SANCAnews.id

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memberikan keterangan kepada awak media di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 November 2024 
 

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menangani langsung dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Khususnya terkait dugaan keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam jumpa pers bersama awak media di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 November 2024.

Bagja menjelaskan, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada 9 November 2024, saat akun Instagram resmi Ahmad Luthfi mengunggah video berdurasi 5 menit 23 detik.

"Yang di dalamnya terdapat tiga orang yaitu Prabowo Subianto, Ahmad Luthfi, dan Taj Yasin. Video tersebut kemudian menjadi pemberitaan yang viral di media elektronik dan media sosial," ujar Bagja.

Anggota Bawaslu RI dua periode itu memaparkan, Prabowo Subianto saat ini merupakan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sementara Ahmad Luthfi dan Taj Yasin merupakan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, pada Pilgub Jateng 2024.

"Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram tersebut, hanya Prabowo Subianto yang berbicara dari awal sampai akhir. Sementara Ahmad Luthfi dan Taj Yasin hanya berdiri di belakang Prabowo Subianto," katanya.

Pada intinya, dipaparkan Bagja, Prabowo menyatakan dirinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah diberi peran oleh rakyat dan telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Tetapi, ditegaskan Bagja, Prabowo juga memohon kepada rakyat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

"Penanganan terhadap video tersebut, ini supaya tidak ada berita yang beredar tidak tabrakan, penanganan terhadap video tersebut dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia," sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, Bagja memastikan keterlibatan Prabowo dalam kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin akan dilakukan langkah penanganan awal terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Ini saya sebutkan ditangani oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai informasi awal untuk melakukan penelusuran. Ingat ya, penelusuran terhadap peristiwa serta norma-norma hukum terkait dengan pemilihan kepala daerah," demikian Bagja. (rmol)

Bahlil Lahadalia saat sidang terbuka promosi doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI, Depok pada Rabu (16/10/2024). 

JAKARTA – Wisuda doktor Bahlil Lahadalia ditunda oleh Universitas Indonesia (UI). Keputusan tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi empat organ UI yang digelar pada Selasa, 11 November di Kampus UI Salemba.

Dalam keterangan resminya, Universitas Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas permasalahan yang menimpa BL, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG).

UI mengakui bahwa masalah ini bersumber, antara lain, dari kekurangan UI sendiri, dan mengambil langkah untuk mengatasinya baik secara akademis maupun etis.

“UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik,” tulis Ketua MWA UI Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Sataquf, melalui keterangan resmi yang ditandatanganinya pada Selasa (12/11/2024).

Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dafi unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian.

“Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) ds SKSG.

Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dan potens: konflik kepentingan Mengingat langkah-langkah yang telah chambil oleh UI. kelulusan BL mahasiswa Prograin Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik.

Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UT. yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. Ul terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia. (fajar)

Maruarar Sirait Menteri Perumahan Rakyat 

JAKARTA – Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait yang hanya memajang foto Presiden Prabowo dalam paparannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November 2024, menjadi sorotan.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyayangkan tindakan Menteri Ara.

"Kami menyesalkan pernyataan Maruarar Sirait soal izin untuk menampilkan foto hanya Prabowo saja tidak ada Gibran dengan alasan satu komando, karena berdasarkan konstitusi kita dalam pasal 6(A) UUD 1945, presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan. Karena itulah dalam Pemilu dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan," jelas Semar akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 12 November 2024.

"Sistem negara kita memang presidensial namun demikian visi misi presiden tentu juga atas sepengetahuan dan kesepakatan dengan wapresnya, jadi apa yang disampaikan Menteri Ara dapat dikatakan merupakan bentuk dari arogansi dan sifat yang jumawa, seharusnya tidak disampaikan dalam forum terhormat seperti itu. Karena dapat menimbulkan persepsi macam-macam," sambung dia.

Semar pun meminta Menteri Ara untuk tidak menghargai kedudukan wakil presiden dan menghargai konstitusi negara.

Menurut dia, presiden Prabowo dan Wapres Gibran sudah menjadi pasangan ideal. Terlebih lagi dari awal, Prabowo yang meminta untuk didampingi Gibran putra Jokowi.

