SANCAnews.id

Ustaz Hilmi Firdausi 

SANCAnews.id – Ustaz Hilmi Firdausi angkat bicara terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi. Ia menyoroti kasus tersebut. Menurutnya, apa yang menimpa Tom Lembong terjadi karena kebijakannya saat menjabat Menteri Perdagangan. Karena itu, ia meminta hal serupa dilakukan kepada pejabat lainnya.

“Jika seorang mantan menteri ditangkap karena kebijakannya, maka hal yang sama juga harus dilakukan kepada pejabat & mantan pejabat lain yang bersalah,” kata Hilmi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (31/10/2024).

“Tanpa melihat yang bersangkuatan dekat dengan kekuasaan atau menjadi lawan politik,” tambahnya.

Hilmi meminta pihak berwenang tak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Apalagi hanya untuk melindungi kesalahan penguasa.

“Jangan tebang pilih apalagi melindungi sebuah kesalahan karena yang bersangkutan ada di lingkaran kekuasaan,” ucapnya. 

Menurutnya, hukum tidak bisa ditegakkan berdasarkan kemauan penguasa.

“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya hingga tercipta rasa keadilan publik. Yang kemarin sangat geram karena ada makelar kasus di MA selama 10 tahun yang ditangkap dengan bukti sitaan hingga 1 T,” bebernya.

Hilmi pun memberi nasihat bagi para pemangku kebijakan dan penegak hukum. Mengutip Surah Al Maidah ayat 8.

“Untuk semua pejabat & penegak hukum di negeri ini, izinkan saya memberi nasihat dengan mengutip firman Allah SWT di QS Al Ma'idah ayat 8,” ucapnya.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,” kata Hilmi mengutip ayat di Al Quran. (fajar)

Kawasan transmingrasi di Papua/Net 

SANCAnews.id – Program Strategis Nasional (PSN), termasuk program transmigrasi dan persawahan di wilayah Papua, diminta untuk ditinjau kembali. Peninjauan ulang diperlukan karena PSN dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat adat Papua.

Belum lagi kemungkinan rusaknya ekosistem hutan adat, tatanan sosial, dan terabaikannya hak-hak masyarakat adat di Papua.

“Papua bukan tanah kosong, ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya," kata Ketua Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Rabu, 30 Oktober 2024.

Kata Melianus, rakyat Papua tidak butuh transmigrasi, namun membutuhkan pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya.

Senada dengan Melianus, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, menyampaikan beberapa pandangan yang mengedepankan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal, terutama masyarakat adat.

“Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai 'Laudato si’ dari Paus Fransiskus, kami bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan," kata Tino.

Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Pegunungan, Tadeus Mabel menyarankan agar pemerintah pusat mendukung kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat Papua mengelola dan melindungi hutan adat mereka sendiri.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Pemuda Katolik terpilih, Stefanus Asat Gusma, menegaskan pihaknya akan menjembatani usulan dari para Pemuda Katolik di wilayah Papua.

"Kami akan membawa aspirasi ini ke Presiden, Wakil Presiden, kementerian terkait, dan Panglima TNI dan Kapolri," kata Gusma. (rmol)

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman/Ist 

SANCAnews.id – Ketua DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyambut baik langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Benny mengatakan langkah ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan Agung untuk lebih nyata dan hadir di tengah masyarakat dalam menegakkan keadilan.

"Kita bangga dengan kejaksaan agung, makin bermakna kehadirannya," ujar Benny dalam keterangannya di aplikasi X @BennyHarmanID (30/10/2024).

Hanya saja, Benny menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak hanya diarahkan kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik.

"Namun jangan hanya tajam ke lawan, penegakan hukum harus terasa adil dn tidak diskriminatif," cetusnya.

Benny juga menyinggung kasus lain yang hingga kini belum tuntas, yakni kasus terkait timah.

"Kasus Timah belum berakhir ceriteranya," tandasnya.

Benny menunjukkan harapannya agar Kejaksaan Agung mengusut berbagai kasus besar lainnya dengan semangat yang sama, tanpa pandang bulu, demi menegakkan hukum secara menyeluruh dan berimbang.

Sebelumnya, Tom Lembong, yang dikenal sebagai salah satu orang dekat Anies Baswedan, kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Pada Selasa malam (29/10/2024), Tom yang mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung), digiring dengan tangan terborgol menuju mobil tahanan.

Kasus korupsi impor gula ini diduga merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

Kejaksaan Agung menilai Tom terlibat dalam praktik penunjukan perusahaan importir non-BUMN untuk mengimpor gula, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN sesuai peraturan Kementerian Perdagangan.

“Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN,” ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan. (fajar)

Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024) 

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016.

Tom Lembong yang punya latar belakang bisnis kuat ini diketahui dekat dengan sejumlah politisi, mulai dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, hingga calon presiden Anies Baswedan.

Pria kelahiran 4 Maret 1971 ini adalah seorang pengusaha. Tom Lembong menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Harvard. Tom lulus pada tahun 1994 dengan gelar Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan pemerintahan.

Tom Lembong memulai karier profesionalnya di Divisi Ekuitas Morgan Stanley di New York dan Singapura pada tahun 1995. Kemudian, pada 1999–2000 bergabung sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia.

Karier Tom melejit setelah terlibat dalam lahirnya Bank Mandiri. Suami Franciska Wihardja itu dipercaya mengurusi proses rekapitalisasi dan penggabungan Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara, dan Bank Bapindo.

