SANCAnews.id

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu 

SANCAnews.id – Pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mengatakan BUMN saat ini banyak diisi oleh politisi relawan dan calon legislatif (caleg) yang gagal.

Para relawan dan politisi tersebut menduduki posisi penting di perusahaan pelat merah tersebut padahal tidak memiliki kompetensi. Menurutnya, hal tersebut tidak sehat bagi kelangsungan hidup BUMN.

“Komisaris dan direksi merupakan usulan dari tim sukses dan relawan partai politik, nah ini saya bilang ga benar,” ujar Said Didu ketika dihubungi, Jumat, 25 Oktober 2024.

Menurut Said, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena kuatnya intervensi dan infiltrasi politik ke internal BUMN yang selanjutnya menitipkan orang untuk menjadi pejabat di sana. Hal tersebut bisa terjadi karena BUMN dibuat dalam bentuk kementerian sehingga menjadi lembaga yang kental unsur politis, termasuk dalam hal pencalonan jajaran direksi dan komisaris. 

“BUMN kan rusak gara-gara masuknya orang-orang tidak qualified ke dalam BUMN karena politik. Masuklah relawan, caleg gagal, kan itu kan isinya (BUMN) sekarang,” ucapnya.

Oleh karena itu, Said menilai ada baiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk super holding BUMN. Dengan begitu, kata Said, pimpinan BUMN akan diisi oleh orang-orang profesional yang memahami cara kerja BUMN.

Pimpinan superholding tersebut nantinya akan dibuat bertanggung jawab langsung ke presiden. Dimana superholding BUMN tersebut tetap akan setingkat kementerian. Hanya saja tidak dibuat dalam bentuk kementerian untuk menghindari politisasi BUMN.

“Langsung membubarkan Kementerian BUMN dan yang tinggal adalah superholding. Dan Dirut superholding jabatannya adalah jabatan langsung di bawah presiden tapi setingkat menteri,” kata mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

Sebelumnya ramai dikabarkan bahwa badan yang baru dibentuk oleh Prabowo Subianto, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara). BP Investasi Danantara akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan BUMN yang merujuk konsep Temasek Holdings Limited di Singapura. (tempo)

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

INILAH wajah kabinet amatiran. Seperti orang yang baru saja mengurus negara, bahkan ada aroma main-main atau mumpungisme. Mumpung jadi Menteri atau pejabat tinggi, pantasnya disebut sebagai OKB Orang Kuasa Baru. Prabowo sendiri sebagai Presiden terlalu banyak omong dan keinginan sambil ancam sana ancam sini. Para pembantu diposisikan bagai anak buah dalam pasukan.

Pembekalan di Akademi Militer Magelang tidak lazim, anggota Kabinet berseragam tentara ? Ini negara Korea Utara atau sedang Festival anak-anak ? Jika serius hal ini dapat memberi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ke depan akan bersifat hegemonik dan fasistik untuk tidak menyebut militeristik. Hal ini bukan saja bertentangan dengan semangat reformasi tetapi juga menyimpang dari UU TNI.

Uniformitas belum tentu baik. Ketidaklaziman mempertanyakan kesehatan. Presiden tentara retreat di Akmil, nanti Presiden kyai menteri boleh di bawa ngaji bareng di pondok, Presiden seniman menteri joget atau baca-baca puisi di taman budaya. Semua bisa atas nama pembekalan. Gagalnya kabinet Jokowi mungkin karena mereka tidak digembleng di tempat penggergajian atau show room furniture.

Partisipasi berbeda dengan mobilisasi begitu juga demokrasi dengan mobokrasi. Partisipasi berbasis pada kesadaran akan rasa memiliki hingga yakin akan tanggungjawab dan  kontribusi. Sementara mobilisasi hanya menanti komando dan arahan yang bukan berdasar kesadaran. Berisiko kelak bawahan akan lari jika ada kesempatan atau luput dari perhatian.

Kabinet gembrot potensial menjalankan kekuasaan tiran yang dipegang oleh kelompok oligark dan mengarah pada pola mobokrasi. Demokrasi hanya slogan untuk dukungan rakyat yang sesungguhnya telah termobilisasi.

