SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu, (20 Oktober 2024) 

SANCAnews.id – Usai dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029 di Gedung MPR, Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Seperti dilansir RMOL, Prabowo yang menumpang mobil Limousine Maung MV3 Garuda berwarna putih terus menyapa warga dari atas atap mobil yang menunggu kedatangannya di depan Istana Negara.

Rombongan Prabowo tiba di Istana Negara pada pukul 13.20 WIB. Sebelumnya, rombongan Presiden keenam, Joko Widodo sudah terlebih dahulu tiba di Istana Negara pada pukul 12.40 WIB.

Setelah acara Rapat Paripurna Pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung MPR RI, Jakarta, akan dilanjutkan acara serah terima jabatan dari Jokowi kepada Prabowo di Istana Negara pada siang ini. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo memeriksa pasukan pada upacara pisah sambut di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) 
 

SANCAnews.id – Presiden Indonesia Prabowo Subianto meyakinkan pihaknya akan menjalankan pemerintahan dengan tulus ikhlas dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dengan penuh semangat usai dilantik secara resmi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih kami," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan.

"Kami akan menguatamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami," sambungnya.

Prabowo menyebut, tantangan pemerintahan Indonesia ke depan tidak mudah. Dengan beragam budaya dan kejayaan alam yang dimiliki Indonesia, harus berani melangkah masa depan dengan penuh optimisme.

"Saya selalu mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman," tegas Prabowo.

Menurutnya, kemerdekaan bangsa Indonesia diraih melalui pengorbanan yang tidak mudah. Ia menekankan, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat miskin yang memberi makan kepada pejuang-pejuang.

"Jangan lah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan kita tidak punya anggaran APBN, pasukan kita tidak digaji, siapa yang memberi makan kepada kita yang memberi makan adalah para petani di desa-desa, para nelayan, para pekerja, terus menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia," pungkasnya. (jawapos)

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari dalam sebuah diskusi di jakarta, Sabtu (19/10/2024) 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, melontarkan guyonan soal Presiden Jokowi. Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi merupakan PKB. Ternyata yang artinya.

Feri menjelaskan, PKB merupakan singkatan dari Presiden Kebalikan Bicaranya. Atau mulut tak sesuai perilakunya. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi PKB Insight HUB VOL 1: Transisi Pemerintahan Indonesia 2024 di Lucy Curated Compound, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

“Jokowi adalah PKB. Maksudnya 'Presiden Kebalikan Bicaranya'. Apa-apa kebalikan, mau berantas korupsi, tapi yang dirusak KPK-nya dulu. Mau bilang anaknya adalah bukan politisi, faktanya lebih politisi daripada politisi,” ujar Feri.

Ia mengungkap, masyarakat dahulu kala turut bangga melihat ada keluarga istana yang tidak berkecimpung di dunia politik. Putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dulu sempat berjualan martabak, sementara putra bungsunya berjualan pisang.

Sebab, sejarah menunjukkan, anak-anak presiden biasanya selalu terjun dan masuk ke ruang yang sangat elit. “Nah begitu Pak Jokowi memperlihatkan anaknya tidak masuk ke ruang itu, dia masuk ke ruang yang tidak disangka-sangka,” tuturnya.

Berkaca dari hal itu, Feri menerangkan, publik akhirnya sadar bahwa sistem politik yang diciptakan hari ini, merupakan penyesalan atas apa yang telah terjadi belakangan ini.

“Oleh karena itu sistem yang membuat kita terpaksa memilih Pak Jokowi, yang kebetulan pandai menghias dirinya. Orang ini (Jokowi) enggak malu-malu bersentuhan dengan hal-hal kotor, umum, gitu ya. Muncul dengan sikap-sikap anak muda yang mau bicara dengan anak muda, tidak gengsian, gitu. Kayaknya itu yang disukai anak muda,” sambung dia. (inilah)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Yulianus Henock Sumual 

SANCAnews.id – Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terbilang cukup gemuk. Hal ini terlihat dari banyaknya kementerian yang akan dibentuk.

Diketahui, sejumlah kementerian dipilih untuk dipisahkan dalam pemerintahan mendatang. Kondisi ini tentu akan membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, kinerja pemerintahan harus dimaksimalkan dan efektif untuk kepentingan rakyat.

Mencermati pemanggilan calon menteri, calon wakil menteri, dan pimpinan lembaga yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual berharap, meski terkesan gemuk, kabinet Prabowo-Gibran harus bekerja efektif.

“Sisi positifnya, dengan penambahan menteri koordinator dan beberapa kementerian dipecah jadi dua atau bahkan tiga kementerian baru, kerjanya bisa lebih fokus menyejahterakan rakyat. Kabinetnya boleh gemuk, tapi rakyat jangan sampai malah lebih kurus,” ungkapnya, dilansir jpnn.

Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak Kaltim 2024-2029 ini juga berharap adanya keterwakilan menteri yang berasal dari Kalimantan. “Bagaimana pun, Ibu Kota Nusantara berada di Kaltim. Jadi, kami berharap agar ada keterwakilan warga Kalimantan, khususnya Kaltim, di kabinet Prabowo-Gibran,” urainya.

Yulianus Henock menegaskan dukungannya pada program-program prioritas Prabowo-Gibran seperti memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia melalui anggaran bidang pendidikan, dan peningkatan pertahanan keamanan negara.

Kemudian mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital, serta pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif.

“Program lain seperti memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan kesetaraan gender serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan juga harus dikontrol oleh lembaga legislatif agar berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.

Demikian pula program memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan tolerans. “Kita berharap, kabinet yang prorakyat dapat membela kepentingan rakyat dan menempatkan negara di atas segala-galanya, sehingga program-program prioritas Prabowo-Gibran dapat terlaksana maksimal,” pungkasnya.

Tidak lupa, dia menyampaikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

”Selamat atas resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil presiden Indonesia 2024-2029 untuk Prabowo-Gibran pada pelantikan di Gedung MPR RI 20 Oktober 2024. Sebagai Senator, kami mengapresiasi hadirnya duet pemimpin baru Indonesia, semoga bisa membawa bangsa kita menuju Indonesia Maju guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ini.

Yulianus Henock menyatakan, sebagai senator, rakyat menanti kabinet kerja yang diangkat Presiden Prabowo, apakah sesuai dengan harapan atau tidak.

“Kami berharap agar kabinet Prabowo-Gibran benar-benar mengutamakan ‘zaken kabinet’, dikuasai orang-orang profesional di bidangnya, dan tidak mengutamakan balas jasa tim sukses atau partai pendukung saat Pilpres lalu,” ungkap anggota Komite II dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI ini. (fajar)

Presiden Joko Widodo, Iriana, Kaesang Pangarep, dan Erina Gudono (foto: Instagram @erinagudono) 

SANCAnews.id – Aksi menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono yang kembali pamer kemewahan usai melahirkan di rumah sakit kembali menuai reaksi netizen.

Kali ini, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan anak-anak Jokowi yang sebelumnya dilaporkan sejumlah aktivis kembali mencuat ke publik.

Salah satunya dari akun pegiat media sosial bercentang biru, @BosPurwa. Dia membahas terkait kontroversi anak-anak dan menantu Jokowi.

"Dari kasus Private Jet ke kasus Private Chef Omakase. Suami erina, adik fufufafa, anak bungsu mulyono ini walo dibungkus pura-pura lugu, karakter yg selalu dimainkan bapaknya tapi kontroversi ini akan terus berlanjut karena dia pegang 'duit panas!'," tulis @BosPurwa dikutip Sabtu (19/10/2024).

Mungkin, lanjut dia, dalam point of view, sudut pandang kedua anak Mulyono ini adalah alur dan peristiwa bisnis biasa. Tapi ini sejatinya praktik kolusi, mereka bisa dapatkan itu karena jabatan yang disandang bapaknya

"Kenapa selain korupsi, KOLUSI dan NEPOTISME itu sangat BERBAHAYA bagi kehidupan berbangsa dan negara? Agenda Reformasi Cc @prabowo," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa Kaesang-Gibran dapat suntikan dana 101 Miliar itu dari anak perusahaan Sinar Mas setelah gugatan pemerintah 7,9 Triliun tentang Karhutla, dikabulkan MA hanya 78,5 Miliar alias negara tekor 7,8215 T.

Sinar Mas juga diduga terlibat dalam kasus korupsi dana Taspen dengan kerugian negara 1 Triliun melalui pembelian saham reksa dana. Sebelum itu CEO Sinar Mas dengan Raffi Ahmad membentuk aliansi dengan Kaesang bahkan membuat pusat kuliner di BSD 6 bulan lalu (Rans Nusantara Hebat).

"Tidak sampai di situ, Sinar Mas juga mendapat privilege dari presiden dengan ditunjuknya Dhony Rahajoe, pimpinan Sinar Mas sebagai wakil kepala otorita IKN. Wow😱 Ini juga yang coba diadukan @UbedilahB ke @KPK_RI," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2022 lau.

Ia menekankan, melaporkan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

"Bahwa ada kepentingan politik, enggaklah, saya ini kan akademisi, saya bukan politisi, sebagai warga negara berhak untuk melakukan (laporan) itu," kata Ubedilah pada 15 Januari 2022 lalu.

Sebagai PNS, Ubedilah merasa memiliki kewajiban untuk membela negara apabila ada praktik penyelenggara negara yang bertentangan dengan undang-undang. 

Adapun Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ke KPK.

Laporan itu berawal pada 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp 78 miliar. "Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," ujar Ubedilah.

Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah. (fajar)