SANCAnews.id

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 2025 diperkirakan menurun dibanding tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memperkirakan total peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp157,3 triliun.

“Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24 persen dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024.

Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat.

Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

"Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial," ujarnya.

Selain itu, kata dia, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka," pungkasnya. (rmol)

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi 

JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, kembali berkomentar soal kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dikatakan Ferdinand, perkara yang tengah disidangkan ini seharusnya tidak layak untuk dilanjutkan.

"Kalau kita memang melihat kemarin dari eksepsi Pak Hasto dan jawaban dari JPU, seharusnya memang perkara ini tidak layak dilanjutkan," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (1/4/2025).

Ia menyebut bahwa Majelis Hakim akan membacakan putusan sela pada sidang pekan depan untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh pihak Hasto.

"Tinggal minggu depan Majelis Hakim akan membacakan keputusan terkait putusan sela atas eksepsi dari Hasto," tambahnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan dalam membuktikan tuduhan terhadap Hasto.

Hal ini, menurutnya, terlihat dari jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

"Memang kalau membaca dari eksepsi dan jawaban JPU KPK, sepertinya KPK kesulitan membuktikan tuduhannya," ujarnya.

Ferdinand berharap agar Majelis Hakim menerima eksepsi Hasto dan mengembalikan nama baiknya yang telah tercoreng akibat kasus ini.

"Kita berharap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sela nanti, menerima eksepsi Pak Hasto, kemudian meminta nama baiknya dipulihkan," ungkap Ferdinand.

Ia juga menuding bahwa KPK tidak serius dalam menegakkan hukum dan cenderung hanya mengejar target politik tertentu.

"KPK cenderung terlihat sekali main-main dengan perkara ini. KPK tidak serius dalam hal penegakan hukum, tetapi hanya soal target politik tertentu," katanya.

Lebih jauh, Ferdinand menegaskan bahwa Hasto adalah tahanan politik dan proses hukum ini hanya diperalat oleh kekuatan politik tertentu.

"Makanya kita selalu menyebut bahwa Pak Hasto itu tahanan politik dan proses hukum ini diperalat kekuatan politik tertentu," kuncinya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melalui tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Alasannya, perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pernyataan ini disampaikan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (27/3/2025).

Tim kuasa hukum Hasto merujuk pada putusan terhadap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta Saiful Bahri.

Mereka yang terlibat dalam perkara ini telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap.

"Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan klien kami dengan kasus suap ini," tegas kuasa hukum Hasto di persidangan.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dinyatakan batal demi hukum.

Menanggapi keberatan tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa argumen yang diajukan bukan termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP.

"Tanggapan penuntut umum, terhadap alasan keberatan atau eksepsi yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut," ujar jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Penuntut umum berpendapat bahwa selain hal itu bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP," lanjutnya.

Jaksa juga menilai bahwa terdakwa berusaha mengisolasi isu keterlibatan dalam dugaan suap kepada anggota KPU.

"Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta barang bukti yang disita secara sah," jelasnya.

Menurut jaksa, persidangan akan menjadi tempat untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antara terdakwa dengan dugaan suap, dengan menilai adanya niat jahat dan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam dakwaan. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net 

JAKARTA — Demokrasi Indonesia yang lahir dari reformasi satu generasi lalu kini menghadapi tantangan serius. Sebuah artikel di Bloomberg menyoroti kemunduran demokrasi terjdi di Indonesia secara bertahap melalui berbagai perubahan kebijakan yang menggerogoti keseimbangan politik.

“Erosi dimulai secara bertahap, sayatan kecil pada keseimbangan politik yang rapuh yang telah dibangun dengan susah payah,” tulis artikel tersebut  dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Menurut Bloomberg, harapan sempat muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), seorang pemimpin yang tidak berasal dari elite politik maupun militer. Namun, dalam praktiknya, demokrasi justru mengalami kemunduran.

“Ia melumpuhkan kekuasaan Komisi Anti-Korupsi. Ia tidak berbuat banyak untuk melemahkan kekuasaan orang kaya, dan sering kali membuat mereka semakin berani,” tulis artikel itu.

Meski demikian, Jokowi dinilai tetap populer, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mulai menunjukkan ambisi dinasti politiknya.

“Jokowi dianggap telah memengaruhi Mahkamah Konstitusi, menggunakan koneksi pribadi untuk mengubah aturan pemilu,” kata laporan tersebut.

Keputusan itu membuka jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Mantan jenderal tersebut diketahui memiliki pandangan skeptis terhadap sistem parlemen.

“Prabowo telah menunjukkan pendekatan seperti militer terhadap pemerintahan, setelah pernah mencemooh pekerjaan parlemen sebagai ‘budaya Barat’ yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional,” ungkap artikel tersebut.

Revisi terbaru terhadap Undang-Undang TNI yang memperbesar peran militer dalam politik semakin memperdalam kekhawatiran tersebut.

