SANCAnews.id

Kolase Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat mengisi ceramah di Masjid UGM/Istimewa 

JAKARTA — Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar agenda kajian rutin selama bulan suci Ramadan. Kajian tematik ini menghadirkan berbagai pembicara dari kalangan akademisi dan tokoh nasional.

Kajian yang digelar di Masjid UGM tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Beberapa tokoh yang pernah mengisi kajian tersebut adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baik Anies maupun Ganjar berbagi pengalaman saat memberikan ceramah di Masjid UGM melalui akun media sosial resmi masing-masing.

"Suasana seru saat acara Ramadan Public Lecture di Masjid UGM, tadi malam. Kita mengaji sambil diskusi tentang pentingnya pemerataan ekonomi. Mari berdoa dan berusaha bersama, agar bangsa ini semakin sejahtera," tulis Ganjar, dikutip Kamis 6 Februari 2025.

"Terima kasih untuk malam penuh energi di Masjid Kampus UGM!" tulis Anies Baswedan yang mengisi kajian pada Senin kemarin, 3 Maret 2025.

Kolom komentar akun medsos dua tokoh yang pernah berkontestasi pada Pilpres 2024 ini mayoritas memberikan pujian.

Menariknya, warganet banyak yang bertanya kepada Anies dan Ganjar kapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi akan memberikan ceramah di UGM.

Netizen penasaran dengan Jokowi yang tidak pernah hadir di forum UGM. Padahal presiden dua periode itu disebut-sebut juga lulusan universitas berjuluk kampus biru tersebut.

Dalam informasi yang dihimpun redaksi dari Instagram resmi Masjid UGM, ada beberapa narasumber dari tokoh nasional yang akan mengisi agenda itu secara bergantian.

Antara lain mantan Menkopolhukam Mahfud MD; Ustaz Adi Hidayat; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; hingga Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, dan berbagai tokoh lainnya. (rmol)

Oleh : Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN

“Kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekarang ini sangat tinggi. Kebocoran di APBN itu sudah mencapai 30%. Kebocoran ini menjadi yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Kalau tidak diatasi dari sekarang, maka akan berdampak terhadap biaya pembangunan yang mahal dan tinggi, “ujar Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN RI) Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Oktober 1992 kepada wartawan Harian Ekonomi NERACA Kisman Latumakulita di kantor IKPN Jalan RP Soeroso Nomor 21 Menteng Jakarta Pusat.  

Ditambahkan Pak Sumitro, sebaiknya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jangan terlalu mahal akibat kebocoran. Supaya hasil yang dicapai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau biaya terlalu mahal, nanti tidak optimal. Akibatnya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk itu, kebocoran di APBN harus bisa ditekan. Supaya hasilnya nanti akan bagus.

Presiden Prabowo membuat terobosan belum lama ini, yang tidak biasanya terhadap postur APBN 2025. Presiden perintahkan kepada semua kementerian dan lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran pembangunan besar-besaran. Efisiensi diutamakan untuk anggaran bagian peruntukan belanja modal di APBN 2025.

Kebijakan efisensi anggaran di APBN ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden yang sebelumnya. Terutama presiden-presiden setelah dan selama era reformasi ini. Diduga itu karena para pejabat di kementerian dan lembaga sedang asyik-asiknya berperta-pora menikmati kebocaran ABPN sampai hari ini.   

Langkah efisiensi anggaran ini menghidpkan memori ingatan saya 32 tahun silam kepada Pak Cum atau Om Cum, sapaan akrab untuk Bapak Prof. Dr. Sumitro Dijohadikusumo. Saya menduga Presiden Prabowo sudah berhasil mendeteksi adanya kebocoran besar-besaran di APBN tahun-tahun sebelumnya yang pantastis dan jumbo. Paling kurang kebocoran yang terjadi di sepuluh tahun terakhir.

Kalau tahun 1992 dulu Pak Cum sudah mengingatkan kebocoran APBN mencapai 30%.  Berapa kebocoran APBN tahun belakangan ini? Dengan menggunakan rumus sama, yang diajakarkan Pak Cum kepada saya, maka kebocran APBN tahun 2024 lalu sudah mencapai 58,45%. Kebocoran naik hampir sempurna 100% dari yang dihitung Pak Cum 32 tahun silam.

Menyaksikan fakta kebocoran APBN sekarang sebesar 58,45% ini, bisa membuat bisa Indonesia gelap benaran. Kita jangan biarkan Presiden Prabowo berjuang sendirian menghadapi para mafia, para penjahat, para perampok dan para penggarong APBN. Bisa bonyok Presiden Prabowo. Kalangan civil society yang selama ini kritis kepada pemerintah, saatnya untuk garung jurus, gabung kekuatan bersama-sama dengan Presiden Prabowo atas nama “efisiensi anggaran”.     

