SANCAnews.id

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal 

SANCAnews.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran Rakabuming belum genap seminggu dilantik langsung disambut demo buruh. Ribuan buruh turun ke jalan pada Kamis (24/10) untuk menuntut kenaikan upah minimum (UM) tahun 2025 sebesar 8-10 persen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, kenaikan UM ini harus dilakukan. Mengingat, buruh sudah lama puasa atas kenaikan UM yang layak.

Dia mengatakan, dalam 5 tahun terakhir upah persalinan dan UM tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam 3 tahun pertama, itu bahkan tidak naik sama sekali, alias 0 persen.

Bahkan, pada waktu itu harga barang naik menjadi 3 persen. Kemudian, dalam dua tahun ke depan, ada peningkatan tetapi hanya 1,58 persen, lebih rendah dari tingkat inflasi Indonesia sebesar 2,8 persen.

“Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah,” ujarnya dalam aksi demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10).

Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk menaikkan UM 2025 sebesar 8-10 persen. Hal ini mengacu pada angka inflasi dalam dua tahun terakhir yang berada pada kisaran 2,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Sehingga, jika digabungkan, totalnya sekitar 7,7 persen.

“Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8 persen. Namun, KSPI mengusulkan penambahan 2 persen. Sehingga kenaikannya menjadi 10 persen, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan," paparnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut.

Dengan standar upah ini, diyakininya, akan berdampak pada target Presiden Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Karenanya, pemerintah diminta tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mengingat selama dua tahun terakhir, kenaikan UM sangat rendah ketika menggunakan rumus perhitungan yang ada dalam PP tersebut.

Menurutnya, ketika kenaikan UM rendah maka daya beli pun akan linier dengan itu. Konsumsi masyarakat akan merosot tajam. Padahal, konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54 persen dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan,” paparnya.

Oleh sebab itu, dalam aksi tersebut, serikat buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya bidang ketenagakerjaan. Iqbal menegaskan, aturan yang digadang-gadang bakal menaikkan jumlah investasi justru berakhir dengan banyaknya PHK setahun terakhir.

Dia berharap, dua tuntutan tersebut dapat diakomodasi oleh presiden baru. Apabila tidak, maka buruh akan bersiap mogok nasional mulai akhir Oktober ini. Keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. (jawapos)

Guru Guru yang berdemonstrasi di depan PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (24/10/2024

SANCAnews.id – Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI memadati Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), guna memberi dukungan kepada guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani yang menjalani sidang perdana, Kamis (24/10/2024).

Supriyani adalah guru kehormatan yang dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa yang juga anak -anak polisi di daerah tersebut.

Dikutip JPPN dari Antara di PN Andoolo, ribuan pedemo mulai mendatangi PN Andoolo pada pukul 09.00 WITA. Mereka berangsur-angsur datang mengelilingi kantor pengadilan dengan menggunakan baju kesatuan PGRI, sembari meneriakkan kata "hidup guru".

Dukungan itu diberikan kepada guru honorer Supriyani yang menjalani sidang perkara yang menimpanya terkait dengan tuduhan penganiayaan kepada salah seorang siswanya di SDN 4 Baito.

Salah seorang guru SDN 2 Andoolo, Darma saat ditemui mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas sesama guru, terlebih lagi ada guru yang tertindas.

"Sebagai guru harus kawal terus kasus ini. Saya rela tidak masuk mengajar untuk membela saudara saya ini (Supriyani)," kata Darma.

Selama dia menjadi guru dalam kurun waktu 22 tahun, tidak ada guru yang tega menyakiti anak didiknya seperti itu, apalagi siswa yang menjadi korban dalam tuduhan kasus Supriyani itu masih duduk di bangku kelas 1 SD.

"Sekejam apa pun guru itu tidak akan pernah sampai tega. Saya memang sering juga mengomel di sekolah, tetapi tidak pernah pukul anaknya orang," tuturnya.

Guru yang berdemonstrasi di depan PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (24/10/2024). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra Darma mengungkapkan bahwa alasan mereka ke PN Andoolo hanya untuk menuntut kepada para penegak hukum untuk membebaskan Supriyani.

Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Palangga Selatan Abdurrahim mengatakan bahwa aksi tersebut bentuk dukungan dari rekan seprofesi guru terhadap Supriyani yang tengah tertimpa musibah.

"Bukan itu saja, kami berharap dari kasus ini tidak ada lagi Supriyani-Supriyani lainnya," kata dia. Abdurrahim bahkan mendorong agar pihak terkait menelusuri kabar soal dugaan permintaan uang damai kepada guru Supriyani. "Kami juga berharap kepada pihak-pihak seperti dugaan Rp 50 juta itu bisa benar-benar ditelusuri," ucap Abdurrahim.