"Bahkan Prabowo sampaikan ketika itu beliau tidak akan maju menjadi Capres tanpa dukungan Jokowi, karena itu tentu faktor Gibran juga salah satu yang semakin menguatkan sehingga kemenangan dalam satu putaran di pilpres yang lalu dapat diraih. Untuk itu, sampai saat ini Prabowo masih sangat menghormati Jokowi dan komitmen kebersamaannya terus dijaga," tambahnya.

"Pernyataan Ara dapat dikatakan kebablasan apalagi seorang menteri itu wajib hukumnya untuk menghargai dan menjalankan konstitusi negara, selain gaduh tapi ini juga merupakan pelecehan terhadap Wakil Presiden,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas dengan kepala daerah se Indonesia yang diselenggarakan kementerian dalam negeri, Maruarar Sirait meminta izin pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menampilkan hanya foto presiden Prabowo saja dalam paparannya. (rmol)

Intan Srinita saat memfitnah Roy Suryo 

JAKARTA – Tiktoker ini rupanya punya maksud tertentu. Entah apa yang melatarbelakangi dirinya memfitnah Roy Suryo sebagai pemilik akun Kaskus Fufufafa.

Tiktoker tersebut bernama Intan Srinita. Ia ramai diperbincangkan setelah menyebut Roy Suryo sebagai pemilik akun Fufufafa meski tanpa bukti.

Intan mengkritik Roy Suryo yang diketahui memiliki bukti kuat bahwa sosok di balik Fufufafa adalah Gibran Rakabuming Raka.

"Terkuak kan akun Fufufufa milik siapa? Milik Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufufafa milik Mas Gibran," kata Intan Srinita dalam kontennya yang kini telah dihapus.

Intan menyebut bahwa Roy Suryo divonis 9 bulan hukuman penjara atas kasus penyebaran informasi tak benar mengenai akun Kaskus Fufufafa.

Pernyataan Intan mengenai Roy Suryo ramai disorot dan dipastikan sebagai fitnah murahan. Wanita itu pun menghapus kontennya hingga kembali mengundang reaksi warganet.

"Kelakuannya 11 12 dengan Fufufafa. Setelah VIRAL langsung bersih bersih hapus postingan. Mamam tuh hoax dari kakak pembina 🤣🤣," tulis akun @KangManto123 di X, sembari membagikan informasi tersebut, dikutip Selasa (12/11/2024).

"Keknya yg nyuruh yang pengen akun fufufafa ditindak lanjut deh, dengan harapan ada kemungkinan roy suryo lapor polisi atas fitnahannya. Seru kalau iya😁. Kalau dr kubu kakak pembina sih saya rasa bodoh banget, akan jd bumerang," balas warganet.

"Gw liat ngomongnya enteng bangat gitu tanpa bukti.. sekelas Budi Ari aja gak bisa membuktikan.. ini bocah alay mulutnya enteng bangat nyocos," sindir lainnya.

Diketahui, pakar telematika Roy Suryo, beberapa waktu lalu mengungkapkan temuannya soal keterkaitan Wakil Presiden sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan akun Fufufafa di forum Kaskus.

Menurut Roy Suryo, data yang dia peroleh sudah mencapai tingkat validasi A1 atau sangat dapat dipercaya. Ada banyak jejak digital bahwa akun tersebut milik putra sulung Presiden Jokowi.

"Ternyata benar, nomor handphone yang digunakan sudah jelas milik Gibran. Selain itu, email yang terhubung, yakni Chili Pari, adalah email resmi dari usaha katering yang dikelola Gibran. Ini semakin memperkuat bukti bahwa akun Fufufafa memang milik Gibran, dan tidak bisa ngelak lagi," ungkap Roy dalam YouTube Abraham Samad, dikutip pada Jumat, (11/10/2024).

Lebih lanjut, Roy menambahkan bahwa terdapat upaya untuk menutupi jejak tersebut dengan mengganti nama Gibran menjadi "Slamet." Namun, usaha tersebut dianggapnya gagal karena bukti-bukti digital tetap mengarahkan kepada sosok Gibran.

"Nomor handphone yang digunakan itu juga tercatat dalam formulir pendaftaran ketika Gibran mendaftar sebagai Wali Kota Solo. Ada fotonya, jadi tidak bisa disangkal lagi," tegasnya.

Roy juga menekankan bahwa temuan ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah dan digital yang kuat. "Jejak digitalnya sudah jelas, ini A1. Jadi, ada kecenderungan berbahaya dari tindakan anak ini," tutup Roy Suryo.

