SANCAnews.id

 Ilustrasi via AI 

DI SEBUAH negeri yang katanya demokratis, kekuasaan memiliki satu ketakutan yang lebih besar daripada oposisi, demonstrasi, atau kritik tajam di media sosial. Ketakutan itu adalah kecerdasan rakyat. Sebab kecerdasan melahirkan pemikiran kritis, dan pemikiran kritis adalah pisau yang siap menguliti kebohongan, ketidakadilan, dan manipulasi. Maka, bagi mereka yang menikmati kekuasaan, menjaga rakyat tetap bodoh bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi bertahan hidup.

Revolusi Mental yang Dikubur Diam-Diam

Jokowi naik ke panggung kekuasaan dengan jargon "Revolusi Mental." Sebuah frasa yang terdengar heroik, menjanjikan perombakan cara berpikir rakyat yang selama ini dianggap lemah dan mudah dikendalikan. Orang-orang bersorak, para akademisi menyusun naskah ilmiah, para pakar merancang program, dan media berlomba-lomba menyanjungnya. Namun, seperti banyak janji politik lainnya, revolusi mental itu akhirnya lebih mirip dongeng pengantar tidur.

Di balik layar, kekhawatiran muncul: bagaimana jika rakyat benar-benar menjadi cerdas? Bagaimana jika mereka mulai mempertanyakan janji kampanye, melihat kebijakan dengan mata kritis, dan memahami permainan kekuasaan yang sebenarnya? Maka, seperti nasib banyak kebijakan progresif lainnya, revolusi mental tidak pernah benar-benar dijalankan. Program itu dikemas rapi, dimasukkan ke dalam gudang arsip, dan dikunci dengan gembok besi ketakutan.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih cara yang lebih efektif: membanjiri rakyat dengan bantuan sosial menjelang pemilu. Bansos bukan sekadar bantuan, melainkan candu yang membuat rakyat melupakan ketidakadilan. Di hadapan amplop berisi uang, karung beras, dan minyak goreng murah, perdebatan tentang demokrasi, transparansi, dan good governance menjadi tak relevan. 

Demokrasi: Kapal yang Dinahkodai Orang Buta

Socrates, lebih dari dua ribu tahun lalu, sudah mencium bau busuk demokrasi yang dijalankan tanpa pendidikan. Ia membandingkan masyarakat dengan kapal di tengah lautan. Jika kapal itu dinahkodai oleh orang-orang yang tidak paham navigasi, hasilnya adalah bencana. Begitu pula dengan negara yang dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang politik dan kebijakan publik.

Socrates tidak menentang demokrasi, tetapi ia percaya bahwa hak memilih harus didasarkan pada pengetahuan, bukan sekadar hak lahiriah. Namun, apa yang terjadi di negeri ini?

Pemilu bukan ajang adu gagasan, melainkan festival pencitraan. Rakyat dipilih bukan karena kecerdasannya, tetapi karena kesediaannya untuk tertawa melihat tingkah politisi di TikTok. Dan ketika tiba saatnya memilih pemimpin, pertimbangan yang digunakan bukan visi-misi, melainkan seberapa banyak bansos yang diterima atau seberapa sering sang calon tersenyum di baliho.

Sejarah mencatat, Socrates akhirnya dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Kejahatannya? Mengajarkan orang-orang berpikir kritis. Demokrasi tanpa pendidikan, menurutnya, adalah pintu gerbang bagi kehancuran. 

Mengapa Kebodohan Adalah Aset Kekuasaan?

Rakyat yang bodoh adalah jaminan umur panjang bagi kekuasaan. Di berbagai negara, kebijakan yang memperbodoh rakyat selalu menjadi senjata utama untuk mempertahankan dominasi.

Korea Utara: Pendidikan di negara ini bukan bertujuan mencerdaskan, tetapi menciptakan rakyat yang tunduk dan memuja pemimpin mereka seperti dewa. Sejarah dunia dipelintir, informasi disaring, dan akses ke dunia luar ditutup rapat. Hasilnya? Sebuah masyarakat yang tidak pernah tahu bahwa ada dunia yang lebih baik di luar sana.

Amerika Serikat: Di negeri yang katanya paling demokratis, ada pola yang sama. Pendidikan tinggi dibuat mahal, sehingga hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Sementara itu, rakyat kelas bawah dijejali dengan hiburan tanpa henti, dari reality show hingga algoritma media sosial yang membentuk gelembung informasi. Kebodohan yang sistematis membuat mereka mudah dimanipulasi dalam pemilu.

