SANCAnews.id

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MAHASISWA bergerak merupakan fenomena politik bagus sebagai penggugah bagi elemen rakyat lain untuk menyuarakan hal yang sama. Suara mahasiswa adalah gaung dari aspirasi rakyat yang terpendam. Mahasiswa merupakan agen perubahan sosial. Terbiasa untuk bangkit di saat kritis.

Bagi pemerintah gerakan bertema Indonesia gelap menjadi warning bahwa pemerintahan Prabowo dikritisi dan tidak boleh merasa nyaman dengan politik asoy geboy. Nikmat bersama Gibran seolah-olah dipercaya penuh oleh rakyat. Tidak peduli dengan semangat perubahan yang lama diinginkan rakyat.

Mahasiswa berteriak karena pemerintahan Prabowo itu beku dan tidak memberi harapan. Kepercaan rakyat yang diklaim ternyata semu bahkan palsu. Kuat keyakinan bahwa Prabowo menjadi Presiden berdasarkan atas kecurangan kerja Jokowi.

Latar belakang gerakan mahasiswa adalah kekecewaan atas puja-puji pada Jokowi. Prabowo hanya memanjangkan tangan. Jokowi dinilai rakyat telah gagal memimpin bangsa. Sebagaimana rilis OCCRP Jokowi memang korup, kolusif dan menjalankan politik dinasti. Seluruhnya kriminal. Jokowi juga pelanggar HAM berat dalam kasus KM 50 misalnya, lebih membela PKI ketimbang TNI dan rakyat yang ikut menumpasnya.

Jokowi pembohong dan pengkhianat. Kebijakan Jokowi dalam kasus Rempang dan PIK 2 dinilai menjual dan membahayakan kedaulatan negara. Sayangnya Prabowo berkhidmat dan sangat mengapresiasi Jokowi. Mahasiswa tentu marah.

Indonesia akan terang jika hukum dapat ditegakkan. Artinya Jokowi harus diadili untuk diminta pertanggungjawaban atas kejahatan politik yang dilakukannya baik KKN, pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, nepotisme atau berbagai  kebohongan publik.

Prabowo tidak boleh melanjutkan  pemerintahan model Jokowi. Jika demikian, dan tanda-tanda itu ada, maka Prabowo akan menjadi bulan-bulanan dari kekecewaan rakyat. Dibenci dan menjadi musuh rakyat.

Indonesia menjadi terang untuk dua pilihan pertama, tangkap dan adili Jokowi atau kedua, Prabowo Gibran lengser.

Pilihan sehat tentu Jokowi adili. Tapi jika peluang itu dututup rapat, apa boleh buat Prabowo yang harus tumbang. Terpaksa ditumbangkan.

Hal itu menjadi permulaan dari rekonstruksi, restorasi, rekonsiliasi, atau reformasi  negeri kembali. (*).

Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM), Bahlil Lahadalia/tangkapan layar 

JAKARTA — Nasib mantan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri yang dicopot dari Kabinet Merah Putih bisa saja dialami Bahlil Lahadalia.

Bahlil yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) tengah berjuang menyelesaikan program doktoralnya yang dibekukan Universitas Indonesia (UI).

Pengamat pendidikan dari Unnes, Edi Subkhan tak menampik jika polemik disertasi ini bisa berdampak buruk bagi Bahlil. Sebab, bisa mencoreng citra kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kalau Pak Prabowo merasa hal tersebut mencoreng citra kabinetnya dan mengganggu agenda-agenda politik beliau, ya bisa jadi (Bahlil di-reshuffle),” ujar Edi kepada wartawan dikutip Kamis, 27 Februari 2025.

Apalagi, Edi mendengar informasi hasil sidang etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) sudah keluar. Bahlil dinyatakan melakukan pelanggaran seperti perlakuan khusus dalam proses akademik hingga adanya konflik kepentingan dalam disertasinya.

“Ini menjadi preseden buruk bagi seorang penyelenggara negara sekaligus menjadi contoh buruk bagi para praktisi, politisi,” sambung Edi.

Di sisi lain, hasil sidang etik DGB UI menunjukkan ada perlakuan istimewa yang didapat Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelum sidang etik, Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga telah menangguhkan gelar doktor Bahlil. Penangguhan itu mengikuti Peraturan Rektor 26/2022. (rmol)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. (Puspen TNI) 

JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta maaf kepada media atas tindakan anak buahnya yang mengancam wartawan. Diketahui, seorang wartawan mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari pengawal Panglima TNI saat bertugas meliput berita di Jakarta, Kamis (27/2).

