SANCAnews.id

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

DALAM sejarah terjadi pertempuran antara bangsa Amaliqah dipimpin Raja dan Panglima Jalut (Goliath) yang menguasai dan menjajah Palestina dengan Bani Israel dipimpin Raja Thalut bersama rekrutan prajurit bernama Daud. Pasukan Thalut berjumlah sedikit dibanding Jalut. Demikian juga secara fisik antara keduanya timpang. Dalam perang tanding Jalut melawan Daud, Jalut secara mengejutkan kalah dan tewas. Daud menjadi pahlawan dan kelak menjadi Raja.

Dalam kasus PIK 2 bukan bermaksud menjadikan Said Didu sebagai Raja akan tetapi pertarungan antara Said "Daud" dan Aguan "Jalut" menjadi menarik. Sulit mengabaikan ada kepentingan Aguan dari pelaporan Said Didu oleh Kades Belimbing. Ia harus repot memenuhi panggilan Kepolisian untuk pemeriksaan. Said Didu menyalak dengan membongkar penyelundupan hukum Aguan dalam PIK 2.

Menurut Didu, Aguan harus diproses hukum karena memanipulasi dan menyerobot program PSN. Status PSN  yang hanya untuk kawasan wisata diklaim termasuk perumahan dan lainnya. Fasilitas PSN PIK 2 pun dimanfaatkan untuk PIK 1 hingga PlK 11 dengan pola penggabungan. Akal-akalan Aguan mendapatkan tanah kurang lebih 100 ribu  hektar dengan harga yang sangat murah. Ini namanya zalim dan kejahatan berfasilitas PSN.

Pasukan Said Didu adalah rakyat tertindas dan para aktivis yang bergerak tanpa fasilitas. Bermodal katapel teriakan suara keadilan dan kebenaran. Dengan semangat tinggi, mengerahkan tenaga, serta dibarengi do'a mengarahkan sasaran pada kepala Jalut yang arogan.

Aguan Jalut atau "Goliath" dipastikan dapat membiayai apa dan siapapun. Pasukan besarnya terdiri dari pejabat, aparat, pemuda bayaran, atau kepala desa yang diperalat. Semua mampu dikerahkan untuk berperan sebagai perampok tanah-tanah rakyat. Bercitra kawasan untuk menyuburkan investasi demi kesejahteraan rakyat. Bagus sekali meme "Jokowi sukses menyejahterakan rakyat serta  membuka lapangan kerja bagi rakyat..China !".

Kriminalisasi Said Didu adalah tampilan dari kejahatan penguasa dengan bersenjata hukum untuk membela pengusaha China. Nekad membungkam kritik demi uang dan uang. Disinilah kongkalikong penguasa dengan penguasa dalam mengatur bangsa. Penguasa dapat duit, pengusaha dapat fasilitas. PSN hanya satu contoh kecil. Hukum yang dimiliki penguasa membantu pengusaha.

Indonesia telah terjebak dalam jaringan kerja mafia. Tanpa perubahan Indonesia semakin miskin dan memilukan. Prabowo di KTT G 20 Brazil mempermalukan bangsa dengan laporan 25 % rakyat Indonesia yang kelaparan. Pendekatan tambal sulam atau evolusi untuk perubahan sangat belepotan. Hanya dengan revolusi maka koalisi pengusaha dan penguasa dapat dieliminasi. Kolusi Naga dan imitasi Garuda harus dibasmi.

Pertarungan Said "Daud" dengan Aguan "Goliath" hanya permulaan saja. Membaca ibrah sejarah maka pasukan kecil, lemah tetapi bersemangat dan beriman dapat mengalahkan pasukan besar, kuat tetapi abai terhadap nilai moral dan agama. Dikalahkan, dihancurkan dan digantikan.

Dimana Prabowo berada ? Terserah pada pilihannya sendiri. Mau bersama Daud atau Jalut (Goliath), bersama rakyat atau konglomerat, menang gemilang atau kalah sebagai pecundang ?

Sebaiknya ia sering membaca kisah-kisah dalam Kitab Suci, agar faham tentang makna dari kebahagiaan abadi. Bukan hidup untuk sekedar memenuhi ambisi. Rugi dan menyesal di alam nanti.

