SANCAnews.id

Pengamat politik Rocky Gerung, dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief/Tangkapan layar 

JAKARTA — Meninggalnya dua warga akibat antrean gas elpiji 3 kilogram (kg) yang langka pada awal Februari lalu, menjadi tragedi yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil yang mendistribusikan gas elpiji jenis melon tidak sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi itu untuk diselesaikan, dan Bahlil kemudian mengambil langkah. Tetapi yang kemudian terjadi adalah langkah yang dibuat Bahlil itu bukan langkah yang disusun dengan antisipasi bahwa akan ada kekacauan," ujar Rocky dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, dilansir RMOL Sabtu, 8 Februari 2025.

Baru-baru ini mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mendapati perdebatan antara elite Partai Gerindra dan Partai Golkar mengenai persoalan gas elpiji 3 kg.

Rocky mengurai, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kebijakan gas melon yang dibuat Bahlil bukan yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan harus ada penyerapan distribusi ke tingkat pengecer untuk membereskan sengkarut distribusi gas subsidi.

"Jadi sebetulnya yang terjadi, kebijakan Bahlil itu tidak lengkap atau tidak utuh atau tidak sempurna atau tidak didasarkan pada analisis mitigasi. Itu yang menyebabkan kekacauan dengan dua orang meninggal," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, Rocky menganggap Bahlil seharusnya bertanggungjawab secara hukum pula, karena kebijakan yang dibuat bukan hanya tidak sesuai dengan instruksi Presiden, tetapi juga menimbulkan korban jiwa kepada masyarakat.

"Ya, the damage has been done. Korbannya sudah ada tuh. Jadi secara post-factum memang Bahlil bersalah," katanya.

"Kenapa? Ya karena ada korban. Nah itu tidak boleh dianggap bahwa Presiden tahu bakal ada korban. Ya enggak mungkin Presiden tahu bahwa kebijakan Bahlil itu akan ada korban," demikian Rocky menambahkan. (*)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ketika diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (31/3/2023). Kini,KEK Lido disegel pemerintah 

JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City kini disegel Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena ditemukan pelanggaran berat.

Proyek kerjasama antara pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump ini diresmikan oleh Joko Widodo dan saat ini sedang disegel oleh anak buah Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Kawasan Ekonomi Khusus Lido telah berjalan sejak 2022. Kawasan Ekonomi Khusus Lido menempati lahan seluas 1.040 hektare dengan target investasi sebesar Rp33,4 triliun hingga 2030.

Nama Trump juga merupakan merek untuk beberapa properti yang dikembangkan di Lido, misalnya Trump Residences Lido dan Trump International Golf Club-Lido.

Sejak Kamis (6/2), Kementerian Lingkungan Hidup memasang papan peringatan dan garis PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) di KEK Lido. Penyegelan proyek ini lantaran dinilai melakukan sejumlah pelanggaran setelah dilakukan pengecekan lapangan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan penyegelan KEK Lido tersebut. Menurutnya, PT MNC Lido yang mengelola KEK Lido tidak mengelola air larian hujan dengan baik. Dampaknya cukup parah karena menyebabkan pendangkalan pada hulu Danau Lido.

Tidak adanya sistem larian hujan yang baik telah membuat sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor..

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH telah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho, memimpin penghentian pembangunan KEK Lido.

Tim pengawas telah memasang segel dan papan pemberitahuan di lokasi yang kini dalam pengawasan KLH.

Ardyanto menjelaskan, ada perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang disetujui dengan realisasi konstruksi di lapangan.

"Pembangunan tidak mengelola air limpasan dengan baik, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem danau," katanya. (fajar)

Ibu Kota Nusantara (IKN)

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Keuangan. Jokowi tidak banyak berbicara mengenai nasib pembangunan IKN yang dimulai di era kepemimpinannya.

"Tanyakan ke otorita, tanyakan ke pemerintah, ya," ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Jumat (7/2).

Menurut Jokowi, nasib kelanjutan pembangunan di IKN, menjadi urusan pemerintah.

"Itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik tarik ke saya, itu urusan pemerintah," ucapnya sambil tertawa..

Jokowi tak menampik beberapa kali berbincang dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono. Komunikasi keduanya tersebut hanya sebatas bincang ringan.

"Ya kadang kadang mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. 'Sehat pak Bas, warga gimana', ya gitu aja," ungkapnya.

Menurut Jokowi, komunikasi dengan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya sebatas urusan pribadi. Tidak ada kaitan dengan urusan pekerjaan, utamanya proyek pembangunan di IKN.

"Ya tadi, ya gitu gitu urusannya. Ngabarke (mengabarkan)," kilahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika Basuki selalu mengabarkan progres pembangunan IKN.

“Tidak ada hubungannya. Laporan progres ya ke presiden," ucapnya.

Nasib IKN

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai pembangunan IKN. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada. Anggaran kita diblokir semua, jadi untuk apa menanyakan progresnya, jika dananya tidak ada," ujar Dody kepada para wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2).

"Progresnya hanya untuk membeli makan siangnya Pak Menteri, itu saja," tambahnya.

Respons Istana: Anggaran Ada

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaksan, anggaran pembangunan IKN sudah ada.

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan. Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto meneruskan pembangunan IKN hingga lima tahun ke depan. Anggaran untuk lima tahun ke depan disebut-sebut mencapai Rp48 triliun.

“Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” jelas Hasan. (merdeka)

Aksi demonstrasi untuk menyeret Jokowi ke pengadilan 

JAKARTA — Tuntutan agar Jokowi dan keluarganya diadili tampaknya perlu mendapat perhatian serius dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya, tuntutan tersebut disampaikan oleh banyak elemen masyarakat di sejumlah kantor polisi di daerah.

Aksi unjuk rasa untuk mengadili Jokowi dan keluarganya dilakukan serentak hari ini, dikutp dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 7 Februari 2025.

Massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Gugat (ARM) menggelar unjuk rasa di Polda Metro Jaya. Melibatkan sekitar 500 orang, ARM menuntut Polda Metro mengusut sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi selama pemerintahan Jokowi, termasuk kasus dugaan korupsi keluarga Jokowi.

Tak hanya di Ibu Kota, aksi unjuk rasa juga serentak dilakukan sejumlah elemen masyarakat di Mapolda. Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo oleh ratusan orang yang menamakan diri Masyarakat Tertindas Barat (Martin). 

Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya yang bertuliskan, "Tangkap Jokowi" dan "Bawa Jokowi ke Pengadilan".

Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.

Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

"Teman-teman, saudara-saudara. Masyarakat ini kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa malah merongrong dan merusak tatanan," teriak Koordinator aksi, Yusak dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim.

Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan "Adili Jokowi".

Bahkan demo "Adili Jokowi" merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera.

Jelang sore, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara berkumpul menggelar demo di Polda Sumut.

Sama seperti di daerah lain, mereka juga menuntut kepolisian segera menangkap dan mengadili Jokowi atas berbagai dugaan korupsi mantan kepala negara dua periode itu.

"Tangkap dan adili Joko Widodo," teriak massa sembari membentangkan spanduk bernada serupa. (*)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

TEMUAN Ocemoglu dan Sanderson pemegang Hadiah Nobel Bidang Ekonomi tahun 2023 dalam bukunya Why Nations Fail, membuktikan Indonesia adalah salah satu negara yang kaya sumber daya alam, tetapi gagal memajukan dan mensejahterakan bangsanya. Indonesia negara gagal karena tidak terapkan human made institusions yang benar dan konstitusi yang digunakan.

Kalau Indonesia sudah tidak memiliki human made institusions yang benar, karena Pancasila dan UUD 45 sudah di bantai dan habisi. Layak negara ini sudah seperti karya Plautus berjudul Asinaria (195 SM lupus est homo homini), negara sudah di huni   manusia serigalanya, (manusia yang akan  menikam dan  memangsa sesama manusia lainnya).

Pantas Cliffort Geertz adalah ahli antropologi asal Amerika (AS), mengatakan bahwa Indonesia negara panggung  *alias theater state*. Negara simbolisme, persepsi, narasi dan drama lebih penting ketimbang realitas.

Lebih keras etnolog  Belanda Profesor Veth jelas lebih paham menyatakan "Negeri ini seperti rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan".

Ilmuwan di atas jelas analisis pikiran berdasarkan realitas yang terbaca bahwa Indonesia memang layak sebagai negara jajahan negara lain.

Ketika kita memahami bahwa Indonesia negara yang mayoritas Umat Islam layak kita dekatkan dengan ajaran sufi tentang  "Kasyf al-Mahjub,"  Karya Abul Hasan Ali al-Hujwiri,  abad ke-11 di Persia (sekarang Iran). Terlalu banyak rahasia langit luput dari perhatiannya, ketika pikiran dan hatinya sudah jumud, hanya bisa memahami yang tampak, larut di alam hedonis.

Maklumat Yogyakarta sudah berkali kali mengingatkan bahwa karya para sufi ( pendiri bangsa ) bahwa "Nilai-nilai sakral Pancasila dan UUD 45 telah dilibas dengan bersemangat individualistik, kapitalistik dan transaksional yang anti keadilan di semua instansi pemerintah, bisnis dan lembaga sosial".

Reaksi jihad melawan kedzaliman melemah bahkan sebagian ikut larut  di alam kapitalisme, melupakan bahwa negara ini pada alinea ketiga berbunyi, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Saat ini kembali ke alam penjajahan, gema Takbir hakikat dari kekuatan dahsyat Kasyf al-Mahjub, yang terus-menerus menggema dan dikumandangkan para pejuang kemerdekaan. Di alam hedonis terasa hanya dimaknai lahiriah

Ketika dikejutkan dengan terjadinya pergeseran madzhab kapitalisme dari USA ke RRC yang melahirkan paradigma baru State Corporate Crime (SCC ) di Indonesia  telah menjelma menjadi kekuatan yang akan membentuk negara didalam negara.

Rakyat (sebagian besar umat Islam) digusur, dipaksa, diintimidasi oleh kekuatan Iblis Naga Kuning, terdengar tangis pilu di mana mana, hanya menyisakan pemimpin negara seperti manusia kambing mengembik tidak memiliki daya selain menyerah bahkan tampak alat keamanan ikut komprador oligarki, ketika negara sudah di tepi jurang kehancurannya.

Kekuatan jahat kapitalisme baru berlenggang kangkung lebih berkuasa dari para penguasa negara. Indonesia memang sudah terjebak dalam drainase kapitalis. Agak sulit menebak siapa pemenang pertempuran. Tapi yang kalah sudah pasti rakyat Indonesia. (***)