SANCAnews.id

dr Tifauzia Tyassuma-Twitter 

Aktivis media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma, menyoroti berita bahwa China akan membantu mendanai program makan siang gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"China bantu dana program makan gratis?," ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa (11/11/2024).

Dalam pernyataannya, Tifa meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menerima bantuan tersebut.

"Ngga curiga dengan konsep bantu dana ala China, Pak Presiden Prabowo?," Tifa menuturkan.

Tifa mengingatkan bahwa bantuan dari China kerap kali memiliki konsekuensi jangka panjang berupa utang. "Karena pengalaman 10 tahun kemarin, bantuan dana China itu artinya hutang lho," cetusnya.

Ia menyinggung pengalaman Indonesia dalam satu dekade terakhir, di mana bantuan finansial dari China berujung pada peningkatan beban utang negara.

Ia juga menambahkan pesan agar pemerintah tidak terlalu cepat merasa senang dengan tawaran tersebut tanpa melakukan pengecekan lebih mendalam. "Coba dicek dulu, jangan buru-buru girang," imbuhnya.

Tifa kemudian menyinggung latar belakang China dengan nada satir. Menyebut nama lain mantan Presiden ketujuh, Jokowi.

"Negara asal-usul moyangnya Mulyono ini kan agak laen soalnya," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah China secara resmi mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan dengan Prabowo.

Nota kesepahaman (MoU) mengenai pendanaan program ini ditandatangani oleh kedua negara dengan judul Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

MoU tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024.

Melalui program ini, pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan target ambisius mencapai 82,9 juta anak. Anggaran total yang dibutuhkan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Pada tahap awal yang direncanakan mulai awal 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk menjangkau 3 juta anak penerima manfaat. (fajar)

Proyek Intake Palukahan dikerjakan oleh CV. Rangkayo Basa senilai Rp4.571 M. Alat angkut pengecoran semen terlihat menggunakan papan kayu sebagai pengganti pompa beton dengan kemiringan +- 30 derajat sepanjang +- 40 meter.

SANCAnews.id – Terkait proyek Intake Palukahan yang dikerjakan oleh CV. Rangkayo Basa senilai Rp4,571 miliar yang berlokasi di hulu Sungai Batang Air Dingin Balai Gadang Koto Tangah Padang, kualitasnya diragukan dan terkesan asal-asalan.

Pasalnya, proyek rehabilitasi prasarana air baku Kota Padang yang dinilai meragukan tersebut menjadi sorotan publik karena pelaksanaannya dapat merugikan negara.

Dalam investigasi tersebut, awak media berupaya menindaklanjuti laporan dan kebenaran dari warga bahwa proyek yang tengah digarap oleh CV. Rangkayo Basa adalah mengalirkan air langsung ke intake dengan membangun bendungan.

Baca juga : 

Larangan Dokumentasi di Proyek Air Baku Padang, AdaApa?

Lebih lanjut, PPK bernama Dian Citra membenarkan bahwa pekerjaan dalam RAB tersebut menggunakan Reydamix, namun karena jalan menuju lokasi berbahaya dan akhirnya menyetujui pekerjaan yang terkesan asal-asalan itu dirinya akan mencoba memanggil Kontraktor untuk melakukan mediasi guna menjelaskan proyek yang tengah dikerjakan.

"Sesuai RAB, pengecoran bendungan seharusnya menggunakan Reydamix yang diangkut truk molen, tetapi kondisi jalan yang sulit memaksa truk stand by di lokasi," ungkap Dian di salahsatu warung kopi di depan kantornya pada 4 November 2024. Walau demikian, dia menyadari bahwa kondisi tersebut tidak ideal dan telah berencana memanggil kontraktor untuk mediasi.

Kemudian, saat awak media mencoba menemui perwakilan kontraktor, Anggi, untuk klarifikasi lebih lanjut, tidak ada respons. Janji pertemuan dari PPK untuk membahas proyek tersebut juga berakhir tanpa kejelasan.

Sementara itu awak media mencoba menghubungi K-Satker PSDA BWS Sumatera V Padang Aditia saat ditelpon dan WA tidak dijawab, serta tidak mengurangi niat baik untuk konfirmasi ke kantornya namun tidak ada hasil.

Penjaga atau satpam kantor menyampaikan bahwa Kadis sedang keluar begitu juga dengan PPK Dian, "Bapak tidak ada di kantor sedang keluar bersama PPK ke lapangan," ucap satpam, Senen (11/11)

Disisi lain Masyarakat awam yang melihat pekerjaan yang menggunakan uang Negara itu menilai sangat merugikan Negara karena pembangunan dengan menggunakan pajak rakyat terkesan sangan menyimpang dari aturan.

"Ada proyek yang menggunakan dana negara secara serampangan untuk pembangunan Intake Palukahan. Kami harap tim hukum dari kejaksaan dapat mengkajinya karena jelas proyek tersebut harus sesuai dengan aturan yang disepakati," kata seorang awam yang tidak mengerti hukum. (sanca/tim)

Tonton Vidionya: 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024) 

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Polri untuk mencegah kebocoran anggaran negara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

“Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024 menegaskan bahwa kebocoran anggaran negara menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa, termasuk anak-cucu kita,” ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, pihaknya telah mendalami penyebab utama kebocoran anggaran negara, seperti suap, penghindaran dan penggelapan pajak, penyelundupan, hingga pemalsuan cukai.