Wajah buruk dari kabinet bagi-bagi atau asmot, asal comot. Kabinet Merah Putih nampak belum memberi harapan bagi bangsa Indonesia ke depan, akibat :

Pertama, tutup mata rakyat atas kecurangan Pilpres tidak berbalas dengan bukti kemandirian. Gaya dan peran Jokowi masih berlanjut. Bahasa taktik dan strategi Prabowo hanya cover dari kepengecutan. Musuh pribadi dan bangsa yang ada di depan mata tidak sanggup diatasi, Gibran si "anak kurang ajar" alias belegug, ternyata bebas berulah.

Kedua, polarisasi terjadi di kabinet yang saling berjuang untuk kepentingannya. Ada kutub Jokowi dipimpin oleh Luhut yang beranggota Menteri Jokowi terdahulu. Ada pula kutub Prabowo dengan barisan Menteri baru dari unsur Partai Politik. Kutub ketiga adalah jajaran Menteri independen atau profesional.

Ketiga, ungkapan mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua bahwa 90 % anggota kabinet terindikasi korup, menjadi tatangan tersendiri bagi Prabowo. Membersihkan korupsi dengan sapu kotor. Prabowo harus melakukan klarifikasi tuntas terlebih dahulu atas tudingan korupsi food estate, pesawat dan anggaran Kemhan.

Prabowo itu seorang 'commander' bukan 'manager'. Lihat pidato menggebu-gebu dan pola ancaman komandonya. Sebagai Presiden tanpa prestasi kepahlawanan sulit ia untuk menempatkan diri sebagai pemimpin karismatik. Bisa jadi pemimpin yang lucu-lucuan dalam pandangan publik alias gemoy. Gagah dalam orasi, letoy dalam aksi.

Di samping mazhab yang mengawali percaya pada Kabinet Merah Putih atas keyakinan patriotisme Prabowo ada pula mazhab yang tidak percaya atas dasar track record dan keraguan integritas diri seorang Prabowo. Ketidakpercayaan itu berlaku sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Mazhab kritis tentu berfungsi sebagai kontrol politik yang efektif dan patut dihargai. TIdak terkecoh oleh pidato atau cuap-cuap propaganda.

Al Qur'an 2:204 mengingatkan : 

"Dan di antara manusia ada yang omongan tentang dunia mengagumkanmu, ia bersaksi atas nama Allah, padahal sebenarnya ia adalah penentang keras".

Kemunafikan harus dicegah dan diwaspadai agar kehidupan bersama menjadi damai dan selamat.

Kita butuh orang bijak seperti Kahlil Gibran bukan pemain watak seperti Bahlil dan Gibran. (*)

Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) 

SANCAnews.id – Pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) terus bergulir. Presiden Prabowo dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU).

Di sisi lain, pelanggaran UU TNI yang dilakukan Prabowo disebut-sebut ada kaitannya dengan Jokowi. Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

Kemudian, kata Islah, itu bermula ketika Jokowi memanipulasi konstitusi. Hanya agar anaknya bisa mencalonkan Prabowo sebagai wakil presiden.

“Sejak sengaja menyiasati konstitusi demi anaknya, Jokowi layak dinobatkan jadi perintis demoralisasi nasional,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (26/10/2024).

Pelanggaran tersebut, dinilai jadi preseden yang mengakibatkan pelanggaran selanjutnya terbilang normal. Seperti pengangkatan Teddy yang merupakan anggota TNI aktif.

“Sesudah dia, nabrak aturan jadi berkesan normal. Penunjukan Teddy yang TNI aktif sebagai Seskab dilakukan seolah tanpa beban,” ujarnya.

“Kalian rakyat jelata mending diem aja deh!” tambahnya.

Sebelumnya, Pengamat dan Guru Besar Politik Saiful Mujani menilai Prabowo tidak hanya melanggar UU. Namun juga melanggar sumpahnya.

"Presiden melanggar sumpah?," ujar Saiful dalam keterangannya di aplikasi X @saifulmujani (26/10/2024).

Saiful kemudian mengingatkan bahwa pada 20 Oktober lalu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berjanji akan memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) dan menjalankannya.

“Prabowo bersumpah akan memegang teguh undang-undang dasar, dan menjalankan segala undang-undang," ucapnya.

Namun, sehari setelah pelantikan, Presiden Prabowo menunjuk Mayor Teddy, yang masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, untuk mengisi posisi sipil sebagai Sekretaris Kabinet dalam kabinet barunya, yang dinamakan Kabinet Merah Putih. (fajar)

Gedung Mahkamah Agung (MA)/Ist 

SANCAnews.id – Kasus suap dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tannur menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung (MA) untuk berbenah diri. Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menyatakan ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait kasus suap terhadap pejabat MA yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pertama, putusan bebas Ronald Tannur yang diputus tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu, 24 Juli 2024 dinilai telah mencederai rasa keadilan. Selain itu, sejak awal publik menduga adanya kolusi dalam putusan bebas Ronald Tannur.

