SANCAnews.id

Menteri BUMN Erick Thohir/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta memberhentikan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan pemalsuan bahan bakar Pertalite menjadi Pertamax.

Desakan itu tak hanya datang dari pakar atau politikus, tetapi juga dari netizen menyusul mencuatnya kasus korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan hasil kilang serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Tuntutan tersebut disuarakan oleh akun TikTok @BukanKabarBiasa yang mengutip pernyataan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” bunyi akun tersebut dikutip Senin 3 Maret 2025.

Unggahan itu mendapat beragam komentar warganet. Salah satunya akun @Iamsalimvanjafa yang meminta Erick Thohir untuk bertanggung jawab atas keresahan masyarakat di tengah isu BBM oplosan.

Dia mempertanyakan, sampai kapan pembiaran atas pejabat yang tidak bisa bertanggung jawab atas kegaduhan akibat kelalaian menjalankan tugasnya.

"Mau sampai kapan korupsi ini dibiarkan. Sudah akut banget di Indonesia kasusnya," tulisnya.

Senada, akun @Yetty Tjan membandingkan sikap Erick Thohir dengan pejabat negara di Jepang, yang langsung mengundurkan diri begitu jabatannya terseret dalam masalah atau skandal.

“Kalau di Jepang sudah mundur teratur,” tulis akun @Yetty Tjan. (rmol)

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. Advokat

_Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)_

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut dua pelaku yang bertanggung jawab terkait pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, bersedia membayar denda Rp.48 miliar (27/2). Pelaku tersebut bukan Mandor Memet, bukan Eng Cun alias Gojali, bukan pula Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN.

Dua pelaku yang ditumbalkan adalah Kepala Desa Kohod, Arsin dan anak buahnya berinisial T. Arsin kembali pasang badan, setelah dalam kasus sertipikat laut juga sudah ditersangkakan.

Tidak masuk akal, pemagaran hanya didenda. Padahal, pidana UU lingkungan, khususnya Pasal 98 UU No 32 tahun 2009 harusnya diterapkan, dengan ancaman pidana 3 tahun hingga 10 tahun, karena telah merusak ekosistem dan lingkungan laut.

Lokalisir kasus pagar laut dan sertifikat laut di sosok Arsin Kades Kohod, tidak masuk akal. Karena konstruksi pidananya tidak nyambung.

Misalnya, apa tujuan Arsin MEMAGARI laut? Mau bikin kandang ayam atau lahan angon bebek di laut?

Apa motif ARSIN bikin pagar laut? Mau bikin arena Taman BERMAIN di laut?

Siapa yang mendanai Arsin MEMAGARI laut? Uang iuran atau swadaya dari Nelayan Kohod, seperti kebohongan yang diedarkan Sandi?

Bagaimana mungkin, Arsin melakukan pemagaran sendirian? Hanya bersama T. Memangnya Arsin adalah Bandung Bondowoso, bisa dalam sekejap sendirian membangun pagar laut sepanjang 30,16 KM? Bisa bebas keluar masuk wilayah Desa orang lain?

Padahal, di lapangan Semua juga tahu. Yang melakukan pemagaran adalah Mandor Memet, melibatkan sejumlah pekerja dan suplaier bambu, dari keluarga Arsin cs.

Motif pemagaran laut, adalah untuk melegitimasi Hikayat Tanah Musnah. Legenda yang menceritakan dongeng, bahwa pantai Utara Tangerang dahulu kala, pada zaman megantropus erectus adalah daratan yang sudah diterbitkan girik, lalu terkena abrasi.

Tujuan pemagaran, adalah untuk penguasaan fisik sertifikat laut. Untuk mendapatkan hak melakukan reklamasi atau rekonstruksi, berdalih tanah musnah, menggunakan Pasal 66 PP No 18 Tahun 2021.

Yang mendanai, memesan sertifikat adalah Agung Sedayu Group, melalui dua anak usahanya: PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM).

Lalu, kenapa semua dilokalisir ke ARSIN dan hanya wilayah Desa Kohod? Bagaimana dengan 16 Desa di 6 kecamatan lainnya? DISELAMATKAN? Apakah Agung Sedayu Group selaku penadah sertifikat laut juga diselamatkan?

Bagaimana dengan Aguan dan Anthony Salim, pemilik proyek PIK-2 yang akan memanfaatkan sertifikat laut untuk reklamasi proyek PIK-2, juga akan diselamatkan?

APAKAH, Polri akan membebaskan Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN, dari perburuan kejahatan pagar dan sertifikat laut, karena selama ini mendapat suap dari dia?

Lalu, dimana-kah rakyat akan mengadu? Saat Negara melalui KKP dan penegak hukum, justru melindungi penjahat yang telah menyengsarakan rakyat?

