SANCAnews.id

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KEPEKAAN Presiden Prabowo terhadap keadaan yang riil berpotensi ke arah disintegrasi bangsa sangat lemah. Sama sekali tidak merespons aspirasi rakyat agar Jokowi penghianat negara segera di tangkap dan di adili, bahkan terkesan melawan aspirasi rakyat.

Gemuruh permintaan rakyat agar Jokowi di tangkap dan diadili, mustahil Prabowo pro rakyat untuk mengadili Jokowi, karena tekanan dan tidak ingin harus berhadapan dengan ancaman Xi Jinping ( RRC ). Mantan Presiden Jokowi saat ini adalah masih berperan sebagai simbol budak, boneka Oligarki dan RRC.

Xi Jinping dua kali menyebut Prabowo  sebagai Elected President Jokowi, saat kunjungan pertama  ke China, 31 Maret – 2 April 2024 dan kunjungan ke kedua 8-10 November 2024.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo Subianto,  memiliki program yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo, mayoritas program yang selama ini dijalankan Jokowi tak jauh berbeda dengan program yang pernah dikampanyekan Prabowo, disampaikan Hashim  di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2023).

Prabowo mengatakan dia menjadi pemimpin Indonesia berkat dukungan partai koalisi dan pendahulunya Joko Widodo. Prabowo juga sempat memekikkan 'hidup Jokowi'. Pekikan itu disampaikan Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

Action di tampilkan lebih masif diberbagai kesempatan untuk memberikan respon tidak akan merespon aspirasi masyarakat luas untuk mengadili Jokowi.

Prabowo bukan takut dengan Jokowi sampai melawan aspirasi rakyat adili Jokowi, tetapi bentuk lain kepatuhan, ketaatan dan besar dugaan sangat takut dengan ancaman Xi Jinping, mengganggu program Oligarki ekonomi rezim Prabowo akan di guncang dan di porak porandakan RRC.

"Atas kejadian pematokan laut, perebut tanah dan pengusiran warga pribumi dengan paksa oleh oligarki,  tidak sekalipun Prabowo mengecam tindakan oligarki, bahkan melakukan pembiaran ketika rakyat harus bentrok dengan alat keamanan yang telah menjadi budak dan boneka Oligarki"_.

Strategi RRC akan menggilas dan menguasainya menganeksasi Indonesia sejak di tanda tangani 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU ) antara Indonesia dan China saat pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum  Kedua di Beijing, Jumat (26/4 /2019 ) makin nyata, Indonesia akan dikuasai total, menjadi Singapura ke 2.

Keadaan negara makin kelam dan gelap, harapan perbaikan dan pemulihan negara kembali normal oleh Presiden Prabowo setelah 10 tahun di acak acak Jokowi jauh panggang dari api.

Penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin meluas, berpotensi menjadi kekuatan revolusi melawan  Prabowo duplikat  Jokowi bahkan sangat mungkin akan lebih kejam dan sadis.

Kalau kita tidak waspada pintu kehancuran sudah di depan mata, entah siapa yang memegang kunci dan siapa yang akan membukanya..(*)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025/Rmol 

JAKARTA — Langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan pengunduran diri kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak begitu dipersoalkan pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelaporan tersebut merupakan hak Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi. Namun, ia dapat menjamin bahwa pelaksanaan retret telah dilakukan sesuai aturan.

"Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," ujarnya kepada awak media usai menggelar rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.

Isu lain yang disorot dalam dugaan korupsi retreat adalah penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret. Perusahan itu diduga diurus oleh kader Partai Gerindra, di mana Prabowo merupakan ketuanya.

Dalam komentarnya, Prasetyo memastikan proses penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.

"Iya dong (melalui tender)," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan acara retret kepala daerah ke KPK lantaran dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret.

Annisa juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retret.

"Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan," ujar Annisa di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 28 Februari 2025. (rmol)

Fedi Nuril (foto: Instagram @fedinuril) 

JAKARTA — Aktor kondang Fedi Nuril menanyakan kapan Presiden Prabowo akan memperbaiki diri. Hal itu disampaikan kepada Juru Bicara Kantor Presiden, Dedek Prayudi. Hal itu menanggapi pernyataan Dedek Prayudi atau Uki yang menyebut presiden saat ini tengah memperbaiki diri.

“Mantap! 👍🏻 Tapi, Presiden kapan bersih-bersih dirinya sendiri,” kata Fedi dikutip dari unggahannya di X, Senin (3/3/2025).