Dia berharap ke depannya kasus-kasus yang mengkriminalisasi guru di Indonesia ini tidak terjadi lagi. Aksi di depan PN Andoolo tersebut berlangsung secara damai dan kondusif hingga sekitar pukul 10.45 WITA. Mereka lantas meninggalkan PN usai pelaksanaan sidang pembuka Supriyani selesai. (jpnn)

Artis Sandra Dewi (tengah) bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024) 

SANCAnews.id – Pengacara Terdakwa Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat permintaan ke Pengadilan Korupsi Jakarta (Tipikor) untuk melepaskan aset Sandra Dewi yang disita oleh kantor jaksa agung. Surat itu dikirim melalui satu layanan terintegrasi atau PTSP di pengadilan.

"Di akhir persidangan, kami sudah memohon untuk aset-aset yang tidak terkait atau yang tidak masuk dalam dakwaan, kami mohon supaya itu dilepas sitanya," kata Andi kepada awak media usai sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2024.

Ia menuturkan dalam persidangan tadi, majelis hakim menyebut akan mempertimbangkan permohonan tersebut. "Kami menunggu putusan majelis hakim," ucap Andi.

Sebelumnya, aktris Sandra Dewi menyatakan keberatannya atas tindakan Penyidik Kejaksaan Agung yang menyita properti, tabungan, hingga tas-tas mewah miliknya. Ia menyebut aset tersebut merupakan milik pribadi, bukan berasal dari sang suami.

"Apartemen yang disita adalah pemberian dari Paramount Serpong saat saya menjadi brand ambasador. Saya dikontrak dan diberikan 2 unit apartemen," katanya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi menyebut sudah menjadi artis sejak 2004. Sehingga, wajar jika dirinya memiliki tabungan dengan nominal besar.

Ia pun menyesalkan tindakan penyidik yang juga menyita tabungannya di Bank CIMB Niaga. Sebab, tabungan itu adalah murni hasil kerjanya sebagai artis, bukan berasal dari Harvey maupun Suparta dan Reza Andriansyah. "Saya sudah buktikan dengan rekening koran," ujarnya.

Tidak hanya itu, Sandra Dewi juga menyebut sebanyak 88 tas mewah miliknya turut disita penyidik padahal tas tersebut adalah bayaran dari endorsment. Bahkan, dia mengatakan selama menikah dengan Harvey, suaminya tidak pernah membelikan tas.

"Di tahun 2013 banyak mengendors saya. Tas (88 buah) ini tidak pernah dibeli suami saya, karena dia tahu saya sudah mendapatkan tas-tas itu," ucap Sandra Dewi.

Berikutnya, dia menyesalkan tindakan penyidik Kejagung yang tetap menyita perhiasannya, padahal telah memanggil tiga dari 23 pemilik toko yang melakukan kontrak kerja sama dengannya. (tempo)

Presiden terpilih Prabowo Subianto ditemani Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bertemu Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Ahad (13/10/2024) 

SANCAnews.id – Pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di Solo pada 13 Oktober 2024 adalah upaya mantan walikota solo untuk mempercayakan orang -orangnya di kabinet merah dan putih.

Selama pertemuan itu, Prabowo hanya mengikuti Jokowi karena dia disandera sebelum mantan Kopassus Danjen telah menyusun kabinet tanpa termasuk orang -orang Jokowi.

“Pertemuan Solo yang tidak diduga Prabowo itu dan tidak pula bisa dihindarinya, ternyata Jokowi telah mempersiapkan orang orang untuk di masukan kedalam Kabinet Merah Putih,” kata kader PDIP yang dekat dengan Taufik Kiemas, Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (24/10/2024).

Dalam pertemuan Solo itu, kata Beathor, Jokowi minta Prabowo merombak susunan Kabinet Merah Putih.

“Prabowo hadir bersama Dasco Ahmad, apa aja yang dirombak susunan Kabinet yang sudah dirancang Prabowo,” ungkap Beathor.

Beathor mengungkapkan, Jokowi telah mempersiapkan orang-orangnya untuk di masukan kedalam Kabinet Merah Putih di antaranya Luhut Binsar Panjaitan sebagai Dewan ekonomi dan Dewan Presiden, Budi Gunawan di MenKo, setelah di mundurkan dari BIN, Pratikno juga Menko.

“Memunculkan M Qodari di Wakil Ketua KSP, Qodari adalah penggagasan Jokowi 3 periode. Awalnya Prabowo hanya ingin memiliki 3-5 menteri koordinasi,” paparnya.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 13 Oktober 2024. Pertemuan tersebut berlangsung secara internal sekitar 1,5 jam.

Gibran sebelumnya mengkonfirmasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Solo itu saat ditemui seusai blusukan di Pasar Ampel, Kabupaten Boyolali, Minggu pagi tadi.

