SANCAnews.id

JAKARTA — Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai usai dikabarkan masuk sebagai anggota kehormatan Partai Golkar. Meski mengaku sudah berkomunikasi, Jokowi menegaskan tidak bergabung dengan partai beringin tersebut.

"Belum. Ya komunikasi ada, tapi belum," kata Jokowi seusai menemui calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di kediaman Gang Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Senin (9/12).

Saat disinggung apakah dirinya masih menyiapkan partai mana yang akan dipilih, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu berkilah. Ia kembali menyatakan jika saat ini masih ikut partai perorangan.

"Masih partai perorangan," ujarnya.

Isi Pertemuan dengan Prabowo

Disinggung terkait pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto apakah juga membicarakan kemungkinan dirinya masuk Partai Gerindra, Jokowi menepisnya.

“Enggak, enggak ada. Enggak ada pembicaraan mengenai itu," terangnya.

Jokowi juga menegaskan jika hingga saat ini belum berencana masuk ke salah satu partai. Meskipun Partai Gerindra maupun yang lain terbuka, memberikan kesempatan dirinya dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke partai.

"Ya semua partai kan terbuka," ungkapnya.

Dia menambahkan, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya untuk sekedar kangen kangenan dan jamuan makan.

"Pas saya di Jakarta, kemudian beliau mengundang saya makan, ya, makan, sudah," tutup Jokowi. (merdeka)

Pegiat Media Sosial, Dokter Tifa 

JAKARTA — Dokter Tifa kembali melontarkan kritik tajam, kali ini ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus putra sulung Eks Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam keterangannya di media sosial, Dokter Tifa mengatakan, Gibran yang hanya mengenyam pendidikan SMP, memimpin pertemuan dengan peserta yang memiliki gelar akademik tinggi, seperti Magister, Doktor, bahkan ada yang bergelar ganda.

"Lulusan SMP memimpin rapat, sementara peserta rapatnya lulusan S2, S3, bahkan double S2, double S3," ujar Dokter Tifa dikutip, Senin (9/12/2024).

Selain itu, Dokter Tifa juga menyindir gaya Gibran dalam memimpin rapat. Ia menyebut Gibran kerap membaca teks sepanjang rapat berlangsung. "Menghasilkan cara baru dalam memimpin rapat, yaitu bicara dengan teks," tambahnya.

Sementara itu, Gibran diketahui memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri sebelum memulai karier di dunia politik.

Sebelumnya, Video Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming saat memimpin rapat bersama para menteri belakangan ini menjadi bahan pembicaraan warganet di media sosial. Video itu sendiri dibagikan oleh Gibran Rakabuming melalui akun TikTok dan diunggah ulang oleh beberapa akun X.

Dalam cuplikan tersebut, Gibran Rakabuming terlihat mengenakan baju batik berwarna cokelat dan hadir di Kantor Kemenpora RI untuk memimpin rapat tentang desain besar olahraga nasional pada Rabu (4/12/2024). 

Terlihat beberapa menteri pun turut menghadiri rapat tersebut, termasuk Menpora Dito Ariotedjo, Menko PMK Pratikno, Menristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendragri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menag Nasaruddin Umar. Selain itu, tampak beberapa wakil menteri yang juga hadir dalam rapat tersebut.

Suasana rapat terlihat kondusif, namun warganet dibuat salah fokus dengan cara Gibran Rakabuming menyampaikan diskusi maupun poin dalam rapat tersebut. Pasalnya, Gibran Rakabuming terlihat terus-menerus menatap layar untuk membaca poin demi poin. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerharti Politik dan Kebangsaan

TENTU ini soal PIK-2 yang kontroversial dan menjadi sorotan publik. Dari PSN yang kolusif hingga dominasi etnis dan penjajahan oligarki. Program di akhir masa pemerintahan Jokowi ini mendapat perlawanan rakyat. Sukses PIK-1 membuat konglomerat atau pengusaha kuat percaya diri untuk merambah ke lahan-lahan berikut. Mencaplok dengan modus beli tanah murah. Rakyat setempat pun tergusur.

Program ruwet ini boleh disebut pak pik puk tidak membuat nyaman banyak pihak. Pantai Aguan Kapuk (PAK), Pantai Ilegal Kapuk (PIK) dan Pantai Uang Kapuk (PUK). Kapuk adalah nama pohon dan ada pula yang mengaitkan dengan kapok atau jera. Kapok berurusan dengan penguasa atau pengusaha sebab apapun selalu salah dan kalah. Pantai Indah Kapuk menjadi indah bagi pejabat, aparat atau konglomerat tetapi derita bagi rakyat.

PIK-1 yang berada di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Utara adalah komplek perumahan elit seluas 1.160 hektar  mengubah ruang hijau, hutan mangrove dan rawa. Diantaranya pulau-pulau reklamasi baik timur (Golf Island) maupun barat (Ebony Island). Nuansa perumahan pecinan dan area wisata Pantjoran Chinatown PIK. Terkesan tertutup seperti "forbidden city" di Beijing RRC.

PIK-2 yang berada di Banten menjadi area perluasan dari PIK-1. Hebatnya dengan isu destinasi wisata seluas 1.775 hektar, PIK 2 mengklaim sebagai PSN dengan luasan yang jauh lebih besar dari area itu. Sebagai PSN maka perusahaan pengembang milik Aguan mendapat fasilitas istimewa. Harga tanah yang dipatok NJOP lebih murah termasuk untuk kawasan perumahan. PIK-2 terasa akan menjadi Chinatown dengan Naga besar sebagai icon.