Kontroversi seputar akun Fufufafa di Kaskus mencuat karena akun tersebut terlibat dalam beberapa unggahan kontroversial, termasuk hinaan terhadap tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan selebriti seperti Syahrini dan Cinta Laura.

Akun ini menjadi sorotan publik ketika beberapa pihak mengaitkannya dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden terpilih.

Spekulasi mengenai keterlibatan Gibran muncul setelah beberapa unggahan akun Fufufafa dianggap mirip dengan gaya komunikasi Gibran, terutama terkait waktu dan topik tertentu. Namun, Gibran membantah memiliki akun tersebut, dan Menteri Kominfo juga menyatakan bahwa belum ada bukti jelas mengenai siapa pemilik akun itu.

Beberapa pihak menilai bahwa kontroversi ini bisa merusak reputasi politik Gibran, terutama potensi dampaknya terhadap hubungan antara Jokowi dan Prabowo

Di sisi lain, unggahan dari akun tersebut yang berisi penghinaan kepada berbagai figur publik memicu kecaman luas, memperlihatkan buruknya etika dan literasi digital di kalangan masyarakat. (fajar)

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Rekam jcejak unik untuk tidak menyebut buruk menjadi pengkhianat keluarga dan Istana di masa pemerintahan Soeharto. Prabowo tidak disukai bahkan dianggap anak bandel sehingga terpaksa hengkang ke Yordania. Dengan Titik Soeharto pun akhirnya ia harus bercerai. Ada watak buruk dalam pandangan keluarga Istana.

Berkhianat atas jati diri prajurit TNI telah mencoreng dahinya. Seorang yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad harus dipecat dari status ketentaraan dalam TNI. Adalah nama-nama yang merekomendasi pemecatan antara lain Subagyo HS, Agum Gumelar, Wiranto, dan SBY.

Prabowo berkhianat pada rakyat khususnya rakyat pendukung. Timbul tenggelam bersama rakyat adalah teriakan yang masih menggema. Ketika "belok" menjadi pembantu Jokowi, maka rakyat dibiarkan tenggelam Prabowo timbul sendirian. Ulama yang pernah "berijtima" mendukung ikut dikhianati. Kasus KM 50 tidak dipedulikan.

Sebelum diputus MK menang dalam gugatan Pilpres, Prabowo dipanggil Xi Jinping ke Beijing  entah mendapat arahan apa, yang jelas MK memenangkan saat ia kembali. Kini setelah dilantik Prabowo "diundang" kembali ke Beijing jumpa Xi Jinping. Ikut membersamai beberapa pengusaha naga. Berbagai kesepakatan dibuat oleh keduanya.

Di antara kesepakatan, dua yang dinilai kontroversial, yaitu : 

Pertama, pengakuan atas klaim China "Nine Dash Line" laut "warisan" yang berkonsekuensi mengambil sebagian laut milik Indonesia. Pengakuan yang melanggar Hukum Laut Internasional ini jelas berbahaya dan telah menggerus kedaulatan negara Republik Indonesia. Prabowo berkhianat tanpa rasa bersalah, malah seperti yang riang gembira.

Kedua, China memberi makan gratis program Prabowo. Sungguh memalukan bangsa yang selalu dipidatokan sebagai "besar", "merdeka", "tidak didikte asing" ternyata ditempatkan sebagai pengemis yang diberi makan gratis China. Prabowo yang berjanji, China yang menepati. Adakah "bantuan" ini barter dengan Nine Dash Line atau sekarang Ten Dash Line ?

Praktek politik Prabowo setelah menjadi Presiden ternyata "awut-awutan" atau tidak ajeg bahkan mencemaskan. Baru beberapa hari berkuasa sudah melangkah semaunya. Tulisan dalam Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer ternyata hanya sebuah  narasi dari omon-omon yang gemoy.

Ada kekhawatiran atau kecemasan bahwa Prabowo memiliki karakter pemimpin yang berimajinasi menjadi orang besar atau pahlawan. Megalomania dengan jualan pidato..to..to.

Jika Jokowi itu Presiden yang tidak mahir pidato dan tidak mampu kerja, akankah  Prabowo menjadi Presiden yang jago pidato tapi tidak mampu bekerja meski mungkin sama-sama bermotto kerja, kerja, kerja ? Fakta ke depan akan menjawab. (*)