"Yaa laitahaa kaanatil qoodiyah, maa aghnaa  anni maaliyah, halaka anni sulthooniyah, hudzuuhu wa ghuluuhu, tsummal jahiima sholuuhu"

(Aduh celaka kematian ini, tidak berguna kekayaanku, telah hilang kekuasaanku, tangkap dan belenggulah tangan di lehernya, kemudian masuklah ke dalam neraka yang menyala nyala)--QS Al Haqqoh 27-31. (*)

Kabag Ops Polres Solok Selatan Tembaki Rumah Dinas Kapolda Usai Tembak Mati Kasat Reskrim

PADANG – Fakta baru kasus penembakan anggota polisi di Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar ternyata juga berniat membunuh Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti.

Satu per satu fakta soal Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak mati rekannya sendiri, Kasat Reskrim AKP Ryanto Ulil Anshar akhirnya terungkap.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Andry Kurniawan mengungkapkan, Dadang juga berniat membunuh Kapolres Solok Selatan, Kombes Arief Mukti.

Hal itu berdasarkan hasil temuannya, yang menemukan 6 selongsong peluru di rumah kapolres.

"Berdasarkan olah TKP, lokasi penembakan memang betul (ada penembakan ke rumah Kapolres). Kita temukan proyektil dan selongsong di sana. Enam selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres," jelas Dirreskrimum Polda Sumbar (Sumatera Barat), Kombes Andry Kurniawan kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Sabtu, 23 November 2024.

Meski demikian, Andri menjelaskan saat ini, penyidik masih mencari tahu target dari AKP Dadang Iskandar. Apakah ia memang ingin menyasar Kapolres Solok Selatan atau tidak.

"Kami masih dalami," katanya.

Saat kejadian, posisi Kapolres sedang berada di dalam rumah. Sehingga, ia memastikan bahwa Arief Mukti tidak terkena tembakan.

Andri menjelaskan teman pelaku yang ditangkap ini berprofesi sopir dan diduga terlibat dalam tambang ilegal galian C.

"Itu dari keterangan penyidik yang menangani. Yang ditangkap adalah sopir dari keterangan. Sopir ini minta tolong kepada tersangka untuk bisa membantu," imbuhnya.

Sebelum menembak mati AKP Ryanto Ulil Anshar, AKP Dadang Iskandar sempat menghubungi korban, tetapi tak direspons.

"Ketika yang bersangkutan (AKP Dadang) mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan," imbuhnya.

Atas perbuatannya, kini Dadang dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana.

"Tim khusus yang kami bentuk sudah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti dan kita lakukan pemeriksaan secara marathon dan melanjutkan gelar perkara tadi malam. Hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabag Ops Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini," kata dia.

Menurutnya, bukti yang ada telah cukup untuk menahan tersangka. Termasuk pasal yang diterapkan terhadap AKP Dadang Iskandar.

"Berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis. Mulai dari pembunuhan berencana 340 KUHP, subsider 338 dan 351 ayat 3," jelasnya. (disway)

AKP Dadang Polres Solok Selatan (©istimewa) 

PADANG – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) masih menyelidiki kasus penembakan terhadap seorang anggota polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan.

Motif kejadian tersebut karena Kepala Bagian Operasional AKP Dadang Iskandar tidak senang rekannya ditangkap oleh Kasat Reskrim AKP Ryanto Ulil Anshar terkait kasus dugaan penambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal.

“Motif yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga yang bersangkutan mencoba meminta tolong. Kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan,” tutur Direktur Reskrimum Polda Sumbar Kombes Andry Kurniawan, Minggu (24/11/2024).

“Jadi sementara keterangan dari tersangka kami dapatkan. Tentu kami penyidik akan mendalami,” sambungnya.

Menurutnya, penyidik masih mendalami terkait peran Kabag Ops AKP Dadang Iskandar di kasus dugaan tambang sirtu ilegal tersebut. Termasuk siapa pemilik dari proyek galian mineral itu.

“Sedang kita dalami,” jelas dia.

Adapun tersangka yang ditangkap oleh Kasat Reskrim Ulil Ryanto Anshari, disebutnya berprofesi sebagai sopir dari tambang sirtu. Sementara soal kedekatan dengan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar juga masih dalam penelusuran penyidik.

