SANCAnews.id

Screenshot Luhut Binsar Pandjaitan, mendadak menjadi sorotan di berbagai platform Medsos 

JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mendadak menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Dalam sambutannya, Luhut hanya menyapa Presiden Prabowo Subianto, para menteri, dan pejabat lainnya, tanpa menyebut nama Gibran yang turut hadir.

Hal itu setelah Luhut tak menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Selasa (10/12/2024).

Momen ini pun memantik beragam tanggapan, termasuk dari netizen. Salah seorang pengguna aplikasi X (dulu Twitter) dengan nama akun @BosPurwa menilai Luhut sengaja tidak menghormati jabatan Gibran sebagai Wapres.

“Gak dianggap ada,” tulis @BosPurwa dalam komentarnya yang viral di media sosial.

Sebelumnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu juga menyoroti sambutan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia tersebut. Pasalnya, Luhut tidak menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah acara resmi. 

Penelusuran fajar.co.id, sambutan Luhut tersebut diketahui dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Selasa (10/12/2024).

Dalam pembukaannya, Luhut hanya menyapa Presiden Prabowo Subianto dan para menteri yang hadir. Namun tidak menyebutkan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang turut hadir dalam acara tersebut.

Kendati demikian, dalam video lain suasana terlihat cair di penghujung acara. Luhut dan Gibran tampak akrab, saling melontarkan senyum di atas panggung sebelum meninggalkan lokasi. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Kawasan dengan ribuan hektar yang dikuasai oleh pengusaha Naga baik PIK 1 maupun PIK 2 dapat menimbulkan sentimen anti China. Kondisi yang kondusif bisa berubah menjadi membara. Kebijakan Pemerintah yang memanjakan pengembang di lahan strategis pinggir pantai Jakarta Utara dan Banten ini sangat berbahaya. Menyangkut kedaulatan dan kesenjangan sosial. Etnis China yang sudah besar dan menyebar semakin kokoh dengan pembangunan kawasan baru Pecinan.

Pariwisata sebagai kedok penguasaan bahkan untuk PIK 2 menjadi sebab dari manipulasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) memang gila. Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno turut berdosa pada rakyat pribumi karena menjalankan program China-isasi Jokowi. Lihat ke belakang PIK 1 untuk prediksi ke depan PIK 2.

Prabowo yang konon sering dipuja sebagai nasionalis tulen dituntut untuk mengantisipasi bahaya ini. Di samping pembenahan PIK 1 juga harus mencabut PSN atas PIK 2 dan kemudian membatalkan PIK 2. Atas berbagai pelanggaran hukum yang terjadi maka Aguan pemilik proyek PIK 2 harus ditangkap dan diadili. Jangan biarkan perlawanan rakyat terus bereskalasi. Masalah yang dihadapi dinilai krusial dan peka bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Usut Airlangga, Uno dan aktor utama Jokowi atas penetapan PSN untuk PIK 2. Adakah kolusi dengan Aguan? Pengusutan harus sampai pada pendapatan atau dompet-dompet. Ini penting dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Aguan telah pasang badan menyelamatkan muka Jokowi pada IKN lalu adakah PSN PIK 2 menjadi balas jasa Jokowi kepada Aguan?

Di Banten khususnya Tangerang sering terjadi kerusuhan pribumi dengan etnis China. Buku Ayatrohaedi "Kerusuhan Anti China : Tangerang 1913-1946" menjelaskan sikap anti China itu disebabkan kebijakan pemerintah kolonial, kesenjanjangan ekonomi, dan etnis China yang terikat dengan leluhur. Selalu  merasa menjadi "orang luar". Dengan alasan ini bukan tidak mungkin PIK 1 dan PIK 2 dapat memicu sentimen anti China kembali.

Ketika kecurigaan terhadap pertumbuhan etnis China yang pesat, ditambah dengan pendatang yang tak terdata, maka penting melakukan sensus seksama berbasis etnis. Jangan sampai Indonesia yang dahulu mayoritas "bumi putera" dengan keragaman etnik Jawa,Sunda, Melayu, Bugis, Batak dan lainnya sesungguhnya telah tergeser oleh etnis China tersebut. Kelak ada pepatah "tengoklah ke kiri dan ke kanan disana ada China". Saat ini kompleks perumahan kelas menengah dan atas banyak dihuni oleh etnis ini.

PIK 1 dan PIK 2 di Jakarta Utara dan Banten harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Jokowi telah salah menerapkan kebijakan kompleks perumahan eksklusif "Negara dalam Negara". PIK 2 adalah kelanjutannya. Prabowo harus tegas dalam menyikapi. Ada bahaya di depan. PIK1 dan PIK 2 berada dalam zona merah atau "danger area". Ingin membangun Hongkong di Indonesia?

Sebelum sentimen anti China menguat dan melebar, keluar dari sekedar PIK 1 dan PIK 2, maka sekali lagi Prabowo harus membenahi PIK 1, mencabut status PSN PIK 2 dan membatalkan PIK 2.

