SANCAnews.id

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

ACARA di Al Jazeera Johar 7 November 2024 harus menjadi perhatian Pemerintahan Prabowo. Sejalan dengan semangat untuk tidak adanya kompleks perumahan eksklusif atau "negara dalam negara" maka Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) harus dibatalkan. Agenda acara Al Jazeera adalah sikap masyarakat Banten yang menolak keras PSN untuk PIK-2.

Dalam acara Silatutahmi dan Dskusi Kebangsaan dengan Koordinator Ustad Eddy Mulyadi dan dipandu oleh aktivis H Yusuf Blegur bersama Dr Legisan, para tokoh sangat mendukung  sikap masyarakat Banten tersebut.

Pandangan dan dukungan sekaligus desakan kepada Pemerintahan Prabowo antara lain disampaikan oleh Jenderal Purn Fahrurozy, Letjen Mar Purn Soeharto, Dr Marwan Batubara, Mayjen Purn Soenarko, Brigjen Purn Poernomo, Dr M Said Didu, M Rizal Fadillah, SH, Kol Purn Sugeng Waras, Ir. Syafril Sofjan, Ida N Kusdianti, H. Muslim Arbi, Ust Mursalin, Bunda Merry, Ahmad Khozinuddin, SH, dan tokoh lain yang turut hadir. 

Pada pokoknya para pembicara menilai proyek PIK-2 seperti juga PIK-1 diprediksi akan menjadi kompleks bernuansa China, eksklusif, dan bagaikan negara dalam negara. Ada negara China di negara Republik Indonesia. Cara pembebasan dengan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dirasakan menindas dan merugikan masyarakat setempat. Ada penggusuran dan penjualan tanah dengan harga murah.

Proyek dengan mendapatkan status PSN adalah janggal artinya berbagai kemudahan yang difasilitasi baik penyiapan, perencanaan, transaksi hingga pembiayaan adalah berlebihan dan bermotif kolusif. PIK-2 dikelola oleh swasta 2 Naga, yaitu Agung Sedayu Group (ASG) milik Aguan dan Salim Group (SG) milik Anthoni Salim.

PSN PIK-2 merupakan proyek yang mengusik  rasa keadilan. Pengusiran sistematis penduduk setempat hampir serupa dengan kasus PIK-1, Rempang, dan IKN. Semua dikuasai oleh Naga-Naga. Seolah PIK telah bergeser dari Pantai Indah Kapuk menjadi Pecinan Indo Koplak. Gerakan penolakan rakyat semakin mendapat dukungan luas.

PIK-2 (Agung Sedayu Group, Salim Group)  dan BSD (Sinar Mas) tidak layak menyandang status PSN. Usulan Menteri Pariwisara Sandiaga Uno bahwa PIK-2 menjadi obyek "wisata" dan usulan Menteri Kesehatan Gunadi BSD menjadi kota "kesehatan" hanya akal-akalan untuk mendapat status PSN. Kongkalikong Naga dengan Jokowi melalui Airlangga. Dibuat Permenko No. 6 tahun 2024.

Rakyat Banten mulai melawan dominasi dan penjajahan China seperti dahulu Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC Belanda. PIK-2 harus dibatalkan, status PSN dicabut, dan Aguan ditangkap atas pemaksaan dan penzaliman kepada rakyat Banten. Cegah PIK-3, PIK-4, PIK-5 dan seterusnya. Wilayah pantai dijadikan sarana infiltrasi dan invasi dengan berkedok investasi. Kolonialisasi China atas Indonesia. Naga yang melilit Garuda.

Perjuangan rakyat Banten dapat menyasar tiga strategi dan konsolidasi, yaitu :

Pertama, perjuangan hukum. Melakukan uji materiel Permenko 6 tahun 2024 dengan PP No 42 tahun 2021 bahwa PIK-2 tidak memenuhi syarat PSN. PIK-2 bukan proyek strategis, tidak memeratakan pembangunan, dan tidak neningkatkan kesejahteraan masyarakat. PIK-2 dipastikan hanya akan mensejahterakan pejabat, etnis China dan konglomerat.

Kedua, perjuangan politik dengan membuka dosa Jokowi yang membuahkan PIK-2. Tangkap dan adili Jokowi serta kepanjangan tangan dinastinya Gibran. Sanksi atas keduanya adalah akar bagi penyelesaian masalah. Prabowo sebagai Presiden juga harus membuktikan ucapannya dengan mencabut PSN dan membatalkan PIK-2.

Ketiga, gerakan rakyat semesta. Masalah PIK-2 ataupun BSD adalah masalah besar yang membutuhkan tekanan, desakan dan gerakan rakyat. Semua komponen baik ulama, mahasiswa, buruh, cendekiawan, emak-emak, purnawirawan dan aktivis kompak bergerak bersama meluruskan penyimpangan hukum dan politik.

PIK-2 adalah penjajahan gaya baru. Perjuangan rakyat Banten adalah mengusir penjajah dengan upaya membatalkan PIK-2, mencabut PSN atas PIK-2, serta menjadikan Banten lebih mandiri, merdeka dan maju. (*)

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan saat menggelar ekspose kasus 

MAKASSAR – Dua orang polisi yang bertugas di jajaran Polda Sulawesi Selatan terjerat kasus judi online (Judol) dan kini harus menghadapi sidang kode etik. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Yudhiawan Wibisono, dalam jumpa pers yang digelar di Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (8/11/2024).