“Yang bersangkutan minta tolong ke Pak Kabag Ops untuk bisa membantu,” Andry menandaskan.

Korban Usut Tambang Ilegal

Diketahui, Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Kasat Reskrim AKP Ryanto Ulil Anshar. Pelaku menembak korban di halaman parkir Polres Solok Selatan Jumat (22/11) dini hari.

Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena merasa tidak senang karena temannya diproses hukum.

"Ketika yang bersangkutan (tersangka) mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, dan kemudian melakukan penembakan," ujar Andry.

Diketahui, kejadian ini terjadi saat korban AKP Ryanto Ulil Anshar tengah menangani kasus tambang ilegal di Solok Selatan. Bahkan, pelaku sudah ditangkap oleh AKP Ryanto. (merdeka)

Ray Rangkuti (Foto tangkapan layar siniar @Kaisar TV) 

JAKARTA – Setelah viralnya pernyataan Hasto soal kriminalisasi Anies Baswedan yang didalangi oleh Jokowi, pernyataan Ray Rangkuti kembali juga viral.

Pengamat politik pernah mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebut Jokowi telah melupakan asal usul sejarahnya.

Dalam keterangannya, Ray menilai keberhasilan Jokowi selama ini dinikmati sendiri, sementara kegagalannya banyak disalahkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ada beberapa poin kritik yang disampaikan oleh Ray Rangkuti:

Omnibus Law

Menurut Ray, Omnibus Law yang kontroversial telah membuat PDIP dipandang buruk, sedangkan Jokowi menikmati hasilnya.

Revisi UU KPK

Ray menuduh bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang banyak menuai kritik, membebani PDIP secara citra. Namun, ia menyebut Jokowi justru memanfaatkan KPK untuk mengeliminasi lawan-lawan politiknya.

Undang-Undang Minerba

Ray juga mengungkapkan bahwa kebijakan terkait Undang-Undang Minerba memperburuk citra PDIP, sementara keluarga Jokowi dituding mendapatkan keuntungan dengan menjadi pendukung bisnis tambang.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Ia menuding revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang buruk menurut publik turut merugikan PDIP. Namun, Ray menilai Jokowi mengambil keuntungan dengan memanfaatkan aturan tersebut, termasuk mendukung langkah-langkah untuk anaknya yang disebut-sebut menjadi Wakil Presiden.

Ray Rangkuti pun mempertanyakan moralitas yang diwariskan oleh Jokowi kepada bangsa Indonesia. “Moral macam apa yang bisa kau wariskan kepada bangsa ini?” ungkap Ray dengan nada tegas.

Pernyataan ini memunculkan polemik di kalangan publik, terutama karena hubungan antara Jokowi dan PDIP kini renggang. (fajar)

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah 

JAKARTA – Jumlah orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bertambah sehingga totalnya kini menjadi 8 orang termasuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto usai Rohidin dan 7 orang lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu sore, 24 November 2024.

"Sampai dengan saat ini, sudah ada 8 orang di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK," kata Tessa kepada wartawan.

Seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, petugas KPK yang membawa Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 14.32 WIB. Rohidin yang menggunakan baju warna hitam ini digiring petugas tanpa diborgol tangannya.

Rohidin yang mengenakan topi warna putih ini enggan memberikan pernyataan kepada wartawan saat digiring menuju ruang pemeriksaan.

Sementara itu, 7 orang lainnya dimasukkan ke Gedung Merah Putih KPK melalui basement untuk kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan perkara yang diduga menjerat Gubernur Rohidin yang juga merupakan Calon Gubernur (Cagub) Bengkulu nomor urut 2 di Pilkada 2024 ini.

"Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya," kata Alex kepada wartawan, Minggu siang, 24 November 2024.

Namun demikian kata Alex, untuk lebih jelasnya KPK akan menggelar konferensi pers pengumuman hasil OTT pada sore atau malam hari nanti.

Rohidin Mersyah sendiri saat ini kembali maju di Pilkada 2024 menjadi Cagub Bengkulu nomor urut 2 berpasangan dengan Meriani yang diusung 4 partai politik, yaitu Golkar, PKS, Hanura, dan PPP. (*)