SANCAnews.id

Presiden RI, Prabowo Subianto 

JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam, tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Ahad sore, 9 Maret 2025. 

Disebutkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Sekjen To Lam di Istana Merdeka, Jakarta besok, Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, kunjungan To Lam ke Indonesia akan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 9 hingga 11 Maret 2025.

"Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin," ungkap Yusuf dalam pernyataan tertulis.

Setelahnya, kata Yusuf, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis.

"Sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik," kata dia.

Selain agenda di Istana Kepresidenan, Sekjen To Lam juga akan mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.

"Selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI," tambahnya. (rmol)

Sidang perdana Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (6/3/2025) 

JAKARTA — Tom Lembong menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (6/3/2025). Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku heran dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Menurutnya, banyak kejanggalan pada kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan pada periode 2015-2016, “Yang jelas, kasus Tom Lembong ini aneh bin ajaib,” ujar Refly dalam kanal YouTube-nya Refly Harun, Sabtu (8/3/2025).

Refly menilai, kasus ini bukan sekadar menyeret nama Tom Lembong, tetapi bisa berujung pada tokoh-tokoh lain, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Kita tahu tujuannya adalah, Tom Lembong kena akan menyerempet ke Hasto, menyerempet juga ke Anies,” ucapnya.

Selain itu, Refly menduga ada misi tersembunyi dalam proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia mempertanyakan alasan di balik penangkapan Tom Lembong yang menurutnya dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa bukti yang jelas.

“Jadi seperti ada satu misi di Kejaksaan Agung yang kita tidak tahu siapa yang menggerakkannya, tiba-tiba Tom Lembong yang kena,” imbuhnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keadilan, Refly menegaskan bahwa dirinya akan berpihak kepada siapa pun yang diperlakukan tidak adil, termasuk dalam kasus ini.

“Saya bukan orang yang fanatik, jadi saya mendukung siapa pun yang mendapat perlakuan tidak adil. Jadi soal Tom Lembong ini harus jelas korupsinya apa,” tegasnya.

Hingga saat ini, Refly menilai Kejaksaan Agung belum bisa membuktikan kejahatan yang dituduhkan kepada Tom Lembong.

“Sampai sekarang Kejagung tidak bisa membuktikan kejahatan Tom Lembong itu apa. Saya tidak melihat sampai saat ini apa kesalahan Tom Lembong,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menilai tidak ada pelanggaran atau unsur perbuatan yang melawan hukum dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi impor gula.

Hal ini diungkapkan Sari Yuliati dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024) kemarin.

Sari Yuliati bahkan memberikan penjelasan panjang lebar terkait proses penerbitan izin impor gula yang diterbitkan pada 2015 dan 2016.

"Tadi disebutkan pak Hinca, kasus ini menimbulkan spekulasi masyarakat, kasus ini sarat dengan kepentingan politik," ujar Sari Yuliati di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin. 

Menurutnya, izin tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Sari menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan dalam penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong.

"Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh Tom Lembong yaitu 2015 dan 2016, maka tentu ada dua peraturan yang berlaku," lanjutnya.

Pertama, kata Sari Yuliati, untuk izin impor gula diterbitkan pada 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindag nomor 527/2004 Pasal 2 ayat 2.

"Diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula," tukasnya.

Lanjut Sari Yuliati, pada Pasal 4 ayat 1, untuk izin impor yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun Pasal 2 ayat 4, menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah hasilnya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri.

"Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di Pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri," sebutnya.

Sari Yuliati juga memberikan gambaran mengenai alasan pemerintah menerbitkan izin impor gula. Dikatakannya, harga gula yang tinggi membebani masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

"Saya memberikan ilustrasi, dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya yang kurang mampu," ucapnya.

Sebagai tindak lanjut dari MoU antara KASAD dan Menteri Perdagangan pada 2013, kata Sari Yuliati, induk koperasi Angkatan Darat (Inkopkar) meminta izin kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar dengan tujuan menstabilkan harga gula.

"Kemudian disetujui dalam pelaksanaannya Inkopkar dapat bekerjasama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri," Sari Yuliati menuturkan.

Tambahnya, beberapa perusahaan tersebut kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberikan izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih.

"Lalu didistribusikan kepada masyarakat di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga," imbuhnya.

Dengan alasan tersebut, Sari Yuliati berpendapat bahwa penerbitan izin impor oleh Menteri Perdagangan saat itu sah dan sesuai dengan peraturan yang ada.

"Jadi di sini bisa juga kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekadar mencari untung tapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional," cetusnya.

"Izin impor yang biasanya diterbitkan Dirjen dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 tadi," sambung dia.

Sari Yuliati bilang, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengimporan gula tidak melanggar ketentuan yang ada, meskipun penerbitan izin impor tersebut melibatkan pihak yang memiliki hubungan dengan sektor militer.

"Di sini menimbulkan pertanyaan buat saya, penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Menurut Pasal 23 membolehkan pak Menteri melakukan hal itu," tegasnya. (fajar)

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi/Net

SOLO — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan saran yang bagus agar Jakarta tak lagi dilanda banjir. Jokowi meminta agar normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi sejumlah titik di Jakarta terus dilakukan untuk meminimalisir potensi banjir.