Nanti saja kalau mau berlawanan arah dengan Pak Prabowo. Mungkin untuk urusan negara yang lain, kita boleh saja beda pendapat dengan Presiden Prabowo. Namun sebaiknya tidak berbeda dulu untuk topik “efisiensi anggaran” ini. Apalagi para mafia, para penjahat, para perampok dan perompak APBN juga sedang gabung jurus untuk melawan Presiden Prabowo dengan segala cara. Kalau begitu mari kata berantem untuk selamatkan keuangan negara. 

Saya mengetahui sapaan akrab untuk Pak Prof Dr. Sumitro Djojohadikuso dengan sebutan “Pak Cum” dari Prisiden ketiga Bapak Prof. Dr. Burhanudin Jusuf Habibie. Saat Pak Habibie masih menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Terkonolgi (BPPT). Selain itu, Pak Habibie juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), yang membawahi lebih dari sepuluh BUMN penting dan strategis di bidang industri.

Kalau sapaan akrab kepada Pak Presiden Habibi adalah Rudy. Panggilan akrab Pak Habibie dengan Rudy ini saya dapat dari Bang Hariman Siregar, tokoh dan maestro Malari 1974, yang memang menjadi guru politik saya. Bang Hariman Siregar juga menjadi maha guru politik untuk para aktivis dari delapan penjuru mara angin. Mulai dari yang sajadah sampai dengan haram jadah.  

Suatu hari di akhir Agustus tahun 1991, Pak Habibi bercerita kepada saya tentang kekagumannya kepada Pak Cum. Cerita Pak Habibi, “Pak Cum itu hampir sempurna. Pintar, disiplin dan paham tentang hampir semua persoalan bangsa. Hal yang paling menonjol dari Pak Cum adalah rasa ke-Indonesiaan beliau yang tinggi. Pak Habibie sering bertanya-tanya berbagai masalah kepada Pak Cum”.

Semoga saja Allaah Subhaanahu Wata’ala mengampuni segala kesalahan Pak Cum dan Pak Habibi serta bapak-bapak bangsa yang lain. Semoga Allaah Subhaanahu Wata’ala merahmati Pak Cum dan Pak Rudi, lalu memasukan kedua bapak bangsa itu bersama bapak-bapak bangsa yang lain ke surganya Allaah. Amin amin amin.

Berkaitan dengan kebocoran anggaran di APBN itu, di beberapa kali pengarahan yang diberikan kepada para menteri anggota kabinet dan kepala lembaga, Presiden Prabowo sangat jelas dan tegas. Presiden memerintahkan para menteri dan kepala lembaga agar melakukan penghematan untuk pengeluaran yang tidak penting. Misalnya, perjalanan dinas, studi banding, kegiatan seminar dan diskusi, acara-acara ulang tahun serta kegiatan serimonial lainnya.

Dana dari APBN sangat dibutuhkan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) anak-anak di sekolah. Selain itu, dipakai untuk biayai pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan. Selama ini terlalu banyak anggaran yang dipakai untuk membiayai kegiatan yang tidak penting. “Kita ini sudah lama menjadi orang Indonesia, sehingga sudah paham, “sindir Prasiden Prabowo kepada anggota kabinet.

Sindiran tersebut menandakan bahwa Presiden Prabowo sangat paham dengan pesta-pora penggunaan anggaran selama ini. Presiden sendiri melakukan penelusuran dan penyisiran sampai satuan sembilan. Alahmdulillah, hasilnya ditemukan penghematan anggaran sebesar Rp. 300 triliiun lebih. Kemungkinan masih akan bertambah lagi sampai Rp. 700 triliun. Mudah-mudahan saja. Amin amin amin.

“Tahun 1992 kalau kebocoran APBN sampai 30% tersebut terlalu besar. Tidak sehat APBN untuk membiayai pembangunan. Kebocoran yang besar ini bisa mengganggu kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus menekan, bahkan mencegah kebocoran APBN, “himbau Pak Cum.

Bagusnya kebocoran itu diturunkan. Pak Cum memberikan batasan kebocoran anggaran di APBN yang masih bisa dikompromikan. Kalau kebocoran antara 10-20% masih wajar. Supaya mereka para pengusaha yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah jangan sampai mengalami kerugian.

