SANCAnews.id

Pemerhati politik Rocky Gerung/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapat teguran terkait tindakan para pembantunya di Kabinet Merapat Putih karena diduga ada operasi yang dilancarkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, isu politik yang mengemuka akhir-akhir ini tidak menutup kemungkinan akan mengubah konstelasi politik ke depan. Apalagi syarat ambang batas pencalonan presiden telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, peta politik ke depan akan berubah apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan dengan memasukkannya dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemilu.

Rocky menduga, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidensial kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan DPR, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2029 tetap akan ada pembatasan terhadap partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon.

"Permintaan kita tentu pada Presiden Prabowo untuk memerhatikan sinyal-sinyalnya," ujar Rocky dikutip dalam podcast bersama jurnalis senior Hersubeno Arief pada Kamis, 9 Januari 2025.

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu memprediksi, Jokowi bakal mengusahakan putranya yang kini menjabat Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2029.

Namun dengan adanya putusan MK yang menghapus presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara pada pemilu sebelumnya, peluang Jokowi mengatur kontestasi Pilpres 2029 akan terhambat.

"Sehingga memungkinkan ada operasi bahkan di dalam kabinetnya (Prabowo) sendiri yang sangat membahayakan stabilitas nasional, kalau tiba-tiba dimunculkan dengan backup oligarki," tuturnya.

Lebih lanjut, sosok pembela Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Jokowi punya beking kelompok pemodal, sehingga patut diantisipasi Prabowo.

"Bagi oligarki itu siapapun (calon presiden) yang memungkinkan mereka menunggangi itu tidak ada soal kan. Yang penting jangan akumulasi modal itu dihalang itu," tandas Rocky. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

AGENDA Deklarasi Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) di area gusuran PIK-2 Kampung Kramat Kecamatan Paku Haji Tangerang cukup seru, dalam arti diganggu preman-preman Aguan yang mencoba membubarkan acara. Emak-emak peserta deklarasi baik dari ARM maupun lainnya tanpa dikomando langsung menggebrak, menghadang dan melawan.

Dibantu oleh para jawara dan elemen lain, maka gerakan preman-preman itu berhasil digagalkan. Acara berjalan lancar hingga selesai. Bravo emak-emak. Deklarasi, orasi dan aksi sukses.

Rencana awal yang akan dilakukan di desa Kohod digeser, ternyata preman Aguan memblokade dan menghalangi sehingga peserta aksi berkumpul di Makam Keramat Panjang. Lalu long march menuju lokasi pindahan di area gusuran Kampung Kramat. Sepanjang jalan disambut masyarakat yang gembira akan adanya perlawanan dan pembelaan. Jalan Raya Cituis agak macet dan tersendat.

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan do'a acara dimulai dengan pernyataan Deklarasi oleh DR Marwan Batubara. Ada beberapa tuntutan yang menyertai deklarasi antara lain agar Presiden mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan PIK-2, DPR bentuk Pansus, BPK audit investigatif, dan Presiden menjamin proses hukum atas kejahatan oligarki Jokowi, Airlangga, Aguan, Anthoni Salim dan lainnya.

Hadir dalam acara Deklarasi dan berorasi utusan khusus Sultan Banten KH Hafidz Amrullah didampingi Prof Jib Tb Muhibbudin Hamid, H. Abah Astari Panglima Kesultanan Banten dan Ketua APP TNI Banten Abah Raden Halimun. Beberapa ulama  dan tokoh Banten juga hadir dalam acara penolakan PIK-2 tersebut.

Sementara para penggerak Deklarasi GRAO kompak bertekad untuk melawan oligarki yang telah menginjak-injak kedaulatan rakyat, merusak kedaulatan hukum dan membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. PIK-2 adalah pencaplokan wilayah tidak sah. Penjajahan terselubung.

Mereka yang hadir antara lain Mayjen Purn Syamsu Djalal, Mayjen Purn Soenarko, Brigjen Purn Hidayat Purnomo, KH Ahmad Shobri Lubis, DR. Abraham Samad, DR Marwan Batubara, Ustad Alfian Tanjung, Dindin S Maolani, SH, H. Soeripto, M. Rizal Fadillah, SH, Kol. Purn Sugeng Waras, DR. Ir Memet Hakim, Ahmad Khozinudin, SH, H Eddy Mulyadi, Ustadz Ismed Fassah, Menuk Wulandari, Ustad Ekajaya, Taufik Bahaudin, Medi Juniarto, SH, Kol Purn Nursyam, dr Julia Satari dan lainnya.