"Yang kita harus tahu, di Jakarta dilewati 13 sungai, bukan hanya Ciliwung, ada Pesanggrahan, Cipinang, dan lain-lain," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

Ia mengatakan saat ini sudah dibuat bendungan sungai terbesar yakni Ciliwung, tepatnya dibangun di wilayah atas, yakni di Kabupaten Bogor.

"Di situ ada Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Ini waduk kering untuk menahan air, tapi kalau air makin banyak ya tidak menampung, mau nggak mau air harus ke luar," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar normalisasi Sungai Ciliwung dapat dilanjutkan.

"Sungai Ciliwung yang tinggal 16 km ya itu memang harus dilanjutkan agar bisa mengurangi. Setelah Ciliwung rampung ada 12 sungai lain yang perlu dinormalisasi," katanya.

Ia mengatakan risiko banjir tersebut tidak hanya dari air hujan tetapi juga karena meluapnya air laut.

"Masih lagi air dari laut yang naik tiap tahun 8-13 cm sehingga diperkirakan di satelitnya NASA tahun 2050-an sepertiga Jakarta bisa kena banjir dari laut juga yang dari atas," katanya.

Disinggung soal rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa oleh pemerintah, menurut dia juga perlu segera dilakukan.

"Itu jadi program pemerintah Pak Prabowo, sangat urgent dilakukan," katanya. (tvone)

Tangkapan layar polisi menendang kepala perempuan diduga ODGJ yang membakar motor di Rantau Parapat. (Platform X)  

LABUHANBATU — Aksi nekat seorang polisi kembali menjadi viral. Bagaimana tidak, polisi tersebut terekam menendang kepala seorang wanita pada Kamis (6/3). Belakangan diketahui, seorang wanita yang diduga Orang Sakit Jiwa tiba-tiba membakar motor milik seorang polisi yang terparkir di dekat kantor polisi.

Momen saat wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa itu membakar motor polisi terekam CCTV. Sontak kejadian tersebut menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial.

Mengutip akun X @bacottetangga__, kejadian tersebut dikabarkan terjadi di Rantau Parapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara pada Kamis (6/3). Terekam juga

Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tega menendang wajah seorang wanita paruh baya yang diduga penderita gangguan jiwa.

"Video tersebut merekam aksi kek*rasan yang dilakukan pria yang mengenakan pakaian Polri. Pelaku tampak menendang bagian wajah hingga korban roboh. Ibu Odgj, Nur Hayati mengaku kondisi anaknya yang terganggu kejiwaannya. Namun dia menitikan air mata, karena anak yang dilahirkan sebagian rahmat Tuhan diperlakukan seperti binatang," demikian caption video viral tersebut di akun X @bacottetangga__.

Langsung saja video tersebut viral dan jadi gunjingan masyarakat di jagat maya. "ODGJ saja sebel dengan Pak Aparat apalagi Rakyat," komentar pengguna X dengan akun @HariMusola.

Yang lainnya menyayangkan reaksi anggota kepolisian tersebut. Kenapa sampai tega menendang bagian kepala perempuan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan tersebut.

"Harus kaya gitu reaksinya sama odgj, orang dengan gangguan jiwa loh. Masa yg waras kaya gitu kelakuannya? Apa perlu tes kejiwaan lagi yg nendang?" komentar pengguna X lainnya dengan akun @FadlyPradana.

Kekesalan juga diutarakan oleh pengguna akun X lainnya terkait respons polisi yang demikian. Walaupun marah karena kelakuannya, juga tidak dapat dibenarkan, netizen menilai, harusnya respons polisi tidak sampai sedemikian.

"Kita semua tau polisi jg manusia .. tapi .. apa harus seEMOSI itu dengan Nendang Wajah wanita yg kebetulan ODGJ pulak … hadeuhhhh Tambah Benci aja Masyarakat ama Polisi nih.. Kagak Bisa apa Ngontrol EMOSI ? di bawa Santai ngadepin ODGJ .." komentar pengguna X lain dengan akun @13theEnki.

Video viral yang dibagikan di akuntersebut, sudah disaksikan hingga lebih dari 70 ribu kali. (fajar)

Pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025/RMOL 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pengusaha dan konglomerat terkaya di Indonesia untuk hadir di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025 sekitar pukul 14.30 WIB.

Seperti dilansir RMOL, pengusaha Kalimantan Haji Islam dan Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Boy Thohir tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian disusul kedatangan pimpinan Salim Group Anthony Salim, dan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma.

Berikutnya ada Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Anindya Bakrie, pengusaha Franky Wijaya dan Prajogo Pangestu, lalu ada Chaerul Tanjung. Yang terakhir masuk kompleks istana lewat pintu belakang adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua KADIN mengungkapkan, pertemuan tersebut akan diisi dengan arahan presiden, kemungkinan tema yang diangkat perihal ekonomi dan bisnis.

"Jadi kita dengarkanlah tapi yag pasti kalo di KADIN itu pastikan fokusnya ke dunia usaha bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan juga jalan menuju 8 persen, tapi yang bagaimana antara pemerintah dengan kamar dagang dan industri bisa bekerja sama lebih baik lagi," paparnya.

Berdasarkan broadcast undangan yang tersebar, pertemuan para pengusaha dengan presiden akan dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Hadir juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy. (*)