SANCAnews.id

Presiden terpilih Prabowo Subianto ditemani Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bertemu Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Ahad (13/10/2024) 

SANCAnews.id – Pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di Solo pada 13 Oktober 2024 adalah upaya mantan walikota solo untuk mempercayakan orang -orangnya di kabinet merah dan putih.

Selama pertemuan itu, Prabowo hanya mengikuti Jokowi karena dia disandera sebelum mantan Kopassus Danjen telah menyusun kabinet tanpa termasuk orang -orang Jokowi.

“Pertemuan Solo yang tidak diduga Prabowo itu dan tidak pula bisa dihindarinya, ternyata Jokowi telah mempersiapkan orang orang untuk di masukan kedalam Kabinet Merah Putih,” kata kader PDIP yang dekat dengan Taufik Kiemas, Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (24/10/2024).

Dalam pertemuan Solo itu, kata Beathor, Jokowi minta Prabowo merombak susunan Kabinet Merah Putih.

“Prabowo hadir bersama Dasco Ahmad, apa aja yang dirombak susunan Kabinet yang sudah dirancang Prabowo,” ungkap Beathor.

Beathor mengungkapkan, Jokowi telah mempersiapkan orang-orangnya untuk di masukan kedalam Kabinet Merah Putih di antaranya Luhut Binsar Panjaitan sebagai Dewan ekonomi dan Dewan Presiden, Budi Gunawan di MenKo, setelah di mundurkan dari BIN, Pratikno juga Menko.

“Memunculkan M Qodari di Wakil Ketua KSP, Qodari adalah penggagasan Jokowi 3 periode. Awalnya Prabowo hanya ingin memiliki 3-5 menteri koordinasi,” paparnya.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 13 Oktober 2024. Pertemuan tersebut berlangsung secara internal sekitar 1,5 jam.

Gibran sebelumnya mengkonfirmasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Solo itu saat ditemui seusai blusukan di Pasar Ampel, Kabupaten Boyolali, Minggu pagi tadi.

“Iya (bertemu Pak Jokowi dan Prabowo), nanti saya sama Mas Agus (calon bupati Boyolali nomor urut 2, Agus Irawan) mau jemput di Bandara, ,” ungkap Gibran kepada wartawan.

Disinggung soal agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo itu hari ini, Gibran hanya menyebut keduanya akan makan siang. “Nanti mau makan siang dengan Pak Presiden terpilih,” ucap dia.

Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, agenda makan siang Jokowi dan Prabowo sedianya akan bertempat di Restoran Diamond Solo. Namun, belakangan agenda itu berubah dan kemudian diadakan di kediaman Jokowi di Sumber tersebut. (*)

Oleh M Rizal Fadillah |  Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Pidato Presiden terlantik, sebelumnya terpilih, Prabowo Subianto cukup bombastis dan jika tidak melihat track record, maka pidato itu mengagumkan. Semua konten dinisbahkan demi rakyat, pemerintahan bersih dan mendorong agar rakyat berdaulat. Merdeka dari tekanan dan ancaman siapapun. Pokoknya hebatlah. Ada yang menyamakan dengan pidato Soekarno segala. Harapan digantungkan sangat tinggi.

Harapan itu mulai sirna dengan cepat setelah Prabowo mengumumkan susunan kabinet gembrot. Ini menjadi prestasi awal dalam hal  penggemukan. Kabinet bercitra daging eh dagang sapi. Sudah Menteri dan Wamen numpuk ditambah lagi dengan jabatan Utusan Khusus Presiden yang isinya antara lain Gus Miftah, Raffi Ahhmad dan Zita Anjani anak Zulhas.

Para Menteri di posisi strategis ternyata diisi oleh wajah-wajah orde lama, orde Jokowi. Orde yang telah terbukti apkiran dan berjalan disorder. Pidato menggebu hanya bumbu untuk mengambil keputusan abu-abu alias cemen.

Baru satu hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo sudah dikangkangi Gibran. Tanpa ba bi bu tiba-tiba Gibran menerima kunjungan Wakil Presiden RRC di Kantor Wapres yang dilanjutkan dengan makan siang bersama. Wapres Han Zheng dan Gibran menyatakan akan memperkuat kerjasama kedua negara.

Manuver politik brutal mulai dimainkan. 

Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto tampaknya bertekuk lutut di bawah kaki Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada penampakan Jokowi di belakang membayang.