PIK-2 dinilai sebagai proyek penjajahan dengan perlawanan dan penolakan yang semakin meluas baik dari Kesultanan Banten, masyarakat dan rakyat Banten, LSM dan Ormas, Jawara, Pemuda dan Mahasiswa, Ulama dan cendekiawan serta emak-emak militan. Terakhir Ormas Lintas Tokoh Muda Pendiri dan Penggagas Provinsi Banten pun turut bersuara.

Perilaku penjajah yang merampas tanah rakyat dengan harga murah disorot tajam. "Harga ikan teri jauh lebih mahal, ikan teri aja Rp. 80 ribu per kilo. Masa tanah cuma dihargai Rp. 50 ribu jelas kami menolak. Kami dengan tegas menyatakan sikap menolak proyek PIK-2 dengan dalil apapun", ujar Udin Saparudin tokoh pembentukan Provinsi Banten.

Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) dengan Deklarasi dan Orasi ini menekankan pada desakan untuk pencabutan PSN dan penghentian proyek PIK-2. Dan terpenting pula atas segala pelanggaran atau kejahatan hukum yang telah dilakukan, maka :

Tangkap dan adili Jokowi, Airlangga dan Aguan-Antoni Salim.

Patung Naga raksasa gerbang PIK-2 harus dihancurkan. Naga itu sedang mengunyah Garuda. (*)

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman/Ist 

JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali menyoroti keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi lewat akun pribadinya X. Teranyar, Jhon Sitorus menanggapi kabar perlakuan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman, akibat terjatuh saat berjalan.

Jhon Sitorus bahkan mengaitkannya dengan pesta demokrasi Pemilu 2024. Salah satunya soal nasib putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hingga kini belum memperoleh jabatan publik.

"Semoga lekas sembuh penyakitnya paman. Masih ada keponakan dan cucu yang belum mendapat jabatan," kata Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 8 Januari 2024.

"Indonesia bisa HANCUR bila anda sampai meningg**," pungkasnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mengungkapkan, Anwar Usman jatuh ketika di jalan. Enny menduga Anwar Usman tersandung saat tengah berjalan.

"Jatuh pas mungkin enggak tahu kesandung apa, jatuh. Sehingga kemudian diobservasi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa kembali lagi," ujar Enny.

Enny menyebut akibat kejadian jatuh itu, Anwar Usman masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga persidangan untuk panel 3 terpaksa mengalami penjadwalan ulang karena Anwar Usman tak bisa hadir.

"Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa kemudian mendadak ini harus diubah, karena memang harus lengkap 3 hakim yang bersidang," kata Enny. (rmol)

Jokowi didampingi keluarga. Yakni, sang istri Iriana, Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution yang menggendong Sedah Mirah

JAKARTA — Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, tiba-tiba melontarkan kritik tajam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, kritik Guntur Romli terkait kasus yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan keluarganya.

Guntur Romli mengatakan KPK tidak bertindak meski nama Jokowi, anak, dan menantunya disebut dalam sejumlah sidang kasus korupsi besar. Guntur Romli mencontohkan nama Jokowi yang disebut dalam sidang mantan Direktur Utama PT.Pertamina Karen Agustiawan, kasus Syahrul Yasin Limpo, dan Johnny Plate.

Selain itu, nama anak dan menantu Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, juga muncul dalam dugaan penyelundupan bijih nikel di Medan.

“Laporan terkait dugaan kerugian negara triliunan, seperti yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun, tidak ditindak oleh KPK," kata Guntur Romli dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (8/1/2025).

"Kenapa? Karena komisioner KPK saat ini dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi,” sambung dia.

Ia juga menuding KPK saat ini lebih menjadi alat politik kekuasaan, sehingga kasus-kasus yang berpotensi menyeret lingkaran Presiden tidak mendapat perhatian.

Sebaliknya, Guntur menyoroti kasus Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang disebut sebagai bentuk kriminalisasi.

“Hasto bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara dalam kasusnya. Tapi dia menjadi target hanya karena bersikap keras terhadap Jokowi dan keluarganya,” tambahnya.

Sebelumnya, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.

