SANCAnews.id

Kades Kohod Arsin 

JAKARTA — Kepala Desa Kohod, Arsin tiba-tiba menghilang dari kediamannya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kabarnya, Arsin menghilang bersama mobil mewahnya yang sempat viral selama ini.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, mengecam hilangnya Arsin.

“Hilang atau dihilangkan?,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, seperti dilansir Fajar.co.id, Sabtu (1/2/2025).

Tak ada yang tahu pasti dimana keberadaan Arsin saat ini. Namun Ardin diduga tengah menyelamatkan diri dan kekayaannya dari sorotan publik.

Sebelumnya sempat viral Arsin memiliki lima mobil seperti Jeep Wrangler Rubicon, HRV, Pajero sport, Yaris, Civic turbo. Belum jam tangan seharga ratusan juta rupiah.

Arsin sebelumnya menuai sorotan setelah menolak pembongkaran pagar laut yang ada di wilayahnya.

Ia sempat menjelaskan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bahwa pagar laut itu dulunya daratan yang terabrasi.

Diketahui, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer membentang di 16 desa dan 6 kecamatan itu ditarget selesai dalam 10 hari. (*)

Ubedilah Badrun di gedung KPK, Jakarta 

JAKARTA — Pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mirip dengan kejadian yang dialami Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli mengatakan, Ubedilah dan Hasto sama-sama dibungkam aparat karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sebelum Ubedilah, ada Sekjen hasto yang ditersangkakan KPK. Ini merupakan dampak langsung dari sikap vokal dan kritis mereka terhadap Jokowi dan keluarganya,” kata Guntur dikutip redaksi, Sabtu, 1 Februari 2025.

Guntur lantas mengungkit pengakuan Ubedilah yang sudah bolak-balik melaporkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) Jokowi dan keluarganya ke KPK. Namun hingga kini, laporan tersebut tidak pernah ada tindak lanjut dari KPK.

“Terakhir pada 7 Januari 2025, Ubedilah bersama Nurani '98 kembali melaporkan Jokowi dan keluarganya setelah masuk dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin paling korup dan terlibat kejahatan terorganisir pada tahun 2024,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Guntur meyakini pencopotan Ubedilah dari jabatan di UNJ yang harusnya diemban sampai tahun 2027 adalah bukti nyata pembungkaman terhadap kritikus.

“Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat presiden, tapi ia masih berlagak menjadi presiden dengan terus menggalang orang-orang ke rumahnya di Solo membentuk opini bahwa dia masih sangat berpengaruh di negeri ini,” pungkasnya.

Ubedilah dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban hingga 2027.

"Masa jabatan saya menurut SK Rektor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025. Saya tidak tahu apa alasanya," kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 30 Januari 2025. (rmol)

Rocky Gerung saat hadiri debat/Ist 

JAKARTA — Aktivis sekaligus akademisi, Ubedillah Badrun dipecat sebagai koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Hal ini pun menjadi sorotan.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemecatan itu terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Ubedillah kerap mengkritik Jokowi. Ubedillah memang kritis terhadap Jokowi dan keluarganya. Terutama terkait dugaan gratifikasi.

"Bahwa dia (Ubedillah Badrun) terus mengkritik Presiden Jokowi atau sejak Jokowi jadi Presiden, terutama soal potensi atau dugaan gratifikasi atau money loundry dari anak-anaknya," kata Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (1/2/2025).

Rocky menyebut Ubedillah sebagai akademisi yang kritis. Selama ini, ia melihat Ubedillah mengambil posisi sebagai oposisi.

“Jadi, kita mulai menduga dengan perspektif kritis bahwa Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya adalah akademis. Dia seorang yang beroposisi dan basis oposisinya adalah terhadap kebijakan. Dia adalah orang yang berani yang basis keberaniannya adalah karena panggilan etik," ujar dia.

Karenanya, kata Rocky, masuk akal jika aktivitas kritis Ubedillah jadi alasan Rektor UNJ memecatnya. Pasalnya, jabatan Ubedillah mestinya berakhir 2027.

"Jadi, semua hal itu yang akhirnya masuk di dalam kesimpulan publik bahwa Ubed ini dianggap oleh rektornya akan meresahkan publik akademis," terang Rocky.

Padahal, menurut Rocky, apa yang dilakukan Ubedillah selama ini adalah sesuatu yang memang mesti dilakukan.  Sebagai seorang akademisi.

"Semua yang dilakukan Ubed itu adalah khas atau otentik sebagai seorang yang berpikir, sebagai seorang yang menginginkan negeri ini tidak dihalangi oleh mereka yang tidak mampu berpikir," ucap Rocky.

Rocky menganggap tersingkirnya Dosen UNJ itu sebagai Koordinator Program Studi dapat diartikan ada kalangan kampus yang tidak menghendaki.

"Tidak menghendaki universitas diasuh dengan kekuatan akademik dan dengan keteguhan moral, jadi itu aja kesimpulan awalnya," pungkasnya. (fajar)

Abraham Samad Dkk sambangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan KPK 

JAKARTA — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah aktivis dari berbagai kalangan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Januari 2025.

Seperti dilansir RMOL, mereka yang hadir di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan pimpinan KPK Abraham Samad, pakar telematika Roy Suryo, Direktur Utama Ekonomi Politik dan Studi Kebijakan (PEPS) Anthony Budiawan, aktivis Said Didu, budayawan Erros Djarot, dan pegiat antikorupsi lainnya.

Kedatangan mereka langsung disambut protokol pimpinan KPK. Mereka dikabarkan akan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Di hadapan pimpinan KPK nanti, mereka disebut-sebut akan melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo.

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Abraham Samad terlihat menenteng amplop coklat berisi berkas. Sementara itu, tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa KPK menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil.

"Pertemuan ini sebagai bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi. Terlebih setiap upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan, butuh peran serta dan dukungan masyarakat," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat siang, 31 Januari 2025. (*)

Pagar laut di Tengarang/Ist 

JAKARTA — Kasus sertifikat ilegal dan pagar laut terus bergulir. Terbaru, ada fakta yang diungkap seorang jenderal di kepolisian. Dialah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro. Ia mengatakan, kasus tersebut sudah masuk ranah hukum.

Djuhandani menduga pengajuan sertifikat di laut Tangerang, Banten, menggunakan girik palsu. Baik dari sertifikat hak guna bangunan (SHGB) maupun sertifikat hak milik (SHM) yang telah diterbitkan.

“Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik,” kata Djuhandhani Rahardjo di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Ia mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Untuk menjelaskan dugaan pemalsuan itu.

Sebelumnya, diketahui sertifikat laut SHGB dan SHM di Tangerang dimiliki berbagai pihak. Rinciannya, 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan serta 17 bidang SHM yang berasal dari girik.

Jenderal bintang satu itu mengaku pihaknya masih menyelidiki hal tersebut. Meski begitu, ia mengungkapkan surat perintah penyelidikan telah dikeluarkan pada 10 Januari 2025.

“Ketika mulainya pemberitaan di awal Januari adanya pagar laut Tangerang, kami diperintahkan Bapak Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) melalui Bapak Kepala Bareskrim Polri (Komjen Pol. Wahyu Widada) untuk melaksanakan penyelidikan,” ujarnya.

Dalam penyelidikan, kata dia, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi pagar laut serta berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan pemerintah kelurahan.

“Sampai saat ini kami masih melaksanakan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai barang bukti ataupun keterangan,” ujarnya. (fajar)