Saat dikonfirmasi awak media, Jenderal Agus menyatakan bahwa tindakan pengawalnya tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia tidak mengetahui kejadian tersebut.

Meski demikian, ia memastikan tak akan tinggal diam. Agus pun meminta maaf kepada awak media yang merasa tak nyaman dengan kejadian tersebut.

”Saya mohon maaf atas kejadian yang sangat saya sesalkan. Saya tidak tahu sama sekali. Mohon maaf atas ketidaknyamanan teman media,” ungkap Agus.

Peristiwa itu terjadi saat setelah panglima TNI ditanyai sejumlah awak media mengenai perkembangan yang terjadi pasca aksi penyerangan Polres Tarakan oleh sejumlah prajurit TNI AD.

Sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di TNI, Agus menjawab pertanyaan awak media dan memastikan persoalan di Tarakan sudah diselesaikan jajaran TNI-Polri di Kalimantan Utara.

Usai tanya jawab tersebut, salah seorang pengawal panglima TNI menanyai dan memeriksa identitas salah seorang jurnalis. Tidak hanya itu, yang bersangkutan sempat mengeluarkan kalimat bernada ancaman.

Tindakan tersebut disayangkan sejumlah pihak. Termasuk di antaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

”Komnas HAM mendorong agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari, karena mengancam kebebasan pers itu inkonstitusional karena kerja-kerja pers adalah kerja yang dilindungi UUD dan UU HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa itu. Dia memastikan, akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

Jenderal bintang dua Angkatan Darat itu pun menegaskan bahwa TNI selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan insan pers.

”Jawaban ini sebagai klarifikasi terkait insiden tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika, ada pihak yang merasa dirugikan, kami terbuka untuk komunikasi lebih lanjut,” tandas Mayjen TNI Hariyanto. (fajar)

Ormas Gerakan Rakyat Muhammad Ridwan membacakan susunan kepengurusan yang kemudian dilantik oleh Safrin Hamid disaksikan langsung oleh Anies Baswedan/Net

JAKARTA — Ormas Gerakan Rakyat resmi mengumumkan susunan kepengurusannya pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta. Ormas ini dikenal sebagai relawan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang turut hadir dalam acara tersebut dengan mengenakan jaket oranye.

Susunan pengurus Gerakan Rakyat disahkan pada tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam surat nomor 005/DPP-GR/KU-G/XII/2024 tentang Susunan Pengurus Pusat Gerakan Rakyat Periode 2025-2029. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Safrin Hamid dan Sekretaris Jenderal Muhammad Ridwan.

Dalam acara tersebut, Muhammad Ridwan membacakan susunan kepengurusan yang kemudian dilantik oleh Safrin Hamid disaksikan langsung oleh Anies Baswedan.

Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Gerakan Rakyat periode 2025-2029:

Ketua Umum: 

Safrin Hamid

Wakil Ketua Umum: 

Iwan Roberto

Winson Bernajaya

Yusuf Lakaseng

Tri Bagus S

Sekretaris Jenderal: 

Muhammad Ridwan

Wakil Sekretaris Jenderal: 

Rahmayanti

Mutia Puspasari

Toto Sudarmanto

Wawan Gunawan Cholid

Bendahara Umum: 

Prita Subono

Wakil Bendahara Umum: 

Syifa Dwi Oktaviana

Dini Melisda

Nurita Marcelina

Badan-Badan dalam Kepengurusan

Badan Organisasi: 

Ketua: Bintang Mangkaus

Sekretaris: Nuris Apriliyansah

Badan Keanggotaan: 

Ketua: Nuh Ramil

Sekretaris: M Dirga Mahardika

Badan Pengkaderan: 

Ketua: Zaenal Abidin

Sekretaris: Wahilmi Viona

Badan Humas, Media, dan Digital: 

Ketua: Robby Kusumalaga

Sekretaris: Asyifa Zahra

Badan Gen Z dan Milenial: 

Ketua: Eka Agus Supriyadi

Sekretaris: Zilmi Aprilia Rahmadani

Ketua Badan Pemuda: 

Muhammad Zainur

Badan Aksi Jaringan Sosial dan Kerelawanan: 

Ketua: Firman Abaldi Tibo

Sekretaris: Ahmad Syamsudin

Badan Pengamanan dan Pengawalan: 