Pidato hebat langsung melempem kaya kerupuk bukan saja saat takluk pada titipan Jokowi soal Kabinet, tetapi juga pada permainan atau manuver politik kunjungan Wapres RRC. Jokowi ternyata bawa-bawa China sang penjajah untuk menekan Prabowo. Apa yang dapat diharapkan dari Presiden yang berada dalam posisi di bawah tekanan ?

Manuver Gibran-Han Zheng adalah teror bagi jalannya pemerintahan Prabowo. Pemerintahan belum berjalan sudah diwarnai dengan tekan menekan, pengaruh mempengaruhi serta ancam mengancam. Gestur para pemain sulit untuk berdusta. Rakyat yang katanya berdaulat masih ditempatkan sebagai penonton. Menikmati pertunjukan para oligarki yang sedang bermonolog demi dirinya sendiri.

Rezim baru tidak tahu malu dan tidak mau tahu dengan goncangan perasaan rakyat. Rakyat kecewa dengan kabinet yang bakal memboroskan anggaran, kabinet suka-suka gue, kabinet bagi-bagi kue. Bahagia dapat kue baru juga dilantik Mendes & DT Yandri Susanto asal PAN langsung mengundang peringatan kematian ibunya dengan kop surat undangan Mendes & DT. Dari RW sampai Posyandu diundang. Kampungan sekali dan super cemen.

Rakyat kecewa dengan rezim Jokowi yang dikooptasi oleh China dan kini rezim Prabowo tak berdaya untuk melepaskannya. Pidato kemerdekaan dan kerakyatan hanya retorika.

Dulu lebih dahsyat lagi dalam beretorika, mimbar pun dipukul-pukul demi timbul dan tenggelam bersama rakyat. Ketika rakyat tenggelam, Prabowo malah timbul bersama Jokowi. Rakyat menjadi mimbar yang dipukul-pukul dengan keras, untung mimbarnya sabar hingga tidak ambruk.

Prabowo harus berontak atas kungkungan Jokowi jika ingin mandiri, merdeka dan mendapat dukungan rakyat. Saatnya untuk timbul bersama rakyat, bukan sebaliknya menenggelamkan rakyat. Jika tidak, Prabowo hanya wayang yang dimainkan dalang.

Lalu ditentukan kapan bermain dan kapan dimasukan ke dalam kotak, kapan berjaya dan kapan pula untuk dimatikan.

Tanpa ada gebrakan dan pemberontakan, maka rezim Prabowo Gibran akan menjadi rezim cemen yang hanya berpura-pura pro rakyat. (*)

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati 

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung menahan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur dalam kasus penyerangan dan pembunuhan terhadap pacarnya Dini Sera Afrianti, Rabu (23/10).

Mereka adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Ketiganya ditangkap di sejumlah tempat di Surabaya. Sebelum dibawa ke Jakarta, ketiganya diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati mengatakan ketiganya ditangkap atas dugaan menerima gratifikasi dalam kasus bebas Ronald Tannur.

“Di mana ada tiga orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara penanganan Ronald Tannur. Jadi, sudah ada tiga orang yang sedang diperiksa di Kejati Jatim oleh tim Kejagung,” kata Mia.

Walakin, Mia tidak menjelaskan secara rinci terkait penangkapan tersebut. Sebab, Kejati Jatim hanya memfasilitasi tempat karena lokasi penangkapan ada di Jatim. 

“Kejagung yang melaksanakan kegiatannya kami wajib mendukung sepenuhnya. Nanti jam 19.00 WIB, Pak Jampidsus sendiri yang akan langsung memaparkan kasusnya terkait penanganan tersebut,” jelasnya.

Mia hanya memastikan kasus itu masuk tahap penyidikan, yang artinya ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau sudah penyidikan, sudah pasti tersangka kalau penyidikan,” jelas Mia. (jpnn)

Adik dan ayah Almarhumah Dini Sera Afirianti, Alfikarisma (kiri) dan Ujang Suherman (kanan) menangis saat mengadukan Vonis Bebas Ronald Tannur ke Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024) 

SANCAnews.id – Tim kuasa hukum korban Dini Sera Afriyanti, Dimas Yemahura mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menahan tiga pengacara dan satu hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ketiga orang tersebut diduga sebagai salah satu anggota majelis hakim yang mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

"Merespons berita terkait ditangkapnya tiga hakim dan satu pengacara terkait dengan kasus di PN Surabaya yakni diduga kasus dari GRT, tentu disini kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah hirabbil alamin sedalam-dalamnya, dan mengucap terima kasih setinggi-tingginya kepada Kejagung, yang telah merespons dan juga mendengarkan harapan dari kami keluarga korban dan pengacara korban, tentang janggalnya putusan di PN Surabaya," kata Dimas kepada JawaPos.com, Rabu (23/10).