Indonesia: Dari revolusi mental yang dikubur hingga bansos yang dijadikan alat kendali, semuanya menunjukkan satu pola: penguasa lebih nyaman dengan rakyat yang manut dan tidak bertanya. Prabowo, dalam kampanye pilpres 2024, berjanji menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, Namun, belum beberapa bulan menjabat, biaya kuliah justru naik drastis. Tentu ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa hanya mereka yang "beruntung" yang bisa mengakses pendidikan tinggi, sementara yang lain cukup menjadi buruh kasar dan kaum proletariat pendukung setia dalam pemilu berikutnya.

Kebodohan yang Dilestarikan, Demokrasi yang Dikuburkan

Di negeri ini, demokrasi bukanlah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia lebih mirip sirkus yang dimainkan oleh segelintir elit, sementara rakyat cukup menjadi penonton yang tertawa, menangis, dan akhirnya pulang tanpa menyadari bahwa mereka baru saja ditipu.

Socrates mungkin benar. Demokrasi tanpa pendidikan adalah bencana. Dan penguasa yang takut pada kecerdasan rakyat adalah mereka yang tahu bahwa tanpa kebodohan, mereka tidak akan bertahan lama . (*)

(Penulis adalah pemerhati kebijakan public)

Kolase fotokopi ijazah dan skripsi Jokowi di UGM 

JAKARTA — Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masih terus beredar hingga kini. Tak sedikit yang mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.

Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi sempat mereda saat ia masih menjabat sebagai Kepala Negara di periode keduanya. Namun, kini kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul pernyataan alumni Fakultas Teknologi UGM, Rismon Hasiholan Sianipar yang meyakini ijazah Sarjana Kehutanan milik Jokowi palsu.

Argumen Rismon makin populer setelah dikomentari pakar telematika yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

"Apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar lima tahun lalu," kata Roy Suryo belum lama ini.

Roy Suryo lalu merujuk unggahannya di akun X @KRMTRoySuryo2 pada 25 Februari 2020 memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985.

Dalam buku tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama "Jokowi". Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya.

"Fotokopi ijazah Jokowi tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya, bahkan bentuk fisik aslinya pun tidak pernah ditunjukkan," jelas Roy Suryo.

Di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sempat buka suara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta mengatakan, potret ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial asli.

"Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau (Jokowi) mengenal baik, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," tegas Sigit dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

Bahkan Jokowi sendiri telah merespons isu ijazah kelulusannya dari UGM yang disebut palsu. Jokowi menuding, isu tersebut sebagai fitnah murahan.

"Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Dari UGM sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan (keaslian ijazahnya). Teman juga banyak sekali yang menyampaikan," kata Jokowi pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu.

Klarifikasi UGM dan Jokowi ini sekaan belum cukup memuaskan publik. Rismon yang cukup lantang mengkritik keaslian ijazah Jokowi ini bahkan menantang Jokowi untuk menunjukkan bukti fisik ijazah keluaran UGM itu.

Sebab di tengah bergulirnya isu ijazah palsu, Jokowi belum sekalipun pernah menunjukkan fisik ijazahnya kepada publik.

"Pak Jokowi, jujur lah, jangan berkelit. Saya ingatkan, jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan? Anda 10 tahun jadi presiden, tapi mungkin satu-satunya di dunia yang tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik," ujar Rismon lewat kanal YouTube belum lama ini. (rmol)

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 2025 diperkirakan menurun dibanding tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memperkirakan total peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp157,3 triliun.

“Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24 persen dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024.

Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat.

Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

"Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial," ujarnya.

Selain itu, kata dia, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka," pungkasnya. (rmol)

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi 

JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, kembali berkomentar soal kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dikatakan Ferdinand, perkara yang tengah disidangkan ini seharusnya tidak layak untuk dilanjutkan.

"Kalau kita memang melihat kemarin dari eksepsi Pak Hasto dan jawaban dari JPU, seharusnya memang perkara ini tidak layak dilanjutkan," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (1/4/2025).

Ia menyebut bahwa Majelis Hakim akan membacakan putusan sela pada sidang pekan depan untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh pihak Hasto.

"Tinggal minggu depan Majelis Hakim akan membacakan keputusan terkait putusan sela atas eksepsi dari Hasto," tambahnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan dalam membuktikan tuduhan terhadap Hasto.

Hal ini, menurutnya, terlihat dari jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

"Memang kalau membaca dari eksepsi dan jawaban JPU KPK, sepertinya KPK kesulitan membuktikan tuduhannya," ujarnya.

Ferdinand berharap agar Majelis Hakim menerima eksepsi Hasto dan mengembalikan nama baiknya yang telah tercoreng akibat kasus ini.

