SANCAnews.id

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (tengah), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (kiri), dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih (kanan) saat dilantik jadi anggota MKMK di Jakarta, Selasa (24/10/2023) 

SANCAnews.id – Setelah Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka terkait kebijakan impor gula saat menjabat sebagai menteri, banyak masyarakat yang mengunggah postingan di media sosial yang menyinggung masalah tersebut.

Hal menarik yang menjadi perhatian netizen adalah munculnya pernyataan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie. Ia mengaku mengapresiasi Kejaksaan usai kasusnya diumumkan.

"Kita mesti apresiasi tinggi kpd kejaksaan agung yg semakin memperlihatkan kesungguhan dlm upaya pemberantasan korupsi & penegak hukum yg berkeadilan. Selamat utk pak jaksa agung beserta timnya yg semoga terus tampil berkualitas & berintegritas," tulis Jimly, dilansir dari akun pribadinya di X, @JimlyAs, Rabu (30/10/2024).

Cuitan Jimly Asshiddiqie pun kini ramai dilihat warganet. Lebih dari 59 ribu pengguna X telah membacanya. Komentar pun bermunculan dari para netizen.

"Kayaknya belum prof masih tebang pilih🤔 Kasus minyak goreng,kasus hutan,kasus tambang yg nyata² namanya disebut disidang gubernur Maluku Utara menguap🥴," ujar warganet di kolom komentar. 

"Apanya kesungguhan, Pak Jim? Kasus semrawutnya jemaah haji 2024, kasus pengembalian 27M tanpa tahu uang siapa dan siapa yang terima, Airlangga, Zul Hasan, menpora, ini sampai mana prosesnya? Bapak ga pernah baca berita?," tanya lainnya.

"Laporan ke @KPK_RI.. Ubaidillah Badrun Untuk anak-anak Jokowi triak donk pak @JimlyAs … untuk diselidiki serta mantu nya wkkkk pasti bpk enggk brni😂😂," cuap warganet lainnya.

Sementara itu, menurut catatan Said Didu, selama masa pemerintahan Jokowi, setiap Menteri Perdagangan yang menjabat telah mengeluarkan kebijakan impor gula dalam jumlah besar.

"Selama pemerintahan Jokowi semua Menteri Perdagangan melakukan impor gula," ungkapnya.

Kebijakan impor ini terus berlanjut di bawah Enggartiasto Lukita yang menjabat pada 2016-2019, dengan angka impor sekitar 15 juta ton.

Selanjutnya, pada masa Agus Suparmanto antara 2019-2020, impor gula tercatat mencapai sekitar 9,5 juta ton.

Sementara di masa Muhammad Luthfi yang menjabat dari 2020 hingga 2022, kebijakan impor tetap berlanjut dengan total sekitar 13 juta ton.

Terakhir, di bawah Zulkifli Hasan yang menjabat dari 2022 hingga 2024, impor gula meningkat hingga sekitar 18 juta ton.

"Semoga semua impor gula tersebut bisa dibongkar jika ada korupsi dan mafianya," tandasnya.

Total impor gula selama periode tersebut mencapai puluhan juta ton, dan Said Didu mencurigai adanya praktik mafia yang mengendalikan rantai distribusi gula di Indonesia.

"Walaupun Menterinya ganti-ganti, publik paham bahwa mafia impor gulanya tetap sama," sebutnya.

Lebih lanjut, Said Didu menjelaskan bahwa mafia impor gula kemungkinan besar melibatkan pemilik modal besar yang mendanai kegiatan impor tersebut, sedangkan perusahaan importir hanya berperan sebagai peminjam bendera.

Ia berharap pihak berwenang dapat menggali lebih dalam dan menelusuri semua pihak yang terlibat dalam rantai impor gula ini.

"Mafia impor gula sebenarnya adalah pemilik modal yg mendanai impor tersebut, perusahaan importir biasanya hanya sekedar pinjam bendera," kuncinya. (fajar)

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong 

SANCAnews.id – Penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengejutkan banyak pihak. Salah satunya disampaikan pegiat media sosial, Jhon Sitorus yang menuliskannya lewat aplikasi X pada Selasa malam, 30 Oktober 2024.

"Breaking News. Juru Bicara Anies Baswedan di Pilpres 2024, Tom Lembong ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai TERSANGKA kasus Impor Gula," tulis akun @JhonSitorus_18.

Jhon mengaku terkejut dengan penetapan tersangka Tom Lembong, karena nama sahabat dekat Anies Baswedan itu tidak pernah masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Ini sebuah KEJUTAN, karena sebelum2nya Tom Lembong tidak pernah masuk RADAR KPK atau Kejagung," sambungnya.

"Apa jangan2 krn Tom Lembong bukan bagian dari kubu KIM Plus atau penguasa? Menarik disimak," pungkasnya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, Tom Lembon diduga telah merugikan keuangan negara Rp 400 miliar atas tindakannya memberikan persetujuan impor gula kepada perusahaan swasta, PT AP.

"Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih Rp 400 miliar," kata Abdul Qohar dalam konferensi pers penetapan tersangka Tom Lembong, Selasa malam, 29 Oktober 2024. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung membandingkan mobil Esemka dan Garuda Maung. Dua hal yang dianggap membedakan Prabowo dan Jokowi.

