SANCAnews.id

Konferensi pers penetapan tersangka Kapolres Ngada/Ist 

JAKARTA — Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 13 Maret 2025. AKBP Fajar merupakan tersangka kasus narkoba dan pencabulan anak di bawah umur.

“Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan di Bareskrim Polri,” kata Karowabprof Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

AKBP Fajar turut dijerat dengan pelanggaran etik berlapis dengan ancaman paling berat pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Ini menyangkut anak sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku, yang awalnya kita tes urine hasilnya positif (narkoba), setelah gelar perkara ini kategori berat dengan pasal berlapis ancaman pemberhentian tidak dengan hormat,” lanjut Agus.

Adapun sidang etik untuk AKBP Fajar yang telah dimutasi ke sebagai Pamen Yanma Polri digelar Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Senin, 17 Maret 2025. (rmol)

Oleh : Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Kebijakan Publik

PENGGELEDAHAN Rumah Mafia Migas Riza Chalid buntut kasus korupsi Pertamina, turut mengungkap dan menyeret nama Artis Cheline Evangelista.

Terseretnya artis berusia 32 tahun berasal dari jalur keterlibatan dua bersaudara Erick dan Boy Tohir yang dikabarkan sedang berusaha keras menyuap Jaksa Agung ST. Burhanuddin untuk tidak menyeret keterlibatan mereka.

Awalnya, penggeledahan di rumah Riza Chalid mengguak nama Jokowi, Budi Gunawan dan Riza Chalid sebagai Insiator korupsi. Boy dan Erick Tohir sebagai koordinator. Karyoto sebagai pengaman. Fahd A Rafiq dan Arya Sinulingga sebagai penghubung serta pengirim.

Terungkapnya sejumlah nama tersebut, jelas sangat menguntungkan daya tawar politik Jaksa Agung, ST. Burhanuddin. Benar saja, Erick dan Boy Tohir terbirit-birit menemui Burhanuddin sekitar jam 11 malam 28 Februari.

Selepas pertemuan tersebut, Burhanuddin mengumumkan secara resmi Erick dan Boy tidak terlibat kasus korupsi pertamina.

Tentu saja tidak gratis. Erick dan Boy disebut menyuap Jaksa Agung, Burhanuddin dengan menawarkan uang cash senilai 2 juta Dollar Singapura dan sebuah rumah mewah di Singapura kepada Cheline Evangelista yg disebut sebagai istri ke 5 Jaksa Agung Burhanuddin.

Kedekatan Celine dengan ST Burhanuddin mulai terendus publik kala namanya terseret kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Celine terbukti memiliki kedekatan khusus dengan Jaksa Agung. Bahkan Cheline memiliki panggilan khusus untuk Burhanuddin dengan sebutan "papa".

Untuk kabar ini, telah menjadi maklumat umum yg beredar luas dan menjadi buah bibir masyarakat. Namun sampai hari ini, ST. Burhanuddin belum memberi klarifikasi atau bantahan.

Jika merasa kabar tersebit tidak benar, Buranuddin punya kesempatan untuk membantah dan melaporkan siapa saja yg menyebarkan kabar ini melalui pengaduan penyebaran fitnah.

Jaksa agung silahkan membantah atau melaporkan siapapun yg menyebarkan kabar ini.

Sebaliknya, dengan berdiam diri, makin menguatkan dugaan publik meyakininya. Rakyat berhak tahu akan tindakan kriminal Jaksa Agung di balik kontroversial tersebut. Apalagi Presiden Prabowo sebagai atasannya diam saja.

Jika kabar ini benar, maka jaksa agung telah melakukan “blackmail” data penggeladahan di rumah Riza Chalid. Melalui proses suap, jaksa agung menyembunyikan keterlibatan Erick dan Boy Tohir. Boleh jadi juga memperoleh suap atau tekanan dari Riza Chalid, Budi Gunawan, Karyoto bahkan Joko Widodo.

Kabar atas dugaan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan hukum yg profesional dan adil.

Prabowo jangan diam saja. Ada dua nama menteri Erick dan Budi Gunawan termasuk kakak Pembina yg di istimewakan sebagai penasehat Danantara (Jokowi) terseret di dalamnya. Termasuk kapolda, Jaksa Agung dan pejabat BUMN.

Jangan hanya omon-omon mengejar koruptor sampai di antartika. Bereskan saja yg nampak di pelupuk mata, Pertamina. (*)

Kolase foto Kejaksaan Agung dan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama 

JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, tegas mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengusut tuntas kasus mega korupsi terkait pengelolaan impor BBM di PT Petrokimia Gresik.

Haris menegaskan, tidak ada pihak yang mau "masuk angin" atau dipengaruhi intervensi dalam proses pengungkapan kasus besar ini.

"Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan pengusutan kasus korupsi impor BBM ini. Jangan ada yang masuk angin, jangan ada yang bermain mata. Semua pihak yang terlibat harus diseret ke meja hukum, termasuk Riza Chalid jika memang bukti-bukti hukum mengarah ke sana," ucap Haris dalam keterangannya, Rabu, 12 Maret 2025.

