SANCAnews.id

Proyek pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). (foto dokumen PANI) 

JAKARTA — Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 disebut-sebut lebih luas dari Singapura. Ada kekhawatiran PIK 2 akan menjadi negara bagian di wilayah Republik Indonesia.

Kekhawatiran PIK 2 menjadi negara dalam negara disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Tanah Air (FTA) Ida N Kusdianti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dengan luasnya wilayah PSN di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, kata Ida, bukan tidak mungkin ke depannya bisa menjadi daerah otonom atau negara sendiri.

"Luas PIK 2 yang lebih luas dari Singapura yang hanya sekitar 71.800 ha atau 780 km persegi mau munculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia," kata Ida.

Kekhawatirannya terhadap PIK 2 yang berkembang menjadi seperti negara di dalam negara Republik Indonesia juga dengan melihat keberadaan fasilitas pengamanan. Menurutnya, pembangunan markas lembaga keamanan seperti kepolisian dapat membuat PIK 2 seolah-olah punya otoritas sendiri.

"Darat, laut, udara, serta Markas Brimob sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri, bahkan mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri dan pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan," tutur Ida

Kesewenang-wenangan dalam pembangunan, ungkap Ida, sudah terlihat sejak kawasan PIK 2 ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Ida menyebut pengembang PIK 2 menjadi lebih leluasa membangun proyek dengan cara yang merugikan masyarakat.

Dia mencontohkan pembebasan lahan dengan cara menggusur masyarakat setempat. Penggusuran juga dilakukan dengan mematok ganti rugi dengan harga yang sangat murah. Pembebasan lahan berlindung di balik PSN.

Menurut Ida, penggunaan nama di semua kawasan pembebasan lahan diduga untuk menakut-nakuti rakyat. Pengembang kawasan PIK 2 ingin rakyat mengikuti kemauannya dan bebas menggusur dengan berlindung di balik PSN.

Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 masuk dalam daftar 14 PSN baru pada tahun 2023 lalu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 24 Maret 2024 mengeluarkan rilis terkait 14 PSN baru di berbagai sektor. PSN tersebut terdiri dari 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset, dan teknologi kesehatan, serta 1 proyek Migas lepas pantai.

Dari 14 PSN baru tersebut, pengembangan Green Area dan Eco-City yang dinamai Tropical Coastland berada di dalam kawasan PIK 2.

"Salah satu PSN baru yang dikembangkan pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten," ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto pada 2024 lalu.

Pengembangan Green Area dan Eco-City sebagai PSN di atas lahan seluas 1.756 hektar dari total luas lahan PIK 2 sebesar lebih kurang 30.000 hektare.

Belakangan pemerintah menyebut proyek-proyek yang masuk daftar PSN bakal dievaluasi, termasuk proyek "Tropical Coastland" di PIK 2.

"PSN Ecowisata Tropical Coastland rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu. Sekarang kita sedang minta evaluasi teknis dari Kementerian Pariwisata," kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, 23 Januari 2025.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga pernah mengungkap permasalahan tata ruang dalam PSN Tropical Coastland di PIK 2.

"Yang masuk di dalam PSN Pariwisata PIK 2 hanya 1.705 hektar. Dari 1.705 hektar itu, 1.500 hektar-nya masuk ke dalam kawasan hutan dan hutannya itu hutan lindung," kata Nusron, 28 November 2024 lalu. (fajar)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bungkam saat ditanya perihal pelaporan kepala daerah yang mengundurkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Momen itu terjadi saat Tito hendak menghadiri pengarahan dan buka puasa bersama di Istana Negara.

Tito hanya tersenyum saat Kemendagri menanggapi laporan tersebut. Tito terus melangkah masuk ke gerbang Istana. Hal serupa juga dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Ribka terlihat menyapa awak media saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Namun, Ribka memberikan tanggapan berbeda saat ditanya perihal laporan pengunduran diri kepala daerah ke KPK. Ia langsung terdiam dan masuk ke gerbang Istana. Pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan ke KPK. Pelapor menduga ada konflik kepentingan dari acara tersebut.

"(Pelaksanaan retret) menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan," kata pelapor sekaligus Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Februari 2025.

Annisa mengatakan kecurigaan pihaknya dalam acara retret kepala daerah ini karena diurus PT Lembah Tidar. Pengurus perusahaan itu merupakan kader Partai Gerindra yang masih aktif berpolitik.

Pelapor menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret. Annisa meyakini pengumpulan kepada daerah itu tidak cuma dimaksudkan untuk orientasi.

"Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikut sertaan," ucap Annisa seperti dilansir Metrotvnews.com. (*)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KEPEKAAN Presiden Prabowo terhadap keadaan yang riil berpotensi ke arah disintegrasi bangsa sangat lemah. Sama sekali tidak merespons aspirasi rakyat agar Jokowi penghianat negara segera di tangkap dan di adili, bahkan terkesan melawan aspirasi rakyat.