Belum lagi, kejahatan Pagar Laut dan sertifikat laut hanya sebagian kecil saja dari Kejahatan proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim. Di Wilayah daratan, kejahatan proyek PIK-2 lebih dahsyat lagi.

Wahai rakyat, semua sandiwara ini terlalu telanjang. Mereka, anggap 280 juta penduduk Indonesia semuanya bodoh.

*Berikut data ke-delapan tergugat tersebut yang mana tidak pernah datang ke PN. Jakpus:*

1. Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma Alias Aguan

2. Bos Salim Group, Antoni Salim

3. PT. Pantai Indah Kapuk 2 TBK (PANI)

4. PT. Kukuh Mandiri Lestari yang merupakan Perusahaan pembebas lahan untuk PIK 2

5. PRESIDEN RI ke-7 Jokowi alias Joko Widodo yang memberikan status PSN/Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Tropical Costland PIK 2

6. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

7. Ketua Umum ABDESI, Surta Wijaya

8. Ketua ABDESI Kab. Tangerang yang juga Kepala Desa Belimbing, Maskota.

' Mereka Cemen/Penakut!, mereka hanya berani menzholimi rakyat, tapi ketika rakyatnya menantang di Pengadilan, mereka tidak berani datang alias Cemen '.

Seperti diketahui Jokowi Bapak dari Fufufafa anak Haram Jadah Konstitusi, Aguan Cs, dll digugat karena PT. Kukuh Mandiri Lestari membebaskan lahan masyarakat untuk PIK 2 dengan sewenang-wenang perusahaan itu bahkan mengurug Sungai, mengurug Sawah, dan tambak Rakyat yang belum dibayar.

Atas perbuatannya, ke 8 tergugat dituntut ganti ruginya sebesar RP. 612 Triliun.

*Berikut Nama ke-20 Tergugat:*

1. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, H.M. Rizal Fadhilah, SH, MH

2. Presidium ARM/Aliansi Rakyat Menggugat, Menuk Wulandari

3. Pegiat Medsos dan Jurnalis Senior, Edy Mulyadi

4. Presidium ARM: Suyanti

5. Kolonel TNI (Purn) Sugeng Waras

6. Kolonel TNI (Purn) Muh. Nur Saman, SE, M.Si

7. Brigjen TNI (Purn) R. Kun Priyambodo

8. Brigjen TNI (Purn) Didi Rohendi

9. Brigjen TNI (Purn) Achmad Ramzan

10. Brigjen TNI (Purn) Rochmad Suhadji, SH, MH

11. Brigjen TNI (Purn) Drg. Drajat Mulya HF

12. Brigjen TNI (Purn) Iwan Barli Setiawan

13. Brigjen TNI (Purn) Alan Sahari Harahap

14. Sekjen FTA/Forum Tanah Air, Ida N Kusdianti

15. Hilda Melvinawati

16. R. Rachmadi

17. Presidium ARM, Harlita Juliastuti K

18. Sandrawati

19. Ida Saidah

20. Tuti Surtiati.

*Masyarakat Banten Tegas Menolak PIK 2 dan Pagar Laut*

Sidang ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak proyek PIK 2 dan pagar laut di Banten. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Cak Mukhlis Halim (MADAS – Madura Asli), Edi Susanto (Tegal, Jawa Tengah), Mak Laela dan Ibu Ruqiyah (Bekasi), Bang Buyung (UI Watch – Klender, Jakarta Timur), serta Bang Wanda (KOKAM – Komando Aksi Angkatan Muda Muhammadiyah, Cirebon, Jawa Barat).

Selain itu, Ustadz Abu Fayadh Muhammad Faisal Al Jawy Al Bantani, S.Pd, M.Pd, Gr juga turut hadir dalam sidang ini sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Banten. Ia menegaskan bahwa wilayah Banten adalah bagian dari Indonesia dan tidak boleh dikuasai oleh kepentingan oligarki.

"Banten adalah tanah para pejuang, warisan Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Maulana Hasanuddin. Tidak boleh ada negara dalam negara di sini. Banten bukan tanah untuk naga, tapi tanah untuk Garuda!" tegasnya.

Masyarakat Akan Terus Mengawal Kasus Ini Masyarakat Banten menegaskan bahwa mereka akan terus melawan segala bentuk penjajahan oleh oligarki dan tidak akan tunduk pada tekanan pihak-pihak yang ingin menguasai wilayah mereka.

"Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Jika hukum masih berpihak pada pemilik modal, maka rakyat sendiri yang akan bergerak".

