SANCAnews.id

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

 

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu tokoh yang bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers terkait hasil Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Dia berkata demikian dalam konferensi pers menyikapi hasil pilkada serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Awalnya, Deddy mengungkap bahwa Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok yang ingin mewujudkan hasil pemilu sesuai keinginan Presiden ketujuh RI tersebut.

"Dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," kata dia, Kamis.

Deddy mengatakan Jokowi tentu membutuhkan instrumen yang berjejaring kuat dan besar, untuk mewujudkan hasil pemilu dan juga pilkada sesuai keinginan.

Jokowi, lanjut dia, memanfaatkan Jenderal Listyo untuk mengendalikan instansi kepolisian dalam memenangkan kandidat sesuai keinginan eks Gubernur Jakarta itu.

"Saya kira pemegang kuncinya ialah Listyo Sigit," kata Deddy. Eks aktivis Walhi itu mengatakan Jenderal Listyo kemudian beroperasi memenangkan pemilu dan pilkada sesuai keinginan Jokowi.

Deddy beranggapan operasi Jenderal Listyo dalam memenangkan kandidat sesuai keinginan Jokowi yang pada akhirnya merusak demokrasi di Indonesia.

"Beliau (Jenderal Listyo, red) bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita," ujar dia.

Deddy mengatakan aksi Jenderal Listyo yang cawe-cawe dalam kontestasi politik membuat PDIP mengusulkan Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri," kata Deddy.

Dia mengatakan Polri nantinya bisa bertugas ke hal-hal yang konkrit, seperti menjaga lalu lintas, berpatroli menjaga rakyat, dan penegakan hukum.

"Jadi polisi fokus di sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian dan ini bukan lahir dari rasa benci," kata Deddy.

Sejumlah pengurus dari DPP PDIP, seperti Hasto Kristiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy tampak mendampingi hadir menyampaikan keterangan kepada awak media. (jpnn)

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Di hari-hari pencoblosan Pilkada beredar video Jokowi dengan berbagai kandidat jagoannya masing-masing mendapat "titipan" publikasi Jokowi "saya titip" Tegal, Kediri, Pemalang, Badung dan lain-lainnya. Netizen nakal menyebut Jokowi kini membuka perusahaan PT Titipan. Ya, dalam waktu pendek beredarlah video itu. Ini bisnis Jokowi's titipan kilat.

Jadi pengiklan biasanya tidak gratisan, bisa bayar di muka atau di belakang. Lumayan bisnis jasa namanya. Baru kali ini politik menjadi lapangan kerja untuk jasa titipan. Rupanya Jokowi ikut menjadi  pelopor ekonomi kreatif. Merenung, benar juga ucapan Rocky Gerung bahwa Jokowi itu bajingan. Bajingan titip menitip.

Cawe-cawe mantan Presiden diikuti oleh iklan Presiden baru Prabowo yang juga  "menitipkan" beberapa kandidat untuk dipilih. Maklum Prabowo juga produk dari cawe-cawe Jokowi. Indonesia nampaknya sedang memperkenalkan model demokrasi baru kepada dunia yaitu "demokrasi cawe-cawe". Demokrasi dimana kedaulatan rakyat hanya sebagai tipu-tipu.

Sejak memperpanjang jabatan pada Pilpres 2019 Jokowi telah menjalankan demokrasi cawe-cawe dengan tidak berhentinya Presiden. Berbeda pada Gubernur dan Walikota/ Bupati. Ia tetap bisa mengerahkan semua aparat birokrasi untuk memenangkan dirinya. Prabowo akhirnya babak belur dihajar oleh status quo. Ini namya demokrasi cawe-cawe dewek.

Pilpres 2024 demokrasi cawe-cawe Jokowi lebih kampungan dan semakin tidak intelek. Demi sukses menjadikan anaknya Wapres maka MK, KPU, Kementrian dan aparat negara menjadi tim sukses kepentingan Jokowi. Setelah sukses bermain dengan menghalalkan segala cara, maka Presiden baru dijadikan boneka atau wayang. Gemoy bergeboy-geboy sambil digantung dan diikat lehernya.

Setelah tidak menjabat Presiden demokrasi cawe-cawe masih diteruskan melalui bisnis titipan kilat. Tentu bukan begitu saja titipan itu dikirim tetapi dikawal oleh partai politik baru  yang bernama "Chocolate Party". Partai yang memiliki  jaringan luas dan dana tak terbatas. Sejalan dengan konsep gila Mendagri sekarang Tito Karnavian yang seolah ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Polisi (Police State).