“Kalau dibandingkan mungkin orang akan tanya. Apa beda SMK dengan Haruda Maung ini kan?” ujar Rocky dikutip dari vid yang diunggah @chynthia_k di X, Selasa (29/10/2024).

Rocky pun menyampaikan pernyataan menohok. Ia menyebut Mobil Garuda Maung tahan peluru. Sementara Esemka tahannya lain lagi.

“Orang bilang Mobil Garuda Maung ini kan tahan peluru, kalau Esemka ini tahan malu,” ucap Rocky disambung tawa.

Adapun mobil Maung diproduksi oleh PT Pindad. Mobil ini digunakan Prabowo saat pelantikannya sebagai presiden.

Bahkan muncul wacana mobil menteri akan menggunakan mobil Maung. Prabowo akal melarang impor untuk kendaraan menteri.

Ia mengatakan PT Pindad saat ini telah merancang mobil dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 70 persen. Ini dikembangkan oleh Profesor Sigit Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia adalah Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad.

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose menyanggupi jika mobil Maung bakal digunakan jadi kendaraan menteri. Ia mengaku pihaknya sanggup memproduksi Maung untuk dipakai para menteri.

Sementara itu, Esemka merupakan proyek mobil buatan dalam negeri yang digembar-gemborkan Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo. Namun panen kritikan karena dianggap tak jelas. (fajar)

Anggota DPR RI Rahayu Saraswati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024) 

SANCAnews.id – Anggota DPR RI Rahayu Saraswati akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bila nasib mantan Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Ipda Rudy Soik, masih belum jelas di kepolisian.

Ipda Rudy Soik sebelumnya dipecat usai mengungkap kasus mafia BBM di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Saras yang merupakan keponakan Prabowo menilai Rudy Soik telah mengungkap kasus mafia BBM bersubsidi yang merugikan nelayan di NTT.

Anehnya, atas perbuatannya, Rudy malah didakwa melanggar kode etik dan dijatuhi pemberhentian tidak hormat alias dipecat.

"Kalau tidak ada tindak lanjut yang jelas dan tidak ada keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini saya mewakili NTT, tentunya saya akan mengangkat ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi," kata Rahayu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Diketahui meski Rudy Soik sudah dipecat, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan anak buahnya itu masih memiliki waktu untuk mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Rahayu pun mengatakan bahwa Rudy Soik merupakan sosok polisi yang sudah berjuang melawan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.

Namun, polisi yang berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) itu kini seolah-olah menjadi bagian oknum dalam institusi Polri.

"Karena beliau dalam upaya menegakkan atau menjalankan tugasnya, justru menjadi permasalahan dan sampai akhirnya dipecat dari institusi Polri yang seharusnya menjadi kebanggaan kita bersama," tutur Saras.

Pada Senin kemarin, Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Kapolda NTT Irjen Daniel Silitonga berserta jajarannya untuk membahas mengenai pemecatan terhadap Rudy Soik.

Sejumlah anggota DPR RI yang mengikuti rapat juga menyampaikan bahwa ada kejanggalan terhadap pemecatan Rudy Soik. Selain itu, Rahayu Saraswati yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI turut hadir dalam rapat tersebut sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti-TPPO yang mendampingi Rudy yang hadir di rapat tersebut.

Sebelumnya, Ipda Rudy Soik dipecat Polda NTT atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM).

Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik, meliputi beberapa kasus lainnya, seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi. (jpnn)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait/Repro 

SANCAnews.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memanfaatkan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI secara maksimal untuk memastikan anggaran yang diterima kementerian yang dipimpinnya sesuai dengan target yang harus dicapai.

Maruarar mengawali dengan memaparkan target Kementerian Perumahan Rakyat tahun ini yang belum tercapai. Padahal pada 2024, target pembangunan perumahan sebanyak 145 ribu unit. Namun, yang terealisasi hanya 34 ribu unit.

"Anggarannya (Rp)14 triliun, bayangkan kita tahun ini targetnya hanya 145 ribu (rumah), per hari ini baru tercapai 34 ribu," ucap Maruarar dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa, 29 Oktober 2024.

Maruarar pun meminta parlemen untuk mengkritisi hal itu dan bekerjasama agar pemerintah bisa mencapai target yang dicanangkan.

"Saya mohon DPR kritisi saya, betul enggak data ini? Bapak ibu kan banyak yang sudah berpengalaman, betul enggak data ini, kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja, bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta," tuturnya.

Politikus Partai Gerindra ini kemudian menyebut target 2025 tak sebanding dengan anggaran yang diberikan. Karena anggaran yang disiapkan untuk 2025 justru mengalami penurunan.

"Lanjut yang 2025. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun tiga juta rumah. Tolong juga kritisi apakah betul anggaran ini? Karena mungkin sebagian bapak ibu yang bikin anggaran ini bersama kementerian sebelum saya," paparnya.

"Apakah anggaran (Rp5 triliun) ini layak membangun tiga juta rumah? Kan kita mau terbuka ya dari awal kita terbuka sejelas jelasnya," demikian Maruarar Sirait. (rmol)