SANCAnews.id

Maruarar Sirait Menteri Perumahan Rakyat 

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait yang hanya memajang foto Presiden Prabowo dalam paparannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November 2024, menjadi sorotan.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyayangkan tindakan Menteri Ara.

"Kami menyesalkan pernyataan Maruarar Sirait soal izin untuk menampilkan foto hanya Prabowo saja tidak ada Gibran dengan alasan satu komando, karena berdasarkan konstitusi kita dalam pasal 6(A) UUD 1945, presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan. Karena itulah dalam Pemilu dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan," jelas Semar akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 12 November 2024.

"Sistem negara kita memang presidensial namun demikian visi misi presiden tentu juga atas sepengetahuan dan kesepakatan dengan wapresnya, jadi apa yang disampaikan Menteri Ara dapat dikatakan merupakan bentuk dari arogansi dan sifat yang jumawa, seharusnya tidak disampaikan dalam forum terhormat seperti itu. Karena dapat menimbulkan persepsi macam-macam," sambung dia.

Semar pun meminta Menteri Ara untuk tidak menghargai kedudukan wakil presiden dan menghargai konstitusi negara.

Menurut dia, presiden Prabowo dan Wapres Gibran sudah menjadi pasangan ideal. Terlebih lagi dari awal, Prabowo yang meminta untuk didampingi Gibran putra Jokowi.

"Bahkan Prabowo sampaikan ketika itu beliau tidak akan maju menjadi Capres tanpa dukungan Jokowi, karena itu tentu faktor Gibran juga salah satu yang semakin menguatkan sehingga kemenangan dalam satu putaran di pilpres yang lalu dapat diraih. Untuk itu, sampai saat ini Prabowo masih sangat menghormati Jokowi dan komitmen kebersamaannya terus dijaga," tambahnya.

"Pernyataan Ara dapat dikatakan kebablasan apalagi seorang menteri itu wajib hukumnya untuk menghargai dan menjalankan konstitusi negara, selain gaduh tapi ini juga merupakan pelecehan terhadap Wakil Presiden,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas dengan kepala daerah se Indonesia yang diselenggarakan kementerian dalam negeri, Maruarar Sirait meminta izin pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menampilkan hanya foto presiden Prabowo saja dalam paparannya. (rmol)

Intan Srinita saat memfitnah Roy Suryo 

Tiktoker ini rupanya punya maksud tertentu. Entah apa yang melatarbelakangi dirinya memfitnah Roy Suryo sebagai pemilik akun Kaskus Fufufafa.

Tiktoker tersebut bernama Intan Srinita. Ia ramai diperbincangkan setelah menyebut Roy Suryo sebagai pemilik akun Fufufafa meski tanpa bukti.

Intan mengkritik Roy Suryo yang diketahui memiliki bukti kuat bahwa sosok di balik Fufufafa adalah Gibran Rakabuming Raka.

"Terkuak kan akun Fufufufa milik siapa? Milik Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufufafa milik Mas Gibran," kata Intan Srinita dalam kontennya yang kini telah dihapus.

Intan menyebut bahwa Roy Suryo divonis 9 bulan hukuman penjara atas kasus penyebaran informasi tak benar mengenai akun Kaskus Fufufafa.

Pernyataan Intan mengenai Roy Suryo ramai disorot dan dipastikan sebagai fitnah murahan. Wanita itu pun menghapus kontennya hingga kembali mengundang reaksi warganet.

"Kelakuannya 11 12 dengan Fufufafa. Setelah VIRAL langsung bersih bersih hapus postingan. Mamam tuh hoax dari kakak pembina 🤣🤣," tulis akun @KangManto123 di X, sembari membagikan informasi tersebut, dikutip Selasa (12/11/2024).

