SANCAnews.id

M Sayuti 

JAKARTA — Muhammadiyah telah mengumumkan awal bulan puasa Ramadhan 1446 Hijriah akan jatuh pada Sabtu, (1/3/2025).

“Pengumuman Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H,” tulis akun resmi Muhammadiyah, Rabu, (12/2/2025).

Keputusan ini diambil berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang menjadi acuan bagi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

“Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H dilakukan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajidid Muhammadiyah,” lanjutnya.

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti menyatakan, pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk karena itu hilal sudah wujud.

“Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing, tanggal 1 Maret 2025,” jelasnya.

Sedangkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Minggu, 31 Maret 2025. Puasa menurut kalender Muhammadiyah akan berlangsung 30 hari.

“Wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi,” tambahnya. (fajar)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

GEMURUH suara rakyat di seantero Nusantara bahkan muncul mural di mana mana meminta atau menuntut Jokowi diadili. Disertai  poster di berbagai tempat bahwa Jokowi sebagai pengkhianat negara, sumber petaka, kerusakan, kehancuran dan kedaulatan negara dipertaruhkan. Rakyat berharap Presiden segera mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan Indonesia.

Presiden Prabowo terkesan mengabaikan dan tidak bisa lepas dari pengaruh Jokowi boneka oligarki. Apakah Prabowo terkena  ilmu gendam Jokowi yang dikesankan selama ini diduga memelihara banyak dukun yang mengelilingi dan melindunginya (dari Jawa dan luar Jawa).

Ilmu gendam adalah cara untuk memanipulasi pikiran atau kesadaran seseorang atau lazim dipahami sebagai mantra atau guna-guna untuk menguasai dan mengendalikan kesadaran orang lain.

Melihat dan memperhatikan orang yang berada di bawah pengaruh gendam seseorang. Maka akan menjadi penurut pada apapun yang diperintahkan.

Caranya bergantung dengan bagaimana si pemilik ilmu gendam melakukan kontak pertama dengan korban dengan cara membuat kaget, linglung, bengong, bingung, kagum dan puja puji kepada pengendali gendam.

Prabowo Subianto terus menerus dalam berbagai kesempatan mengulang ulang perkataan :."akan ikut merasa sakit bila Jokowi dicubit dan juga akan berdiri di belakangnya. Kita semua agar, mikul duwur mendem jero, untuk tidak mencaci, memaki Jokowi, termasuk mau memaafkan dan menghargai keberhasilan maupun memaklumi kekurangan mantan Presiden Jokowi"

Barusan dalam sambutannya di pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Dengan runtut mengatakan "Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa, boleh, meminta masyarakat untuk tidak gampang dipecah belah. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Ia meminta masyarakat tidak menghiraukan aksi pecah belah"

Mengerikan, perjuangan rakyat yang sedang menuntut keadilan dari kebiadaban akibat kebijakan Jokowi sebagai pengkhianat negara dan meminta Jokowi segera diadili, dicegat Prabowo seperti linglung tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Sangat tidak wajar kalau  rakyat yang sedang berjuang dari penderitaan perampasan tanah, pengusiran dari tempat tinggalnya oleh  kebiadaban oligarki akibat munculnya Program Strategis Nasional (PSN) dianggap perjuangan memecahkan belah bangsa Indonesia.

Presiden seperti sedang dalam kondisi  tidak sadar, ambigu, kecenderungan melindungi Jokowi. Wajar dari sikapnya yang tidak wajar, rakyat mulai menanyakan "Apakah Prabowo Subianto terkena gendam Jokowi".

Kalau desas desis khususnya dari masyarakat Solo benar bahwa indikasi kuat Prabowo Subianto terkena gendam Jokowi benar, Prabowo Subianto harus ditolong dengan pertolongan khusus untuk memulihkan kesadarannya, kekuatan, kejernihan berpikir, dan keberanian mengambil tindakan cepat dan tepat  ketika negara dalam kondisi kritis, dibersihkan dari pengaruh gendam yang mengganggunya . (*)

Pembongkaran pagar laut Bekasi 

BEKASI — Pagar laut sepanjang 3,3 km di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi akhirnya dibongkar. Pagar laut ini milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang sebelumnya digunakan untuk reklamasi penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.

"Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang melakukan pembongkaran," kata Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (11/2).

Sebelum dibongkar, pagar laut berbahan bambu ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir.

"Dengan peristiwa ini paham bahwa ini (masalah pagar laut Bekasi) clear. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan menjadi contoh yang lain," bebernya.

Adapun reklamasi laut Bekasi ini sebelumnya diperuntukkan fasilitas pokok, seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur.

Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage.

TRPN dikabarkan menyewa lahan di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi Rp2,6 miliar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara telah mengakui kliennya tidak memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi tersebut. Tanah tersebut milik masyarakat, sementara pihaknya hanya berusaha mengelola wilayah untuk pengembangan pelabuhan perikanan.

"Jadi kalo ditanya HGB, jawabannya kami tidak punya. Kalau SHM yang punya masyarakat," jelas Deolipa. (*)

Lokasi kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN sudah diberi garis polisi 

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian turun tangan menangani kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN. Ia mendesak aparat mengusut tuntas dugaan hilangnya barang bukti pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Gus Abduh, sapaan akrabnya, menyampaikan rasa duka cita atas kebakaran yang terjadi di gedung Kementerian ATR/BPN. Namun, ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi sekitar pukul 23.00, Sabtu (8/2/2025) itu.

Terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran di kantor kementerian yang dipimpin Nusron Wahid tersebut, Gus Abduh mengatakan belum mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran yang kabarnya terjadi di ruang humas tersebut.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tentu saja, saat ini aparat telah melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut.

"Kita serahkan ke aparat kepolisian. Polisi sedang bekerja. Kita tunggu saja," beber Gus Abduh di Jakarta, dikutp Fajar.co.id, Selasa (11/2/2025).

Saat ini, kata dia, muncul dugaan adanya sabotase dan upaya penghilangan barang bukti kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya, dugaan itu wajar terjadi, karena Kementerian ATR/BPN sedang menangani kasus itu.

"Di zaman medsos seperti ini banyak muncul spekulasi dan dugaan. Netizen tentu ramai memberikan komentarnya. Apalagi, Kementerian ATR/BPN sedang menangani kasus pagar laut," tuturnya.

Politisi kelahiran Jakarta itu mengatakan, agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat, pihak kepolisian juga harus mengusut dugaan terkait sabotase dan upaya penghilangan barang bukti pagar laut.

"Itu menjadi ranah penegak hukum. Kami tidak bisa menduga-duga. Biarlah polisi bekerja," paparnya.

Tentu, kata Gus Abduh, polisi harus bekerja cepat dan profesional dalam menangani kebakaran gedung kementerian itu. Polisi juga harus terbuka dalam melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

"Kita tunggu penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Semoga tidak ada upaya sabotase dan upaya jahat lainnya," pungkas Gus Abduh. (*)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

JUDUL itu muncul setelah membaca perilaku pejabat atau aparat yang tidak ajeg. Orang yang melakukan hal yang menyimpang sering disebut dengan oknum. Sebutan ini untuk mencitrakan bahwa orang-orang baik sebenarnya mengisi lingkungan tersebut, kecuali sedikit yang disebut oknum tadi.  Masalahnya adalah ketidakajegan itu sering  menyangkut jumlah orang yang banyak sehingga menyerupai suatu budaya.

Menurut KBBI oknum itu mengandung tiga arti yaitu pertama, penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik; pribadi. Kedua, orang seorang; perseorangan. Ketiga, orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik). Memang lebih populer untuk makna ketiga. Oknum dalam perilaku buruk.

Fungsi sebutan oknum adalah untuk melindungi atau menjaga institusi atau untuk menutupi nama-nama orang yang berbuat buruk dari satu instansi atau institusi itu. Biasa sebutan untuk terkait dengan penegakan hukum atau lainnya. Misalnya  oknum Polisi, oknum Jaksa hingga oknum Hakim. Oknum TNI dan pengacara juga ada.

Jarang didengar ada sebutan  oknum pedagang, petani, guru, dosen, atau nelayan. Hal ini menggambarkan penyimpangan pada bidang penegakan hukum jauh lebih dominan. Ada aspek kekuasaan dan pemaksaan di dalamnya.

Efek negatif dari penyebutan oknum untuk penyimpang adalah institusi itu dikesankan bersih dan suci sehingga tidak perlu mendapat koreksi. Keburukan hanya ada orang perorang yang disebut oknum itu. Pada tingkat makronya negara atau pemerintahan tidak bisa disalahkan, personalnya saja. Satu satu.

Dalam realitanya ada negara atau pemerintahan yang gagal, bobrok, korup, rampok, menindas atau hal buruk lainnya. Artinya kualifikasi penyimpangan oknum sudah menyeluruh. Untuk itu muncul celotehan bahwa budaya menyebut oknum ditinggalkan saja. Ganti dengan nama-nama langsung tanpa sembunyi atau melindungi insitusi.

Masa kita harus menyebut perampok aset negara itu oknum Presiden, sebut saja langsung perampok itu adalah Jokowi. Begitu juga ada oknum menteri yang menjadi tangan RRC, nah tangan China itu adalah Luhut Panjaitan. Tidak perlu tedeng aling-aling bahwa centeng TNI di PIK-2 adalah Laks Madya Purn Freddy Numberi dan Letjen Mar Purn Nono Sampono.

Kitapun tidak perlu ragu untuk menyatakan bshwa PIK-2 itu dimiliki oleh perampas tanah negara dan rakyat Aguan etnis Cina jahat. Ini untuk membedakan ada etnis Cina yang tidak jahat. Tidak perlu sembunyi pula dengan hanya menyebut bahwa itu oknum oligarki. Oligarki itu sendiri bukan oknum, tetapi penjahat. Negara Indonesia sedang dikuasai oleh para penjahat. 

Karenanya pembenahan negara mulai dari tangkap dan adili para penjahat itu. Jokowi, Aguan, Luhut, Tito dan orang-orang di lingkaran dalam rezim Jokowi lainnya.

Negara oknum adalah negara dengan pemerintahan zalim, perampok, dan penindas. Seperti pemerintahan Jokowi. Basmi. (*)