SANCAnews.id

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani usai bertemu Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno ke kediamannya yang berada di Jalan Purwakarta, Jakarta, Rabu (16/10/2024) 

SANCAnews.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan pesan yang disampaikan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno kepada pimpinan MPR. Ia mengatakan Try Sutrisno meminta MPR agar berhati-hati saat hendak melakukan amandemen UUD 1945.

"Beliau berwanti-wanti, berpesan-pesan, jika MPR memikirkan tentang amandemen Undang-Undang Dasar, maka beliau meminta beberapa hal penting untuk dijaga betul," kata Muzani di kediaman Try Sutrisno, Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Muzani mengatakan jika Try Sutrisno meminta agar Pancasila dipertahankan sekuat mungkin. Ia menyebut permintaan Try Sutrisno itu selaras dengan komitmen semua pihak termasuk MPR dalam menjaga Pancasila.

"Beliau meminta agar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga tidak digantikan oleh apapun dengan alasan apapun," ucap Muzani.

Selain itu, lanjut Muzani, Try Sutrisno juga berharap nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak diubah. Begitu pun, Muzani menuturkan Sutrisno menekankan agar sistsm pemerintahan presidensial tidak diganti.

"Itulah beberapa hal dasar yang beliau minta untuk tetap dipertahankan," kata Muzani.

Selanjutnya, Muzani mengatakan jika Try Sutrisno juga mengingatkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk diperkuat.

"Kalau ada perubahan undang-undang 1945 dipikirkan betul supaya itu menjadi penyempurnaan, penguatan, dan itu minta betul-betul dipikirkan," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, para pimpinan MPR RI menemui Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno ke kediamannya yang berada di Jalan Purwakarta, Jakarta, Rabu (16/10/2024), guna menyerahkan surat undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Mereka tiba di kediaman Try itu pada pukul 11.24 WIB secara rombongan. Para pimpinan MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, langsung memasuki ruang tamu rumah dan disambut oleh Try Sutrisno.

Ketika tiba, Muzani pun tampak membawa berkas surat undangan tersebut untuk diberikan kepada wakil presiden dari era Presiden Soeharto itu. Di samping soal pemberian surat undangan, agenda Pimpinan MPR RI itu juga bertajuk Silaturahim Kebangsaan MPR RI.

Selain Muzani, Pimpinan MPR RI yang turut hadir mulai dari Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, dan Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Adapun Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI Andre Rosiade, serta Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah pun turut mendampingi pertemuan para pimpinan MPR itu. (inilah)

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto saat tiba di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024) 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto selesai memanggil sejumlah nama calon menteri di rumahnya di kawasan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, pada Senin dan Selasa (14-15/10/2024).

Jumlah nama yang akan membantu Jokowi baik di kementerian maupun lembaga sebanyak 107 orang. Ke-49 tokoh tersebut masing-masing merupakan calon menteri dan 58 calon wakil menteri serta kepala lembaga di pemerintahan mendatang. Jumlah tersebut dinilai sangat gemuk.

Terkait hal itu, sejumlah pengamat politik, pakar hukum, hingga pegiat media sosial menyampaikan pandangan kritis dan mengingatkan presiden terpilih.

"Kabinet Prabowo-Gibran diisi 107 orang?! WOW!! Ini sih serius nunjukin kecenderungan pemborosan anggaran dan hrs diwaspadai. Alih-alih fokus ke efektivitas dan efisiensi, eh kabinet malah membengkak! Ini justru bisa jd beban berat buat APBN," tulis pegiat media sosial bercentang biru di X, Tommy Shelby.

"Ini bener-bener keputusan yang tampaknya lebih mentingin politik daripada kepentingan rakyat. Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, harusnya pengelolaan anggaran itu bijak dan fokus ke prioritas pembangunan yang jadi perhatian utama. Kita patut mempertanyakan, apakah kabinet besar ini benar-benar diperlukan atau sekadar ngakomodasi kepentingan politik semata?" tanya Tommy, dikutip Rabu (16/10/2024).

Sementara itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, gemuknya kabinet pemerintahan Prabowo bakal timbulkan banyak permasalahan.

"Menurut saya nggak bagus (Kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri," kata Bivitri, beberapa waktu lalu.

Dia menerangkan bakal terjadi banyak permasalahan, dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan.

"Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul," terangnya.

Selain itu dikatakannya, buat kementerian baru dan bongkar kementerian butuh waktu yang lama untuk jadi stabil, minimal dua tahun.

"Itu semua akan membuat kementerian mungkin nggak jalan dengan cepat untuk menjalankan portofolionya masing-masing," lanjutnya.

Kemudian, dikatakan Bivitri banyaknya jumlah menteri juga akan memerlukan banyak anggaran.

"Nambah Kementerian pasti nambah anggaran yang banyak padahal kita lagi kayak gini situasinya," tandasnya. (fajar)

Budi Gunawan dan Jokowi 

SANCAnews.id – Budi Gunawan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Padahal, masa jabatan Jokowi tinggal 5 hari lagi. Kabar tersebut diketahui berdasarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.

Terkait hal itu, pengamat sosial politik, Jhon Sitorus kembali memberikan tanggapannya. Pria yang pernah membawa Jokowi menang di media sosial selama 2 periode itu menilai pencopotan itu merupakan manuver Jokowi untuk menghabisi PDIP.