"Kita berharap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sela nanti, menerima eksepsi Pak Hasto, kemudian meminta nama baiknya dipulihkan," ungkap Ferdinand.

Ia juga menuding bahwa KPK tidak serius dalam menegakkan hukum dan cenderung hanya mengejar target politik tertentu.

"KPK cenderung terlihat sekali main-main dengan perkara ini. KPK tidak serius dalam hal penegakan hukum, tetapi hanya soal target politik tertentu," katanya.

Lebih jauh, Ferdinand menegaskan bahwa Hasto adalah tahanan politik dan proses hukum ini hanya diperalat oleh kekuatan politik tertentu.

"Makanya kita selalu menyebut bahwa Pak Hasto itu tahanan politik dan proses hukum ini diperalat kekuatan politik tertentu," kuncinya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melalui tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Alasannya, perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pernyataan ini disampaikan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (27/3/2025).

Tim kuasa hukum Hasto merujuk pada putusan terhadap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta Saiful Bahri.

Mereka yang terlibat dalam perkara ini telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap.

"Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan klien kami dengan kasus suap ini," tegas kuasa hukum Hasto di persidangan.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dinyatakan batal demi hukum.

Menanggapi keberatan tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa argumen yang diajukan bukan termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP.

"Tanggapan penuntut umum, terhadap alasan keberatan atau eksepsi yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut," ujar jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Penuntut umum berpendapat bahwa selain hal itu bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP," lanjutnya.

Jaksa juga menilai bahwa terdakwa berusaha mengisolasi isu keterlibatan dalam dugaan suap kepada anggota KPU.

"Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta barang bukti yang disita secara sah," jelasnya.

Menurut jaksa, persidangan akan menjadi tempat untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antara terdakwa dengan dugaan suap, dengan menilai adanya niat jahat dan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam dakwaan. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net 

JAKARTA — Demokrasi Indonesia yang lahir dari reformasi satu generasi lalu kini menghadapi tantangan serius. Sebuah artikel di Bloomberg menyoroti kemunduran demokrasi terjdi di Indonesia secara bertahap melalui berbagai perubahan kebijakan yang menggerogoti keseimbangan politik.

“Erosi dimulai secara bertahap, sayatan kecil pada keseimbangan politik yang rapuh yang telah dibangun dengan susah payah,” tulis artikel tersebut  dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Menurut Bloomberg, harapan sempat muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), seorang pemimpin yang tidak berasal dari elite politik maupun militer. Namun, dalam praktiknya, demokrasi justru mengalami kemunduran.

“Ia melumpuhkan kekuasaan Komisi Anti-Korupsi. Ia tidak berbuat banyak untuk melemahkan kekuasaan orang kaya, dan sering kali membuat mereka semakin berani,” tulis artikel itu.

Meski demikian, Jokowi dinilai tetap populer, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mulai menunjukkan ambisi dinasti politiknya.

“Jokowi dianggap telah memengaruhi Mahkamah Konstitusi, menggunakan koneksi pribadi untuk mengubah aturan pemilu,” kata laporan tersebut.

Keputusan itu membuka jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Mantan jenderal tersebut diketahui memiliki pandangan skeptis terhadap sistem parlemen.

“Prabowo telah menunjukkan pendekatan seperti militer terhadap pemerintahan, setelah pernah mencemooh pekerjaan parlemen sebagai ‘budaya Barat’ yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional,” ungkap artikel tersebut.

Revisi terbaru terhadap Undang-Undang TNI yang memperbesar peran militer dalam politik semakin memperdalam kekhawatiran tersebut.

Di tengah situasi ini, masyarakat sipil menghadapi tekanan besar. Kendati aksi protes direncanakan untuk menentang berbagai kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi, banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam membawa perubahan signifikan.

“Masyarakat sipil sudah berada di bawah tekanan, dan bahkan dengan protes berskala besar yang direncanakan, tidak mungkin ada banyak perubahan,” tambah laporan tersebut.

Sementara para aktivis terus mengingatkan bahaya dari melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan.

Di tengah kondisi ini, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Satu-satunya faktor yang mungkin dapat membatasi kekuasaan eksekutif adalah pasar global.

“Modal asing mungkin satu-satunya kekuatan yang tidak dapat dikekang oleh Prabowo. Otoritas tertinggi adalah apa yang akan ditanggung pasar,” tulisnya.

Dengan berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah negara ini mampu mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi atau akan semakin bergeser ke arah pemerintahan yang lebih otoriter?

“Mari berharap Indonesia tidak membayar harga yang terlalu mahal untuk pelajaran ini,” pungkas artikel tersebut. (rmol)