Gemuruh permintaan rakyat agar Jokowi di tangkap dan diadili, mustahil Prabowo pro rakyat untuk mengadili Jokowi, karena tekanan dan tidak ingin harus berhadapan dengan ancaman Xi Jinping ( RRC ). Mantan Presiden Jokowi saat ini adalah masih berperan sebagai simbol budak, boneka Oligarki dan RRC.

Xi Jinping dua kali menyebut Prabowo  sebagai Elected President Jokowi, saat kunjungan pertama  ke China, 31 Maret – 2 April 2024 dan kunjungan ke kedua 8-10 November 2024.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo Subianto,  memiliki program yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo, mayoritas program yang selama ini dijalankan Jokowi tak jauh berbeda dengan program yang pernah dikampanyekan Prabowo, disampaikan Hashim  di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2023).

Prabowo mengatakan dia menjadi pemimpin Indonesia berkat dukungan partai koalisi dan pendahulunya Joko Widodo. Prabowo juga sempat memekikkan 'hidup Jokowi'. Pekikan itu disampaikan Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

Action di tampilkan lebih masif diberbagai kesempatan untuk memberikan respon tidak akan merespon aspirasi masyarakat luas untuk mengadili Jokowi.

Prabowo bukan takut dengan Jokowi sampai melawan aspirasi rakyat adili Jokowi, tetapi bentuk lain kepatuhan, ketaatan dan besar dugaan sangat takut dengan ancaman Xi Jinping, mengganggu program Oligarki ekonomi rezim Prabowo akan di guncang dan di porak porandakan RRC.

"Atas kejadian pematokan laut, perebut tanah dan pengusiran warga pribumi dengan paksa oleh oligarki,  tidak sekalipun Prabowo mengecam tindakan oligarki, bahkan melakukan pembiaran ketika rakyat harus bentrok dengan alat keamanan yang telah menjadi budak dan boneka Oligarki"_.

Strategi RRC akan menggilas dan menguasainya menganeksasi Indonesia sejak di tanda tangani 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU ) antara Indonesia dan China saat pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum  Kedua di Beijing, Jumat (26/4 /2019 ) makin nyata, Indonesia akan dikuasai total, menjadi Singapura ke 2.

Keadaan negara makin kelam dan gelap, harapan perbaikan dan pemulihan negara kembali normal oleh Presiden Prabowo setelah 10 tahun di acak acak Jokowi jauh panggang dari api.

Penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin meluas, berpotensi menjadi kekuatan revolusi melawan  Prabowo duplikat  Jokowi bahkan sangat mungkin akan lebih kejam dan sadis.

Kalau kita tidak waspada pintu kehancuran sudah di depan mata, entah siapa yang memegang kunci dan siapa yang akan membukanya..(*)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025/Rmol 

JAKARTA — Langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan pengunduran diri kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak begitu dipersoalkan pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelaporan tersebut merupakan hak Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi. Namun, ia dapat menjamin bahwa pelaksanaan retret telah dilakukan sesuai aturan.

"Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," ujarnya kepada awak media usai menggelar rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.

Isu lain yang disorot dalam dugaan korupsi retreat adalah penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret. Perusahan itu diduga diurus oleh kader Partai Gerindra, di mana Prabowo merupakan ketuanya.

Dalam komentarnya, Prasetyo memastikan proses penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.

"Iya dong (melalui tender)," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan acara retret kepala daerah ke KPK lantaran dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret.

Annisa juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retret.

"Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan," ujar Annisa di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 28 Februari 2025. (rmol)

Fedi Nuril (foto: Instagram @fedinuril) 

JAKARTA — Aktor kondang Fedi Nuril menanyakan kapan Presiden Prabowo akan memperbaiki diri. Hal itu disampaikan kepada Juru Bicara Kantor Presiden, Dedek Prayudi. Hal itu menanggapi pernyataan Dedek Prayudi atau Uki yang menyebut presiden saat ini tengah memperbaiki diri.

“Mantap! 👍🏻 Tapi, Presiden kapan bersih-bersih dirinya sendiri,” kata Fedi dikutip dari unggahannya di X, Senin (3/3/2025).

Fedi menjelaskan, bersih-bersih dimaksud. Yakni dari dosa yang jika diceritakan bisa empat hari empat malam.

Pernyataan itu Fedi sampaikan berdasarkan dari cuitan lama Uki di 2019. Ia pernah menyebut membicarakan dosa Prabowo bisa empat hari empat malam.

“… dari dosa 4 hari 4 malam, penculikan dan kebohongan, Ki?” ujar Fedi.

Sebelumnya, Uki mengunggah cuitan bahwa Prabowo sedang bersih-bersih. Itu disampaikan di saat maraknya penetapan tersangka korupsi.

“Presiden sedang bersih-bersih. Jangan main-main,” tulis Uki. (fajar)