Konsep ilmiahnya adalah Democratic Policing yakni polisi yang berperan dalam proses demokrasi atau proses politik. Konsep itu secara tak langsung adalah "balas dendam" dari kebijakan "Dwi Fungsi ABRI" dahulu. Polisi yang menjadi pengaman demokrasi berubah menjadi pemain, bahkan pengendali dari demokrasi. Berbeda dengan "Green Party" yang bermisi menjaga lingkungan maka "Chocolate Party" justru merusak.

Demokrasi cawe-cawe Jokowi yang secara  demonstratif mempertunjukkan sisa-sisa kekuasaannya tentu bukan tidak berisiko. Risiko terberat adalah Jokowi dipastikan akan  menjadi musuh rakyat, penghianat negara, dan penjahat politik. Tidak ada kata maaf bagi kesalahan politik yang telah dilakukannya. Jokowi menjadi "most wanted person" yang diburu publik sampai ke lubang semut.

Setelah selesai Pilkada yang menjadi ajang bisnis Jokowi melalui titipan kilatnya, maka Prabowo harus segera melepas tali di lehernya yang menjadikan dirinya sebagai wayang atau boneka. Ganti Kapolri dan Jagung dengan orang pilihan Prabowo sendiri. Tegaskan bahwa kedaulatan hukum dihormati dan Presiden tidak akan ikut campur dalam urusan hukum. Hukum berjalan mandiri.

Ketika rakyat mendesak Jokowi dan dinastinya agar diproses hukum, maka Prabowo tidak berhak untuk memproteksi melainkan menyerahkan kepada obyektivitas dari hukum itu sendiri. Bila Jokowi tak bersalah (not guilty) hukum akan membebaskan, sebaliknya jika bersalah (guilty) maka hukum memberi sanksi baik bui ataupun mati.

Bisnis Jokowi's titipan kilat sangat memprihatinkan dan menginjak-injak rasa keadilan, karenanya harus dihentikan. Caranya adalah dengan segera menangkap, menahan, dan menyeret Jokowi ke dalam proses peradilan. Sangat urgen keberadaan Kapolri dan Jagung baru. Prabowo harus berani. (*).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Lumajang, Jawa Timur/Ist 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan pembangunan saluran irigasi di sejumlah daerah. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan petani terkait saluran irigasi.

“Dua hal yang paling penting, Pak Mentan (Menteri Pertanian) keliling terus, saya juga keliling, kita banyak sekali, sawah kita, baik di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain yang hanya satu kali tanam, artinya sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya karena mengandalkan curah hujan,” kata Zulhas di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

Dia mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab pembangunan saluran irigasi tersendat. Padahal saluran irigasi sangat dibutuhkan oleh para petani.

“Kenapa begitu? Karena keterbatasan anggaran dari daerah,karena kalau 1.000 hektare itu yang membangun harus anggaran dari bupati, kalau sawahnya 1.000 hektare irigasinya bupati yang bangun, kalau 1.000-3.000 hektare gubernur yang bangun,” jelasnya.

Dia mengatakan kalau anggaran tersedia, Kementan bisa membantu daerah untuk membangun saluran irigasi.

“Nah sekarang itu tetap tanggung jawabnya bupati dan gubernur, tetapi sekarang Pak Mentan juga boleh, jadi kalau anggaran Mentan ada, Mentan juga boleh yang tidak bisa dibangun walaupun 1000 ha oleh bupati, maka Mentan juga bisa, pusat juga bisa,” ujarnya.

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini mengatakan pembangunan saluran irigasi tersebut bertujuan untuk mendukung swasembada pangan.

“Mentan punya kemampuan, karena ini fokus mengejar (target) swasembada pangan, maka itu boleh dikerjakan pusat. dan itu akan diatur,” tutupnya. ()

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka rapat konsolidasi di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (26/4/2024) 

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengobarkan semangat juang kader dan simpatisan partainya agar tidak takut terhadap penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada 2024. Menurut Megawati, hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

“Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” kata Megawati dalam pesan video, dikutip pada Kamis (28/11/2024).

