SANCAnews.id

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (©Dokumen PDIP)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bicara soal sulitnya memperbaiki nasib demokrasi Indonesia jika sistem ketatanegaraan dirusak pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Hasto awalnya memperlihatkan video seorang influencer di akun Nas Daily di YouTube. Di sana, dijelaskan bahwa demokrasi ibarat pesawat terbang yang semua elemennya harus utuh agar pesawat dapat tiba dengan selamat di tempat tujuan.

Hasto kemudian mengaitkan fenomena demokrasi di ambang kehancuran dengan menilik Pilkada Serentak 2024 yang praktiknya dirusak oleh Partai Cokelat (Parcok) dengan merujuk pada seragam anggota Polri.

"PDI Perjuangan, di dalam Pilkada Serentak ini, ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi harus digerakan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi." Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Gedung PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12).

"Dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada Merah Putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktik banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis," sambungnya.

Karena itu, Hasto mengajak Polri menjaga spirit Merah Putih dan memberikan keteladanan bagi rakyat.

"Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih, kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat-rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum," jelas Hasto.

Hasto menambahkan polisi sudah punya role model yang sangat jujur dan dicintai rakyat.

"Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoegeng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok," kata Hasto.

Dia menambahkan, di beberapa wilayah fenomena Parcok itu digerakkan secara masif. Karena itu, Hasto mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kapal Republik Indonesia tidak hancur.

"Mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri," kata Hasto. (merdeka)

Ilustrasi atribut kepolisian. (Istimewa) 

JAKARTA – Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan TNI mengapresiasi setiap wacana yang berkembang, termasuk terkait perubahan struktur lembaga negara, yakni Polri dikembalikan ke TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, TNI menyerahkan wacana terkait perubahan struktur lembaga negara tersebut kepada otoritas, yakni pemerintah dan DPR.

"Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antarlembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

Hariyanto menegaskan bahwa TNI berpegang pada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi. Menurut dia, TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

"Saat ini, koordinasi antara TNI dan Polri sudah berjalan baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional," tutur Kapuspen, seperti dilansir Kompascom Minggu (1/12)

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri. Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau "parcok" (partai cokelat).

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).

Ia berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.

"Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," kata Deddy. (*)

JAKARTA – Bansos Wakil Presiden Gibran Rakabuming dibandingkan dengan Anies Baswedan. Saat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta kemasannya dijelaskan sumbernya dari APBD Pemprov Jakarta, lengkap dengan isinya.

“Ini adalah contoh pengemasan bantuan yang benar,” kata ustaz Hilmi Firdausi, dikutip dari unggahannya di X, Minggu (1/12/2024).

“Disebutkan sumber pembiayaannya, jika berasal dari APBN atau APBD maka tidak ada penyebutan nama pribadi di kemasannya,” tambahnya.

Bantuan Gibran diberikan kepada korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Dalam foto yang beredar, terlihat tas jinjing warna biru yang diberikan Gibran kepada korban banjir, bertuliskan logo Istana tempat putra sulung Jokowi itu bekerja, dengan tulisan “Istana Wakil Presiden” dan tambahan tulisan "Bantuan Wapres Gibran",

Di sisi lain, detail isi kemasan sembako Wapres Gibran itu, menurut Hilmi bukan tanpa alasan.

“Lalu jangan lupa dirinci apa saja isinya untuk mencegah pejabat-pejabat yang mau nakal dgn coba mengurangi isi bantuan,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut penting. Agar bansos tidak mudah dipolitisasi.

“Saya yakin, dengan transparansi seperti ini, rakyat akan tenang karena pajak yang mereka bayarkan disalurkan dengan benar, tidak dikorupsi dan juga tidak dijadikan alat pejabat yang haus validasi,” terangnya.

“Mari bersama kritis untuk perbaikan negeri ini,” sambungnya. (fajar)

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto saat menyampaikan perkembangan kasus penembakan Brigadir J di Jakarta, Selasa (12/07/2022). 