"Keknya yg nyuruh yang pengen akun fufufafa ditindak lanjut deh, dengan harapan ada kemungkinan roy suryo lapor polisi atas fitnahannya. Seru kalau iya😁. Kalau dr kubu kakak pembina sih saya rasa bodoh banget, akan jd bumerang," balas warganet.

"Gw liat ngomongnya enteng bangat gitu tanpa bukti.. sekelas Budi Ari aja gak bisa membuktikan.. ini bocah alay mulutnya enteng bangat nyocos," sindir lainnya.

Diketahui, pakar telematika Roy Suryo, beberapa waktu lalu mengungkapkan temuannya soal keterkaitan Wakil Presiden sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan akun Fufufafa di forum Kaskus.

Menurut Roy Suryo, data yang dia peroleh sudah mencapai tingkat validasi A1 atau sangat dapat dipercaya. Ada banyak jejak digital bahwa akun tersebut milik putra sulung Presiden Jokowi.

"Ternyata benar, nomor handphone yang digunakan sudah jelas milik Gibran. Selain itu, email yang terhubung, yakni Chili Pari, adalah email resmi dari usaha katering yang dikelola Gibran. Ini semakin memperkuat bukti bahwa akun Fufufafa memang milik Gibran, dan tidak bisa ngelak lagi," ungkap Roy dalam YouTube Abraham Samad, dikutip pada Jumat, (11/10/2024).

Lebih lanjut, Roy menambahkan bahwa terdapat upaya untuk menutupi jejak tersebut dengan mengganti nama Gibran menjadi "Slamet." Namun, usaha tersebut dianggapnya gagal karena bukti-bukti digital tetap mengarahkan kepada sosok Gibran.

"Nomor handphone yang digunakan itu juga tercatat dalam formulir pendaftaran ketika Gibran mendaftar sebagai Wali Kota Solo. Ada fotonya, jadi tidak bisa disangkal lagi," tegasnya.

Roy juga menekankan bahwa temuan ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah dan digital yang kuat. "Jejak digitalnya sudah jelas, ini A1. Jadi, ada kecenderungan berbahaya dari tindakan anak ini," tutup Roy Suryo.

Kontroversi seputar akun Fufufafa di Kaskus mencuat karena akun tersebut terlibat dalam beberapa unggahan kontroversial, termasuk hinaan terhadap tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan selebriti seperti Syahrini dan Cinta Laura.

Akun ini menjadi sorotan publik ketika beberapa pihak mengaitkannya dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden terpilih.

Spekulasi mengenai keterlibatan Gibran muncul setelah beberapa unggahan akun Fufufafa dianggap mirip dengan gaya komunikasi Gibran, terutama terkait waktu dan topik tertentu. Namun, Gibran membantah memiliki akun tersebut, dan Menteri Kominfo juga menyatakan bahwa belum ada bukti jelas mengenai siapa pemilik akun itu.

Beberapa pihak menilai bahwa kontroversi ini bisa merusak reputasi politik Gibran, terutama potensi dampaknya terhadap hubungan antara Jokowi dan Prabowo

Di sisi lain, unggahan dari akun tersebut yang berisi penghinaan kepada berbagai figur publik memicu kecaman luas, memperlihatkan buruknya etika dan literasi digital di kalangan masyarakat. (fajar)

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Rekam jcejak unik untuk tidak menyebut buruk menjadi pengkhianat keluarga dan Istana di masa pemerintahan Soeharto. Prabowo tidak disukai bahkan dianggap anak bandel sehingga terpaksa hengkang ke Yordania. Dengan Titik Soeharto pun akhirnya ia harus bercerai. Ada watak buruk dalam pandangan keluarga Istana.

Berkhianat atas jati diri prajurit TNI telah mencoreng dahinya. Seorang yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad harus dipecat dari status ketentaraan dalam TNI. Adalah nama-nama yang merekomendasi pemecatan antara lain Subagyo HS, Agum Gumelar, Wiranto, dan SBY.

