SANCAnews.id

Akun Fufufafa/Ist 

JAKARTA – Kegaduhan terkait akun Fufufafa yang diketahui menghina sejumlah tokoh politik terus berlanjut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga sebagai pemilik akun kontroversial tersebut.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyayangkan minimnya respons dari Gibran meski dia merupakan tertuduh utama.

"Bayangkan, satu republik heboh soal siapa pemilik akun ini, tapi sama sekali tidak ada pembuktian," kata Feri, dikutip dari YouTube Abraham Samad, Sabtu (30/11/2024).

Seharusnya, lanjut Feri, Gibran memberi bantahan sekaligus menyertakan bukti bahwa pemilik akun misterius itu memang bukan miliknya.

Kemudian setelah itu, Gibran berupaya membersihkan nama baiknya dari tuduhan.

Namun kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada langkah untuk memperbaiki nama baik atau mengklarifikasi secara mendalam.

"Seharusnya, Wakil Presiden bersikap tegas dengan mengatakan 'itu bukan akun saya' dan bersama-sama membuktikan kebenarannya," katanya.

Jika kondisinya demikian dan dibiarkan berlarut-larut, Peneliti senior di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand itu khawatir bahwa fufufafa memang milik Gibran.

Apalagi sudah banyak bukti-bukti bertebaran di media sosial yang menunjukkan keterkaitan Gibran dengan Fufufafa. Salah satunya adalah kesamaan nomor telepon antara Gibran dan akun Fufufafa.

"Nomor telepon itu bahkan tercatat digunakan saat Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Jika benar, ini menjadi persoalan serius," tambah Lulusan pendidikan pascasarjana dari William & Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat (AS) tersebut.

Tuntutan Publik dan Potensi Langkah Hukum

Feri juga menyoroti lemahnya upaya Wakil Presiden dan pendukungnya dalam membantah tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa publik memiliki hak untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Publik bisa menyusun laporan resmi soal dugaan pelanggaran konstitusi atau perbuatan tercela oleh Wakil Presiden dan menyerahkannya ke parlemen untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Ia juga membuka kemungkinan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika terdapat bukti kuat bahwa akun Fufufafa terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk dalam proses pemilu.

"Jika kasus ini dibawa ke sidang MK, kita bisa membongkar berbagai kejahatan pemilu yang mungkin dilakukan oleh akun tersebut maupun aktor-aktor di baliknya," tegasnya.

Potensi Pemakzulan di Depan MK

Lebih jauh, Feri menyebut bahwa jika sidang MK menemukan bukti pelanggaran konstitusi, maka langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan.

"Ini akan menjadi preseden pertama di mana seorang Wakil Presiden atau Presiden dimakzulkan atas dugaan melanggar konstitusi. Kita perlu mendengar bagaimana mereka membantah tudingan ini di forum resmi," ujarnya. (fajar)

Pencoblosan Pilkada Serentak 2024/Ist 

JAKARTA – Kubu pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono terus menyuarakan dukungannya agar Pilgub DKI Jakarta 2024 digelar dalam dua putaran. Pasalnya, belum ada satu pun pasangan calon yang meraih suara 50% plus 1.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai kubu Ridwan-Kamil-Suswono sangat menginginkan Pilgub DKI 2024 berlangsung dalam dua putaran. Sebab, pasangan calon yang diusung koalisi besar itu masih berpeluang menang.

"Waspada Target mereka emang 2 putaran agar segenap ANGGARAN, kekuatan Partai dan kekuatan negara fokus di Jakarta," tulis Jhon Sitorus melalui akun X yang dikutip Sabtu 30 November 2024.

Padahal, kata Jhon, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno telah menang mutlak di Jakarta

"Logika Mulyono cs suka kebalik. Dia akan menggunakan cara apapun demi 2029 dengan syarat Jakarta harus dikuasai," pungkas Jhon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan kepastian pelaksanaan putaran kedua Pilkada Jakarta 2024 menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya mulai melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan pada Kamis, 28 November 2024, dan akan berlangsung selama enam hari.

“(Kepastiannya menunggu) Rekapitulasi manual berjenjang,” kata Wahyu.

Merujuk Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

Apabila perolehan suara gubernur dan wakil gubernur tidak lebih dari 50 persen untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon (paslon) yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Sebelumnya, Pramono Anung mendeklarasikan menang satu putaran dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Pramono mengaku sudah memantau hasil real count dari KPU Jakarta dengan memperoleh 50,07 persen suara.

Berdasarkan perhitungan manual formulir C1, Pramono mengklaim telah meraih 2.183.577 suara per Kamis, 28 November 2024. (rmol)

Oleh: Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti 

KENAIKAN PPN dari 11% jadi 12%. Ada yg bilang, naiknya hanya 1%. Rendah sekali. Kenapa harus diributkan, dikiritisi ?

Toh kenaikan PPN yang serendah itu juga dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kenaikan PPN akan menambah kemampuan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, menciptakan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kalimat pembelaan yang naif, irasional, melanggar batas moral, ilmu, keadilan,  kenyataan dan inkonstitusional!

