SANCAnews.id

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

TAGAR Indonesia Gelap menggema saat mahasiswa turun ke gelanggang demo adalah sebuah fakta, realitas, dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pura-pura terkejut dan bertanya mengapa ada ungkapan "Indonesia Gelap". "Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?," tanya Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

Akankah Presiden Prabowo Subianto seperti sembunyi dan bertahan membela diri dari tekanan yang sangat berat dari kenyataan yang dia sendiri sesungguhnya menyadari dan mengakui Indonesia dalam gelap.

Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan Prabowo saat memekikkan 'hidup Jokowi', saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Pekikan ini sesungguhnya bukan untuk Jokowi yang selama menjadi Presiden hanya sebagai boneka RRC, pekikan ini adalah bentuk lain dari pujian dan sembah ketaatannya kepada Xi Jinping.

Jangan sampai lupa kejadian saat kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024, Xi Jinpng  menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi. Adalah awal sebuah propaganda   China untuk tetap menguasai Indonesia. Prabowo kembali  ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024.

Gelap di Indonesia karena  Prabowo masih dalam tekanan sebagai estafet kepemimpinan pro RRC di bawah kendali Xi Jinping.

Fakta Prabowo Subianto sampai saat tidak mampu mengambil keputusan mencegat Oligarki sekedar menghentikan Program Strategis Nasional (PSN), menghentikan kekejaman mereka membuat hunian etnis China dengan mengusir warga pribumi dan kejahatan lainnya yang  membahayakan kedaulatan negara.

Oligarki dengan back up full RRC akan terus menekan dan mengendalikan Prabowo jangan sampai mengubah sikapnya yang berpotensi  mengancam kekuasaan oligarki (RRC).

Indonesia gelap karena Xi Jinping aakan terus merealisasi target proyek-proyek China  yang harus dilaksanakan Presiden Prabowo dengan pengawalan ketat Xi Jinping :

Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia.

Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi.

Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan.

Keempat, Pembangunan IKN (memindah Ibu Kota) harus tetap dilanjutkan untuk memperlancar penaklukan Jakarta dan sekitarnya (proyek aglomerasi) bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur.

Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya.

Keenam, pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan khususnya pembangunan Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel yang telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC.

Jadi suara mahasiswa itu murni untuk menyelamatkan Indonesia dari kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia dari aneksasi asing khususnya Oligarki ( RRC ) yang nyata akan menguasai Indonesia.

Karena Presiden Prabowo masih membisu, tidak berdaya bahkan membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di telah menjadi budaknya oligarki

Saat ini Presiden Prabowo Subianto masih nanar, linung dan bingung dalam kegelapan hanya bertahan dengan omon - omon mengira akan bisa meredam kemarahan rakyat. Apabila Prabowo Subianto  masih tunduk dengan Oligarki (Xi Jinping ) dan bersekutu dengan Jokowi, resikonya akan di lempar, di hancurkan dan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. (*)

Presiden Prabowo Subianto di acara peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025/Ist 

JAKARTA — Di tengah isu perombakan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto justru menilai seluruh menteri di bawahnya bekerja dengan baik, terutama mereka yang menjabat di era Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan, para menteri yang pernah bertugas di Kabinet Jokowi memiliki kinerja yang baik, terbukti dari banyaknya program kerja yang dilantiknya sejak awal tahun ini.

"Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak," ujar Prabowo.

Ia menganalogikan menteri seperti sebuah tim, di mana manager boleh berganti, tetapi tim yang baik harus terus dipertahankan.

"Manager boleh ganti kalau pemainnya masih baik kita pakai terus ya untuk kemenangan bangsa Indonesia," kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa para menteri era Jokowi dapat terus bekerja jika mereka mampu beradaptasi dengan kepemimpinannya.

"Kalau timnya pemainnya masih bagus ya pakai terus asal kuat gitu kan begitu hehe Kalau nggak kuat ya boleh mundur gitu kan Tapi kayaknya masih kuat nih," ucapnya sambil tertawa tipis.

