SANCAnews.id

Politisi, Aktivis Sosial Politik dan Hukum Ferdinand Hutahean 
 

JAKARTA – Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menyoroti program Lapor Mas Wapres yang dicanangkan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program tersebut justru menuai kritik tajam dari masyarakat, terutama terkait isu Fufufafa.

Seperti diketahui, puncak acara yang digagas putra sulung Jokowi itu, netizen ramai-ramai melaporkan Fufufafa. Akun Kaskus itu diduga milik Gibran.

"Wajar saja bahwa apa yang dilakukan Gibran itu kan sebetulnya menabur angin. Jadi, kalau dia menuai badai yah wajar saja," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (12/11/2024) malam.

Dikatakan Ferdinand, sesuatu yang tidak bisa dibantah saat ini adalah bahwa netizen merupakan perwakilan suara publik.

"Artinya, publik memang sedang mencecar, menggarap dan memelototi Gibran sebagai Fufufafa," tukasnya.

Ferdinand menyebut bahwa Gibran telah lama dikaitkan dengan isu ini, namun tidak pernah ada klarifikasi yang tuntas.

"Ini tidak pernah dijernihkan, siapa Fufufafa sesungguhnya," Ferdinand menuturkan.

Tambahnya, jika netizen mengirim pesan ke nomor yang disebar Lapor Mas Wapres dengan aduan tentang Fufufafa, itu merupakan badai yang dituai Gibran karena menabur angin.

"Lapor Mas Wapres ini kan adalah angin saja, tidak akan berdampak apa-apa," cetusnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai program Lapor Mas Wapres hanya sekadar alat pencitraan, sama seperti inisiatif serupa yang pernah dilakukan Presiden Jokowi

"Bapaknya juga kan bikin laporpresiden.or, apa hasilnya, gak ada, gak jelas. Waktu Gubernur menyebar nomor handphone, habis itu gak ada apa-apa. Sama dengan ini," terangnya.

Blak-blakan, Ferdinand menyindir Gibran dengan menyebut bahwa apa yang dia lakukan tersebut hanya jiplakan mentah-mentah dari yang telah dilakukan Jokowi sebelumnya.

"Ini hanya metodologi pencitraan yang ditiru secara copy paste oleh Gibran dari bapaknya," tandasnya.

Ferdinand curiga, Gibran melakukan gak tersebut atas dorongan bapaknya, Jokowi. Sebab ia dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam hal pencitraan.

"Mungkin juga bapaknya yang suruh, karena bapaknya yang paling berpengalaman dengan pencitraan, makanya menjadi konsultan politiknya," kuncinya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meluncurkan program Lapor Mas Wapres. Layanan pengaduan ini bisa diakses langsung dan daring.

Pelapor bisa langsung ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat. Atau menghubungi nomor WhatsApp yang telah disediakan oleh Gibran.

Namun yang menarik perhatian adalah, netizen ramai-ramai melaporkan Fufufafa. Akun Kaskus yang diduga milik Gibran.

Akun tersebut mulanya viral setelah unggahan lamanya yang berisi caci maki terhadap Prabowo tersebar di media sosial. Gibran telah membantah akun tersebut miliknya.

“Lapor Mas Wapres @gibran_tweet, akun fufufafa sdh sangat meresahkan karena konten2nya mengandung unsur penghinaan, pornografi bahkan hate speech Cari pelakunya dan proses!” kata pengguna X @doelpaten.

“Lapor Mas Wapres. Segera cari siapa pemilik akun fufufafa yg menghina, rasisme, dan suka subscribe website porno,” kata pengguna X @sharpandshark.

“Lapor mas Wapres…..account fufufafa sangat meresahkan. Kapan pemilik nya ditangkap?” kata pengguna X @Qomar2510. (*)

 Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli 

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya membersihkan lingkungannya terlebih dahulu dari anggota kabinet yang diduga korupsi sebelum memberantas korupsi secara besar-besaran.

Di sisi lain, ia menyambut baik ketegasan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa keinginan memberantas korupsi tidak dapat dilakukan tanpa dukungan seluruh masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi keinginan seluruh anak bangsa.

"Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggora kabinet merah putih, dan seluruh kelompok kritis dalam masyarakat. Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor, " tegas Fathorrahman Fadli.

Menurut peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas Kabinet Merah Putih agar tekad Prabowo dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud.

"Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang, jadi harus ada langkah yang revolusioner melawan korupsi," kata Fathorrahman Fadli yang juga pegiat Institut Peradaban tersebut.

Fathorrahman menegaskan, jika korupsi saat ini mendapatkan momentum yang tepat untuk diberantas secara serius. Ada beberapa faktor pendukung yang membuatnya.

Pertama, tekad presiden Prabowo. Tekad ini harus dipelihara selama periode kepemimpinan Prabowo hingga 2029 nanti. Prabowo dapat meningkatkan kinerja KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan dalam memberantas korupsi.

Kedua, korupsi telah menyengsarakan seluruh rakyat dan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka negara akan mengalami banyak kerugian yang berkibat fatal.

Ketiga, di sekitar Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih, masih ditemukan sejumlah anggota kabinet yang masih bercokol. Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan

Pemecatan atas orang dimaksud. "Jangan sampai terlambat dalam bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh," tegas pria yang akrab dipanggil Mr. Ong ini. (fnn)

dr Tifauzia Tyassuma-Twitter 

JAKARTA – Aktivis media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma, menyoroti berita bahwa China akan membantu mendanai program makan siang gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"China bantu dana program makan gratis?," ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa (11/11/2024).

Dalam pernyataannya, Tifa meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menerima bantuan tersebut.

"Ngga curiga dengan konsep bantu dana ala China, Pak Presiden Prabowo?," Tifa menuturkan.

Tifa mengingatkan bahwa bantuan dari China kerap kali memiliki konsekuensi jangka panjang berupa utang. "Karena pengalaman 10 tahun kemarin, bantuan dana China itu artinya hutang lho," cetusnya.

Ia menyinggung pengalaman Indonesia dalam satu dekade terakhir, di mana bantuan finansial dari China berujung pada peningkatan beban utang negara.

Ia juga menambahkan pesan agar pemerintah tidak terlalu cepat merasa senang dengan tawaran tersebut tanpa melakukan pengecekan lebih mendalam. "Coba dicek dulu, jangan buru-buru girang," imbuhnya.

Tifa kemudian menyinggung latar belakang China dengan nada satir. Menyebut nama lain mantan Presiden ketujuh, Jokowi.

"Negara asal-usul moyangnya Mulyono ini kan agak laen soalnya," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah China secara resmi mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan dengan Prabowo.

Nota kesepahaman (MoU) mengenai pendanaan program ini ditandatangani oleh kedua negara dengan judul Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

MoU tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024.

Melalui program ini, pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan target ambisius mencapai 82,9 juta anak. Anggaran total yang dibutuhkan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Pada tahap awal yang direncanakan mulai awal 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk menjangkau 3 juta anak penerima manfaat. (fajar)

Proyek Intake Palukahan dikerjakan oleh CV. Rangkayo Basa senilai Rp4.571 M. 

PADANG – Terkait proyek Intake Palukahan yang dikerjakan oleh CV. Rangkayo Basa senilai Rp4,571 miliar yang berlokasi di hulu Sungai Batang Air Dingin Balai Gadang Koto Tangah Padang, kualitasnya diragukan dan terkesan asal-asalan.

Pasalnya, proyek rehabilitasi prasarana air baku Kota Padang yang dinilai mutunya meragukan sehingga menjadi sorotan publik karena pelaksanaannya dapat merugikan negara.

Dalam investigasi tersebut, awak media berupaya menindaklanjuti laporan dan kebenaran dari warga bahwa proyek yang tengah digarap oleh CV. Rangkayo Basa adalah mengalirkan air langsung ke intake dengan membangun bendungan.

 Alat angkut pengecoran semen terlihat menggunakan papan kayu sebagai pengganti pompa beton dengan kemiringan +- 30 derajat sepanjang +- 40 meter.