*Wahai rakyat, teruslah BERSUARA!*. Bersatu dan berjuang untuk menyelamatkan negeri ini. (*)

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Banser/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disarankan memberhentikan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan pencampuran bahan bakar Pertalite dengan Pertamax.

"Soal kualitas dan harga BBM itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak termasuk kita sendiri, maka perlu kita dukung penuh pihak Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan permainan impor ini agar terang benderang," kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu 2 Maret 2025.

Erick Thohir sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.

Namun, setelah bertemu Jaksa Agung, Erick tiba-tiba menyatakan akan mengevaluasi direksi yang jadi tersangka.

Yusri menilai tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Ia pun menyoroti peran Menteri BUMN dalam mengawasi bisnis Pertamina.

"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," ungkap Yusri.

Dia pun berharap, jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan. (rmol)

Kampanye Gibran dapat dukungan penuh dari karyawan PT Sritex yang kini di-PHK massal/Ist 

JAKARTA — Peneliti ISEAS Made Supriatma baru saja menuliskan analisisnya terkait PHK massal yang terjadi di PT Sritex. Ia membagikan dan mempublikasikan tulisannya di laman media sosial Facebook pribadinya @Made Supriatma. Made menuliskan bahwa perusahaan tekstil ini pernah mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang-orang besar dari Indonesia:

Kena Dupu: Sritex adalah kenangan tersendiri bagi para aktivis Indonesia di tahun 1990-an. Pada tanggal 11 Desember 1995, terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja di perusahaan tersebut. Ribuan pekerja turun ke jalan.

Aksi ini merupakan buah dari pengorganisasian kelompok aktivis. Saat itu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) belum lahir ke dunia. Namun, para aktivisnya telah bekerja selama berbulan-bulan dengan mengorganisasi diri secara bawah tanah.

Saat itu, rezim militer Orde Baru sedang represif-reprersifnya. Pemogokan itu diberangus dengan segera. Ratusan aktivis ditangkap. Tentu saja babak belur. Ada beberapa orang di sana yang saya kenal baik.

Penyair aktivis Wiji Thukul adalah salah satu yang terparah dipukul tentara. Ia kehilangan satu matanya saat demo itu karena popor bedil tentara. Saya ingat menengoknya di RS Dr Yap di Yogya.

Sritex adalah perusahan tekstil besar. Ia mendapat order untuk membikin seragam tentara, polisi, hingga ke aparat-aparat birokrasi dan seragam sekolah. Tidak itu saja, kabarnya ia juga membuat seragam untuk tentara Myanmar dan Kamboja.

Ia memberikan keterangan meragukan terkait hal yang sedang menimpa perusahaan textile besar ini.

"Bisa Anda bayangkan perusahan sebesar itu dengan order dari negara sebesar itu bangkrut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun perusahan ini kabarnya dililit hutang yang jauh lebih besar dari aset," tulis Made, dikutip Minggu (2/3/2025).

Ia kemudian menambahkan, akibatnya lebih dari 10 ribu buruh dipecat. Dan, dari apa yang didengarnya, buruh-buruh ini menunggu pesangon yang akan dibayarkan kalau gedung-gedung dan mesin-mesin terjual. Mendengar itu saya langsung mengernyitkan dahi. Itu bisa menunggu beberapa dekade hingga orang lupa.

Yang lebih menyakitkan adalah PHK ini terjadi di awal puasa. Sehingga itu membuat orang berpikir, "Oh, supaya mereka nggak bayar THR." Jadi, lebih baik PHK sekarang.

Kabar bahwa perusahan ini akan gulung tikar sudah terdengar lama. Para karyawan sudah lama gelisah. Mereka berusaha mencari perlindungan.

Dan, lanjut Made, perlindungan yang paling sinis yang mereka dapatkan setahun lalu adalah ketika mereka mendukung putra Sri Mulyono Nipunegoro (Gibran Rakabuming) untuk menjadi wakil presiden. Dan bersama Mbah Wowo (Prabowo), mereka menang.

"Namun, toh mereka di-PHK. Kena tipu? Jelas. Siapa sih yang tidak terkena tipu daya dari orang-orang ini?," ungkapnya

Ia juga mempertanyakan terkait polemik pekerjaan yang sedang dialami oleh daerah Solo dan sekitarnya

"Sekarang bagaimana? Pekerjaan sulit didapat. Itu sudah jelas. Apalagi di daerah Solo dan sekitarnya," bebernya.

Ia kemudian menerangkan bahwa untuk masuk dan mengulas ke ranah itu, dia belum memiliki cukup data.

"Saya tidak memiliki data yang cukup. Namun dari cerita-cerita anekdotal sana sini yang saya dengar, ada banyak perusahan di wilayah Solo Raya yang gulung tikar selama 10 tahun terakhir ini," sambungnya.