“Iya (bertemu Pak Jokowi dan Prabowo), nanti saya sama Mas Agus (calon bupati Boyolali nomor urut 2, Agus Irawan) mau jemput di Bandara, ,” ungkap Gibran kepada wartawan.

Disinggung soal agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo itu hari ini, Gibran hanya menyebut keduanya akan makan siang. “Nanti mau makan siang dengan Pak Presiden terpilih,” ucap dia.

Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, agenda makan siang Jokowi dan Prabowo sedianya akan bertempat di Restoran Diamond Solo. Namun, belakangan agenda itu berubah dan kemudian diadakan di kediaman Jokowi di Sumber tersebut. (*)

Oleh M Rizal Fadillah |  Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Pidato Presiden terlantik, sebelumnya terpilih, Prabowo Subianto cukup bombastis dan jika tidak melihat track record, maka pidato itu mengagumkan. Semua konten dinisbahkan demi rakyat, pemerintahan bersih dan mendorong agar rakyat berdaulat. Merdeka dari tekanan dan ancaman siapapun. Pokoknya hebatlah. Ada yang menyamakan dengan pidato Soekarno segala. Harapan digantungkan sangat tinggi.

Harapan itu mulai sirna dengan cepat setelah Prabowo mengumumkan susunan kabinet gembrot. Ini menjadi prestasi awal dalam hal  penggemukan. Kabinet bercitra daging eh dagang sapi. Sudah Menteri dan Wamen numpuk ditambah lagi dengan jabatan Utusan Khusus Presiden yang isinya antara lain Gus Miftah, Raffi Ahhmad dan Zita Anjani anak Zulhas.

Para Menteri di posisi strategis ternyata diisi oleh wajah-wajah orde lama, orde Jokowi. Orde yang telah terbukti apkiran dan berjalan disorder. Pidato menggebu hanya bumbu untuk mengambil keputusan abu-abu alias cemen.

Baru satu hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo sudah dikangkangi Gibran. Tanpa ba bi bu tiba-tiba Gibran menerima kunjungan Wakil Presiden RRC di Kantor Wapres yang dilanjutkan dengan makan siang bersama. Wapres Han Zheng dan Gibran menyatakan akan memperkuat kerjasama kedua negara.

Manuver politik brutal mulai dimainkan. 

Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto tampaknya bertekuk lutut di bawah kaki Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada penampakan Jokowi di belakang membayang.

Pidato hebat langsung melempem kaya kerupuk bukan saja saat takluk pada titipan Jokowi soal Kabinet, tetapi juga pada permainan atau manuver politik kunjungan Wapres RRC. Jokowi ternyata bawa-bawa China sang penjajah untuk menekan Prabowo. Apa yang dapat diharapkan dari Presiden yang berada dalam posisi di bawah tekanan ?

Manuver Gibran-Han Zheng adalah teror bagi jalannya pemerintahan Prabowo. Pemerintahan belum berjalan sudah diwarnai dengan tekan menekan, pengaruh mempengaruhi serta ancam mengancam. Gestur para pemain sulit untuk berdusta. Rakyat yang katanya berdaulat masih ditempatkan sebagai penonton. Menikmati pertunjukan para oligarki yang sedang bermonolog demi dirinya sendiri.

Rezim baru tidak tahu malu dan tidak mau tahu dengan goncangan perasaan rakyat. Rakyat kecewa dengan kabinet yang bakal memboroskan anggaran, kabinet suka-suka gue, kabinet bagi-bagi kue. Bahagia dapat kue baru juga dilantik Mendes & DT Yandri Susanto asal PAN langsung mengundang peringatan kematian ibunya dengan kop surat undangan Mendes & DT. Dari RW sampai Posyandu diundang. Kampungan sekali dan super cemen.

Rakyat kecewa dengan rezim Jokowi yang dikooptasi oleh China dan kini rezim Prabowo tak berdaya untuk melepaskannya. Pidato kemerdekaan dan kerakyatan hanya retorika.

Dulu lebih dahsyat lagi dalam beretorika, mimbar pun dipukul-pukul demi timbul dan tenggelam bersama rakyat. Ketika rakyat tenggelam, Prabowo malah timbul bersama Jokowi. Rakyat menjadi mimbar yang dipukul-pukul dengan keras, untung mimbarnya sabar hingga tidak ambruk.

Prabowo harus berontak atas kungkungan Jokowi jika ingin mandiri, merdeka dan mendapat dukungan rakyat. Saatnya untuk timbul bersama rakyat, bukan sebaliknya menenggelamkan rakyat. Jika tidak, Prabowo hanya wayang yang dimainkan dalang.

Lalu ditentukan kapan bermain dan kapan dimasukan ke dalam kotak, kapan berjaya dan kapan pula untuk dimatikan.

Tanpa ada gebrakan dan pemberontakan, maka rezim Prabowo Gibran akan menjadi rezim cemen yang hanya berpura-pura pro rakyat. (*)