Rekam jejak di bidang perbankan membawa Tom Lembong menduduki sejumlah jabatan. Dia pernah menjadi Senior Vice President dan Kepala Divisi penanggung jawab restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban Salim Group kepada negara, akibat Bank BCA runtuh pada krisis moneter 1998.

Tom Lembong mendirikan Quvat Management, perusahaan dana ekuitas swasta, pada 2006. Dia juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014.

Pada 2013, Tom Lembong mulai masuk dunia politik mensukseskan kemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada Jakarta. Tom Lembong dipercaya menjadi penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Saat Jokowi memenangkan kontestasi Pilpres 2014, Tom Lembong diajak ke istana. Saat itu, Tom Lembong menuliskan berbagai pidato soal perekonomian untuk Jokowi.

Salah satunya pidato 'Game of Thrones' yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018. Selain itu, Tom Lembong juga membuat pidato 'Thanos" yang dibacakan Jokowi pada Forum Ekonomi Dunia.

Pada 2015, Jokowi mengangkat Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan. Tak lama menjabat, Jokowi menugaskan Tom Lembong menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019.

Namun, pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Tom Lembong memilih bergabung dengan Anies Baswedan pada 2021. Tom saat itu dipercaya menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol.

Kedekatannya dengan Anies membawa Tom Lembong menjadi bagian tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Tom Lembong menjabat sebagai co-captain Timnas Amin.

Saat ini, Tom Lembong berstatus tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menjerat mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus (CS) sebagai tersangka.

Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 400 miliar.

Tom Lembong dan Charles Sitorus disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (jawapos)

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (tengah), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (kiri), dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih (kanan) saat dilantik jadi anggota MKMK di Jakarta, Selasa (24/10/2023) 

SANCAnews.id – Setelah Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka terkait kebijakan impor gula saat menjabat sebagai menteri, banyak masyarakat yang mengunggah postingan di media sosial yang menyinggung masalah tersebut.

Hal menarik yang menjadi perhatian netizen adalah munculnya pernyataan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie. Ia mengaku mengapresiasi Kejaksaan usai kasusnya diumumkan.

"Kita mesti apresiasi tinggi kpd kejaksaan agung yg semakin memperlihatkan kesungguhan dlm upaya pemberantasan korupsi & penegak hukum yg berkeadilan. Selamat utk pak jaksa agung beserta timnya yg semoga terus tampil berkualitas & berintegritas," tulis Jimly, dilansir dari akun pribadinya di X, @JimlyAs, Rabu (30/10/2024).

Cuitan Jimly Asshiddiqie pun kini ramai dilihat warganet. Lebih dari 59 ribu pengguna X telah membacanya. Komentar pun bermunculan dari para netizen.

"Kayaknya belum prof masih tebang pilih🤔 Kasus minyak goreng,kasus hutan,kasus tambang yg nyata² namanya disebut disidang gubernur Maluku Utara menguap🥴," ujar warganet di kolom komentar. 

"Apanya kesungguhan, Pak Jim? Kasus semrawutnya jemaah haji 2024, kasus pengembalian 27M tanpa tahu uang siapa dan siapa yang terima, Airlangga, Zul Hasan, menpora, ini sampai mana prosesnya? Bapak ga pernah baca berita?," tanya lainnya.

"Laporan ke @KPK_RI.. Ubaidillah Badrun Untuk anak-anak Jokowi triak donk pak @JimlyAs … untuk diselidiki serta mantu nya wkkkk pasti bpk enggk brni😂😂," cuap warganet lainnya.

Sementara itu, menurut catatan Said Didu, selama masa pemerintahan Jokowi, setiap Menteri Perdagangan yang menjabat telah mengeluarkan kebijakan impor gula dalam jumlah besar.

"Selama pemerintahan Jokowi semua Menteri Perdagangan melakukan impor gula," ungkapnya.

Kebijakan impor ini terus berlanjut di bawah Enggartiasto Lukita yang menjabat pada 2016-2019, dengan angka impor sekitar 15 juta ton.

Selanjutnya, pada masa Agus Suparmanto antara 2019-2020, impor gula tercatat mencapai sekitar 9,5 juta ton.

Sementara di masa Muhammad Luthfi yang menjabat dari 2020 hingga 2022, kebijakan impor tetap berlanjut dengan total sekitar 13 juta ton.

Terakhir, di bawah Zulkifli Hasan yang menjabat dari 2022 hingga 2024, impor gula meningkat hingga sekitar 18 juta ton.

"Semoga semua impor gula tersebut bisa dibongkar jika ada korupsi dan mafianya," tandasnya.

Total impor gula selama periode tersebut mencapai puluhan juta ton, dan Said Didu mencurigai adanya praktik mafia yang mengendalikan rantai distribusi gula di Indonesia.

"Walaupun Menterinya ganti-ganti, publik paham bahwa mafia impor gulanya tetap sama," sebutnya.

Lebih lanjut, Said Didu menjelaskan bahwa mafia impor gula kemungkinan besar melibatkan pemilik modal besar yang mendanai kegiatan impor tersebut, sedangkan perusahaan importir hanya berperan sebagai peminjam bendera.

Ia berharap pihak berwenang dapat menggali lebih dalam dan menelusuri semua pihak yang terlibat dalam rantai impor gula ini.

"Mafia impor gula sebenarnya adalah pemilik modal yg mendanai impor tersebut, perusahaan importir biasanya hanya sekedar pinjam bendera," kuncinya. (fajar)