Prosentasi kenaikan PPN memang hanya 1%. Tapi implikasi kenaikan PPN terhadap kenaikan inflasi atau harga barang mencapai 9,09 %. Tinggi sekali.

Kok bisa? 

Rumus kenaikan PPN: (harga baru - harga lama) / harga lama) x 100.

Harga baru 12 - harga lama 11 = 1 / harga lama 11 = 0,090 x 100 = 9,09.

Simulasi Susenas menunjukkan, kenaikan inflasi 1% mendorong peningkatan rata-rata garis kemiskinan 1,8%, maka menambah jumlah kemiskinan baru 1,4 juta.

Maka kenaikan inflasi 9,09% x 1,4 juta = 12,7 juta kemiskinan baru berpotensi bertambah.

Pemerintah sebut, kenaikan PPN 12% akan mendorong kesehatan APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Kalimat ini, tidak bisa dibenarkan. Konsumsi masyarakat mengambil porsi terbesar 58% terhadap pertumbuham ekonomi.

Kenaikan pajak yang mendorong naiknya inflasi dan meningkatnya kemiskinan justru menjadi gambaran jatuhnya daya beli masyarakat.

Jika daya belinya jatuh, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan melemah yang selanjutnya mempengaruhi pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Belajar dari kasus kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Ternyata memukul daya beli rakyat yang ditandai dengan deflasi beruntun selama 5 bulan sejak April 2024. Dengannya pertumbuhan ekonomi 2024, diprediksi lebih rendah dari 5%. Di bawah target asumsi dasar makro APBN 2025 sebesar 5,02%.

Selain itu, contoh kasus kenaikan PPN dari 10 ke 11% juga hanya mampu menaikkan rasio Value at Risk menjadi 57,1%. Artinya, 42,9% dari potensi penerimaan PPN belum terkumpul.

Artinya kenaikan PPN bukannya menaikkan penerimaan pajak, malah menjatuhkan. Menunjukkan bahwa kenaikan PPN yang mendorong kenaikan inflasi memang menekan daya beli masyarakat, penerimaan PPN pun melemah.

Konsep pemerintahan kalap. Pengen cara praktis bayar defisit APBN dengan cara meningkatkan perilaku premanisme "palak rakyat" lewat kenaikan pajak yang "ga ngotak". Pertimbangannya tidak matang.

Secara teori, kenaikan pajak adalah pendekatan lain selain cetak utang baru dalam rangka memperoleh dana segar untuk membayar defisit APBN.

Peningkatan pajak dan cetak utang baru adalah pendekatan utama yang biasanya digunakan oleh negara penganut sistem dan politik ekonomi neoliberal seperti Indonesia.

Defisit APBN 2025 bukan main besarnya. capai Rp 616,2 triliun. Kementrian keuangan menyebut, kenaikan PPN 12% sepanjang 2025 akan menambah pemasukan negara Rp 78,76 triliun. Sangat jauh dari kebutuhan bayar defisit APBN 2025.

Untuk apa pemerintah ngotot naikan PPN jadi 12% kalau hanya mampu mendatangkan pemasukan yg sangat jauh dari kebutuhan defisit APBN dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat, menaikan kemiskinan sampai yg berpotensi capai 12,7 juta orang?

Kebijakan naif seperti apa ini? 

Kenaikan PPN hanya mendatang tambahan pemasukan Rp 78,76 triliun. Digunakan untuk menambah kekurangan APBN. Lalu bagimana dengan nasib masyarakat miskin baru 12,7 juta jiwa itu?

Ini tanggung jawab siapa? Bagimana cara pemerintah bertanggung jawab memulihkan kemiskinan baru itu? Mau dipulihkan pakai uang dari mana?

Aturan macam apa ini? 

Catatan pentingnya, PPN dinaikan sebagai cara lain selain mencetak utang baru yg dilakukan pemerintah untuk bayar defisit APBN.

Artinya, masyarakat disuruh berkorban dan menanggung beban pembayaran defisit APBN.

Defisit APBN menunjukan APBN kekurangan uang Rp 616,2 triliun sepanjang 2025. APBN 2025 bolong-mines sebesar itu.

Siapa yg bikin APBN bolong sebesar itu? Rakyat yg buat? Tentu saja bukan. Lalu siapa pemerintah sendiri yg bikin APBN bolong.

Pemerintah yang mana pelakunya? 

Pemerimtahan Jokowi selama 10 tahun dengan model politik kebijakan anggaran yang melanggar UU 17 Tahun 2023 tentang manajemen akuntansi negara.

Contohnya, pendanaan proyek infrastruktur dan IKN yang gila-gilaan di luar batas kemampuan keuangan negara. Mengakibatkan belanja meningkat, melampui jumlah pemasukan.

Ada yang bilang, kenapa disalahkan, itu kan untuk rakyat.

Rakyat yang mana? 

Buka lebar "biji matamu" lalu lihat jatuhnya kinerja industri manufaktur, jatuhnya jumlah kelas menengah hampir 10 juta, pengangguran terbuka paling tinggi di ASEAN, UMP paling rendah no. 5 dunia, orang cari kerja susah, giliran bangun usaha sendiri dan ada penghasiman dipalakin negara lewat kenaikan pajak, jumlab kemiskinan dan paling parah adalah kesenjangan distribusi pendapatan yang tercermin lewat tingginya gini rasio (yang kaya makin kaya, yang miskin makin mampus).