"Gila, H-5 menjelang lengser masih bermanuver. Benar2 Jokowi menghabisi PDIP, agar jangan sampai Prabowo punya beban andai tidak jadi bertemu dengan Bu Mega. Apakah Herindra akan jadi kepala BIN paling singkat?" tanya Jhon, dikutip dari akun pribadinya di X, @JhonSitorus_18, Selasa (15/10/2024).

Hal senada juga disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia.

Dia mengatakan, pencopotan Budi Gunawan merupakan upaya Jokowi untuk memotong PDIP dengan Prabowo di tengah rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.

“Jokowi enggak mau PDIP masuk ke kabinet Prabowo karena takut kehilangan pamor. Sebab Prabowo pasti lebih mendengar PDIP ketimbang Jokowi,” ujar Dedi Kurnia, dilansir dari Sindo.

Sejauh ini, lanjut Dedi, calon menteri kabinet yang dipanggil Prabowo adalah orang-orang yang loyal kepada Jokowi. Meski begitu, segala kemungkinan bisa berubah mengingat pelantikan para menteri tersebut belum dilakukan.

Karenanya, belum bisa dikatakan jika Prabowo dan PDIP mengalami perpecahan. “Sepanjang pelantikan belum dilakukan bisa berubah, bisa saja dua hari setelah pertemuan Megawati-Prabowo ada perubahan kabinet,” katanya. (fajar)

Bahlil Lahadalia merupakan salah satu tokoh yang dipanggil ke rumah Prabowo Subianto untuk membahas kabinet 2024-2029/Repro 

SANCAnews.id – Sejumlah nama yang disebut-sebut Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024-2029 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Sebab dari puluhan nama yang dipanggil, ada beberapa wajah yang memiliki rekam jejak yang diduga bermasalah dengan hukum.

"Sejak kemarin Prabowo memanggil calon menteri. Namun disayangkan ada beberapa wajah yang dianggap tidak layak dipertahankan di pemerintahan Prabowo," kata Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing sebagaimana dilansir oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 15 Oktober 2024.

Fadli mengurai, komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi sudah jelas disampaikan di beberapa kesempatan. Salah satunya saat Rakornas Legislatif PKB, Kamis, 10 Oktober 2024 lalu.

Saat itu, Prabowo menegaskan kepada partai politik untuk tidak menugaskan kadernya sebagai menteri 2024-2029 dengan tujuan untuk mencari uang dari APBN dan APBD.

"Artinya pernyataan dan peringatan ini cukup tegas dan jelas," tegas Fadli.

Namun sayangnya, komitmen ini berujung pada pesimistis publik saat melihat wajah-wajah yang dipanggil Prabowo.

Beberapa nama yang dianggap bersinggungan dengan hukum, kata Fadli, antara lain Menpora Dito Ariotedjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga politisi Gerindra Sugiono.

Dito sempat disebut dalam kasus korupsi menara BTS 4G Bhakti Kominfo. Ia juga diduga menerima aliran dana senilai Rp 27 miliar. Di kasus yang sama, nama Sugiono juga sempat disinggung. Staf Sugiyono, Nistra Yohan disebut turut menerima aliran uang BTS 4G senilai Rp70 miliar.

Ditambah lagi ada Bahlil Lahadalia yang belum lama ini diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tambang.

"Ada Bahlil, Dito, Sugiyono. Wajah-wajah tersebut secara tidak langsung telah menggugurkan semangat pemberantasan korupsi yang selalu diucapkan Prabowo. istilahnya layu sebelum berkembang," tandasnya. (*)

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel 

SANCAnews.id – Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut pemecatan Ipda Rudy Soik yang mengungkap kasus dugaan mafia BBM di NTT sebagai ironi. Aparat penegak hukum dan organisasi kini terlibat dalam pelanggaran itu sendiri.

Dari kacamata Polda NTT, menurut Reza, Rudy dinilai telah melakukan pelanggaran pidana kepolisian. Bahkan pelanggaran pidana berat. Di sisi lain, oleh Rudy, Polda dapat dikatakan telah melakukan obstruction of justice, yakni mengganggu proses penyidikan yang tengah dilakukan Rudy saat itu.

”Akibatnya, saya pun berhadapan dengan dilema. Pada satu sisi, saya berharap institusi kepolisian memiliki standar etik yang sangat tinggi,” ujar Reza.

Dengan standar seperti itu, menurut Reza, sanksi bagi personel yang melakukan pelanggaran etik sudah sepatutnya seberat-beratnya. Itu bisa menjadi penawar terhadap jagat politik nasional yang penuh sesak dengan dinamika niretik.

Pada sisi lain, lanjut dia, tersedia alasan ilmiah bagi terbangunnya spekulasi curtain code (CC). Yakni subkultur menyimpang yang ditandai kebiasaan personel polisi menutup-nutupi kesalahan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang kolega lakukan.

”Kalau CC itu dijadikan sebagai pijakan berpikir, apa yang Rudy lakukan berisiko membuat ambrol sindikat jahat yang ada di dalam lembaga penegakan hukum, sehingga Rudy harus dilumpuhkan agar sindikat itu tidak terbongkar,” tandas Reza.

”Jadi, dari dua kemungkinan police misconduct ataukah obstruction of justice--saya semestinya percaya yang mana?” imbuh dia.

”Pelanggaran oleh oknum personel Polri ataukah indikasi pelanggaran sistemik di Polda NTT?” tambah Reza.

Untuk mengujinya, dia menjelaskan, mungkin Rudy bisa mulai dengan menempuh jalan perdata. Pengadilan negeri diharapkan bisa menjadi arena laga yang netral. (jawapos)