Ketua: Aris Isnan Ridho

Sekretaris: Hamid

Koordinator Wilayah

Zona Sumatra: 

Yessy Diana, Desi Pangaribuan, Ahmad Darwan, Ratnadewi, Rosliani Dwi, Kasyim Jaman Remi

Zona Jawa, Bali, Nusa Tenggara: 

Azwar Jaya, Hadi Sugianto, Sahroni, Suhadi, Slamet Gunawan, Yuliana Purwaningtyas, Makmur Saleh, Dedi Prapat, Amelia Intan Pramesti

Zona Papua, Madura, Sulawesi, Kalimantan: 

Suci Lusiana, Abdur Rosyid, Adianto, Melta Alufarida Sihombing, Sardu Junaedi, Abdi Negara

Badan-Badan Strategis

Badan Politik dan Pemerintah: 

Ketua: Amran

Sekretaris: Andi Muhammad Yusuf

Badan Hubungan Luar Negeri: 

Ketua: Isma Sundari

Sekretaris: Sofie

Badan Pertahanan dan Keamanan: 

Ketua: Hadi Tjahja Thoriq

Sekretaris: Ahmad Fachrudin

Badan Hukum: 

Ketua: Saiful Sari

Sekretaris: Dwi Yulianto

Badan HAM dan Permasyarakatan: 

Editiu Kus Joy, Bambang Sumantri

Badan Komunikasi dan Digital: 

Ketua: Nur Gunawan Sastranegara

Sekretaris: Abdul Rohid

Badan Siber dan Intelijen: 

Ketua: Yohanes Sapte Kamjek

Sekretaris: Arkan

Badan Pekerja Migran Indonesia: 

Ketua: Sastra Palupi

Sekretaris: Rahmayanti Nur

Badan Imigrasi: 

Ketua: Edi Junaedi

Sekretaris: Abdullah Anambe

Badan BUMN dan Perindustrian: 

Ketua: Fadil Muhammad

Sekretaris: Muhammad Choirul

Badan Perdagangan: 

Ketua: Muhammad Rizwan

Sekretaris: Helmi Abud

Badan Investasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral: 

Ketua: Irwansyah

Sekretaris: Sapto Prianto

Badan Agama: 

Ketua: KH Abdul Mukhtato

Sekretaris: Adi Muntoyo Ahmad

Badan Pendidikan, Sains, dan Teknologi: 

Ketua: Natalis Situmorang

Sekretaris: Ridwan Mahmudi

Badan Kesehatan: 

Ketua: El Fahmi Nur Aziz

Sekretaris: Fajar Sidik

Badan Sosial: 

Ketua: Noviandari Meliriska Via

Sekretaris: Dona Situmorang

Badan Tata Ruang: 

Ketua: Dedi Susilowati

Sekretaris: Nur Rosidah

Badan Pariwisata: 

Ketua: Rohmadoni

Sekretaris: Rizki Dwijayanto 

Dengan susunan kepengurusan ini, Gerakan Rakyat diharapkan dapat menjalankan programnya secara efektif serta terus berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Struktur organisasi yang lengkap ini menunjukkan kesiapan ormas dalam mewujudkan tujuan dan visi mereka untuk masa depan. (moslemtoday)

Presiden RI Prabowo Subianto di Gade Tower, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo besok, Kamis, 27 Februari 2025.

Dalam pidatonya saat peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintahan yang dipimpin Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Ia menyampaikan rasa terima kasihnya karena dalam 200 hari kepemimpinannya, Prabowo telah memimpin peresmian sejumlah proyek penting pembangunan nasional yang dibangun sejak pemerintahan Jokowi.

"Saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi harusnya Ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak presiden sebelumnya harus hadir harus dihadirkan," kata Prabowo.

Karena di awal masa jabatannya Prabowo berulangkali menuai hasil kinerja pemerintah sebelumnya, ia merasa harus menemui Jokowi dan meminta maaf.

Prabowo mengaku akan menemui Jokowi besok, dan mengutarakan permintaan maaf serta apresiasi kepadanya.

"Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi. Saya akan minta maaf, minta maaf Pak Jokowi bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri bapak padahal," kata dia.

Presiden RI itu bahkan memuji kinerja menteri di masa Jokowi yang beberapa di antara kembali ditarik dalam Kabinet Merah Putih. 

"Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak," ujarnya. (rmol)