“Para pengusaha yang mengerjakan proyek pemerintah harus untung. Tidak bagus kalau pengusaha itu merugi. Kalau pengusaha rugi, itu tidak baik untuk menciptakan pertumbuhan di kelas menengah. Namun keuntungan yang didapat pengusaha jangan terlalu besar. Bagus itu kalau kebocoran APBN antara 10-20%, “ujar Pak Cum.

Peringatan Pak Cum berkaitan anggaran pembangunan di APBN ketika itu, karena keboocoran sudah mengkhawatirkan. Akibatnya, biaya untuk pembangunan menjadi mahal. Dampaknya, hasil pembangunan menjadi tidak maksimal. Biaya untuk pembangunan besar, namun hasil yang didapat tidak seberapa. Kenyataan ini yang harus dievaluasi dan diperbaiki.

Ketika Pak Cum mengingatkan kebocoran APBN 30% itu, saya benar-benar bingung dan bengong, karena tidak paham? Diam-diam saya bertanya dalam hati, darimana atau bagaimana caranya Pak Cum bisa mendapatkan angka kebocoran APBN 30% tersebut? Untuk menjawab kebingunan dan rasa penasaran itu, saya lalu beranikan diri bertanya kepada Pak Cum.

“Mohon maaf Pak Profesor. Saya ini wartawan surat kabar ekonomi. Namun saya tidak pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, sehingga saya tidak paham bagaimana caranya bapak bisa mendapatkan angka kebocoran APBN 30% tersebut? “tanya saya. Lalu dijawab oleh Pak Cum “gampang saja. Angka ICOR rata-rata negara ASEAN, dibagi dengan ICOR Indonesia, setelah itu dikalikan dengan 100. Pasti ketemu angka kebocoran APBN sebesar 30% tersebut”.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan istilah ICOR itu? Berapa ICOR rata-rata negara ASEAN di tahun 1992 ? Lalu berapa ICOR Indonesia di tahun yang sama? Saat itulah, saya baru untuk pertama kali mendengar istilah ICOR dari Pak Cum. Tidak pilihan lain. Saya kembali memberanikan diri bertanya kepada Pak Cum tentang definisi ICOR itu apa? Haram maklum saja. Masih ingat dengan pesan dari para tetua di kampung halaman bahwa “kalau malu bertanya, maka siap untuk sesuat di jalan”.

Alhamdulillaah kalau tidak salah ingat, dijelaskan oleh Pak Cum bahwa yang dimaksud dengan “Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah besaran tambahan capital baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Besaran ICOR pada suatu negara itu pada umumnya didapat dari membandingkan besarnya tambahan capital dengan tambahan output.

ICOR rata-rata negara ASEAN di tahun 1992 itu adalah 1,5. Sedangkan ICOR Indonesia pada tahun yang sama adalah 5. Dengan demikian, 1,5 dibagi 5, setelah itu dikalikan dengan 100, maka ketemulah angka 30% tersebut. Angka 30% itulah kebocoran APBN Indonesia di tahun-tahun 1990 awal. APBN ketika itu yang bocornya 30% saja sudah membuat Pak Cum memberikan peringatan kepada pemrintah.

Sementara kebocoran APBN Indonesia hari ini adalah 58,45%. Kebocoran APBN sebesar 58,45% tersebut dengan catatan ICOR negara-negara ASEAN dihitung atau diambil dari angka yang terkecil 3,7. Padahal ICOR rata-rata negara ASEAN sekarang antara 3,7-4,5. Sedangkan ICOR Indonesia saat ini adalah 6,33.

Nah lho, bisa besar bangat kebocoran APBN Indonesia sekarang? Dimana bocornya, sehingga bisa mencapai angka 58,45% tersebut? Diduga kebocoran itu ada di hampir semua institusi negara dan pemerintah. Bisa di kementerian dan lembaga. Namun bisa juga di lembaga-lembaga negara setingkat Presiden seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA dan KPK.

Pastinya kebocoran APBN 58,45% sekarang ada pada mereka yang berurusan atau berkait erat dengan anggaran. Dimulai dari perencanaan nomenklatur di kementerian ddan lembaga. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembicaraan tahap satu, dua dan tiga di komisi-komisi DPR. Lalu dilanjutkan dengan finalisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR serta pengesahan di sidang paripurna DPR.

