SANCAnews.id

Dewan Penasehat DPD Grib Jaya Sumbar memberikan pengarahan kepada masing-masing anggota ormas (foto: sanca)

PADANG-PARIAMAN — Ketua PAC Grib Jaya Koto Tangah, Baron menggelar 'Silaturahmi dan Halal Bihalal' di jalan raya Padang-Bukit Tinggi tepatnya di Flyover Kafe BIM Bandara Ujang Kungfu yang diikuti sebanyak 67 orang, Minggu (6/4).

Hal itu dilakukan karena acara ini digelar dalam rangka membangun komunikasi antaranggota ormas Grib Jaya guna terus meningkatkan rasa solidaritas antaranggota.

Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar daerah sehingga terjalin komunikasi yang baik secara berorganisasi. PAC Grib Jaya Koto Tangah dihadiri oleh jajaran DPD Sumbar dan sejumlah perwakilan daerah diantaranya DPC Kabupaten Solsel dengan Srikandinya, DPC Kota Padang, Ranting Kel. Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang.

Sesuai penetapan Dewan  Pembina  Panglima Grib DPD Sumbar Pertimbangan DPD Sumbar Grib Jaya sekaligus pemilik lokasi acara Ujang Kungfu, pada acara tersebut pihaknya mengajak kawan-kawan ormas  Grib untuk bergandengan tangan dengan ormas lainnya dalam hal membangun komunikasi di lingkungan.

"Untuk itu, selaku  Pembina  Panglima DPD Grib Jaya Sumbar, Grib Jaya menekankan kepada masing-masing anggota ormas dan berpesan agar menghindari konflik dan mengutamakan perdamaian karena kita semua adalah saudara mari kita bergandengan bahu,bergandengan tangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berjuang untuk meraih keberhasilan di masa mendatang," tuturnya.

Lebih lanjut, Dewan Pembina Panglima DPD Sumbar, menjelaskan, "Untuk meningkatkan perekonomian anggota ormas dengan mengembangkan lahan-lahan tidur agar kedepannya masing-masing anggota dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya," tutupnya. (*)

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ketika hadir di Kantor Jasa Marga KM. 70, Karawang, Jumat (28/3/2025) 

JAKARTA — Seorang yang diduga ajudan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan tindak kekerasan dan pengancaman terhadap wartawan saat meliput acara di Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4).

Menanggapi pemberitaan yang mulai merebak, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap wartawan saat berkunjung ke Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4), dari pemberitaan.

"Saya cek dahulu, karena baru mendengar dari link berita. Namun, kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut," kata Sigit di Jakarta, Minggu (6/4).

Jenderal Sigit pun mengatakan bahwa oknum terduga pelaku tersebut bukan ajudannya, tetapi perangkat pengamanan di lokasi.

Namun, Sigit menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk segera menelusuri dan menindaklanjuti insiden tersebut sesuai aturan yang berlaku.

"Selama ini hubungan kami dengan teman-teman pers sangat dekat. Saya pribadi minta maaf atas insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman teman-teman media," ujarnya.

Semetara itu, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara meminta Polri bertanggung jawab atas insiden dugaan kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian terhadap pewarta foto mereka berinisial MZ.

"Insiden seperti ini kenapa harus terulang, sangat disesalkan. Teman-teman pers sedang menjalankan tugas untuk membantu memberitakan kegiatan Kapolri," kata Direktur Pemberitaan Antara Irfan Junaidi.

"Saya sangat yakin tidak ada itikad lain, selain menunaikan tugas, dan semestinya itikad ini bisa dipahami dan dihormati, sehingga tidak perlu ada tindakan kekerasan, atau ancaman verbal," imbuhnya. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto/Ist 

JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meminta agar para menteri warisan pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak loyal kepada Prabowo segera dicopot, karena dinilai minim fungsi dan tidak patuh kepadanya.

"Sejauh ini Prabowo memang memerlukan pergantian anggota kabinet, selain karena banyaknya anggota minim fungsi, juga adanya peluang tidak loyal pada Presiden, melainkan loyal pada Jokowi," kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu, 6 April 2025.

"Sebut saja Budi Arie, Raja Juli Antoni," sambungnya.

Ia menambahkan, banyak wakil menteri yang juga tidak kompeten dan harus dicopot Prabowo.

"Dan banyak para wamen yang terkesan hanya sekadar mengisi posisi tanpa kualitas dan kebutuhan kerja," tutupnya. (*)

Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Ist 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto harus berani merombak Kabinet Merah Putih. Terutama para menteri yang "difavoritkan" Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan.

“Prabowo juga layak mereshuffle para menteri yang loyalitasnya ganda. Menteri ini, selain masih loyal ke Jokowi, juga mengaku loyal ke Prabowo,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Sabtu 5 April 2025.

Menurut Jamiluddin, Menteri yang memiliki loyalitas ganda seperti itu tak layak dipertahankan. Sebab, setiap saat bisa saja mengalihkan dukungannya. Bahkan tak menutup kemungkinan melakukan pengkhianatan di internal kabinet.

“Jadi, menteri yang loyal ganda dan ini cenderung titipan, selayaknya di reshuffle. Dengan begitu tidak akan ada lagi kemungkinan duri dalam daging,” tegas Jamiluddin.

Jamiluddin menilai jika hal itu dapat dilakukan, Prabowo sedianya sudah melakukan reshuffle sesuai kebutuhan.

“Kabinet Prabowo benar-benar disusun untuk mewujudkan visi dan misinya, termasuk janji-janji politiknya,” pungkasnya. (*)

Tangkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu 

JAKARTA — Pegiat media sosial Dokter Tifa kembali mengangkat isu lama yang belum tuntas: keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) saat kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam unggahannya, Dokter Tifa menyebutkan jika Jokowi memberikan jawaban seperti, "Saya KKN di Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang", maka ia tidak akan percaya. Bahkan, ia menegaskan, "Saya yakin 1 miliar persen jawaban akan bohong!"

Menurutnya, KKN adalah aktivitas yang sangat melibatkan banyak pihak dan sulit untuk dipalsukan.

"KKN itu bukan cuma acara anak-anak sefakultas yang bisa diajak tutup mulut lalu dikasih jabatan komisaris. Ini melibatkan mahasiswa antar fakultas, aparat desa, dan warga desa. Semua bisa dicrosscheck," tulisnya.

Ia juga mengkritisi perbedaan mencolok antara foto-foto Jokowi saat mahasiswa dengan penampilan fisiknya saat ini.

“Kalau katanya ada mahasiswa KKN dengan rambut tipis, jidat lebar, hidung pesek, dan gigi berantakan, padahal yang ada di foto itu hidung mancung, bibir tebal, gigi rapi, berkacamata dan berkumis — ya pasti aneh!”tegas Tifa.

Dokter Tifa menekankan bahwa KKN pada era 1980-an berlangsung dua bulan penuh dan mahasiswa dari berbagai fakultas tinggal bersama dalam satu rumah di desa. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang melupakan siapa saja teman-teman KKN-nya.

"Dan jelas, mahasiswa dari fakultas lain, apalagi penduduk desa setempat, tidak mungkin semua bisa dikasih jabatan komisaris untuk tutup mulut,"jelasnya.

"Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Sepintar-pintarnya Rektor Pratikno mengatur semuanya, ternyata banyak bolongnya dan banyak bodohnya juga,"pungkasnya. (fajar)