Prabowo baru-baru ini melakukan reshuffle untuk pertama kalinya dalam kabinet Merah Putih, yakni dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo   Soemantri Brodjonegoro dengan Guru Besar ITB Brian Yuliarto.

Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru-baru ini terkena skandal kekerasan terhadap para stafnya di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

Pelantikan Brian sebagai Mendikti Saintek dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2025, bersamaan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). (rmol)

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Banser/Net 

JAKARTA — Nama Menteri BUMN Erick Thohir terseret dalam kasus korupsi PT.Pertamina Patra Niaga yang merupakan bagian dari perusahaan milik negara.

Loyalis Anies, Geisz Chalifah, menyatakan bahwa Erick Thohir-lah yang mengangkat dan menempatkan pejabat tinggi anak perusahaan PT.Pertamina tersebut.

“Para pencoleng di Patra Niaga, itu yang menunjuk dan menempatkan mereka adalah Erick Thohir,” kata Geisz Chalifah dalam akun X pribadinya, Rabu, (26/2/2025).

Lebih lanjut dia juga menyentil penempatan Dede Budhyarto sebagai Komisaris Independen di PT Pelni.

Dede Budhyarto sempat viral karena dia diduga melampirkan Unhas sebagai bagian dari riwayat pendidikannya. Sedangkan Unhas telah membantah.

“Erick Thohir juga yang menempatkan si penipu CV @kangdede78. Apa tanggung jawab Erick Thohir terhadap itu semua. Bahkan si bajingan @kangdede78 masih dalam posisinya,” tandasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada Senin malam (24/2). Salah seorang tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Mereka memastikan telah memiliki alat bukti yang cukup sehingga menetapkan tujuh orang itu sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Abdul Qohar.

”Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik menetapkan tujuh orang tersangka,” ungkap dia kepada awak media.

Dia pun merinci tujuh orang tersangka tersebut berasal dari beberapa perusahaan. Selain Riva Siahaan, tersangka lainnya adalah SDS (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), serta AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).

Lalu, MKAR (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), serta GRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). (fajar)

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra 
 

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti eksekusi rumah warga di Setia Mekar, Kabupaten Bandung yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Menurutnya, eksekusi tersebut diduga melanggar prosedur hukum, mulai dari tidak adanya proses Anmaning hingga salah sasaran dalam eksekusi tanah.

Soedeson menyampaikan hal itu usai mendengar aspirasi warga korban penggusuran dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Mafia Tanah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2).

“Soal Bekasi ini ada persoalan. Biasanya, sebelum eksekusi dilakukan, Ketua Pengadilan Negeri setempat harus memanggil pihak tereksekusi dan memberikan teguran terlebih dahulu dalam proses yang disebut Anmaning,” ujar Soedeson.

Namun, dalam kasus ini, anggota Fraksi Partai Golkar itu menilai prosedur tersebut tidak dilakukan. Selain itu, berdasarkan keterangan pihak yang hadir dalam rapat dengan Komisi III, lahan yang dieksekusi diduga berada di luar lokasi yang seharusnya.

"Ada tiga pelanggaran di sini," tegas Soedeson.

Pertama, tidak adanya proses Anmaning sebelum eksekusi, kedua kesalahan dalam menentukan lokasi eksekusi, ketiga tanah yang dieksekusi masih memiliki sertifikat yang belum pernah dibatalkan secara hukum.

“Soal sertifikat itu, kalau belum pernah dibatalkan, berarti tanah itu masih sah milik mereka berdasarkan asas hukum. Tetapi tetap dieksekusi,” lanjutnya.

Komisi III DPR berencana memanggil berbagai pihak untuk meminta klarifikasi terkait eksekusi ini, termasuk Kapolres dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

“Soal Komisi Yudisial (KY), kami memang tidak bisa memanggil mereka. Tetapi Kapolres dan pengadilan akan kami panggil,” ungkapnya.