Evaluasi RTRW dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat, bukan menyediakan lahan untuk kepentingan pengusaha rakus dan bejat.

Naga serakah itu terus merambah ke segala arah. Bumi Indonesia ini bukan untuk China tetapi warisan milik dan bagi Bumi Putera. (*)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro yang terletak di Jalan Madukoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12) 

SEMARANG — Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat yang menangani pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum untuk senantiasa memastikan kualitas pembangunan sesuai spesifikasi, namun tetap efisien.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan jalan layang Madukoro yang berlokasi di Jalan Madukoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12).

“Yakinkan bahwa semua yang dibangun sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi, kualitas dipertahankan. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa bisa dirasakan oleh rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan bahwa infrastruktur dibangun dengan yang rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut didampingi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. (*)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo/Ist 

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) meminta wartawan membantu memelototi integritas hakim, khususnya dalam menangani perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Suhartoyo mengatakan, penanganan perkara PHP Kada merupakan tugas konstitusional lembaga yang dipimpinnya, namun tetap harus diawasi banyak pihak, termasuk awak media.

Pasalnya, akhir-akhir ini dirinya mendengar isu negatif yang menerpa Mahkamah Konstitusi. Di mana, ada yang mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi bisa dihubungi oleh pemerhati.

"Mestinya teman-teman wartawan bisa memberikan masukan MK secara kelembagaan kalau betul supaya kami bisa antisipasi," ujar Suhartoyo melalui keterangan tertulis di laman mkri.id, yang dikutip pada Rabu, 11 Desember 2024.

Menurutnya, peran media bukan sekadar memberitakan tentang fakta kejadian maupun menyampaikan opini publik, tapi juga berfungsi controling.

Oleh karenanya, dia berharap wartawan dapat ikut mengawal penanganan perkara-perkara PHP Kada 2024 agar dapat berintegritas, dan tidak dikotori oleh tindakan-tindakan yang melanggar.

"Kalau kita biarkan, kita diamkan, seolah image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Kami jadi bisa mengambil sikap (kalau diingatkan)," demikian Suhartoyo menambahkan. (rmol)

Cagub Sumut Edy Rahmayadi (©Antara) 

JAKARTA — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta agar pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Petitum yang pertama, secara jujur kami katakan tolong MK diskualifikasi pasangan [nomor urut] 1. Yang kedua, kami minta PSU di seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ucap kata Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, saat ditemui di Gedung I MK, Jakarta, Rabu (11/12).

Tim Hukum Edy-Hasan telah menyiapkan 83 bukti yang diantaranya terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan oknum polisi dalam mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

Selain itu, kubu Edy-Hasan juga mempersoalkan daftar pemilih ganda dan anomali pemilih. Yance mencontohkan, Edy-Hasan kalah di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, padahal daerah itu diklaim sebagai basis pemilih pasangan calon tersebut.

“Kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi kami di TPS zero (nihil), tidak ada pemilih. Bahkan, kami punya saksi di situ. Ini ‘kan aneh sekali. Justru Pak Edy Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat tidak mungkin [kalah], setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong,” katanya.

Yance pun menyoroti kemenangan Bobby-Surya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut dia, Bobby-Surya tidak pernah mengunjungi daerah itu, tetapi berhasil menang dengan suara bulat 100 persen.

Di samping itu, Edy-Hasan juga mempersoalkan pelaksanaan pemungutan suara di tengah bencana banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Sumut, seperti Kabupaten Langkat, Kota Madya Binjai, Kota Madya Medan, dan Kabupaten Deli Serdang. Menurut Yance, hal itu mempengaruhi angka partisipasi pemilih.

“Bagaimana bisa pemilih di Sumut berpartisipasi aktif, sementara dia harus memikirkan keselamatannya dan keluarganya. Banjir itu bukan banjir main-main,” kata Yance.

Minta PSU

Tim Hukum Edy-Hasan juga meminta MK memerintahkan PSU di seluruh kabupaten/kota di Sumut atau setidak-tidaknya di empat kabupaten/kota yang terdampak banjir.

“Kalau itu PSU kami yakin masyarakat Sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, dan insyaallah gubernur periode 2025–2030 akan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala,” ujarnya.

Edy-Hasan tercatat mendaftarkan permohonan gugatan hasil Pilkada Sumut 2024 ke MK pada Selasa (10/12) malam. Sementara itu, pada hari Rabu ini, tim hukum pasangan calon itu melakukan verifikasi ke Kepaniteraan MK.

Diketahui bahwa KPU Provinsi Sumut menetapkan pasangan Bobby-Surya unggul pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur setempat dengan memperoleh 3.645.611 suara. Pasangan Bobby-Surya berhasil mengungguli pasangan Edy-Hasan yang hanya mengantongi 2.009.311 suara. ()