SANCAnews.id

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami siswa usai kunjungan di gedung Graha Pena, Jakara, Kamis (24/10/2024) 

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu (10/11) pukul 08.00 WIB. Gibran memimpin upacara mewakili Prabowo Subianto yang tengah melakukan kunjungan ke luar negeri.

Terkait dengan kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengerahkan anggotanya untuk mengamankan lalu lintas. Polisi memastikan tidak akan ada penutupan jalan di sekitar Kalibata.

"Pengaturan biasa, nggak ada pengalihan. Arus lalu lintas mengalir seperti biasa," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan, Sabtu (9/11).

Petugas di lapangan hanya akan melakukan pengaturan lalu lintas. Namun, dipastikan tidak ada penutupan jalan.

"Nggak ada penutupan, cuman pengaturan lalu lintas saja. masyarakat yang tidak berkepentingan lewat TMP untuk menghindar dulu, karena jam segitu pasti terjadi kepadatan ada aktivitas," imbuhnya.

Meski begitu, polisi mengimbau kepada mssyarakat yang tidak berkepentingan agar menghindari melintas di sekitar TMP Kalibata. Sebab, akan terjadi kepadatan kendaraan.

"Kita akan melakukan pengaturan, kita turunkan personel lalu lintas untuk melakukan pengaturan," pungkas Latif. (jawapos)

Tangkapan layar video yang kini viral 

JAKARTA – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyampaikan kritik tajam terhadap keterlibatan Presiden Prabowo dalam kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

Dalam video yang beredar, Prabowo secara terang-terangan mendukung pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen sebagai calon pemimpin di Jawa Tengah.

Saidiman menilai tindakan yang kerap disebut sebagai cawe-cawe itu merupakan praktik buruk, apalagi jika dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat.

“Ini praktik yang sangat buruk,” ujar Saidiman dikutip, di aplikasi X (Twitter), pada Sabtu (9/11/2024).

Menurutnya, pemerintah di tingkat desa saja sering dikecam jika ikut berkampanye untuk salah satu kandidat, apalagi presiden.

Ia pun mempertanyakan kapan mata rantai kebiasaan tersebut akan berakhir, mengingat praktik semacam ini dinilai dapat merusak proses demokrasi dan melanggar prinsip netralitas pejabat negara.

Sebelumnya, Prabowo Subianto, menyarankan warga Jawa Tengah untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai calon pemimpin provinsi tersebut.

Prabowo, yang resmi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 ini meyakini, keduanya mampu membawa perubahan positif dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Jawa Tengah.

“Saya percaya kedua tokoh ini adalah pilihan tepat untuk memimpin Jawa Tengah,” ujar Prabowo dalam sebuah video singkat yang menampilkan dirinya bersama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun.

Prabowo menekankan, untuk membangun negeri, dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Presiden menegaskan pentingnya sinergi untuk mencapai visi pemerintahan yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga dan mengelola kekayaan bangsa secara optimal.

“Butuh keselarasan untuk mencapai semua itu. Saya yakin jika keduanya memimpin dengan baik, kerja sama antara pusat dan daerah akan semakin solid,” tutup Prabowo. (fajar)

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi 

JAKARTA – Komisi III DPR RI mendesak Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online alias judol.

Tuntutan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra setelah Polda Metro Jaya menetapkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai tersangka kasus judol.

"Kami mendesak agar (mantan) menteri itu diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya harus diperiksa," kata Tandra kepada wartawan, Jumat 8 November 2024.

Legislator Partai Golkar ini mengingatkan Polri dapat menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

Terlebih, sudah ada 11 pegawai Kementerian Komdigi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan keterlibatan bisnis judi online.

"Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau (Budi Arie). Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima. Ini kan suatu pertanyaan besar," kata Tandra.

Tandra pun menegaskan, Kepolisian tidakoleh  pandang bulu dalam mengusut tuntas kasus judi online.

"Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar (mantan) menteri itu harus diperiksa," tegasnya.

Budi Arie Setiadi yang kini menjabat Menteri Koperasi irit bicara saat ditanya soal kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi.

Ditemui wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Budi Arie mengatakan bahwa dirinya mendukung penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat Kepolisian dalam mengusut kasus judol.

“Pertama, saya fokus urus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum,” kata Budi Arie kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024. (rmol)

Tangkapan layar bentrokan warga dengan polisi di Teluk Naga Tangerang 

TANGERANG – Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan antara pengendara sepeda motor dan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang pada Kamis, 7 November 2024.

"Saya pastikan bahwa korban selamat dan saat ini tadi sudah selesai dilaksanakan operasi dan alhamdulillah kakinya masih bagus," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho kepada wartawan Jumat, 8 November 2024.

Penjelasan Zain, membantah membantah isu yang beredar di media sosial yang memuat kabar bahwa korban telah meninggal dunia.

Saat ini, kata dia, korban tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten.

"Saya pastikan bahwa korban selamat yaitu saudari Alika umur 9 tahun," kata Zain.

Zain juga memastikan bahwa sopir truk berinisial DWA (21) sudah diamankan.

"Sopir truk penyebab kecelakaan telah kami amankan dan tengah dilakukan pemeriksaan mendalam terkait peristiwa ini. Kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi korban,” tutup Zain.

Sebelumnya, terjadi kecelakaan truk tana B 9304 KYW dengan pengendara sepeda motor di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Kamis kemarin.

Saat itu pengendara sepeda motor bernomor polisi  B 6553 WFK tengah dikendarai seorang wanita berinisial SD (20) berboncengan dengan korban anak ANP (9).

Di saat bersamaan, truck yang dikemudikan oleh DWA melaju dari arah Kosambi menuju arah Teluknaga melintas di Raya Salembaran.

Saat di lokasi kejadian, melintas sepeda motor yang di kendarai oleh korban mendahului dari arah kiri. Hal ini tentu membuat jarak pandang sopir terbatas.

Akibatnya, korban SD terjatuh ke arah kiri dan ANP (anak) terjatuh ke kanan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri truk. (rmol)

Pakar telematika Roy Suryo/Ist 

JAKARTA – Aparat penegak hukum mesti mengusut tuntas dugaan keterlibatan artis yang terang-terangan mempromosikan perjudian daring alias judol. Demikian disampaikan pakar telematika Roy Suryo dalam keterangan videonya yang dikutip Sabtu, 9 November 2024.

“Banyak artis-artis papan atas lain, sebut saja NM dan WG yang jelas-jelas mereka mempromosikan judi online. Itu yang harusnya ditangkap duluan, bukan rakyat kecil atau Tiktokers kecil kayak (Gunawan Sadbor) gitu,” kata Roy.

Roy juga mendesak aparat kepolisian memburu pihak-pihak di pemerintahan yang ikut mengendalikan operasional judi online selama ini.

“Paling penting adalah penyelenggara judol yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah atau oknum pemerintah, seperti apa yang terjadi di kantor Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital)," kata Roy.

Lebih lanjut Roy mengatakan, penangkapan belasan pegawai Kementerian Komdigi, harus merembet hingga dalang atau pejabat yang duduk di kementerian tersebut.

“Semua harus ditindak, termasuk ikan besarnya. Kalau Presiden (Prabowo) menyebut ikan busuk dimulai dari kepalanya. Nah jika kepalanya yang dulu pernah mengepalai kementerian yang sekarang namanya Komdigi itu terlibat, ya polisi harus tegas menindak dia,” tegas Roy. (rmol)