SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo, Iriana, Kaesang Pangarep, dan Erina Gudono (foto: Instagram @erinagudono) 

SANCAnews.id – Aksi menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono yang kembali pamer kemewahan usai melahirkan di rumah sakit kembali menuai reaksi netizen.

Kali ini, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan anak-anak Jokowi yang sebelumnya dilaporkan sejumlah aktivis kembali mencuat ke publik.

Salah satunya dari akun pegiat media sosial bercentang biru, @BosPurwa. Dia membahas terkait kontroversi anak-anak dan menantu Jokowi.

"Dari kasus Private Jet ke kasus Private Chef Omakase. Suami erina, adik fufufafa, anak bungsu mulyono ini walo dibungkus pura-pura lugu, karakter yg selalu dimainkan bapaknya tapi kontroversi ini akan terus berlanjut karena dia pegang 'duit panas!'," tulis @BosPurwa dikutip Sabtu (19/10/2024).

Mungkin, lanjut dia, dalam point of view, sudut pandang kedua anak Mulyono ini adalah alur dan peristiwa bisnis biasa. Tapi ini sejatinya praktik kolusi, mereka bisa dapatkan itu karena jabatan yang disandang bapaknya

"Kenapa selain korupsi, KOLUSI dan NEPOTISME itu sangat BERBAHAYA bagi kehidupan berbangsa dan negara? Agenda Reformasi Cc @prabowo," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa Kaesang-Gibran dapat suntikan dana 101 Miliar itu dari anak perusahaan Sinar Mas setelah gugatan pemerintah 7,9 Triliun tentang Karhutla, dikabulkan MA hanya 78,5 Miliar alias negara tekor 7,8215 T.

Sinar Mas juga diduga terlibat dalam kasus korupsi dana Taspen dengan kerugian negara 1 Triliun melalui pembelian saham reksa dana. Sebelum itu CEO Sinar Mas dengan Raffi Ahmad membentuk aliansi dengan Kaesang bahkan membuat pusat kuliner di BSD 6 bulan lalu (Rans Nusantara Hebat).

"Tidak sampai di situ, Sinar Mas juga mendapat privilege dari presiden dengan ditunjuknya Dhony Rahajoe, pimpinan Sinar Mas sebagai wakil kepala otorita IKN. Wow😱 Ini juga yang coba diadukan @UbedilahB ke @KPK_RI," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2022 lau.

Ia menekankan, melaporkan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

"Bahwa ada kepentingan politik, enggaklah, saya ini kan akademisi, saya bukan politisi, sebagai warga negara berhak untuk melakukan (laporan) itu," kata Ubedilah pada 15 Januari 2022 lalu.

Sebagai PNS, Ubedilah merasa memiliki kewajiban untuk membela negara apabila ada praktik penyelenggara negara yang bertentangan dengan undang-undang. 

Adapun Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ke KPK.

Laporan itu berawal pada 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp 78 miliar. "Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," ujar Ubedilah.

Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah. (fajar)

Pengamanan ketat dilakukan di pintu gerbang Gedung DPR 

SANCAnews.id – Sehari menjelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mulai dijaga ketat.

Menurut pantauan Kantor Berita Politik RMOL, pengamanan ketat sudah diberlakukan sejak pintu gerbang Gedung DPR, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Tak hanya personel yang bersiaga, kendaraan taktis juga berjejer di depan pintu gerbang, antara lain puluhan sepeda motor personel Brimob, mobil pengendali massa (Raisa), dan mobil water cannon.

Di dalam Kompleks Parlemen dekat gedung kura-kura, juga disiagakan kendaraan taktis Anoa milik TNI hingga belasan unit.

Selain itu, detektor logam telah dipasang di setiap sisi pintu masuk gedung Kompleks Parlemen untuk men-screening alat-alat berbahaya bisa masuk ke dalam gedung.

Saat ini, pihak Sekretariat Jenderal MPR-DPR-DPD RI tengah mempersiapkan pelaksanaan gladi resik pelantikan Prabowo-Gibran.

Pelantikan Prabowo-Gibran akan dilaksanakan MPR RI pada Minggu pagi, 20 Oktober 2024. (*)

Pedagang menyiapkan kebutuhan pokok yang dijual di pasar Senen, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Pemerintah memprediksi laju inflasi sebesar 1,38% pada September 2022. 

SANCAnews.id – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti isu ketahanan pangan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kelaparan tersembunyi tertinggi di antara negara-negara berkembang.

"Dan bagi negara berkembang seperti Indonesia, hidden hunger ini justru menandakan bahwa masih banyak sebenarnya yang masuk kategori kelas menengah rentan, yang sebenarnya porsi (pendapatannya) sudah habis sebagian besar untuk beli bahan makanan, dan secara nutrisi maupun kualitas gizi itu sebenarnya sangat rendah sekali," tutur Bhima Yudhistira, Jumat (18/10).

Menurut dia, hal itu disebabkan juga karena porsi impor beras yang cukup tinggi memicu minimnya orang yang kini berminat menjadi petani. Data BPS mencatat, porsi impor beras Indonesia berasal dari Vietnam (74,06 persen), lalu Thailand (24,35 persen), dan India (0,39 persen). Belum lagi persoalan luas panen padi yang terus menyusut.