Fedi menjelaskan, bersih-bersih dimaksud. Yakni dari dosa yang jika diceritakan bisa empat hari empat malam.

Pernyataan itu Fedi sampaikan berdasarkan dari cuitan lama Uki di 2019. Ia pernah menyebut membicarakan dosa Prabowo bisa empat hari empat malam.

“… dari dosa 4 hari 4 malam, penculikan dan kebohongan, Ki?” ujar Fedi.

Sebelumnya, Uki mengunggah cuitan bahwa Prabowo sedang bersih-bersih. Itu disampaikan di saat maraknya penetapan tersangka korupsi.

“Presiden sedang bersih-bersih. Jangan main-main,” tulis Uki. (fajar)

Momen Joko Widodo bersama Pratikno di Ibu Kota Negara Nusantara/Ist 

JAKARTA — Karier politik Pratikno yang cemerlang merupakan kompensasi atas jasanya dalam membantu 'menyelamatkan' Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi melalui Youtube MRohman Official seperti dikutip redaksi, Senin, 3 Maret 2025.

"Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno," kata Muslim.

Pratikno diketahui merupakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM). Sementara Jokowi mengklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM pada 1985.

Atas jasanya tersebut, menurut Muslim, Jokowi lalu memberikan kompensasi Pratikno sebagai Mensesneg sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 hingga 2024.

Kemudian karir Pratikno berlanjut sebagai Menko PMK kabinet Prabowo Subianto.

"Jadi seolah-olah Pratikno memegang rahasia luar biasa dari Jokowi," kata Muslim.

Sebelumnya, pada Jumat 28 Februari 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin Eggi Sudjana dan Muslim Arbi mendatangi Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung untuk meminta DPD RI memanggil Jokowi terkait kasus ijazah palsu. (rmol)

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025) 

JAKARTA — Pegiat media sosial dengan nama akun X, Tommy Shelby menyoroti pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berlangsung pada malam hari.

Tommy mempertanyakan tujuan pertemuan tersebut, mengingat Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani kasus korupsi besar di PT.Pertamina Patra Niaga.

"Apakah karena ini Erick Thohir bertemu JA (Jaksa Agung) ST Burhanuddin jam 11 malem?," kata Tommy di X @TOM5helby (3/3/2025).

Tommy memberikan isyarat bahwa publik patut menduga adanya aksi di balik layar mengenai Mega korupsi di Pertamina Patra Niaga.

"Kita ikuti terus episode selanjutnya," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus. Dia juga mempertanyakan terkait apa alasan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bertemu dengan Kejagung usai 9 pejabat PT Pertamina di tetapkan sebagai tersangka.

“Rapat hingga ‘larut malam’, kira-kira apa kepentingan menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung setelah 9 anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi 1.000 Triliun Pertamina?,” tulisnya dikutip Senin (3/3/2025).

John Sitorus bahkan menaruh kecurigaan ada indikasi Erick ingin membuat Ahok agar tidak berbicara terlalu banyak terkait Pertamina.“Atau, jangan-jangan membawa titipan ‘seseorang’ agar Ahok tidak bebas bicara lagi?,” ujar Loyalis Ahok ini.

Lanjut, menurutnya wajar jika pertemuan Menteri BUMN dan Kejagung ini menimbulkan kecurigaan.“Pertemuan ini wajar menimbulkan kecurigaan. Bukankah tidak etis seorang penegak hukum bertemu dengan seorang pimpinan yang lembaganya bermasalah?,” sebutnya.

John Sitorus pun meminta agar Erick Thohir diperiksa kejagung. Jika hal tersebut tidak terjadi maka menurutnya ada sesuatu di balik pertemuan tersebut.

“Kalau sampai Menteri BUMN tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini, berarti ada sesuatu dibalik pertemuan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas perkembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.

Dalam keterangannya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025), Erick menyebut pertemuan itu berlangsung pada malam hari sebelum dirinya bertolak ke Magelang.

"Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam. Tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormati," ujar Erick.

"Seperti dulu kita bersama Kejaksaan menangani kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda. Kita berpartisipasi," tambahnya.

Erick menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan agar kasus ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan perusahaan.

Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia melalui restrukturisasi yang tepat.

"Kalau sampai restrukturisasi itu gagal, jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik," ucapnya.

Ke depan, Erick menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina.

Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

"Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas? Bagaimana peran Menteri ESDM? Bagaimana Menteri BUMN? Nah, ini yang kita konsolidasikan," kuncinya. (fajar)