JAKARTA – Pengangkatan Kombes Budi Herdi Susianto sebagai jenderal menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satu pegiat media sosial, Lukman Simanjuntak, pun memberikan komentar pedas terkait hal ini, mengingat keterlibatan Budi di masa lalu dalam kasus kontroversial tewasnya Brigadir J.

"Gara-gara menyampaikan narasi palsu kronologis kematian Brigadir J, Budhi dicopot dari jabatan Kapolres Jaksel," ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohanb(1/12/2024).

Dalam cuitannya, Lukman juga menyindir perjalanan karier Budi Herdi yang dianggap penuh ironi.

"Baru 2 tahun berlalu, eh malah promosi jadi Jenderal," cetusnya.

Lukman juga menambahkan sindiran tajam dengan membandingkan situasi ini dengan peluang Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri yang menjadi otak dalam kasus kematian Brigadir J.

"Hemm berarti Sambo masih ada peluang buat jadi Kapolri, iya gak sih?," tandasnya.

Seperti diketahui, Kombes Budhi Herdi Susianto baru saja menerima promosi jabatan yang mengangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

Promosi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/25/XI/KEP/2024, yang mengangkatnya dari Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri ke jabatan baru sebagai Karowatpers Polri.

Dengan pangkat baru sebagai jenderal, Budhi Herdi menggantikan Brigjen Pol Erthel Stephan yang kini menjabat sebagai Karodalpers SSDM Polri.

Namun, perjalanan karier Kombes Budhi tidaklah mulus. Sebelumnya, pada 20 Juli 2022, Budhi Herdi dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Pencopotan itu dilakukan atas drama kebohongan skandal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Budhi Herdi diketahui berperan dalam menyebarkan skenario palsu yang direncanakan oleh Ferdy Sambo, sebuah tindakan yang akhirnya mengakibatkan pemecatannya pada tahun 2022.

Meskipun demikian, kini Budhi Herdi kembali mendapat kepercayaan dan promosi jabatan dalam tubuh Polri. (fajar)

Emrus Sihombing/Ist 

JAKARTA – Pesan politis yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait melalui kalimat 'jangan bangunkan singa yang sedang tidur' mendapat kritikan dari Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing.

Menurut Emrus, gaya komunikasi tersebut menyampaikan pesan yang menakut-nakuti masyarakat dan menunjukkan arogansi politik. Sesuatu yang menurutnya akan membuat masyarakat menjauh dari pemerintah.

“Kesombongan politik seperti ini justru membuat rakyat menjaga jarak dan bahkan semakin jauh dari aktor politik yang bersangkutan,” katanya, Minggu 1 Desember 2024.

Sebelumnya, Maruarar Sirait menilai dukungan terbuka yang disampaikan oleh Anies Baswedan buat Pramono Anung-Rano Karno bak membangunkan dua macan tidur. Menurut Maruarar, dukungan Anies telah “menyenggol” Joko “Jokowi” Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekarang, sudah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang selama ini tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Emrus menilai ada berbagai macam pesan komunikasi politik dalam suatu kontestasi politik. Satu diantaranya, bentuk pesan yang menakut-nakuti rakyat atau bisa juga dimaknai sebagai kesombongan politik dari orang yang melontarkan pesan tersebut.

Padahal, saat pesan dilontarkan situasi politik sedang tidak ada sama sekali yang perlu ditakuti oleh masyarakat termasuk takut terhadap orang yang melontarkan pesan tersebut.

Menurut Emrus, pesan kesombongan politik tersebut justru membuat rakyat menjaga jarak dan bahkan semakin jauh dari aktor politik yang bersangkutan. Akibatnya, rakyat menjadi tidak setuju atau menolak sama sekali gagasan, termasuk tidak mendukung kehendak politik dari aktor politik tersebut.

“Padahal, di negara yang berdasarkan Pancasila, pesan komunikasi politik tersebut tidak perlu terlontar ke ruang publik sebagai pesan yang serius. Pancasila mengajarkan tentang keberadaban sebagaimana tertuang pada Sila Kedua Pancasila yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya, setiap pesan komunikasi yang disampaikan ke ruang publik harus berbasis pada kemanusiaan dan keberadaan,” pungkasnya. (rmol)