⁣

Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

"Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti," ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

"Itu semua adalah efek samping dari kecanggihan beliau dalam berpolitik. Ini terlepas dari sentimen suka atau tidak suka, karena fakta canggih itu tidak berpihak ia faktual," sebutnya.

Dedy menilai serangan tersebut tidak lebih dari tuduhan palsu yang sulit dibuktikan.

"Ini namanya tuduhan palsu, karena uang itu ada dimana-mana, bukan hanya ada dalam angan-angan," cetusnya.

Dedy juga menyoroti bahwa banyak istilah negatif yang terlanjur menempel pada Jokowi di mata publik.

"Silakan saja buktikan bahwa tuduhan dari lembaga Internasional itu benar, jika tidak pun artinya label, cap, dan beragam istilah yang dialamatkan ke Jokowi sudah terlanjur menempel dalam kesadaran banyak orang," tandasnya.

Namun, Dedy mengajak publik untuk mencermati reaksi Jokowi terhadap tudingan tersebut.

"Tapi, yang penting kita baca adalah reaksi orang yang kena tuding, apakah dia panik atau malah terpantau bodo amat dengan semua tuduhan itu," kuncinya. (fajar)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

Sejak jaman penjajah sampai saat ini, perilaku dan tabiat saudagar etnis Cina tidak berubah "Ideologinya adalah Angpao". Semua pejabat pengambil kebijakan negara masih dalam "genggaman Ideologi Angpao".

Munculnya info dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional, diapresiasi tetapi untuk menjaga kewaspadaan kita, jangan buru buru dipercaya.

Mengingat para kapitalis Oligarki di Indonesia telah mendominasi dan menguasai bidang perkebunan, pertanian, pertambangan, perdagangan luar negeri, industri dan perbankan. Khusus Perbankan total dalam kendali dan genggaman Oligarki.

Jumlah TKA asal Tiongkok telah menempati dan menguasai  proyek-proyek besar di bawah program kerja sama Belt and Road Initiative (BRI).

Beredar pernyataan diduga James Riyadi, dalam 10 tahun mendatang, rakyat China akan eliminasi pribumi Indonesia. Pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook “Informasi Kegubernuran 9 Naga”, seperti dikutip dari terkini.id pada Kamis, 6 Mei 2021.

Selama pandemi  dimulai pada akhir tahun 2019 – 2020 – 2021 terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara-bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara 933 kapal-kapal besar dan sedang telah sukses membawa para emigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia.

Program Presiden Jokowi sejak tahun 2014 yaitu membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat China telah melebihi kuota. Hingga tahun 2021 telah melampaui 17 juta rakyat China  berdiam di seluruh pelosok-pelosok wilayah Indonesia.

Warga Tiongkok telah membangun pemukiman khusus,  menjadi pemukiman untuk selamanya di dekat lokasi proyek besar.

Bahkan sudah dibangun di luar proyek PSN kawasan real estate perumahan mewah, seperti kawasan BSD dan PIK (Pantai Indah Kapuk) dan kawasan lainnya,  disebut-sebut diperuntukkan warga Tiongkok, baik yang sudah bermukim maupun yang baru datang.

Sadar atau tidak di kawasan kawasan tersebut pada gilirannya nanti akan sangat membahayakan dan mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia.

Pada kawasan tersebut akan mengalami transformasi  perubahan sosial, ekonomi, dan fisik menjadi  kawasan "Pecinan" dan akan menggeser penduduk asli yang umumnya memiliki status ekonomi lebih rendah.

Ketika suatu kawasan mengalami gentrifikasi, pendatang baru etnis Cina dari kelompok sosial-ekonomi lebih tinggi akan membawa pandangan politik, nilai, dan kepentingan yang berbeda dari penduduk asli.

Karena voter`s gentrification misinya adalah usaha untuk mengubah orang lokal atau pribumi yang dulunya mayoritas menjadi minoritas atau  akan dimusnahkan bahkan Indonesia akan punah, berubah menjadi duplikat Singapura.

Ideologi mereka adalah Angpao, semua bisa dibeli oleh Oligarki, tiba saatnya bukan hanya Bupati / Walikota , Gubernur bahkan Presiden akan mereka ambil. Gagal mencegat Ideologi Angpao, semua yang diucapkan dan dilakukan Presiden hanya omon omon.(*)