Prabowo berkhianat pada rakyat khususnya rakyat pendukung. Timbul tenggelam bersama rakyat adalah teriakan yang masih menggema. Ketika "belok" menjadi pembantu Jokowi, maka rakyat dibiarkan tenggelam Prabowo timbul sendirian. Ulama yang pernah "berijtima" mendukung ikut dikhianati. Kasus KM 50 tidak dipedulikan.

Sebelum diputus MK menang dalam gugatan Pilpres, Prabowo dipanggil Xi Jinping ke Beijing  entah mendapat arahan apa, yang jelas MK memenangkan saat ia kembali. Kini setelah dilantik Prabowo "diundang" kembali ke Beijing jumpa Xi Jinping. Ikut membersamai beberapa pengusaha naga. Berbagai kesepakatan dibuat oleh keduanya.

Di antara kesepakatan, dua yang dinilai kontroversial, yaitu : 

Pertama, pengakuan atas klaim China "Nine Dash Line" laut "warisan" yang berkonsekuensi mengambil sebagian laut milik Indonesia. Pengakuan yang melanggar Hukum Laut Internasional ini jelas berbahaya dan telah menggerus kedaulatan negara Republik Indonesia. Prabowo berkhianat tanpa rasa bersalah, malah seperti yang riang gembira.

Kedua, China memberi makan gratis program Prabowo. Sungguh memalukan bangsa yang selalu dipidatokan sebagai "besar", "merdeka", "tidak didikte asing" ternyata ditempatkan sebagai pengemis yang diberi makan gratis China. Prabowo yang berjanji, China yang menepati. Adakah "bantuan" ini barter dengan Nine Dash Line atau sekarang Ten Dash Line ?

Praktek politik Prabowo setelah menjadi Presiden ternyata "awut-awutan" atau tidak ajeg bahkan mencemaskan. Baru beberapa hari berkuasa sudah melangkah semaunya. Tulisan dalam Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer ternyata hanya sebuah  narasi dari omon-omon yang gemoy.

Ada kekhawatiran atau kecemasan bahwa Prabowo memiliki karakter pemimpin yang berimajinasi menjadi orang besar atau pahlawan. Megalomania dengan jualan pidato..to..to.

Jika Jokowi itu Presiden yang tidak mahir pidato dan tidak mampu kerja, akankah  Prabowo menjadi Presiden yang jago pidato tapi tidak mampu bekerja meski mungkin sama-sama bermotto kerja, kerja, kerja ? Fakta ke depan akan menjawab. (*)

Politisi, Aktivis Sosial Politik dan Hukum Ferdinand Hutahean 
 

Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menyoroti program Lapor Mas Wapres yang dicanangkan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program tersebut justru menuai kritik tajam dari masyarakat, terutama terkait isu Fufufafa.

Seperti diketahui, puncak acara yang digagas putra sulung Jokowi itu, netizen ramai-ramai melaporkan Fufufafa. Akun Kaskus itu diduga milik Gibran.

"Wajar saja bahwa apa yang dilakukan Gibran itu kan sebetulnya menabur angin. Jadi, kalau dia menuai badai yah wajar saja," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (12/11/2024) malam.

Dikatakan Ferdinand, sesuatu yang tidak bisa dibantah saat ini adalah bahwa netizen merupakan perwakilan suara publik.

"Artinya, publik memang sedang mencecar, menggarap dan memelototi Gibran sebagai Fufufafa," tukasnya.

Ferdinand menyebut bahwa Gibran telah lama dikaitkan dengan isu ini, namun tidak pernah ada klarifikasi yang tuntas.

"Ini tidak pernah dijernihkan, siapa Fufufafa sesungguhnya," Ferdinand menuturkan.

Tambahnya, jika netizen mengirim pesan ke nomor yang disebar Lapor Mas Wapres dengan aduan tentang Fufufafa, itu merupakan badai yang dituai Gibran karena menabur angin.