PAK Proyek Aguan Kapuk merupakan proyek empuk untuk Sugianto Kusuma alias Aguan. Meski bukan Naga terkaya tetapi Aguan memiliki kedekatan istimewa dengan pejabat tinggi negara. Berperan seperti "koordinator" untuk para Naga. Property adalah core bisnis nya dan kini "berkoalisi" dengan Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara). Program Kementrian soal pengadaan 3 juta rumah seenaknya diberikan oleh Ara kepada Aguan.

PIK Proyek Ilegal Kapuk. Pemalsuan sekurangnya manipulasi PSN dilakukan seolah-olah PIK-2 seluruhnya termasuk perumahan adalah PSN sehingga fasilitas PSN digunakan untuk PIK-2. Sesungguhnya PSN itu hanya 1.755 hektar kawasan wisata saja. Kawasan hutan lindung pun belum dialihkan menjadi hutan konservasi apalagi APR. PT PIK-2 (PANI) telah melanggar RTRW dan belum memiliki RDTR.

PUK Proyek Uang Kapuk. Wajar jika usaha itu mencari uang, akan tetapi menumpuk uang dengan cara menipu atau memanipulasi adalah kejahatan. PSN yang dimanipulasi untuk menurunkan NJOP merupakan perampokan dan perampasan tanah dengan modus jual beli. Dengan melipatkan harga tanah saja maka Aguan menurut Said Didu diprediksi akan mengeruk keuntungan hingga 20 ribu trilyun. Sungguh fantastis.

Pak Pik Puk menjadi kerja serampangan rezim Jokowi dengan memainkan hukum. PSN tidak jelas kriteria, jalan kolusi dan korupsi, sumber konflik sosial dan rebutan lahan, pintu masuk bagi oligarki sang pencuri reformasi dan penjajah negeri. PSN hanya proyek akal-akalan meminggirkan rakyat.

PIK-2 "Aguan, Ilegal, Uang" patut digugat dan diadili. Motif kejahatan masuk ranah penyidikan. PSN cabut, PIK-2 evaluasi dan batalkan. Kembalikan pada garis equilibrium. Proyek kotor jangan dilanjutkan. Kedaulatan rakyat harus tetap dijaga.

Aguan yang pernah diperiksa KPK untuk kasus suap Raperda Reklamasi harus dilanjutkan proses pemeriksaan dugaan kasus-kasus lain. Tangkap Aguan. Bumi ini milik rakyat dan bangsa Indonesia bukan untuk dijual murah kepada asing, aseng atau asiong. (*)

Cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno berfoto bersama usai memberikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024) 

JAKARTA — Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia mengatakan, penetapan hasil oleh KPU DKI Jakarta sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil C yang diunggah di Sirekap.

"Kami mengucap syukur Alhamdulillah, puji syukur untuk Tuhan yang maha esa untuk hasil yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut, dan angka 50,7 persen memang sejak awal kita ingat adalah hitungan yang tidak bergeser dari upload C hasil di Sirekap, perhitungan di kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi," kata Chico dilansir dari JawaPos.com.

Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono-Rano diputuskan memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Hal itu sebagaimana rapat pleno penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12).

Pramono-Rano mengalahkan dua paslon lainnya yakni, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Menurutnya, kemenangan ini merupakan buah kerja keras dari tim pemenangan paslon Pramono-Rano. Terlebih, Pramono-Rano mendapat dukungan dari mantan gubernur Jakarta, di antaranya Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Fauzi Bowo.

"Kami juga mengucap utamanya banyak terima kasih untuk warga Jakarta, khusus bagi yang memilih kami atau mas Pram dan Bang Doel. Namun kami juga berterima kasih kepada warga Jakarta yang telah berpartisipasi secara umum dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini," ujar Chico.

Ia pun merasa bersyukur, Pilkada Jakarta kali ini tidak terjadi polarisasi. Hal ini tentu merupakan dukungan dari seluruh warga Jakarta untuk menjaga kondusifitas pesta demokrasi.

"Karena memang pesta demokrasi Jakarta ini bisa terlaksana dengan baik, dengan riang gembira, tanpa ada polarisasi yang berarti, tanpa ada gesekan di bawah, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan hal-hal yang bisa mencederai hubungan antarwarga. Itu dikarenakan sikap kondusif dari warga seluruh Jakarta," tegas Chico.

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta mengumumkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) memperoleh suara terbanyak di Pilkada DKI Jakarta.

"Jumlah suara sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebanyak 2.183.239 suara," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

Sedangkan jumlah suara sah paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sebanyak 1.718.160 suara. Lalu, jumlah suara sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun - Kun Wardana banyak 459.230 suara.

Sementara itu, untuk jumlah suara sah 4.360.629, dan jumlah suara tidak sah 363.764. Sehingga total suara sah dan tidak Sah sebanyak 4.724.393. (fajar)

Sejumlah warga beraktifitas di seputaran Monas, Jakarta 

JAKARTA — Saat ini Indonesia belum memiliki ibu kota yang pasti, karena Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani Peraturan Presiden tentang IKN. Sementara itu, DPR sebelumnya telah mengesahkan Undang-Undang Daerah Istimewa Jakarta bersamaan dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, status Jakarta saat ini tidak jelas akibat keinginan Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota dengan cepat.

“Ini imbas hasrat Jokowi memindahkan ibukota tanpa prosedur yang pasti, hanya mementingkan reputasi politik dan sekarang merepotkan pemerintahan berikutnya secara administrasi,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Desember 2024.

Ia mengatakan jika Prabowo belum juga meneken Keppres IKN maka Jakarta tetap bukan ibukota Indonesia, lantaran harus adanya perubahan UU DKJ yang sebelumnya disahkan DPR.

“Jika memang tidak ada Kepres untuk ibukota Nusantara, maka Jakarta tetap saja sudah bukan lagi Ibukota, kecuali ada perubahan UU atas Jakarta pasca adanya UU IKN,” tutupnya. (*)