SANCAnews.id

Rudy Soik dan Tim Kuasa Hukum membuat aduan ke LPSK pada Kamis (24/10) 
 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai pemecatan Ipda Rudy Soik dari institusi Polri, karena membongkar kasus mafia BBM, tidak masuk akal.

Menurutnya, Rudy merupakan simbol masyarakat NTT dalam mengusut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini yang saya temukan, orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Benny yang merupakan legislator fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) NTT itu mengaku mengenal Rudy sejak lama. Bahkan, ia juga sempat menitipkan Rudy untuk mengusut tuntas kasus TPPO yang memiliki backing kuat.

"Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Itu katanya Rudy Soik," ucap Benny.

Menurut Benny, ada hal yang tidak masuk akal dalam pemecatan Rudy Soik. Karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat.

"Kemudian ditengarai bekerjasama dengan pejabat di lingkungan Polda sehingga dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal," ujar Benny.

Lebih lanjut, Benny menduga ada hal yang tidak wahar terkait pemecatan tersebut. Selain itu, dia juga mempertanyakan apakah pemecatan itu merupakan hukuman setimpal untuk Rudy.

"Belum masuk di akal saya Pak ke Polda. Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudi Soek, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya," pungkasnya. (jawapos)

Said Didu Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengimbau masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meminta pertanggungjawaban.

Terutama mereka yang merasa dirugikan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK-2, Rempang, Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan jalan tol, dan sejumlah PSN lainnya.

Dalam keterangannya, Said Didu berharap Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan warga yang terdampak kebijakan tersebut.

"Bapak Jokowi yang terhormat, saya harap Bapak datang temui rakyat yang tergusur karena kebijakan Bapak di PSN PIK-2, PSN Rempang, IKN, ruas tol, dan berbagai PSN lain," ujar Said Didu, dikutip, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Said Didu mengajak seluruh rakyat yang menjadi korban kebijakan PSN untuk tidak ragu meminta kejelasan serta pertanggungjawaban dari presiden terkait dampak kebijakan yang diambil pemerintah.

"Ayo seluruh rakyat korban kebijakan Jokowi agar temui jokowi dan minta pertanggungjawaban,"tegas pria Kelahiran Pinrang, Sulsel itu.

Sebelumnya, Jokowi menerima aduan dari seorang ibu yang mengaku tidak kunjung mendapat ganti rugi atas lahan miliknya yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Dalam video terlihat Jokowi mendengarkan aduan dari ibu tersebut dalam dalam mobil. "Pembebasan untuk apa itu?" tanya Jokowi.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," jawab sang Ibu. "Lahan tol?" tanya Jokowi memastikan.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Aduh Pak Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," ungkap ibu tersebut.

Mendengar cerita itu, Jokowi lantas meminta audannya Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mencatat nomor sang Ibu.

Dia juga berjanji akan menghubungi sang Ibu pada Senin mendatang. Sebab, dia akan menghubungi ke Jakarta dahulu. "Jadi anu Saja, ini hari apa toh, Sabtu. Senin saja, hari Senin saya anukan, saya kontak ke Jakarta dulu," jawab Jokowi. (fajar)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tannur, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/10) 

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung menahan terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan Dini Sera Afrianti, Gregoius Ronald Tannur, pada Minggu (27/10). Ronald Tannur ditangkap di sebuah kompleks perumahan di Surabaya, Jawa Timur.

"Iya benar, Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di Perumahan Victoria Regency Surabaya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dikonfirmasi, Minggu (27/10).

Ronald Tannur saat ini dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Penangkapan itu dilakukan untuk proses eksekusi putusan kasasi MA.

Hal ini setelah MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur. Dalam putusannya, MA menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara terhadap Ronald Tannur.

"Terkait pelaksanaan atau eksekusi putusan MA RI dalam perkara tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur atas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.

Menurut hakim, kematian Dini Sera Afriyanti disebabkan oleh penyakit lain, akibat meminum minuman beralkohol, bukan karena luka dalam atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tannur.

Perkara nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby dengan klasifikasi kejahatan terhadap nyawa ini diadili oleh ketua majelis hakim Erintuah Damanik dengan hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo. Putusan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Rabu (24/7).

Akibat putusan itu, Komisi Yudisial (KY) juga telah merekomendasikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap tiga hakim PN Surabaya yang mengadili terdakwa Ronald Tannur. KY meminta MA segera menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

Bahkan, Tim Jampidsus Kejaksaan Agung menangkap Erintuah Damanik dkk atas kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara Ronald Tannur, pada Rabu (23/10). Selain majelis hakim, seorang pengacara juga ikut ditangkap. Penangkan itu diduga terkait kasus dugaan suap atas vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur. (jawapos)

Basuki Hadimuljono/Ist 

SANCAnews.id – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), setelah proses pembangunannya dimulai di era Presiden Joko Widodo. Bahkan, untuk memastikan proses pembangunan IKN terus berjalan sesuai harapan, Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otoritas IKN.

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Ia membenarkan bahwa Prabowo Subianto menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu sebagai Kepala Otoritas IKN.

Prasetyo belum dapat memastikan waktu pelantikan Basuki oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Otoritas IKN.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo Hadi di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Prasetyo memastikan, Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan, Prabowo menargetkan mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif dalam 4 tahun ke depan.

"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya biss dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif," ucap Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo tidak mengungkapkan strategi Prabowo dalam mempercepat pembangunan IKN pada masa pemerintahannya.

"Dibangun secepat-cepatnya. Semua program-program prioritas dalam waktu cepet harus segera dikerjakan," pungkasnya. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto/Ist 

SANCAnews.id – Presiden Prabowo Subianto bukanlah sosok yang tidak konsisten dengan ucapannya. "Diplonco" di Akmil agar menteri-menteri Prabowo tidak berperilaku hedon. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu berkomitmen dengan ucapannya.

Demikian pengakuan sahabat karib Prabowo, Arief Puyouno, terkait gaya kepemimpinan Prabowo dalam membina seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

“Prabowo kalau bicara konsisten dengan ucapannya, tapi sekali lagi hati-hati ini jangan sampai kabinet kocar-kacir. Nanti bikin pusing Prabowo,” kata Ariet seperti dilansir RMOL, Minggu, 27 Oktober 2024.

Arief berharap para pembantu Prabowo bekerja dengan baik dan tidak berpikiran untuk melakukan korupsi, jika tidak ingin ditabok.

“Saya harap kawan-kawan di kabinet bekerja dengan baik, jangan nyolong. Kan keras itu Prabowo bilang jangan nyolong anggaran, kalau ada yang nyolong ditabok sama dia pasti. Masukin penjara bener sama dia. Itulah Prabowo,” kata Arief.

Arief mengatakan, Prabowo tipikal orang yang tidak akan pandang bulu. Jika melihat adanya kesalahan terutama melakukan korupsi, akan tidak segan memenjarakan orang tersebut. Seperti yang dialami Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Keras, disiplin, komit. Kalau salah ya salah dia bilang. Bener ya bener,” tutup Arief. (*)