“Sebagai petani marginnya terlalu kecil, beras kita salah satu yang termahal di ASEAN. Tapi itu pun juga tidak membahagiakan petani, sehingga kita mengimpor beras dalam jumlah yang luar biasa besar di era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi yang senang di era pemerintahan Pak Jokowi adalah petani dari Thailand sama petani dari Vietnam. Itu yang paling senang di era pemerintahan Pak Jokowi," tutur Bhima. (jawapos)

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal 

SANCAnews.id – Sebanyak 5 juta buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional yang akan dilaksanakan bulan depan atau November 2024. Aksi ini menuntut kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, aksi mogok nasional rencananya akan digelar pada 11-12 November atau 25-26 November 2024. Mogok kerja ini melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia yang akan menghentikan produksi selama aksi mogok berlangsung.

“Sektor-sektor yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia," jelas Iqbal lewat keterangan resminya, Jumat 18 Oktober 2024.

Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan berdasarkan undang-undang mogok kerja di tempat kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Adapun lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR RI.

"Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya," ungkap Iqbal.

Iqbal yang juga Presiden KSPI turut mengimbau seluruh buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama aksi berlangsung.

"Tidak boleh ada tindakan kekerasan, kerusakan, atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi," tandasnya. (rmol)

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Dalam hitungan hari, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan. Sebagian harapan rakyat Indonesia ada di pundak mereka.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat melanjutkan capaian yang telah diraih selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Doli berpandangan, transformasi politik dan penguatan demokrasi harus terus dilakukan guna mewujudkan tujuan nasional yang berkeadilan dan makmur.

"Transformasi politik itu tak boleh berhenti karena belum sampai, tujuan akhir tercapainya tujuan nasional tadi. Selama belum sampai di sana maka transformasi di bidang apa saja, termasuk transportasi politik harus dilakukan," ungkap Doli, Jumat (18/10).

Doli juga menyoroti pentingnya modernisasi birokrasi sebagai faktor penentu dalam pelayanan publik. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai transformasi yang diinginkan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap catatan selama 26 tahun era reformasi.

Ia menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. "Termasuk penguatan demokrasi, seharusnya kita sudah mulai memaknai demokrasi secara substansial. Bahwa demokrasi bukan tujuan tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan," bebernya.

"Jadi bagaimana ke depan menempatkan Pemilu bukan hanya sekadar Pemilu tapi bisa memproduksi terjadinya percepatan masyarakat yang tertib hukum misalnya, Pemilu bisa berdampak pada pengentasan kemiskinan, Pemilu yang dapat berdampak pada institusi masyarakat dan seterusnya, itu yang bisa dikatakan kita cepat pada tujuan nasional," jelas Doli.

Dalam jangka pendek, Doli mengusulkan penyempurnaan delapan paket Undang-Undang yang berkaitan dengan politik, termasuk UU Pemilu, partai politik, dan kelembagaan negara.

Ia menganggap bahwa pemilu merupakan hulu dari semua produk politik dan institusi pemerintahan, sehingga penyempurnaan sistem pemilu harus menjadi prioritas.

"Saya kira harus dimulai dari penyempurnaan sistem UU Pemilu, kedua tentang partai politik dan keberadaan kelembagaan negara, DPR, DPRD diperkuat, UU pemerintahan daerah, desa, UU hubungan keuangan pusat daerah," ungkap Doli.

Doli juga membuka kemungkinan amandemen UUD 1945 sebagai langkah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.

Menyusul tahun 2024, yang menandai amandemen keempat, ia percaya sudah saatnya untuk mulai mendiskusikan amandemen kelima demi kemajuan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

"Sekarang kita harus mulai membicarakan amandemen UU ke lima, dalam rangka menyempurnakan sistem ketata negaraan, politik, pemerintahan, sistem pengelolaan pemerintahan dan seterusnya," jelasnya.

Raih Penghargaan

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, baru-baru ini meraih penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Politik dan Demokrasi. Doli menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya, yang dinilai sebagai dorongan untuk mengakselerasi demokrasi demi kepentingan rakyat Indonesia.

Menurut Doli, penghargaan ini merupakan kejutan sekaligus momen kebanggaan. Dia menyadari bahwa hal ini membawa tanggung jawab tambahan, karena sebagai anggota DPR RI, ia harus terus mempertahankan kinerja dan performa dalam melakukan transformasi politik dan demokrasi.

"Campur haru, senang, terima kasih. Penghargaan ini memicu motivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia," ungkap Doli di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (18/10/2024) malam.

Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai salah satu tokoh kunci di Komisi II DPR RI, yang mencetak rekor dengan menghasilkan 160 Undang-Undang (UU).

Prestasi ini bukan hanya dianggap sebagai pencapaian individu, tetapi juga mencerminkan kerja sama dan dedikasi seluruh anggota komisi.

Doli menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak dihasilkan dari target yang jelas, melainkan dari kerja keras dan komitmen anggota Komisi II untuk kepentingan rakyat.

Meskipun target legislasi awalnya lebih tinggi, yaitu 270 UU, tantangan lain seperti pengawasan dan budgeting membuat pencapaian 160 UU menjadi signifikan. “Kami fokus bekerja," imbuhnya. (jawapos)