SANCAnews.id

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad 

JAKARTA — Tudingan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebut terlibat sindikat judi online di Kamboja ditanggapi aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta, David Hamka.

David menilai tuduhan terhadap Dasco tidak berdasar dan cenderung memfitnah. Informasi tentang hal itu, menurut David, tidak memiliki data yang valid.

"Sehingga itu sudah mengarah kepada pembunuhan karakter Pak Sufmi Dasco Ahmad," kata David lewat keterangan tertulisnya, Jumat 11 April 2025.

David menyesalkan kemunculan isu ini di tengah upaya bangsa untuk bangkit dari tantangan ekonomi dan sosial. Ia menilai, pemberitaan negatif tanpa dasar justru merusak citra pejabat publik dan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.

David pun mengajak generasi muda agar lebih bijak dalam mengonsumsi informasi, baik dari media online maupun kanal podcast. Ia menekankan pentingnya cek fakta dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat asumsi.

"Kami mengajak seluruh generasi muda untuk lebih cerdas dalam mendengarkan dan membaca berita baik online maupun channel podcast yang tidak ada sumber datanya," pungkasnya.

Kabar soal Dasco terlibat judol ini termuat dalam artikel berjudul "Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja" yang diterbitkan Tempo pada Minggu, 6 April 2025. (rmol)

Umar Hasibuan atau Gus Umar 

JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan nampaknya mulai gerah terkait pembahasan ijazah mantan Presiden Jokowi Widodo. Lewat unggahan di media sosial pribadinya X, Umar Hasibuan menyoroti hal tersebut.

Ia tampak geram dengan perbincangan yang terus menjadi topik bahasan di media sosial setiap tahunnya. Umar pun meminta Jokowi untuk segera menunjukkan kebenaran terkait ijazahnya yang ramai diperbincangkan, dengan beberapa bukti lain termasuk lokasi KKN-nya saat masih kuliah.

“Mustinya ya drpd tiap tahun ramai soal ijazah. Mending pak jokowi tunjukkan saja ijazah asli yg dia simpan dan tunjukkan saja dimana lokasi wkt dia KKN dulu,” tulisnya dikutip Fajar.co.id, Jumat (11/4/2025). 

Ia mendesak hal ini, agar pembahasan terkait ijazah palsu ini bisa segera tuntas dan tidak kembali menjadi pembahasan.

“Biar urusan ijazahnya tuntas dan gak ribut mulu. Capek banget baca TL ttg ijazah jokowi. Setuju gak ges ??,” tuturnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum terkait dengan berulangnya isu mengenai tuduhan ijazah palsu.

"Enggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke hal-hal yang umum saja. Kami juga membahas isu-isu dan saling tukar pikiran,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakub Hasibuan

“Mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang belakangan cukup ramai dibicarakan di media," tuturnya. (*)

Joko Widodo bersama Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan jajarannya/Ist 

JAKARTA — Organisasi masyarakat Rampai Nusantara bermaksud melaporkan pihak-pihak yang telah menyebarkan tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, palsu.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan, tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi merupakan fitnah keji yang terus didaur ulang oleh lawan politiknya meski telah dibantah secara langsung dan tegas oleh pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Isu ijazah palsu ini sangat kampungan dan fitnah yang keji? Isu ini juga sangat merendahkan UGM sebagai kampus terbaik yang berintegritas, sangat tidak masuk akal sekelas UGM yang selalu menjaga kredibilitas dan nama baiknya lalu membiarkan ada praktik ijazah palsu, sangat tidak masuk akal dan isu ini sudah dibantah dengan tegas oleh pihak kampus UGM," jelas Semar dalam keterangannya, Kamis, 10 April 2025.

Semar mengatakan akan membawa masalah ini ke penegak hukum bagi para penyebar isu ijazah palsu Jokowi. Pasalnya, mereka dengan sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebarkan tuduhan tersebut secara masif.

"Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali, gak ngerti juga ada orang yang bisa sangat dengki sampai menghalalkan segala cara menggunakan isu yang tidak benar hanya untuk mendiskreditkan Jokowi karena itu Rampai Nusantara mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang merusak nama baik Jokowi dengan berita bohongnya hanya untuk membangun framing jahat terhadap Jokowi," ungkapnya.

Ia yakin Jokowi yang mengemban jabatan dari walikota hingga presiden ketujuh pasti melalui rangkaian seleksi ketat termasuk dalam keadministrasian ijazah.

“Beliau (Jokowi) memenuhi syarat sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan dari ijazahnya sehingga patut dipertanyakan motif pelaku yang terus menuduh itu ijazah palsu,” tegasnya.

"Tidak mungkin Jokowi bisa jadi walikota, Gubernur DKI bahkan Presiden 10 tahun jika menggunakan ijazah palsu karena kita memiliki sistem yang baik untuk memverifikasi dokumen seperti ijazah, sepertinya isu ini dihembuskan kental hanya untuk dagangan politik saja," jelasnya lagi.

Ia mempertanyakan serangan ke Jokowi yang begitu masif dari lawan-lawan politiknya atau melalui kaki tangannya meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan apapun.

"Kami juga heran, hanya Jokowi ketika selesai masa jabatannya sebagai presiden masih terus diserang secara politik dengan berbagai isu yang semuanya itu kami pastikan tidak benar, presiden terdahulu rasanya beban masalahnya jauh lebih serius dan berat seperti kasus BLBI, Indosat, Century, Hambalang dsbnya tapi setelah beliau-beliau lengser tidak ada yang menyerang seperti ini jadi jelas sekali serangan kepada Jokowi dihembuskan oleh pihak yang gagal move on," tandas pria yang juga aktivis 98 tersebut.

Beberapa aktivis seperti Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dokter Tifa dan lain-lain kerap melontarkan isu ijazah palsu Jokowi. Bahkan mereka berencana akan menggeruduk UGM untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. (rmol)

Foto: akun X @hnirankara 

JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahean turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi. Ia menilai, persoalan ini tak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka.

Apalagi, baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menantang Universitas Gajah Mada (UGM) mengungkap data Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

"Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas?," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025).

Dikatakan Ferdinand, penyelesaian mengenai isu keaslian ijazah Jokowi sangat mudah jika ada keinginan untuk mengakhiri.

"Tidak perlu harus si A membantah, teman inilah, inilah, semuanya kan membuat semakin membuat kontroversi di tengah publik," lanjutnya.

Ferdinand mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rismon Sianipar merupakan bagian dari mencari kebenaran atas apa yang selama ini diperdebatkan.

"Karena bagaimanapun Jokowi pernah menjadi Presiden Indonesia 10 tahun. Artinya, syarat legal dia menjadi Presiden itukan dipertanyakan publik sekarang soal ijazahnya dan juga penggunaan gelar," sebutnya.

Ditekankan Ferdinand, jika saja Jokowi menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan ijazahnya, maka ia telah melakukan tindak pidana.

"Karena kalau penggunaan gelar tidak sesuai dengan ijazah, kan itu pidana sebetulnya. Kalau memang dia tidak insinyur tapi menggunakan insinyur, itu pidana," tegasnya.

"Jadi, apa yang dilakukan Rismon dan kawan-kawannya yang lain, ini kan mencari kebenaran," tambahnya lagi.

Lebih jauh, Ferdinand menuturkan bahwa langkah Rismon maupun beberapa yang lainnya termasuk lumrah. Mengingat, Jokowi merupakan mantan Presiden dua periode.

"Kalau dia rakyat biasa, jelata, tidak mungkin ada yang mempermasalahkan. Tapi karena pernah menjadi Presiden, rakyat ingin mencari kebenaran," cetusnya.

Ferdinand bilang, kebenaran mengenai keaslian ijazah yang terus diperdebatkan itu hanya ada pada tangan Jokowi.

