi Bengkulu ini tetap kondusif dan terkendali.

“Kami sadar betul, ketertiban keamanan adalah tanggungjawab bersama dan bukan tanggungjawab satu instansi saja,” sampai Nopian Andusti.

Dirinya juga mengapresiasi kinerja pihak aparat kemananan yang telah menjaga kondisi Bengkulu tetap kondusif, sehingga pada tahun lalu, Bengkulu dikategorikan wilayah yang aman untuk dikunjungi. “Ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas kita semua, bersama-sama untuk menciptakan Bumi Rafflesia ini untuk layak dikunjungi dan provinsi yang tempatnya nyaman untuk ditinggali,” tutupnya. 

# SN-001 | Humas Bengkulu

BENGKULU.SNews-  Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data dan Gelar Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bengkulu, Rabu (19/12). Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah untuk mendrong serta mengembangkan tata kelola dalam peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pada pengawasan internal pemerintah. 

Mengangkat tema Peningkatan Peran APIP Dalam Mengawal Pembangunan Daerah Yang Semakin Berkualitas diharapkan APIP mengawal tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan good and clean governance.

“Kami mendukung kegiatan ini agar berjalan dengan baik dan lancar, semoga Tuhan YME melindungi kita semua dan meningkatkan kualitas pembangunan di Provinsi Bengkulu,” jelas Gotri Suyanto.

Ia pun menambahkan bahwa apabila Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di Provinsi Bengkulu diberikan kewenangan, peran dan fungsi yang jelas dan luas maka hasil pekerjaan APIP akan sangat bermanfaat. 

Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah provinsi dan daerah saja tetapi juga bermanfaat bagi pihak legislatif, pihak eksternal maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Namun Gotri Suyanto mengingatkan, untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan APIP diperlukan suatu program pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berkelanjutan. 

Disamping itu untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diantara jajaran APIP diperlukan adanya pengembangan sinergi pengawasan.

“Melalui kegiatan – kegiatan seperti inilah kita harapkan bisa meningkatkan peran APIP, sehingga kita mampu mencapai level 3 di tahun 2019 yang akan datang,” harap Gotri.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan, Kepala BPK Perwakilan Bengkulu Arif Agus, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Ramli Midian Sihombing, Kepala OPD Provinsi Bengkulu, serta Inspektur se Provinsi Bengkulu. 

# SN-001 | Media Center Humas Pemprov Bengkulu/Morecka