Berapa saja prosentase bagian para pihak yang terlibat menggarong APBN? Dimulai dari perencanaan di kementerian dan lembaga sampai dengan ketok palu persetujuan dan pengesahan di DPR?. Siapa kordinator besar swsta yang bertahun-tahun bertugas mengkoordinir angka besar di atas Rp 100 triliun? (akan diuraikan nanti di tulisan-tulisan berikutnya). bersambung. (*)

JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjadi sorotan. Usai mempertanyakan ceramah Anies Baswedan di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal itu diungkap mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu. Ia mempertanyakan kapasitas kader PSI sebagai pejabat.

“Jadi pejabat itu untuk melayani dan melindungi rakyat,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/3/2025).

Di sisi lain, Didu menegaskan, pejabat bukan kacung oligarki. Apalagi penjilat kekuasaan.

“Bukan jadi kacung oligarki dan penjilat penguasa. Semoga jelas,” ujarnya.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli menyebut ceramah Anies penuh sindiran.

"Ceramah Penuh Sindirian Dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM," tulisnya pada Rabu, 5 Maret 2025.

Alih-alih menjadikan masjid tempat ibadah. Ia mengatakan Anies telah menjadikan masjid sebagai tempat sindir politik.

"Masjib tempat ibadah (no), masjid tempat sindir poliitik (yes)," ujarnya. (fajar)

JAKARTA —               Hasil riset yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, menunjukkan Indonesia memperoleh skor 6,44 pada Indeks Demokrasi tahun 2024. Angka ini menunjukkan Indonesia kembali mengalami kemunduran dalam hal demokrasi.

Indonesia tercatat turun tiga peringkat dari posisi 56 ke posisi 59 dari total 167 negara yang diteliti kondisi demokrasinya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 6,53. Sementara pada tahun 2022, capaian indeks demokrasinya sebesar 6,71.

Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya tiga tahun berturut-turut masuk dalam kategori demokrasi cacat. Terjebaknya Indonesia dalam kategori demokrasi cacat menunjukkan belum adanya perbaikan dalam penerapan asas-asas demokrasi dalam bernegara di Indonesia.

Dalam dokumen penelitiannya, EIU memaparkan beberapa hal yang menjadi komponen penilaian mereka terhadap kemajuan demokrasi di berbagai negara di dunia. Beberapa komponen tersebut adalah proses pemilihan umum dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

“Pada tahun 2024, dua kategori yang mencatatkan penurunan terbesar adalah fungsi pemerintahan dan proses pemilihan serta pluralisme,” tulis EIU dalam dokumen yang diterima oleh Tempo, Rabu, 5 Maret 2025.

Indonesia sendiri mendapat skor yang cukup buruk untuk dua komponen penilaian, yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Untuk komponen budaya politik, Indonesia hanya diberikan skor 5. Sementara untuk urusan kebebasan sipil, Indonesia mentok mendapatkan skor 5,29.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari EIU terhadap jalannya demokrasi di Indonesia pada tahun lalu. Fokus utama penilaian mereka adalah jalannya hajat politik di tanah air yang mencakup pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah.

EIU menyoroti tren politik dinasti yang terjadi di Indonesia. Terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden dinilai sarat dengan intrik politik dinasti dan sentralisasi kekuasaan.

“Aliansi Prabowo dengan pendahulunya (Jokowi) telah menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi kekuasaan dan kurangnya pengawasan serta keseimbangan,” kata EIU.

Kekhawatiran soal politik dinasti juga terjadi di negara lainnya di lingkup ASEAN. Di Thailand, putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri termuda negara itu pada Agustus 2024.

Sementara itu di Filipina, putra mantan diktator Ferdinan Marcos dan putri mantan presiden sebelumnya Rodrigo Duterte berhasil merebut tampuk kekuasaan tertinggi di negeri itu. (tempo)

Pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 

JAKARTA — Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kasus pagar laut menuai kritik tajam. Dalam penyelesaian kasus ini, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai pihak yang terlibat telah membayar denda administratif sebesar Rp2 miliar.

Penetapan denda administratif ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal PSKDP Nomor B.182/DJPSDKP/PW.210/II/2025. Selain membayar denda, PT TRPN juga telah membongkar sendiri pagar laut yang dipasangnya tanpa izin.

Terkait hal itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyoroti keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Lewat cuitan di akun pribadinya, X, ia mengatakan bahwa keputusan yang diambil tidak masuk akal.

“Menteri KKP kembali bikin ulah,” tulis dikutip Rabu (5/3/2025).

“Ambil sikap yang tidak masuk akal dengan menghentikan kasus pagar laut Tangerang,” tuturnya.

Mulyanto kemudian melemparkan pertanyaan terkait keputusan yang diambil ini.

“Menurut lho aneh ngak gaes? Satu kata untuk Bapak itu,” ujarnya. (fajar)