"Lapor Mas Wapres ini kan adalah angin saja, tidak akan berdampak apa-apa," cetusnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai program Lapor Mas Wapres hanya sekadar alat pencitraan, sama seperti inisiatif serupa yang pernah dilakukan Presiden Jokowi

"Bapaknya juga kan bikin laporpresiden.or, apa hasilnya, gak ada, gak jelas. Waktu Gubernur menyebar nomor handphone, habis itu gak ada apa-apa. Sama dengan ini," terangnya.

Blak-blakan, Ferdinand menyindir Gibran dengan menyebut bahwa apa yang dia lakukan tersebut hanya jiplakan mentah-mentah dari yang telah dilakukan Jokowi sebelumnya.

"Ini hanya metodologi pencitraan yang ditiru secara copy paste oleh Gibran dari bapaknya," tandasnya.

Ferdinand curiga, Gibran melakukan gak tersebut atas dorongan bapaknya, Jokowi. Sebab ia dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam hal pencitraan.

"Mungkin juga bapaknya yang suruh, karena bapaknya yang paling berpengalaman dengan pencitraan, makanya menjadi konsultan politiknya," kuncinya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meluncurkan program Lapor Mas Wapres. Layanan pengaduan ini bisa diakses langsung dan daring.

Pelapor bisa langsung ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat. Atau menghubungi nomor WhatsApp yang telah disediakan oleh Gibran.

Namun yang menarik perhatian adalah, netizen ramai-ramai melaporkan Fufufafa. Akun Kaskus yang diduga milik Gibran.

Akun tersebut mulanya viral setelah unggahan lamanya yang berisi caci maki terhadap Prabowo tersebar di media sosial. Gibran telah membantah akun tersebut miliknya.

“Lapor Mas Wapres @gibran_tweet, akun fufufafa sdh sangat meresahkan karena konten2nya mengandung unsur penghinaan, pornografi bahkan hate speech Cari pelakunya dan proses!” kata pengguna X @doelpaten.

“Lapor Mas Wapres. Segera cari siapa pemilik akun fufufafa yg menghina, rasisme, dan suka subscribe website porno,” kata pengguna X @sharpandshark.

“Lapor mas Wapres…..account fufufafa sangat meresahkan. Kapan pemilik nya ditangkap?” kata pengguna X @Qomar2510. (fajar)

 Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli 

Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya membersihkan lingkungannya terlebih dahulu dari anggota kabinet yang diduga korupsi sebelum memberantas korupsi secara besar-besaran.

Di sisi lain, ia menyambut baik ketegasan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa keinginan memberantas korupsi tidak dapat dilakukan tanpa dukungan seluruh masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi keinginan seluruh anak bangsa.

"Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggora kabinet merah putih, dan seluruh kelompok kritis dalam masyarakat. Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor, " tegas Fathorrahman Fadli.

Menurut peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas Kabinet Merah Putih agar tekad Prabowo dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud.

"Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang, jadi harus ada langkah yang revolusioner melawan korupsi," kata Fathorrahman Fadli yang juga pegiat Institut Peradaban tersebut.

Fathorrahman menegaskan, jika korupsi saat ini mendapatkan momentum yang tepat untuk diberantas secara serius. Ada beberapa faktor pendukung yang membuatnya.

Pertama, tekad presiden Prabowo. Tekad ini harus dipelihara selama periode kepemimpinan Prabowo hingga 2029 nanti. Prabowo dapat meningkatkan kinerja KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan dalam memberantas korupsi.

Kedua, korupsi telah menyengsarakan seluruh rakyat dan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka negara akan mengalami banyak kerugian yang berkibat fatal.

Ketiga, di sekitar Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih, masih ditemukan sejumlah anggota kabinet yang masih bercokol. Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan

Pemecatan atas orang dimaksud. "Jangan sampai terlambat dalam bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh," tegas pria yang akrab dipanggil Mr. Ong ini. (fnn)