Yudhi menjelaskan, keterlibatan dua orang itu terungkap lewat pemeriksaan dadakan terhadap telepon seluler milik para personel.

"Kalau kita mau menertibkan masyarakat, kita harus menertibkan internal dulu. Di internal, kita suka periksa melalui Propam untuk dibuka handphonenya para anggota, sekali-kali dan secara mendadak," ujar Yudhi kepada awak media.

Dibeberkan Yudhi, hasil dari sidak tersebut menunjukkan bahwa kedua oknum itu terbukti aktif bermain judi online.

"Sudah ditemukan ada dua, jadi kita proses melalui kode etik," tukasnya.

Ditegaskan Yuhdi, pihaknya tidak main-main dalam melakukan tindak tegas terhadap Judol. Untuk itu, ia akan terus melakukan sidak untuk memberikan efek jera bagi anggotanya.

"Anggota internal sendiri pun judi online kita ditertibkan apabila ada melakukan perbuatan itu," Yudhi menuturkan.

Dituturkan Yudhi, sepanjang 2024 Polda Sulsel telah merekomendasikan sekitar 2000 situs judi online yang kerap dikunjungi masyarakat.

Termasuk, kata Yudhi, mengungkap beberapa kasus praktik judi online yang rata-rata pelakunya berstatus mahasiswa.

"Selama tahun 2024 sudah tujuh kasus (diungkap), diantaranya empat kasus endorse dengan empat tersangka, tiga kasus higgs domino dengan tujuh tersangka," sebutnya.

"Kita melakukan kegiatan patroli siber dan telah mengajukan sebanyak 2000 link (situs) yang diajukan ke Kominfo terkait dengan pemblokiran situs judi online," sambung dia.

Yudhi bilang, angka tersebut masuk dalam terbesar di Indonesia mengenai rekomendasi pemblokiran situs judi online yang dilakukan jajaran Polda.

"Makanya diharapkan kepada masyarakat untuk setop judi online, judi ini hanya membuat rugi dan merusak generasi bangsa. Ada rumus judi online, menang ketagihan, kalah penasaran," kuncinya. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto di kediaman rumah Jokowi/Net 

SURAKARTA – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN telah resmi menyerahkan manfaat program pensiun dan Jaminan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Hal itu ditandai dengan penyerahan oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri dan Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya kepada negara, pada Rabu (6/11) kemarin.

TASPEN memastikan besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

"TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN," kata Ariyandi dalam keterangan resmi, Jumat (8/11).

Lantas, berapa besaran uang pensiun yang diterima Jokowi?

Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Gaji Pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan untuk hak pensiunnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa besarnya pensiun pokok Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Melansir Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020, ditetapkan bahwa gaji pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jika mengacu gaji pokok tersebut, itu artinya gaji pokok Jokowi setiap bulannya saat menjabat sebagai Presiden mencapai Rp30.240.000 per bulan.

Dengan begitu, besaran uang pensiun atau manfaat pensiun yang diterima Jokowi yang ditetapkan 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni sebesar Rp30.240.000 per bulan.

Nilai tersebut, belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Lalu, biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya.

Selain itu, kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya juga diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Serta disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya. (jawapos)

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto 

JAKARTA – Dokumen terkait spesifikasi dan selisih nilai jual beli barang untuk kebutuhan bantuan sosial (bansos) presiden dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020 disita tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itulah salah satu bahan yang diperiksa tim penyidik ​​bersama 2 orang saksi pada Kamis, 7 November 2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat, 8 November 2024.

Kedua orang saksi yang telah diperiksa, yakni Teddy Munawar selaku Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha, dan Steven Kusuma selaku Direktur PT Inkubisc.

"Penyitaan dokumen terkait spesifikasi barang bansos dalam pengadaan termasuk harga beli (dari supplier) dan harga jualnya (ke Kemensos)," pungkas Tessa.

Perkara dugaan korupsi bansos presiden ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp250 miliar dari 6 juta paket bansos di tahap 3, 5, dan 6 dengan nilai kontrak Rp900 miliar.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 1 orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP).

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan. Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan. (rmol)

Umar Syadat Hasibuan atau Gus Umar 

JAKARTA – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dramanya.

“KPK sekarang kebanyakan drama. Gak bisa nangkep Gubernur Kaltara cuap-cuap di media,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Jumat (8/11/2024).

Umar meminta KPK mencontohi Kejaksaan Agung (Kejagung). Ja menilai lembaga tersebut lebih gercep dari KPK.

“Belajar dan contoh tuh Kejagung gak banyak ngomong langsung nangkap Zarof Ricar yang korupsi 1 T,” ucapnya.

Lebih jauh, Umar meminta KPK dibubarkan. Sejak Novel Baswedan dan teman-temannya dipecat, ia menyebut KPK tidak berguna lagi.

“KPK sekarang penuh masalah mending bubarin saja karena gak ada gunanya setelah mas Novel cs dipecat-pecatin,” pungkasnya.

Diketahui Novel sebelumnya merupakan Penyidik KPK. Ia tidak lagi berstatus sebagai pegawai lembaga anti rasuah itu setelah dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK itu dinilai janggal. (fajar)