SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ragu untuk reshuffle kabinet. Penyegaran jajaran menteri merupakan langkah penting untuk memperkuat arah pemerintahan baru.

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kabinet Prabowo masih banyak diisi tokoh lama era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

"Kita melihat karakter Presiden Prabowo jujur menerima fakta bahwa dia memang memperoleh limpahan elektabilitas dari Jokowi, sehingga ragu-ragu untuk mereshuffle kabinetnya," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 18 April 2025.

Menurutnya, kondisi politik dan ekonomi saat ini sudah jauh berbeda dibanding ketika Prabowo pertama kali membentuk kabinetnya. Karena itu, penyegaran jajaran menteri dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat arah baru pemerintahan.

“Pak Prabowo jujur menerima bahwa ia mendapatkan limpahan elektabilitas dari Presiden Jokowi. Tapi justru karena itu, dia terlihat ragu untuk segera mereshuffle kabinet,” ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya, Jumat (18/4).

Di tengah situasi global dan perang tarif AS-China, pemerintahan Prabowo memerlukan tim yang solid, visioner, dan sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan barunya yang lebih populis dan berpihak pada rakyat.

"Jadi sebetulnya ada alasan secara radikal Prabowo merevisi kabinetnya," tegas dosen ilmu filsafat itu.

Rocky menyebut Prabowo terlalu permisif terhadap kelompok yang kerap disorot publik sebagai “kawanan Mulyono”, istilah yang beredar di kalangan netizen untuk menyindir elite-elite lama yang dianggap oportunis.

Jika Prabowo ingin benar-benar tampil otentik dan menjalankan mandat rakyat dengan efektif, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka yang hanya menjadi beban politik.

“Isi kabinet Pak Prabowo mayoritas masih berasal atau terbawa masuk dalam situasi yang dari awal harusnya bisa dipisahkan tetapi itu tidak terjadi," pungkas Rocky. (rmol)

Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Net 

 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera merombak Kabinet Merah Putih. Selain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, perombakan tersebut juga diperlukan untuk memastikan tidak ada menteri titipan dari rezim sebelumnya.

Pengamat Citra Institute, Efriza, menilai pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar isu. Hal itu sangat terasa saat sejumlah menteri mendatangi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Jumat, 11 April 2025.

Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dengan gamblang menyebut Jokowi sebagai "bos", meski kini mereka berada di bawah pemerintahan Prabowo.

"Terdapat menteri-menteri pilihan Jokowi yang masih menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka akan merecoki soliditas pemerintahan (jika tidak di-reshuffle)," ujar Efriza kepada RMOL, Kamis, 17 April 2025.

Menurut Efriza, menteri yang masih menjadi loyalis Jokowi perlu diganti agar pemerintahan Prabowo-Gibran terbebas dari intervensi.

"Reshuffle menjadi keharusan untuk menunjukkan pengaruh Jokowi sudah menyusut. Sasarannya ya menteri-menteri yang menunjukkan sikap loyal kepada Jokowi dan tak ada prestasi di kinerjanya," tutup Efriza. (*)

Dua foto Jokowi dengan gelar yang berbeda 

JAKARTA — Dunia media sosial kembali diramaikan dengan isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini potret lawas Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo menjadi sorotan publik karena memiliki gelar yang berbeda dari yang selama ini dikenal.

Dalam unggahan akun X (dulu Twitter) @DonQuarco pada 25 Desember 2024, terlihat foto kunjungan Jokowi ke PT Sritex Sukoharjo. Foto tersebut bertanggal 20 September 2006 dan di bagian bawahnya tertulis keterangan, “Kunjungan Walikota Solo Drs. Jokowi Widodo.”

Yang menjadi perhatian publik adalah gelar "Drs." (doktorandus) yang tercantum dalam keterangan foto tersebut. Pasalnya, saat maju dalam Pilpres, Jokowi dikenal dengan gelar “Ir.” (insinyur), lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Perbedaan ini pun kembali memantik keraguan dan spekulasi tentang keaslian ijazah Jokowi. Menanggapi polemik yang kian berkembang, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ikut menyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi, bukan sikap yang salah. Sebab, hal itu dimuat dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Ndak salah (jika publik ingin melihat ijazah Jokowi), karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Mahfud di tayangan YouTube Mahfud MD Official dalam program Terus Terang, Selasa (15/4/2025).

Namun, apabila Jokowi tak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat pengadilan.

"Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi."