Di tengah situasi ini, masyarakat sipil menghadapi tekanan besar. Kendati aksi protes direncanakan untuk menentang berbagai kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi, banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam membawa perubahan signifikan.

“Masyarakat sipil sudah berada di bawah tekanan, dan bahkan dengan protes berskala besar yang direncanakan, tidak mungkin ada banyak perubahan,” tambah laporan tersebut.

Sementara para aktivis terus mengingatkan bahaya dari melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan.

Di tengah kondisi ini, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Satu-satunya faktor yang mungkin dapat membatasi kekuasaan eksekutif adalah pasar global.

“Modal asing mungkin satu-satunya kekuatan yang tidak dapat dikekang oleh Prabowo. Otoritas tertinggi adalah apa yang akan ditanggung pasar,” tulisnya.

Dengan berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah negara ini mampu mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi atau akan semakin bergeser ke arah pemerintahan yang lebih otoriter?

“Mari berharap Indonesia tidak membayar harga yang terlalu mahal untuk pelajaran ini,” pungkas artikel tersebut. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahannya. Ia menilai Prabowo lebih mengutamakan aspek militeristik ketimbang mengatasi masalah ekonomi yang kian memburuk.

Gigin mengatakan pola kepemimpinan Prabowo mencerminkan cara berpikirnya sejak era Orde Baru. Ia mengingatkan bagaimana dulu, Prabowo diduga meyakini dengan menculik aktivis, gerakan demonstrasi anti-Soeharto bisa dihentikan. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, kejatuhan Soeharto tetap saja terjadi.

"Dulu dia yakin kalau aktivis diculik, demo akan berhenti. Tapi ternyata dia salah," ujar Gigin di X @giginpraginanto (30/3/2025).

Kini, lanjutnya, Prabowo tengah membangun pemerintahan dengan pendekatan yang cenderung militeristik.

Gigin menduga ada ambisi untuk menjadi penguasa tunggal yang mengontrol semua aspek negara.

"Sekarang dia membangun pemerintahan yang lebih militeristik untuk mengamankan posisinya," katanya.

Ia juga mengkritik fokus Prabowo yang lebih condong pada penguatan kekuasaan dibandingkan pemulihan ekonomi nasional.

"Dia akan jatuh secara tidak terhormat seperti mertuanya," timpalnya.

Kata Gigin, Prabowo melihat perekonomian bukan sebagai prioritas utama, tetapi sebagai alat untuk memperkokoh dominasi politiknya.

"Prabowo lebih sibuk mengurusi militerisasi pemerintahan dibandingkan ekonomi yang makin suram," tandasnya. (fajar)

Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto 

JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras meningkatnya kampanye anti-mahasiswa yang dilakukan oleh militer. Gigin mengatakan, tindakan ini sebenarnya merusak citra tentara sebagai penjaga kedaulatan negara dan memiliki potensi untuk menjadikan mereka sebagai alat politik bersenjata yang dibiayai oleh rakyat.

"Semakin sering tentara melancarkan kampanye anti-mahasiswa demonstran, keberadaannya sebagai penjaga kedaulatan negara akan semakin tenggelam. Citranya pun berubah menjadi kelompok politik bersenjata," ujar Gigin di X @giginpraginanto (29/3/2025).

Ia juga memperingatkan bahwa jika Presiden terpilih Prabowo Subianto bersikeras melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di kancah internasional.

“Bila Prabowo ngotot melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan terkucil dari pergaulan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gigin mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut dapat membuka pintu bagi kelompok-kelompok ilegal untuk semakin menguasai Indonesia.

Ia menyinggung kemungkinan dominasi mafia judi, perdagangan manusia, dan perampokan kekayaan alam di tanah air, mirip dengan kondisi yang terjadi di Kamboja.

“Jika ini terus dibiarkan, maka mafia judi, perdagangan manusia, penjual organ tubuh, dan perampok kekayaan alam akan mendominasi investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kamboja,” tambahnya.

Gigin menyamakan kondisi Indonesia saat ini dengan Myanmar, di mana militer memiliki kendali yang kuat atas kehidupan sipil dan demokrasi terus mengalami kemunduran.

"Indonesia sekarang setara dengan Myanmar, di mana militer menguasai ruang sipil," kuncinya.

Terpisah, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI.

Dikatakan, serangan ini merupakan bentuk upaya membungkam kritik yang disuarakan mahasiswa.

“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).

Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.

Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.

“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya.

Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.

Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025) siang.

Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:

"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."

"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."

"Militer tidak pernah demokratis."

"Kembalikan militer ke barak."

"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial."

"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata."

Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

"Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!," seru salah seorang orator.

Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.

"Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil! Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita diam!" lanjutnya dengan suara lantang.

Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa.

Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan demokrasi.

Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya.

Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar. (fajar)