SANCAnews.id

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi/Net

SOLO — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan saran yang bagus agar Jakarta tak lagi dilanda banjir. Jokowi meminta agar normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi sejumlah titik di Jakarta terus dilakukan untuk meminimalisir potensi banjir.

"Yang kita harus tahu, di Jakarta dilewati 13 sungai, bukan hanya Ciliwung, ada Pesanggrahan, Cipinang, dan lain-lain," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

Ia mengatakan saat ini sudah dibuat bendungan sungai terbesar yakni Ciliwung, tepatnya dibangun di wilayah atas, yakni di Kabupaten Bogor.

"Di situ ada Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Ini waduk kering untuk menahan air, tapi kalau air makin banyak ya tidak menampung, mau nggak mau air harus ke luar," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar normalisasi Sungai Ciliwung dapat dilanjutkan.

"Sungai Ciliwung yang tinggal 16 km ya itu memang harus dilanjutkan agar bisa mengurangi. Setelah Ciliwung rampung ada 12 sungai lain yang perlu dinormalisasi," katanya.

Ia mengatakan risiko banjir tersebut tidak hanya dari air hujan tetapi juga karena meluapnya air laut.

"Masih lagi air dari laut yang naik tiap tahun 8-13 cm sehingga diperkirakan di satelitnya NASA tahun 2050-an sepertiga Jakarta bisa kena banjir dari laut juga yang dari atas," katanya.

Disinggung soal rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa oleh pemerintah, menurut dia juga perlu segera dilakukan.

"Itu jadi program pemerintah Pak Prabowo, sangat urgent dilakukan," katanya. (tvone)

Tangkapan layar polisi menendang kepala perempuan diduga ODGJ yang membakar motor di Rantau Parapat. (Platform X)  

LABUHANBATU — Aksi nekat seorang polisi kembali menjadi viral. Bagaimana tidak, polisi tersebut terekam menendang kepala seorang wanita pada Kamis (6/3). Belakangan diketahui, seorang wanita yang diduga Orang Sakit Jiwa tiba-tiba membakar motor milik seorang polisi yang terparkir di dekat kantor polisi.

Momen saat wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa itu membakar motor polisi terekam CCTV. Sontak kejadian tersebut menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial.

Mengutip akun X @bacottetangga__, kejadian tersebut dikabarkan terjadi di Rantau Parapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara pada Kamis (6/3). Terekam juga

Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tega menendang wajah seorang wanita paruh baya yang diduga penderita gangguan jiwa.

"Video tersebut merekam aksi kek*rasan yang dilakukan pria yang mengenakan pakaian Polri. Pelaku tampak menendang bagian wajah hingga korban roboh. Ibu Odgj, Nur Hayati mengaku kondisi anaknya yang terganggu kejiwaannya. Namun dia menitikan air mata, karena anak yang dilahirkan sebagian rahmat Tuhan diperlakukan seperti binatang," demikian caption video viral tersebut di akun X @bacottetangga__.

Langsung saja video tersebut viral dan jadi gunjingan masyarakat di jagat maya. "ODGJ saja sebel dengan Pak Aparat apalagi Rakyat," komentar pengguna X dengan akun @HariMusola.

Yang lainnya menyayangkan reaksi anggota kepolisian tersebut. Kenapa sampai tega menendang bagian kepala perempuan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan tersebut.

"Harus kaya gitu reaksinya sama odgj, orang dengan gangguan jiwa loh. Masa yg waras kaya gitu kelakuannya? Apa perlu tes kejiwaan lagi yg nendang?" komentar pengguna X lainnya dengan akun @FadlyPradana.

Kekesalan juga diutarakan oleh pengguna akun X lainnya terkait respons polisi yang demikian. Walaupun marah karena kelakuannya, juga tidak dapat dibenarkan, netizen menilai, harusnya respons polisi tidak sampai sedemikian.

"Kita semua tau polisi jg manusia .. tapi .. apa harus seEMOSI itu dengan Nendang Wajah wanita yg kebetulan ODGJ pulak … hadeuhhhh Tambah Benci aja Masyarakat ama Polisi nih.. Kagak Bisa apa Ngontrol EMOSI ? di bawa Santai ngadepin ODGJ .." komentar pengguna X lain dengan akun @13theEnki.

Video viral yang dibagikan di akuntersebut, sudah disaksikan hingga lebih dari 70 ribu kali. (fajar)

Pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025/RMOL 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pengusaha dan konglomerat terkaya di Indonesia untuk hadir di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025 sekitar pukul 14.30 WIB.

Seperti dilansir RMOL, pengusaha Kalimantan Haji Islam dan Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Boy Thohir tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian disusul kedatangan pimpinan Salim Group Anthony Salim, dan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma.

Berikutnya ada Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Anindya Bakrie, pengusaha Franky Wijaya dan Prajogo Pangestu, lalu ada Chaerul Tanjung. Yang terakhir masuk kompleks istana lewat pintu belakang adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua KADIN mengungkapkan, pertemuan tersebut akan diisi dengan arahan presiden, kemungkinan tema yang diangkat perihal ekonomi dan bisnis.