“Di sektor pajak, praktik tax avoidance menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Begitu pula dalam perdagangan internasional, terdapat penyimpangan yang turut menyumbang kebocoran,” ungkapnya.

Selain itu, Kapolri menyoroti sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga menghadapi berbagai tantangan, terutama di sektor sumber daya alam (SDA) seperti minerba, perikanan, dan kelautan. Menurutnya, kebocoran keuangan terjadi mulai dari tingkat pusat hingga desa, yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.

Strategi Pencegahan Kebocoran 

Kapolri Sigit memaparkan strategi Polri dalam mencegah kebocoran anggaran, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yakni:

1.Penegakan Hukum (Gakkum): Meningkatkan profesionalisme dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

2.Kesadaran SDA: Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA.

3.Kolaborasi dan Teknologi: Bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait, serta memanfaatkan teknologi untuk pencegahan dan penegakan hukum di sektor SDA.

Strategi Jangka Pendek hingga Jangka Panjang 

Kapolri Sigit juga menjabarkan strategi ini dalam tiga tahapan:

1. Jangka Pendek (1-2 Tahun): Membentuk satgas, meningkatkan pengawasan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan migas.

2. Jangka Menengah (3-5 Tahun): Mengoptimalkan penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung investasi.

3. Jangka Panjang (6-10) Tahun: Perbaikan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan indistri yang bermanfaat, meniadakan pertambangan ilegal, dan peningkatan pendapatan negara. (jawapos)

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira di Jakarta Selatan, Jumat (10/11) 

Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah menuai beragam tanggapan. Ada yang menganggapnya wajar, tetapi banyak pula yang mengkritiknya dengan keras.

Salah satu kritikan yang ditujukan kepada Prabowo Subianto datang dari politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Ia menduga langkah Presiden RI Prabowo Subianto mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, didasarkan pada keinginan presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

Andreas pun merasa sedih karena kehormatan dan martabat Presiden Prabowo makin merosot usai mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu mengajak masyarakat memilih Lutfhi-Taj Yasin.

"Saya sedih melihat Presiden Prabowo direndahkan martabatnya, karena dengan dukungan tersebut rakyat menangkap pesan kuat, bahwa Presiden Prabowo tunduk di bawah pengaruh Jokowi," kata dia melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Minggu (10/11).

Andreas mengatakan langkah Prabowo mengampanyekan Luthfi-Yasin untuk menunjukkan ke publik bahwa level Presiden RI disamakan dengan juru kampanye (jurkam). "Terkesan juga ini maunya Jokowi merendahkan martabat Presiden yang hanya diperankan sebagai jurkam," lanjutnya.

Andreas mengatakan, Prabowo selaku Presiden RI harus menjadi pemimpin negarawan yang berdiri di atas semua kontestan pilkada serentak 2024 dan tidak berpihak ke kubu tertentu. "Jadi, Presiden jangan direndahkan menjadi jurkam," katanya.

Sebelumnya, Prabowo merekomendasikan warga Jateng memilih Lutfhi-Taj Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi beribu di Semarang itu.

Dukungan Prabowo menyebutkan kandidat nomor urut dua pada Pilgub Jateng itu dipercaya akan memperbaiki hidup masyarakat. “Saya percaya kedua tokoh ini merupakan tepat memimpin Jawa Tengah,” kata Prabowo, Sabtu (9/11).

Prabowo mengatakan dirinya bersama Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun Indonesia. Dia melanjutkan butuh sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi negara yang bersih, mempecepat pembangunan ekonomi, hingga menjaga kekayaan alam.

Prabowo merasa kandidat Luthfi-Taj Yasin jika memimpin Jateng bisa menyelaraskan kebijakan di daerah sesuai ketentuan dari pusat. "Saya percaya bila keduanya memimpin baik sehingga kerja sama antara pusat dan daerah akan terwujud,” ujarnya. (fajar)

Tangkapan layar Jurubicara Gus Dur, Adhie Massardi 

Juru bicara Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie Massardi menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto di masa transisi kepemimpinan sebagai presiden baru Indonesia.

Ia menyatakan, transisi ini cukup menantang karena pengaruh dan akar kepemimpinan Joko Widodo selama 10 tahun masih terasa kuat.

"Jadi ini sebabnya saya melihat kalau dia masih ancang-ancang, masih meraba-raba, ini masih bisa dimaklumi," kata Adhie Massardi, saat menghadiri forum diskusi aktivis yang disiarkan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu 10 November 2024.

Namun Adhie berkeyakinan, tekad Prabowo untuk ikhlas kepada bangsa dan negara akan tetap dipegang teguh.

Menurutnya, tantangan utama Prabowo bukanlah soal utang atau kerusakan struktural lainnya, melainkan upaya menyatukan kembali dua elemen yang dinilainya telah dirusak selama kepemimpinan Jokowi, yaitu kata dan perbuatan.

Selama satu dekade, ia menilai bahwa kedua hal tersebut telah dipisahkan, sehingga masyarakat mengalami keraguan terhadap konsistensi antara ucapan dan tindakan pemerintah.

"Ini harus disatukan kembali kata dan perbuatan. Inilah persoalan yang berat yang harus dihadapi Prabowo," tegas Adhie Massardi. (rmol)