"Itu dia bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat. (Kalau keputusannya) harus dibuka ya buka. Nanti dibuka saja di KPU, dulu daftar pertama (sebagai kepala daerah) kan di Solo, ketika namanya masih Drs. Joko Widodo sesudah jadi presiden itu ada ijazahnya lagi menjadi Ir. Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik," ujar Mahfud. (fajar)

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina diduga melakukan intimidasi terhadap peserta aksi yang menuntut keabsahan ijazah Jokowi. (Sumber: X@MasBRO_back) 

JAKARTA — Peristiwa dugaan intimidasi terhadap massa aksi yang menuntut pengusutan keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik di media sosial.

Dalam unggahan viral di platform X, terlihat seorang pria diduga Silfester Matutina, sosok yang dikenal sebagai relawan pendukung Jokowi, berada di lokasi aksi.

Unggahan yang dibagikan akun X @Sandika_Noor memperlihatkan gambar seorang pria berjaket merah, diduga Matutina, tengah berinteraksi dengan seorang pengunjuk rasa.

Dalam keterangan gambar, tertulis, "DIDUGA TERJADI INTIMIDASI TERHADAP MASA AKSI USUT IJASAH JOKOWI," diikuti dengan komentar bernada sindiran, "Mukanya kayak yg pernah masuk tipi yaa?." Unggahan tersebut telah dilihat ribuan kali dan memicu berbagai tanggapan dari warganet.

Silfester Matutina terlihat mendekati kerumunan massa. Ia terlihat tidak berbicara dan tiba-tiba kemudian menarik ikat kepala yang ada pada seorang massa aksi.

Netizen pun berbondong mengunggah ulang rekaman video yang berisi dugaan intimidasi Silfester Matutina itu.

Terpantau pula netizen dengan nama akun @MasBRO_back turut mengunggah video tersebut.

"Terjadi Intimidasi terhadap Massa aksi damai yang menuntut #UsutIjazahJokowi," tulis @MasBRO_back di platform X.

Diketahui, belum lama ini tuntutan terhadap keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi mencuat.

Laporan juga menyebutkan bahwa kediaman Jokowi di Solo sempat dijaga ketat oleh kepolisian untuk meredam massa yang berkumpul menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya.

Kontroversi ini berawal dari tuduhan yang kembali mencuat pada Maret 2025, ketika mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, meragukan keaslian ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam analisisnya, Rismon menyebut penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan lembar pengesahan Jokowi tidak sesuai dengan teknologi yang tersedia pada 1980-an, saat Jokowi lulus pada 1985. (poskota)

Ijazah dan Jokowi/Ist 

JAKARTA — Isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi kembali mencuat dan kali ini mendapat tanggapan langsung dari Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

Heru menyatakan, dirinya termasuk orang yang sejak awal mendesak Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli Universitas Gadjah Mada (UGM), di mana Presiden mengaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980.

“Saya adalah orang yang getol sekali, tergerak, mungkin bisa dikatakan sebagai pekerja cahaya, ikhlas, untuk meminta dengan kebesaran hati kepada bapak untuk menunjukkan ijazah asli bapak,” ujar Heru dikutip dari unggahan Channel YouTube @ARnet TV (17/4/2025).

Namun, ia juga menyadari bahwa Jokowi telah menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak akan mempublikasikan ijazah tersebut kepada publik.

Jokowi disebut hanya akan menyerahkannya kepada pihak berwenang jika diperlukan dalam proses hukum.

Dikatakan Heru, keputusan Presiden Jokowi tersebut merupakan hak pribadi sekaligus langkah politis.

Ia menambahkan, jika Presiden benar-benar mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah atau hasutan terkait ijazah, maka ia siap bertanggung jawab penuh.

“Terus terang saja, saya akan menyerahkan diri dengan tanggung jawab sepenuhnya. Jika perlu, bapak menginginkan agar menangkap pihak-pihak yang tidak setuju, saya menyatakan diri orang pertama yang bapak tangkap,” tegas Heru.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak ke ranah hukum.

Presiden ke-7 RI itu mengatakan polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga dirinya mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Jokowi masih enggan menyampaikan siapa yang bakal dilaporkan terkait hal itu.

"Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan segera kami putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya keinginan sejumlah pihak, salah satunya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jokowi mengatakan selama pihak pengadilan yang meminta untuk memperlihatkan ijazah asli tersebut, maka dirinya siap menunjukkan.

"Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada," tandasnya. (fajar)