Rakyat mana juga yang ingin habiskan APBN puluhan triliun untuk bangun IKN dan gelar upacara kemerdekaan di IKN?

Belum lagi ditambah persoalan bocornya APBN akibat diselewengkan perilaku korup pejabat negara.

Semua peroslan itu merusak APBN, menjebol APBN. Mengakibatkan lemahnya sisa saldo lebih atau SAL untuk pemerintahan baru ini menyusun anggaran belanja sehingga defisit APBN terus berlanjut dengan jumlah yg meningkat. Itulah salah satu sebab yg bikin prabowo safari ke negara-negara dunia mengemis-ngemis utang dan investasi.

Lalu sekarang rakyat disuruh berkorban untuk membayar perilaku konyol pemerintah lewat kenaikan pajak?

Enak sekali, enak bener jadi pemerintah? 

Enjoy the power, power and glory. Malas, tidak kreatif, menjajah rakyat. (*)

JAKARTA – Tindakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini dinilai berlebihan. Apalagi jika dibandingkan dengan kinerja wapres di era presiden sebelumnya.

Setelah sebelumnya membuat program Lapor Wapres yang kemudian diklarifikasi istana sebagai program pemerintah, kini muncul lagi goodie bag bantuan yang seolah ingin pamer nama kepada penerimanya.

Tas atau goodie bag berisi bantuan pemerintah yang diambil dari uang negara itu jelas tertera nama putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran. Tentu saja hal ini menuai kritik tajam dari masyarakat.

Banyak yang mengatakan bahwa Gibran tengah berupaya mendongkrak muka alias kampanye awal dengan menuliskan namanya. Hal ini sangat berbeda dengan wapres sebelumnya yang sama sekali tidak menuliskan namanya saat menyerahkan bantuan. Bahkan, di media sosial X, kata kunci "Bantuan Wapres Gibran" sempat menjadi trending topik.

"Bapaknya parah, anaknya lebih parah.😂 Dulu Mulyono @jokowi cuma bantuan presiden. Ini anaknya, bantuan wapres Gibran. Tiru bapaknya pakai APBN unk pencitraan. Bpknya yg tnp nama aja diklaim bantuan Jokowi aplg anaknya yg pakai nama. Rusak sappo, presiden @prabowo kalah cepat.😂🤪," tulis pegiat media sosial bercentang biru, @Anak__Ogi, dikutip Jumat (29/11/2024).

"Satu2 didunia ini wapresnya yg kerjanya blusukan bagi2 susu dan bansos,rakyat dididik jd mental pengemis agar mudah dibodohi,dikibuli,tujuannya ingin jd Presiden utk mewujudkan nafsu bapaknya yg ingin berkuasa 3 periode tapi ditolak bu Mega, waspadalah2 cara2 licik keluarga oslo," balas warganet di kolom komentar.

"Lucu bgt emank.. Presidennya susah payah nyari utang.. Ini fufufafa malah sibuk p3ncitraan.. Emank yg dia incer itu org lama pentium 1 yg gk paham modelan gini.. Yg berisik ya kita yg sadar sedang di kibuli, haa," ujar lainnya.

"Kalau wapres tugasnya cuma bagi2 sembako, susu, buku tulis ya mmg sdh bener ga perlu pendidikan tinggi wong cuma kluyuran n blusukan. Ga perlu pakai isi kepala ginian doang mah. Emosi bener gue," kritik warganet lainnya.

Sebelumnya diketahui, unggahan mengenai sembako bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" mendadak viral di media sosial (Medsos).

Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

Aksi Gibran membagikan sembako itu dilakukan pada Kamis (28/11/2024) saat dirinya turun langsung ke lokasi banjir di kawasan Jatinegara. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang mengungsi akibat banjir. (fajar)

Jumpa pers pimpinan KPU di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (29 November 2024) 

JAKARTA – Pemungutan suara susulan (PSS) atau pencoblosan digelar di ratusan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah daerah dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

"Jumlah TPS yang melaksanakan PSS 231 TPS," ujar sosok yang kerap disapa Afif itu.

Selain PSS, mantan Anggota Bawaslu itu juga mencatat sejumlah TPS harus dilaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) dan pemungutan suara ulang (PSU).

"Yang melaksanakan PSL sebanyak 10 TPS. Dan TPS yang PSU sebanyak 46 TPS," urainya.

Afif mengungkapkan, pelaksanaan PSS, PSL dan PSU dilatarbelakangi sejumlah hal yang telah diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada beserta peraturan perundang-undangan yang menjadi norma turunan.

"Alasan dilaksanakan PSS, PSL, dan PSU antara lain bencana alam, gangguan keamanan, kesalahan administrasi oleh KPPS, pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih, adanya rekomendasi dari Bawaslu," ucapnya.

"Masih berkembang sesuai rekom-rekom yang mungkin berjalan dari Bawaslu dan kejadian-kejadian di daerah," tambahnya. (rmol)