Menurutnya, dugaan korupsi ini mencuat setelah Kejagung menetapkan tujuh tersangka terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

"Salah satu nama yang disorot adalah Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), anak dari pengusaha minyak ternama, Mohammad Riza Chalid. Kita menduga sang ayah ada di balik ini semua,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor milik Riza Chalid dalam rangka pengumpulan bukti.

"Langkah ini memperkuat dugaan adanya keterlibatan Riza Chalid dalam kasus korupsi tersebut. Kami meminta Kejagung tidak ragu untuk menindak tegas siapapun yang terlibat, termasuk tokoh berpengaruh sekalipun," tegasnya.

Ia berharap Kejagung harus berani menyeret Riza Chalid yang diduga sebagai mastermind kasus ini.

"Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia," tegasnya lagi.

Lanjutnya, kasus ini terindikasi melibatkan sejumlah modus operandi yang merugikan negara, mulai dari pengondisian impor minyak mentah dan BBM yang tidak sesuai spesifikasi hingga praktik pengoplosan BBM ber-RON 90 menjadi RON 92.

"Praktik tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat luas", katanya.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data Kejagung, total kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun.

"Kerugian negara dalam jumlah fantastis ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal marwah dan masa depan pengelolaan energi nasional yang harus dijaga dengan integritas," tambah Haris.

Haris juga menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan dengan jujur, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

"Kami menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum, jangan pernah ragu. Jangan ada yang 'masuk angin'. Tuntaskan kasus ini, seret semua yang terlibat, dan tunjukkan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berpihak pada keadilan," pungkasnya. (rmol)

Anies Baswedan - Tom Lembong 

JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keyakinannya bahwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara podcast bersama Akbar Faizal yang ditayangkan di YouTube pada Senin (10/3/2025).

Sebagai bentuk dukungan, Anies pun menghadiri sidang perdana kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 6 Maret 2025.

Dalam diskusi tersebut, Anies mengungkapkan keheranannya atas proses hukum yang menjerat Tom Lembong. Ia menegaskan dugaan tindak pidana itu terjadi hampir satu dekade lalu, sebelum Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016.

"Kita semua terkejut ketika Tom diproses untuk perkara yang kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia jadi Menteri Perdagangan," ujar Anies dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip (12/3/2025).

Ia juga mempertanyakan lamanya proses hukum yang dijalani Tom, mulai dari penetapan tersangka pada Oktober 2024 hingga sidang perdana yang baru berlangsung pada Maret 2025.

"Dia jadi tersangka itu bulan Oktober, dan baru sidang perdana Maret. Kalau memang lengkap, kenapa harus selama itu?" tambahnya.

Meskipun demikian, Anies mengapresiasi langkah majelis hakim yang memberikan kesempatan bagi jaksa untuk membacakan dakwaan dan eksepsi terdakwa dalam satu hari yang sama.

Menurutnya, hal ini merupakan awal yang baik untuk memastikan keadilan dalam kasus ini.

Anies juga menegaskan keyakinannya bahwa Tom Lembong akan terbebas jika proses hukum berjalan dengan adil.

"Saya yakin apabila ini pure hukum, insyaallah Tom akan terbebas," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil Tom Lembong telah melalui prosedur yang benar, sehingga ia berharap proses hukum dapat menilai secara objektif.

"Dia membuat kebijakan dengan prosedur yang dilewati, tapi dikemudian hari dipermasalahkan. Nah, biarlah nanti proses hukum yang akan lihat," imbuh Anies.

Selain itu, ia juga menyoroti perhatian besar dari komunitas bisnis internasional terhadap kasus ini, yang menurutnya merupakan fenomena langka dalam proses hukum di Indonesia.

"Peristiwa ini jarang terjadi, ada penangkapan seperti ini yang mendapat perhatian dari pelaku bisnis internasional," ujarnya.

"Mereka memperhatikan. Kenapa? karena bagi mereka ini soal kepastian hukum," pungkasnya. (fajar)

Massa dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta/Ist 

JAKARTA — Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengusut tuntas kasus korupsi pengelolaan minyak mentah atau skandal BBM oplosan.

Mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp193 triliun per tahun dalam kurun waktu 2018-2023. Massa mendesak Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah pihak, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan mantan Komisaris Utama PT.Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam pertemuan dengan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Harli Siregar, perwakilan ARM menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain memberikan sanksi berat kepada pelaku, dan rencana class action terhadap penjualan BBM di bawah standar.

"Jika terjadi intervensi, maka ARM akan menurunkan puluhan ribu anggotanya untuk kembali berunjuk rasa ke Kejagung untuk meminta pertanggungjawaban Jaksa Agung, Jampidsus, dan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung," demikian pernyataan tertulis yang dikutip redaksi, Rabu 12 Maret 2025.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kejagung membantah adanya kerugian Pertamina sebesar Rp1 kuadriliun akibat korupsi. Kejagung tetap terbuka menerima bukti tambahan dari masyarakat untuk memperjelas kasus ini.

Kejagung juga berjanji akan menangani kasus ini secara transparan serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membantu proses penyidikan. (rmol)