"Jadi semakin Jokowi tidak mau membuka kebenaran ijazahnya, publik akan semakin bertanya-tanya dan menjadi polemik di negara kita," tandasnya.

"Masa Jokowi mau membiarkan soal ijazahnya menjadi kontraversi di tengah bangsa sih. Gimana sih Jokowi ini," kuncinya.

Sebelumnya, isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat, kali ini datang dari mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar.

Melalui pernyataannya, Rismon menantang Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk membuka data akademik terkait lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang pernah dijalani Jokowi semasa menjadi mahasiswa.

"Mohon UGM Yogyakarta spil data akademik dimana desa, kec, dan kab bapak Joko Widodo melaksanakan KKN (kuliah kerja nyata)," ujar Rismon di X @SianiparRismon (10/4/2025).

Rismon mengatakan, dirinya akan mengunjungi kampus UGM pada 15 April 2025.

Ia berencana menelusuri langsung ke lapangan lokasi yang disebut dalam data tersebut.

“Agar saya tinjau langsung ke lokasi saat saya ke UGM tanggal 15 April ini," ucapnya.

Menurut Rismon, KKN merupakan salah satu syarat mutlak kelulusan mahasiswa UGM sejak tahun 1979.

Ia menyatakan bahwa tidak mungkin seorang mahasiswa bisa lulus tanpa menyelesaikan program tersebut.

“Sejak 1979, mustahil seorang mahasiswa UGM lulus tanpa melaksanakan KKN,” tandasnya.

Sementara itu, pegiat media sosial bercentang biru di X, @hnirankara, mengungkap temuannya soal polemik ijazah Jokowi.

"Nemu konten tentang ijazah palsu jokowi, yang ini sangat menarik. Tanggal pengesahan skripsi 14/11/1985, tapi tanggal ijazah 5/11/1985. Jadi, apakah ada manipulasi?," tulis akun tersbeut sembari membagikan foto dimaksud. (fajar)

Joko Widodo/Ist 

JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam menanggapi situasi terkini negeri ini yang oleh banyak pihak disebut sebagai "Indonesia gelap".

Menurutnya, praktik kekuasaan yang dilakukan di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, telah merusak tatanan demokrasi dan meredupkan cahaya konstitusi.

“Kita sebut Indonesia gelap karena memang Presiden Jokowi menggelapkan konstitusi," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 10 April 2025.

Ia menuding langkah Jokowi dalam mengatur suksesi kekuasaan sarat kepentingan pribadi dan keluarga. Proses politik yang mestinya dijalankan secara adil dan demokratis, justru dimanipulasi demi mengamankan posisi politik sang anak.

“Presiden Jokowi menghalangi cahaya konstitusi sehingga Indonesia jadi gelap supaya kasak kusuk yang disebut cawe-cawe itu berhasil diloloskan untuk proyek anaknya 2029," tegas Rocky.

Dia menegaskan bahwa kritik yang disuarakan selama ini bukan berdasarkan dendam pribadi terhadap Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto.

Kritik tersebut, menurutnya, lahir dari analisis mendalam terhadap situasi ekonomi-politik Indonesia yang sedang mengalami turbulensi.

Ia mengingatkan bahwa pemerintahan akan kehilangan arah jika analisis kebijakan hanya dikendalikan oleh buzzer atau lembaga survei pesanan. Di situlah peran oposisi menjadi penting sebagai penyeimbang dan pengingat.

“Jadi kejujuran oposisi itu adalah bertengkar secara argumentatif dan itu yang saya promosikan terus," tandas dosen ilmu filsafat yang pernah mengajar di Universitas Indonesia itu.

Rocky juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mulai membuka ruang diskusi dengan para tokoh kritis. Ia memuji Prabowo sebagai pemimpin yang paham pentingnya membangun dialog untuk mencari jalan keluar dari berbagai jebakan politik masa lalu. (rmol)