Jagoan banteng terpantau kalah di kandang sendiri. Khususnya di Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dikalahkan Ahmad Lutfi-Taj Yasin versi quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Megawati mengungkapkan sejumlah bentuk kecurangan yang masif di Pilkada 2024. Presiden Kelima RI itu menyoroti pengerahan aparat dan pembungkaman suara rakyat demi memenangkan figur tertentu, termasuk di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang dikenal sebagai daerah basis PDIP.

“Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” ungkap putri Bung Karno itu.

Oleh karena itu, Megawati mengeluarkan lima seruan untuk para, kader, dan simpatisan PDIP.

Pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, kader dan simpatisan PDIP diminta mengumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama praktik politik uang atau money politics. Secara khusus, ia menyinggung ketidaknetralan penjabat kepala daerah dan tekanan kepada para kepala desa.

“Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi,” ucap Mega.

Keempat, kader banteng diminta mengumpulkan berbagai fakta pengadangan terhadap jagoan PDIP di Pilkada 2024, seperti yang terjadi di Banten.

Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.

“Merdeka,” kata Megawati lantang. (fajar)

TPS 023 di Jalan Ahmad Khatib RT 05 RW 09 Desa Aie Dingin Kelrahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang  

PADANG – Ketua Forum Eksekutif Media (FEM) Ecevit Demirel menyayangkan sekaligus prihatin atas terjadinya insiden pelarangan peliputan oleh oknum petugas Pemilu terhadap awak media pada salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam momen Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya hal seperti itu tak akan terjadi apabila oknum anggota  KPPS terkait memiliki wawasan kemediaan. "Ini jadi satu pertanda, oknum tersebut masih cetek wawasan kemediaannya," ujar Ede, sapaan akrabnya, menjawab www.sancanews.id di Padang, Rabu (27/11/2024) sore.

Kondisi serupa, lanjutnya. juga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang masih awam dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) awak media atau insan pers.

Jangankan masyarakat biasa, oknum-oknum pada institusi resmi bahkan pejabat pemerintah sekali pun tak sedikit yang belum  memiliki wawasan kemediaan secara utuh.

"Nah, sikap yang ditunjukkan sang oknum anggota KPPS tersebut, salah satunya tak terlepas dari kondisi masih minim atau ceteknya wawasan kemediaan yang bersangkutan," ujarnya.

Barangkali, imbuh Ede, oknum bersangkutan sudah pernah mengikuti pembekalan terkait wawasan kemediaan, namun masing-masing orang tentu tak sama daya serap memorinya. Sehingga, lumrah rasanya jika terjadi semacam missed komunikasi dengan awak media di lapangan.

Dalam hal ini oknum bersangkutan melakukan pelarangan peliputan terhadap sesuatu yang sebenarnya boleh diliput, dipublikasikan atau menjadi konsumsi publik.

Musti dipahami juga oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitian Pemilu, yang namanya pesta demokrasi dituntut untuk mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi.

Jadi, sebaiknya hindari sikap-sikap yang berpotensi menimbulkan sakwasangka masyarakat bahwa pelaksanaan pemungutan suara tidak transparan.

Bersikap seolah-olah menghalang-halangi awak media atau insan pers dalam tugas peliputan, tentu bisa berimplikasi pada indikasi ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga berujung pada dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu.

"Sepanjang merupakan konsumsi publik, tak perlu pula terjadi upaya menghalang halangi pers dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,"  ujar Ede.

Baca juga : Wartawan Dilarang Meliput di TPS 023 Aie Dingin

Sementara itu, Ucok, sapaan akrab kordinator wartawan bako humas KPU Sumbar mengatakan pihaknya langsung memperketat pengawasan dan pemantauan di TPS, khawatir ada tindak kecurangan yang dilakukan petugas.

"Kami tegaskan penyelenggara pemilu tidak melarang wartawan meliput meski tidak ber-IdCard PERS KPU, larangan masuk mengambil foto didalam TPS tidak diperbolehkan," ucapnya melalui telp seluler.

"Terkait IdCard PERS KPU, pelaksanaannya hanya di kantor KPU sendiri," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, terkait larangan tersebut, Ketua Panwaslu Kecamatan Koto Tangah Padang Sumbar belum bisa dihubungi.

Sementara itu, terkait pelarangan peliputan yang terjadi di TPS 023, Ketua KPU Sumbar belum bisa dihubungi perihal penayangan berita pelarangan peliputan bagi wartawan yang tidak memiliki Identitas  Pers KPU. (sanca).