Made kemudian melanjutkan penjelasannya, dengan memunculkan pertanyaan terkait beragam masalah yang tengah dihadapi negara dan hubungannya jelas berdampak terhadap PT Sritex.

Khususnya, sambung Made, ketika dinasti Nipunegoro ini berkuasa. Apakah ada hubungannya dengan kebijakan dinasti ini? Kita tidak tahu. Harus ada studi yang lebih mendalam untuk itu. 

Jadi apa yang harus dilakukan oleh para buruh yang di-PHK yang jumlahnya puluhan ribu ini? Berdemo ke Keraton Sumber? Tentu tidak ada artinya, karena pekerjaan sudah hilang. Lagi pula, demo butuh tenaga dan biaya.

Lagipula, Sritex ini hanya satu kasus. Di wilayah-wilayah lain seperti Cikarang dan pusat-pusat industri, PHK juga sedang marak terjadi.

Sebagai penutup ia memberikan ungkapan permohonan maaf, karena merasa dirinya sedang frustasi untuk memikirkan keadaan Negara.

"Maaf, saya merasa sangat frustasi. Keadaan semakin hari semakin gelap," tutupnya

Perlu kita ketahui bahwa ISEAS – Yusof Ishak Institute adalah lembaga penelitian dan badan hukum di bawah naungan Kementerian Pendidikan di Singapura. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Parlemen pada tahun 1968.

Salah satu tujuan utama dari ISEAS, yakni menjadi pusat penelitian terkemuka yang didedikasikan untuk mempelajari tren dan perkembangan sosial-politik, keamanan, dan ekonomi di Asia Tenggara dan lingkungan geostrategis dan ekonomi yang lebih luas. (fajar)

JAKARTA — Jepang siap membantu Australia membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Ketua Asosiasi Kereta Api Berkecepatan Tinggi Internasional (IHRA), Masafumi Shukuri, menyatakan kesiapannya untuk membantu Australia mewujudkan rencana tersebut dengan menyediakan teknologi Shinkansen.

Komentar itu muncul saat pemerintah Australia meninjau gagasan pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi di negara tersebut.

"Jika Australia ingin mengadopsi kereta Shinkansen, kami dapat membantunya dan melakukan transfer teknologi," kata Shukuri, seperti dikutip RMOL dari Nikkei Asia, Sabtu, 1 Maret 2025.

"Kami dapat memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pengoperasian dan perawatan kereta api," tambahnya.

Shinkansen dirancang untuk menghindari tabrakan, dan teknologinya dikenal akan keselamatan dan ketepatan waktunya.

IHRA, yang beranggotakan perusahaan seperti Central Japan Railway, Hitachi, dan Mitsubishi Heavy Industries, bertujuan menjadikan teknologi ini sebagai standar global untuk kereta cepat.

Taiwan, sebagai negara pertama di luar Jepang yang mengadopsi teknologi Shinkansen, telah berhasil mengembangkan tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan kereta tersebut. India juga diharapkan memiliki sekitar 1.000 teknisi terampil saat kereta cepat mulai beroperasi di sana.

"Jika diskusi mengenai kereta api berkecepatan tinggi meningkat di Australia, perusahaan-perusahaan Jepang akan membentuk konsorsium untuk mempromosikan Shinkansen sebagai pilihan," tambah Shukuri.

Selama 40 tahun terakhir, berbagai ide proyek kereta api berkecepatan tinggi telah muncul di Australia, namun terhambat oleh populasi yang relatif kecil dan biaya konstruksi yang tinggi. Namun, Shukuri melihat potensi di wilayah timur Australia yang lebih padat penduduk.

"Kereta api berkecepatan tinggi dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan, seperti pengembangan di sepanjang jalur kereta," ujarnya.

Biaya konstruksi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar atau lebih, mengingat tingginya upah di Australia.

"Kami ingin memanfaatkan pendanaan sektor swasta dan publik serta menciptakan sistem di mana manfaat proyek dapat dikembalikan melalui mekanisme seperti pajak," jelas Shukuri.

Pada tahun 2023, Australia mendirikan Otoritas Kereta Cepat, sebuah badan penasihat independen yang diharapkan dapat mengajukan studi kelayakan bisnis kepada pemerintah secepatnya tahun ini.

"Dukungan bipartisan sangat penting untuk mewujudkan proyek ini," kata Shukuri.

Hubungan bilateral antara Jepang dan Australia semakin penting, termasuk dalam aspek keamanan nasional.

"Jika Jepang dapat berkontribusi pada proyek kereta cepat yang dapat membanggakan masyarakat Australia, kerja sama antara kedua negara dapat semakin berkembang," demikian Shukuri. (*)