Baca juga : Larangan Dokumentasi di Proyek Air Baku Padang, AdaApa?

Lebih lanjut, PPK bernama Dian Citra membenarkan bahwa pekerjaan dalam RAB tersebut menggunakan Reydamix, namun karena jalan menuju lokasi berbahaya dan akhirnya menyetujui pekerjaan yang terkesan asal-asalan itu dirinya akan mencoba memanggil Kontraktor untuk melakukan mediasi guna menjelaskan proyek yang tengah dikerjakan.

"Sesuai RAB, pengecoran bendungan seharusnya menggunakan Reydamix yang diangkut truk molen, tetapi kondisi jalan yang sulit memaksa truk stand by di lokasi," ungkap Dian di salahsatu warung kopi di depan kantornya pada 4 November 2024. Walau demikian, dia menyadari bahwa kondisi tersebut tidak ideal dan telah berencana memanggil kontraktor untuk mediasi.

Kemudian, saat awak media mencoba menemui perwakilan kontraktor, Anggi, untuk klarifikasi lebih lanjut, tidak ada respons. Janji pertemuan dari PPK untuk membahas proyek tersebut juga berakhir tanpa kejelasan.

Sementara itu awak media mencoba menghubungi K-Satker PSDA BWS Sumatera V Padang Aditia saat ditelpon dan WA tidak dijawab, serta tidak mengurangi niat baik untuk konfirmasi ke kantornya namun tidak ada hasil.

Penjaga atau satpam kantor menyampaikan bahwa Kadis sedang keluar begitu juga dengan PPK Dian, "Bapak tidak ada di kantor sedang keluar bersama PPK ke lapangan," ucap satpam, Senen (11/11)

Disisi lain Masyarakat awam yang melihat pekerjaan yang menggunakan uang Negara itu menilai sangat merugikan Negara karena mutu pembangunan dengan menggunakan pajak rakyat terkesan sangan menyimpang dari aturan.

"Ada proyek yang menggunakan dana negara secara serampangan untuk pembangunan Intake Palukahan. Kami harap tim hukum dari kejaksaan dapat mengkajinya karena jelas proyek tersebut harus sesuai dengan aturan (mutu) yang disepakati," kata warga. (sanca/tim)

Tonton Vidionya: 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024) 

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Polri untuk mencegah kebocoran anggaran negara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

“Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024 menegaskan bahwa kebocoran anggaran negara menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa, termasuk anak-cucu kita,” ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, pihaknya telah mendalami penyebab utama kebocoran anggaran negara, seperti suap, penghindaran dan penggelapan pajak, penyelundupan, hingga pemalsuan cukai.

“Di sektor pajak, praktik tax avoidance menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Begitu pula dalam perdagangan internasional, terdapat penyimpangan yang turut menyumbang kebocoran,” ungkapnya.

Selain itu, Kapolri menyoroti sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga menghadapi berbagai tantangan, terutama di sektor sumber daya alam (SDA) seperti minerba, perikanan, dan kelautan. Menurutnya, kebocoran keuangan terjadi mulai dari tingkat pusat hingga desa, yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.

Strategi Pencegahan Kebocoran 

Kapolri Sigit memaparkan strategi Polri dalam mencegah kebocoran anggaran, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yakni:

1.Penegakan Hukum (Gakkum): Meningkatkan profesionalisme dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

2.Kesadaran SDA: Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA.

3.Kolaborasi dan Teknologi: Bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait, serta memanfaatkan teknologi untuk pencegahan dan penegakan hukum di sektor SDA.

Strategi Jangka Pendek hingga Jangka Panjang 

Kapolri Sigit juga menjabarkan strategi ini dalam tiga tahapan:

1. Jangka Pendek (1-2 Tahun): Membentuk satgas, meningkatkan pengawasan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan migas.

2. Jangka Menengah (3-5 Tahun): Mengoptimalkan penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung investasi.

3. Jangka Panjang (6-10) Tahun: Perbaikan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan indistri yang bermanfaat, meniadakan pertambangan ilegal, dan peningkatan pendapatan negara. (jawapos)