Soedeson juga mengkritik keterlibatan berbagai pihak dalam eksekusi ini, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, dan Satpol PP. Menurutnya, meskipun kehadiran mereka sesuai prosedur sebagai bagian dari pengamanan, mereka seharusnya memastikan bahwa objek eksekusi sudah benar.

“Kalau mereka hadir semua, ya mereka juga ikut salah. Jangan sampai mereka membackup sesuatu yang keliru,” pungkasnya.

Kasus eksekusi rumah warga di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menjadi sorotan publik. Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang melaksanakan eksekusi pengosongan lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah atas lahan yang diklaim bermasalah sejak 1976.

Namun, eksekusi ini menuai kontroversi karena diduga melanggar prosedur hukum dan salah sasaran. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa lima rumah yang dieksekusi berada di luar objek lahan yang disengketakan.

Dia menegaskan bahwa eksekusi tersebut cacat prosedur, karena pengadilan tidak melibatkan BPN Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan eksekusi dan tidak ada perintah pembatalan sertifikat tanah sebelum eksekusi dilakukan. Pihak PN Cikarang, melalui Hakim Juru Bicara Isnandar Nasution, menyatakan bahwa eksekusi telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

Mereka mengeklaim telah melaksanakan delegasi sita eksekusi berdasarkan permohonan dari PN Bekasi dan telah menjalankan seluruh tahapan, termasuk proses constatering atau pencocokan objek eksekusi. Namun, BPN Kabupaten Bekasi tidak hadir dalam proses tersebut meskipun telah diundang.

Kasus ini semakin kompleks karena lahan seluas 3,6 hektare tersebut telah beberapa kali berganti kepemilikan sejak 1976. Transaksi jual beli antara pemilik lahan sebelumnya, Djuju Saribanon Dolly, dan Abdul Hamid bermasalah, yang kemudian memicu serangkaian gugatan hukum hingga eksekusi yang kontroversial ini.

Akibat eksekusi ini, lima rumah warga telah rata dengan tanah, meskipun pemiliknya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah. Menteri Nusron Wahid berjanji akan menjembatani penyelesaian kasus ini dengan PN Cikarang dan pihak yang bersengketa guna mencari solusi atas rumah yang terlanjur dieksekusi. (jpnn)

Ferdinand Hutahaean 

JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan hadir di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dan memberikan materi kepada peserta retret kepala daerah, Rabu (26/2/2025).

Kabar Gibran akan membawa materi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

"Insya Allah, Pak Wapres berkenan untuk memberikan materi pada hari Rabu pukul sepuluh pagi," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Adapun materi yang disampaikan Gibran seputar Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta turunannya.

Merespons kabar tersebut, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menyinggung soal kapasitas seorang Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dipertanyakan.

"Kalau kita berkaca pada kapasitas kemampuan dari Wakil Presiden kita, saya pikir beliau tidak memiliki kapasitas memberikan wejangan, nasihat, atau apalah di acara retret," ujar Ferdinand seperti dilansir Fajar.co.id, Selasa (25/2/2025) malam.

Dikatakan Ferdinand, kapasitas anak sulung Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, itu jauh di bawah para Kepala Daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo.

"Karena beliau ini kan sebetulnya jauh kualitasnya di bawah daripada Kepala Daerah yang terpilih, terutama Gubernur," tukasnya.

Blak-blakan, Ferdinand mengatakan bahwa Gibran tidak layak berdiri di hadapan para Kepala Daerah jika dimandat untuk memberikan pembekalan.

"Tapi mengingat beliau Wakil Presiden, yah jabatannya lah yang membuat dia jadi layak. Jadi buruk tidak buruk, layak tidak layak para kepala daerah harus menerima," imbuhnya.

Kata Ferdinand, apa yang menjadi riak-riak di publik belakangan ini merupakan cerminan demokrasi Indonesia. Memaksakan seseorang menjadi pemimpin meskipun dianggap belum mampu.

"Ini harusnya menjadi bahan berpikir bagi para kepala daerah kita. Apakah mereka tidak malu diberikan wejangan dari seseorang yang kapasitasnya di bawah mereka?," kuncinya. (*)