"Jadi kita dengarkanlah tapi yag pasti kalo di KADIN itu pastikan fokusnya ke dunia usaha bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan juga jalan menuju 8 persen, tapi yang bagaimana antara pemerintah dengan kamar dagang dan industri bisa bekerja sama lebih baik lagi," paparnya.

Berdasarkan broadcast undangan yang tersebar, pertemuan para pengusaha dengan presiden akan dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Hadir juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy. (*)

Wapres Gibran Rakabuming Raka ditolak males sama seorang ibu korban banjir di Bekasi. (X.com) 

JAKARTA — Momen tak terduga terjadi saat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjenguk korban banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekas, Rabu (3/5). Kejadian itu viral di media sosial setelah seorang ibu lantang menolak bantuan yang diberikan Gibran.

Wakil Presiden Gibran yang saat itu turun langsung ke lokasi banjir untuk melihat kondisi warga dan dampak kerusakan akibat bencana yang melumpuhkan wilayah Kota Bandung tersebut. Sambil berkeliling, ia mendatangi seorang ibu yang mengeluhkan rumahnya terendam dengan pompa air yang rusak.

Menanggapi hal tersebut, Gibran mengajak para ibu untuk membersihkan rumahnya yang masih berlumpur. Ia pun mengajak para ibu untuk mendatangi tenda-tenda pengungsian yang berada di kantor BNPB Jatiasih, tepat di depan kompleks tersebut.

"Ibu bersih-bersih dulu ya. Nanti ada apa-apa ke pengungsian ya. Ada obat-obatan, ada kasur, ya," ucap Gibran.

Ibu-ibu berkerudung itu pun mengaku tidak dikasih.

"Gak dikasih," sahut ibu-ibu itu.

"Dikasih bu," balas Wapres Gibran.

Sambil berjalan meninggalkan Gibran, dia dengan lantang mengatakan malas untuk menerima bantuan itu.

"Males," katanya

Ekspresi Gibran pun langsung berubah kecut mendengar jawaban tersebut sebelum dia kembali melanjutkan kunjungannya.

Momen tersebut langsung mendapat berbagai komentar dari masyarakat. Ada yang menilai kunjungan yang dilakukan Gibran hanyalah pencitraan.

"Menurut saya selevel wapres tak perlu blusukan ke daerah terdampak banjir. Yang dibutuhkan warga terdampak adalah kerja nyata dari pemerintah shg bencana banjir tidak terulang lagi di masa mendatang," tulis akun @SuryantoAn*****.

"Minimal kalau kunjungan itu bawa catatan biar tau masalah warga, biar bisa memetakan persoalannya. Lah ini planga plongo doang buat pencitraan hedehh," ucap @TOPH****. (jawapos)

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (foto: dok DPR) 

JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mendapat kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol). Namun, kenaikan pangkat Mayor Teddy menuai perhatian dan kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya pengamat dan anggota militer.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn.) TB Hasanuddin mengatakan, kenaikan pangkat militer secara umum dilakukan dua periode dalam satu tahun, yakni pada 1 April dan 1 Oktober, kecuali perwira tinggi TNI yang dapat naik pangkat sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sedangkan KPLB (kenaikan pangkat luar biasa) biasanya diberikan kepada prajurit yang berprestasi dan menunjukkan keberanian luar biasa di medan perang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Dok: YouTube Sekretariat Presiden 

Diketahui, keputusan kenaikan pangkat tersebut berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat percepatan pangkat tetap (KPRP) dari Mayor menjadi Letkol atas nama Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

"Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy menjadi Letkol itu sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa," kata TB Hasanuddin, Jumat (7/3).

TB Hasanuddin juga mengatakan baru dengar istilah kenaikan pangkat reguler percepatan. Dia juga mempertanyakan apakah kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlalu kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit TNI.

"Lalu kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit," lanjutnya.

Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan pentingnya keterbukaan kepada masyarakat mengenai proses pengangkatan dan kenaikan pangkat di lingkungan TNI agar tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana membenarkan informasi mengenai kenaikan pangkat Mayor Teddy.

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa Informasi tersebut memang betul, ya,” ujarnya, Kamis (6/3).

Wahyu menegaskan kenaikan pangkat Mayor Teddy sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI, termasuk secara administrasi, kenaikan pangkat Teddy sudah terpenuhi.

“Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang - undangan, secara Administrasi juga semua sudah dipenuhi,” ucapnya.

Seperti diketahui, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi tersebut tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025. Surat berstempel TU Kasum TNI tersebut dikeluarkan pada Kamis (6/3).

Surat tersebut menerangkan bahwa untuk Kenaikan Pangkat Regular Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol perlu dikeluarkan surat perintah.

"Diperintahkan, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya S. ST. Han Sekretaris Kabinet, seterimanya surat perintah ini, segera menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025,” bunyi surat tersebut. (jpnn)