SANCAnews.id

@infopontirta.id 

JAKARTA — Warga Desa Kronjo mengalami nasib nahas setelah sawah dan tambak mereka harus dijual murah. Warga dihadapkan pada situasi sulit dan diberi tawaran yang tidak masuk akal. Sawah diminta dijual dengan harga cendol, sedangkan tambak dihargai seperti es teh.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan persawahan dan kolam ikan dijual murah untuk mendukung pengembangan proyek besar Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh Agung Sedayu Group.

Kabar ini mendadak viral setelah diunggah oleh akun Instagram @infopontirta.id pada Minggu (19/1/2025).

Unggahan ini telah menarik perhatian warganet, dengan lebih dari 47 ribu likes dan 6 ribu komentar, banyak di antaranya menyuarakan keprihatinan terhadap nasib warga Desa Kronjo.

Dalam unggahannya, disebutkan bahwa warga Desa Kronjo terpaksa menjual tanah yang selama ini menjadi sumber utama mata pencaharian mereka.

Tidak hanya itu, sebelumnya akses warga ke laut juga terbatasi akibat pemagaran proyek. Kini, sawah dan tambak mereka dihargai murah dan pembayaran dilakukan secara cicilan.

Tanah sawah mereka dihargai Rp50 ribu per meter, sedangkan tambak hanya dihargai Rp35 ribu per meter.

Salah satu warga bernama Syaiful, menyatakan bahwa pembayaran tidak dilakukan secara langsung, melainkan dicicil dalam jangka waktu tertentu.

“Kami diminta menjual tanah tambak cuma Rp35 ribu per meter. Sawah lebih mahal sedikit, tapi tetap murah, cuma Rp50 ribu per meter. Itu pun bayarnya dicicil," kata Syaiful dikutip dari unggahan akun @infopontirta.id, Minggu (19/1/2025).

Selain harga yang rendah, warga juga mengeluhkan mekanisme pembayaran yang sering terlambat tanpa jadwal yang jelas.

Dikatakan Syaiful, tekanan dari pihak pengembang dan minimnya dukungan pemerintah membuat warga merasa tidak punya pilihan lain.

“Kadang kalau ada yang nolak dijual ya, mereka enggak pandang bulu. Diuruk aja itu sawah sama mereka. Mereka juga pakai jasa calo buat maksa warga jual tanahnya,” tambahnya.

Keresahan warga makin memuncak setelah pengembang melakukan penimbunan anak sungai yang berada di perbatasan Desa Kronjo dan Desa Muncung.

Aktivitas ini yang sudah berlangsung selama dua tahun, membuat masyarakat kehilangan akses ke sumber ikan dan mengganggu kehidupan para petani tambak. (fajar)

Pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa/Ist 

JAKARTA — Berita terkini, dugaan skandal korupsi di era Presiden ke-7 Joko Widodo perlahan mulai terungkap. Sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta menggalang dana untuk mendukung kemenangan Jokowi di Pemilihan Presiden 2019, saat ia menjadi calon presiden petahana.

Hal ini pun menarik perhatian seorang pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr. Tifauzia Tyassuma atau biasa disapa Dokter Tifa.

"Menyimak apa yang terjadi di Kementerian Perhubungan, duit-duit korupsi dikumpulkan untuk pemenangan Pemilu, dan itu diinstruksikan lho!" kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Minggu 19 Desember 2025.

Dokter Tifa mencurigai instruksi tersebut bukan cuma berlaku di Kemenhub, namun bisa terjadi di kementerian lain.

"Dan pastinya juga bukan terjadi hanya di level Kementerian. Tetapi terjadi hingga level bawah-bawah sampai desa-desa," kata Dokter Tifa.

Karena itulah, Dokter Tifa mengaku tidak heran apabila hingga hari ini menteri-menteri sampai pejabat level desa masih menunduk-nunduk dan seperti tampak loyal.

"Akhirnya, kok lama-lama saya berpikir, ini makhluk  bukan manusia ya, ini sih Set** itself," kata Dokter Tifa.

"Tampak plango-plong padahal menjerumuskan begitu banyak orang pada perbuatan jahat, korupsi berantai,  yang dia galang dan komandani, merampok uang negara, dengan dalih segala macam proyek, selama 10 tahun!" sambungnya.

Diketahui, dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin 13 Januari 2025 lalu, terungkap cawe-cawe menggarong duit negara untuk mendukung pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Dalam agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan sebagai saksi disebutkan bahwa Menhub Budi Karya Sumadi alias BKS memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Menurutnya, uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

“Informasinya, Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi dikutip, Jumat 17 Januari 2025. (rmol)

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti 

JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti turut menyoroti pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di Pantai Utara, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia berharap pembangunan pagar itu dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.  “Laksanakan perintah Presiden kita @prabowo @ListyoSigitP 🙏🙏🙏,” tulis Susi Pudjiastuti dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (18/1/2025).

Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik menteri yang menangani kasus ini. Menurut Said Didu, para menteri di Kabinet Merah Putih lebih patuh pada arahan Mantan Presiden Joko Widodo untuk melindungi oligarki.

“Bu, Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo akan lebih patuh pada arahan dari Solo untuk lindungi Oligarki,” ujar Said Didu.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons ihwal pagar laut tersebut.

“Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron Wahid kepada media, Rabu (15/01/2025).

Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Selama area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apa pun.

“Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Diketahui, TNI AL bersama masyarakat telah mulai pembongkaran pada pagar laut tersebut hari ini. (fajar)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KEBERANIAN Presiden Prabowo membongkar pagar laut di pantai utara Banten dengan perintahnya melalui Kepala Staf TNI AL, layak kita apresiasi.

Selanjutnya dieksekusi oleh Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut  membongkar pagar laut ilegal  yang terpasang berbulan bulan, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya.

Ditengarai justru saat menteri dan instansi terkait masih berdiplomasi gaya kampungan, indikasi masih terkena gendam oligarki, TNI Angkatan Laut tidak ambil pusing bertindak cepat bongkar pagar laut tanpa basa basi.

Jokowi pun dipastikan terkejut, sebagai mantan Presiden antek oligarki, yang masih diperintah oligarki agar  bisa mengendalikan semua kebijakan Presiden Prabowo,  kekuatan dan jaringannya mulai rontok berantakan.

Mohtar Riyadi sesepuh jaringan Overseas Chinese, untuk mengamankan semua program Oligarki tidak boleh ada gangguan dan perlawanan dari kekuatan apapun, terbelalak harus  berhitung ulang dengan keberanian Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pasti sudah mempersiapkan antisipasi perlawanan dari Mohtar Riyadi dkk., yang tidak akan tinggal diam, karena selama ini merasa besar kepala akan melakukan perlawanan.

 Mochtar Riyadi merasa berpengalaman sebagai donatur   partai Demokrat Amerika faksi Arkansas connection, dengan tokohnya mantan Presiden Bill Clinton, mantan Menlu Madelin Albright yang juga ketua NDI (National Demicratic Institute) arsitek/konsultan perubahan/amandemen 4 kali  UUD 45 menjadi UUD 2002 yang liberal kapitalistik.

Keberanian Presiden Prabowo pasti mengejutkan Faksi Arkansas connection dari Partai Demokrat USA yang juga mensponsori Jokowi jadi presiden Indonesia tahun 2014 dan diduga mensponsori Prabowo pada Pilpres 2024 ternyata melakukan perlawanan.

Sejarahnya setelah AS dan RRC berhasil mencetak Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002. Dan masih berfungsinya operator Karen Brooks Indonesianis yang pernah menjadi direktur Asia Tenggara di National Security Council (NSC) dan berkantor di gedung putih, tugasnya di indonesia antara lain membina Presiden Presiden dan calon presiden Indonesia, akan bereaksi lebih hati hati dengan Presiden Prabowo Subianto.

Mochtar Riady karena usianya memberikan mandat kepada James Riady agar terus kerjasama dengan operator Karen Brooks untuk mengendalikan Presiden Indonesia, sesuai kepentingan politik dan ekonominya masing-masing.

James Riady terus membangun  jalinan  politik dan ekonomi sesuai rempt  Xi Jinping (RRC), untuk menjaga, mengamankan dan menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI).

Awal berkuasa Jokowi membuat kesepakatan Program Strategis Nasional sebagai pintu masuk RRC akan menguasai Indonesia. Termasuk perampasan tanah, pagar laut dan membuat hunian pendatang baru warga etnis Tionghoa.

Politik konspirasi AS dan RRC telah menimbulkan bencana politik dan ekonomi yang mengerikan. Bencana  menguras Sumber Daya  Alam, perampasan tanah, pematokan laut dan bencana politik dan ekonomi lainnya yang makin liar.

Presiden Prabowo harus berani keluar dari kendali AS dan RRC, pegang teguh amanah tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Pada waktu yang tepat negara harus kembali ke UUD 45. ( * )

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Arus modal asing keluar dari Indonesia tercatat sebesar Rp9,57 triliun pada awal Januari 2025. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI), dana tersebut keluar pada periode 13 hingga 16 Januari 2025.

“Nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp9,57 triliun, terdiri dari beli neto Rp0,01 triliun di pasar saham, jual neto Rp4,17 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan jual neto Rp5,41 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya pada Sabtu 18 Januari 2025.

Untuk itu, sejak awal tahun 2025 sampai dengan 16 Januari 2025, nonresiden tercatat telah jual neto sebesar Rp2,63 triliun di pasar saham, jual neto Rp0,59 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp5,84 triliun di SRBI.

Dalam pernyataannya, Ramdan kembali menegaskan bahwa BI saat ini terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas lainnya guna mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata Ramdan. (rmol)