Dimas menyatakan, sejak awal dirinya memang merasa janggal atas putusan PN Surabaya yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur. Kejanggalan itu terjawab, diduga terdapat dugaan suap terhadap majelis hakim yang mengadili terdakwa Ronald Tannur.

"Ini buktinya bahwa putusan di PN Surabaya itu ternyata mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan terbukti pelakunya diduga adalah pengacara dan tiga hakim tersebut," ucap Dimas.

Oleh karena itu, Dimas berharap Kejagung dapat mengembangkan kasus dugaan suap itu. Bahkan, menyeret pihak-pihak yang diduga dibalik kasus suap itu.

Ia menekankan, akibat adanya dugaan suap itu sangat mencederai dunia peradilan. Bahkan, kepercayaan publik terhadap dunia peradilan menjadi semakin menurun.

"Karena kita tahu akibat adanya putusan GRT, yang membebaskan GRT tersebut, kita lihat bagaimana rusaknya hukum yang ada di Indonesia dan turunnya kepercayaan publik terhadap penegakkan keadilan yang ada di Republik Indonesia. Saya sangat apresiasi penangkapan ini," ujar Dimas.

Lebih lanjut, Dimas memastikan, pihaknya akan membantu Kejaksaan Agung dalam mengembangkan kasus tersebut.

"Saya akan mendukung Kejagung untuk bisa menangkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus suap ini," tegas Dimas.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 3 hakim di  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ditangkap.

“Betul (ada penangkapan),” ucap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, Rabu (23/10).

Pihak yang terkena OTT ini diduga hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Namun, Febrie belum merespon lebih jauh mengenai hal itu.

"Terkait Tanur sore ada keterangan dari Kapuspenkum," jelas Febrie.

Seperti diketahui, pada akhir Juli lalu, Ronald Tannur yang merupakan anak anggota DPR saat itu, menjalani sidang vonis. Oleh hakim PN Surabaya, Ronald Tannur lantas divonis bebas.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut terdiri dari tiga orang. Mereka yakni, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Putusan itu menjadi kontroversial karena rekaman CCTV dan reka adegan menunjukkan Ronald Tannur sengaja melindas Dini Sera Afrianti. (jawapos)

Peristiwa Trisakti 1998/Net 

SANCAnews.id – Pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya terus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di era Jokowi-Ma'ruf. Pandangan itu disampaikan para pelaku dan aktivis Trisakti 98 yang tergabung dalam Persatuan dan Persaudaraan Trisakti 98 (Paperti 98).

Mereka menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan Tragedi 1998 bukanlah Pelanggaran HAM berat.

Ketua Paperti 98 Achmad Kurniawan menilai, pemerintahan baru semestinya melanjutkan komitmen Jokowi dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang PPHAM Non-Yudisial atas Pelanggaran HAM Berat dalam rangka Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Non-Yudisial.

"Seharusnya pemerintahan baru ini tinggal menyelesaikan dan menyempurnakannya saja," kata Achmad Kurniawan dalam keterangan resmi pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang sama, pengurus paperti 98 yang lain Tommy Rahaditia, menyatakan Pernyataan Yusril Ihza Mahendra ini sangat rentan dalam membuka luka lama para korban Tragedi 98.

Alih-alih membuat terang kasus, Tommy menduga adanya agenda tersembunyi dari pernyataan Yusril Ihza Mahendra tersebut.

"Ada udang dibalik batu dari pernyataan Yusril tersebut," kata Tommy.

Paperti 98 pun menyarankan pemerintahan baru Prabowo-Gibran fokus dalam kesejahteraan rakyat dan rekonsiliasi atas semua kejadian kelam di masa lalu, sehingga rakyat menjadi optimis menatap masa depannya.

Usai dilantik jadi Menko, Yusril menjelaskan bahwa peristiwa 98 bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

"Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Yusril.

Namun, Yusril Ihza Mahendra segera mengklarifikasi pernyataannya terkait tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Yusril pun mengaku tak tahu jelas maksud yang ditanyakan wartawan saat itu.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada Pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya," jelasnya. (rmol)