Pasalnya, pembebasan Ronald Tannur sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, tidak beralasan mengingat Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membuktikan perbuatan pidana Ronald Tannur.

"Terbukti putusan bebas Ronald Tannur ada kongkalikong dan pemufakatan jahat, yang ini berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung," kata Rudi dalam keterangannya, Sabtu 26 Oktober 2024.

Rudi mengapresiasi Kejagung yang berhasil melakukan OTT dan menetapkan lima tersangka, serta menyita barang bukti berupa uang mencapai hampir Rp1 triliun.

Lima tersangka dimaksud yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku majelis hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur, dan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode 2017-2022 Zarof Ricar.

Meski demikian, Kejagung diminta tidak berhenti hanya pada empat tersangka dari lembaga peradilan dimaksud. Kejagung harus berani membongkar seluruh jejaring atau aktor-aktor di lembaga peradilan, termasuk di MA.

Berdasarkan temuan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, ternyata ada dugaan uang sekitar Rp5 miliar diproyeksikan untuk Hakim Agung MA yang menangani kasasi perkara Ronald Tannur.

"Kasus ini memalukan wajah peradilan kita. Di mana lagi masyarakat mencari keadilan kalau ternyata pengadilan diisi oleh hakim-hakim nakal," pungkas Rudi. (rmol)

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10) 

SANCAnews.id – Pengamat politik Profesor Saiful Mujani angkat bicara terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih.

Saiful mengatakan keputusan itu menimbulkan pertanyaan besar terkait kepatuhannya terhadap konstitusi dan sumpah jabatan presiden. Keputusan Presiden Prabowo dapat dianggap sebagai pelanggaran sumpah jabatan.

"Presiden melanggar sumpah?," ujar Saiful dalam keterangannya di aplikasi X @saifulmujani (26/10/2024).

Saiful kemudian mengingatkan bahwa pada 20 Oktober lalu, saat pelantikan, Presiden Prabowo berjanji akan memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) dan menjalankannya.

"Prabowo bersumpah akan memegang teguh undang-undang dasar, dan menjalankan segala undang-undang," ucapnya. 

Namun, sehari setelah pelantikan, Presiden Prabowo menunjuk Mayor Teddy, yang masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, untuk mengisi posisi sipil sebagai Sekretaris Kabinet dalam kabinet barunya, yang dinamakan Kabinet Merah Putih.

"Tapi ia pada hari berikutnya melantik anggota TNI aktif menjadi sekertaris kabinet," Saiful menuturkan.

Saiful menyoroti bahwa dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), disebutkan bahwa anggota TNI aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil, kecuali di 10 bidang tertentu yang telah diatur.

"Tidakah presiden melanggar sumpah karena anggota TNI aktif menurut UU TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil," ungkapnya.

Jabatan Sekretaris Kabinet, kata Saiful, tidak termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam UU TNI tersebut.

"Kecuali di 10 bidang yang tak termasuk sekertaris kabinet?," cetusnya.

Lebih lanjut, Saiful mengingatkan bahwa pelanggaran sumpah jabatan dapat berimplikasi serius terhadap kedudukan presiden, bahkan hingga kemungkinan pemberhentian dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Melanggar sumpah itu melanggar konstitusi. Presiden bisa diberhentikan?," kuncinya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet pada Senin (21/10) di Istana Merdeka, Jakarta.

Penunjukan Mayor Teddy didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 143P/2024 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024.

Selain pelantikan Mayor Teddy, Presiden juga melantik 56 wakil menteri yang akan mendampingi Kabinet Merah Putih.

Para wakil menteri ini ditunjuk sesuai dengan Keppres Nomor 73M/2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Sekadar diketahui, peraturan presiden yang baru menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Kabinet berada pada tingkat ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara.

Dengan demikian, posisi Sekretaris Kabinet dapat diemban oleh anggota militer aktif, mirip dengan posisi Sekretaris Militer Presiden.

Hal ini menegaskan bahwa Mayor Teddy masih bisa menjalankan peran aktifnya di TNI sembari menjalankan tugas sebagai Sekretaris Kabinet. (fajar)